Politik Dan Pemerintahan

#SaveLemongan, Warga Tolak Rencana Pengeboran Panas Bumi di Wilayah Lemongan dan Argopuro

Lumajang (lumajangsatu.com) - Setelah ratusan aktivis lingkungan yang dimotori Laskar Hijau menolak rencana pengeboran geothermal (Energi Panas Bumi), kini giliran warga sekitar gunung Lemongan yang melakukan penolakan. Warga mengaku segera melakukan konsolidasi antara warga Desa Papringan dan Sumberwringin. "Kita juga pasti melakukan penolakan mas, karena kita khawatir pengeboran panas bumi itu akan merusak lingkungan dan mencemari sumber mata air kami," ujar Yuli Susanti salah seorang warga Papringan Kecamatan Klakah, Selasa (02/06/2015). Warga akan memobilasi semua wali murid, muslimat, fatayat dan warga untuk melakukan penolakan rencanapengeboran tersebut. Saat ini, warga mulai mencari informasi tenatng kabar pengeboran panas bumi yang kabarnya akan dilakukan di wilyah Teres-Probolinggo. "Kita akan mobilisasi semua masyarkat untuk melakukan penolakan mas, tapi kita saat ini sedang mencari informasi tentang rencana pengeboran panas bumi tersebut," paparanya. Semenatara itu, A'ak Abdullah Alkudus, koordinator Laskar Hijau menyatakan sepakat dengan pemanfaatan energi pans bumi. Namun, yang ditolah oleh para aktivis adalah cara pemanfaatannya tersbut yang dinilai tidak ramah lingkungan. "Metode Fracking atau Hydraulic Fracturing itu sangat tidak ramah lingkungan, karena membutuhkan banyak air dan akan menyebabkan pencemaran berat," paparnya. Berikut potensi yang akan ditimbulkan jika pengeboran panas bumi menggunkan metode Fracking. 1. Pencemaran air, yang terjadi oleh kontaminan mematikan seperti Arsenik, Antimon dan Boron seperti yang terjadi di negara-negara bagian di Amerika, terutama negara yang ada di Marcellus Shale, di mana air-air tercemar dan air kran bisa menyala ketika disulut dengan api. Di Indonesia kasus ini bisa ditemukan di Mataloko, NTT. 2. Amblesan (Subsidence), seperti yang terjadi di Wairakei, Selandia Baru, dengan kecepatan 200 mm/tahun dan diperkirakan akan mencapai 20±2 meter pada 2050. 3. Fracking dan Gempa Bumi, yang diakibatkan oleh menurunnya kohesivitas (daya ikat) pada batuan. Juga karena pertambahan fluida dalam reservoir yang kemudian menyebabkan kenaikan tekanan. Reservoir terfasilitasi untuk mengalami pergerakan (slip) karena gaya gesek statis (static friction)nya terlampaui yang kemudian menjadi gempa bumi. 4. Hancurnya air mancar panas (geyser) karena pengeboran ke bawah permukaan dan ekstraksi panas lewat power plant, sehingga membuat geyser alami kehilangan tekanan dan lama-kelamaan kering. Seperti yang terjadi di Nevada, Islandia dan di Selandia Baru.(Yd/red)

Selamat, Lumajang Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK RI

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pada tahun 2015 Pemkab opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meningkat dari tahun sebelumnya. Jika tahuan 2014 Lumajang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2015 Lumajang menerima opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). "Alhamdulillah, 2015 kita mendaptkan opni Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) yang kemaren saya ambil langsung dari BPK yang ada di Surabaya," ujar As'at Malik Bupati Lumajang kepada lumajangsatu.com, Selasa (02/06/2015). Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah. Lembaga itu juga dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.  Kabupaten Lumajang menerima penghargaan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Untuk peroleh WTP tersbut, Bupati Lumajang mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD dan staf yang bekerja keras untuk melaksanakan tugas, khususnya yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang.  "Kepada pimpinan SKPD kalau kita mau berhasil, mulai awal mari kita selalu bekerja sama dan selalu berkoordinsani satu sama lain," pinta Bupati.(Yd/red)

Awasi...!Pembangunan Kantor Baru Disperindag, Komisi B Himbau Pakai Genteng Duren SNI

Lumajang(lumajangsatu.com) - Genteng Duren yang kini diajukan mendapatkan lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian sebagai produk lokal Lumajang dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Komisi B DPRD Lumajang berharap pembangunan Kantor Disperindag di jl. Ahmad Yani, Pertigaan Desa Kutorenon, untuk memakai Genteng Duren yang kini SNI, sebagai bentuk kepedulian dalam penggunaan produk lokal. "Saya sarankan, agar pembangunan kantor Disperindag itu pakai Genteng Duren, jangan sampai Genteng luar lumajang lo," ujar Ketua Komisi B, SOlikin. Bagi Komisi B, penggunaan produk lokal dalam pembangunan di Lumajang sangat wajib. Hal ini, agar pertumbuhan ekonomi lokal ikut terdorong. "Genteng dureng itu kualitasnya sangat bagus,tak kalah dengan Genteng Ambulu dan Madura," ungkap politisi PDIP itu. Komisi B berharap Disperindag mengeluarkan sebuah kebijakan dalam penggunaan produk lokal agar masyarakat mengetahui kalau Lumajang memiliki produk yang berkualitas. (ls/red)

Sidak Hutan Bambu, Komisi A DPRD Lumajang Temukan Proses Sertifikat Tak Kunjung Tuntas

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang melakukan kunjungan ke kawasan konservasi Hutan Bambu di Desa Sumbermujur Kecamatan candipuro. Komisi A ingin melihat proses sertifikat lahan aset milik pemerintah daerah dikawasan konservasi. "Kita sidak kawasan konservasi hutan bambu milik Dinas Kehutanan yang sedang proses sertifikat. Dari 10 sertifikat saat ini masih selsai 7 saja dengan luas lahan 5 hektar," ujar Hj. Nur Hidayati M.Si ketua Komisi A DPRD Lumajang, Senin (01/06/2015). Komisi A meminta Bupati untuk mengambil langkah strategis guna menyelamatkan aset milik pemerintah. Bupati diminta memerintahkan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) bidang aset untuk mengurus sertifikat hutan bambu. "Bupati harus mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan aset daerah dan biaya sertifikat tidak dipermainkan oknum BPN, maka pengurusannya harus di langsung ditangani oleh DPKAD bukan SKPD masing-masing," terang politisi NasDem  Yang paling terpenting, keberadaan hutan bambu dengan air yang sangat sejuk dan segar itu bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Saat ini, warga sekitar masih harus mengambil air dengan cara memikulnya. Banyak rumah disekitar hutan bambu juga tidak memiliki MCK. "Penghargaan Kalpataru yang diberikan presiden setiap tahun tidak akan berguna, jika warga sekitar tidak bisa menikmati keberadaan hutan bambu," terangnya. Selama ini, hutan bambu dalam pengelolaannya masih menggunakn Peraturan Desa (Perdes) nomor 1 Tahun 2000, sedangkan perlindungan flora dan fauna menggunakan perdes nomor 5 tahun 2007. "Seharusnya levelnya bukan perdes lagi namun sudah Peraturan Daerah," pungkasnya.(Yd/red)

PAN Jagokan H.Thoriq Untuk Posisi Cawabup Dampingi Bupati As at

Lumajang(lumajangsatu.com) - DPD PAN Lumajang masih tetap konsisten untuk mengusung H.Thoriq sebagai kandidat calon wakil bupati. Dengan adanya surat dari Bupati Lumajang untuk segera melakukan komunikasi dan mengajukan 2 nama cawabup untuk di pilih DPRD. PAN Lumajang masih menunggu pertemuan lanjutan dengan Golkar dan Demokrat. "Kita akan tetap mengusung H.Thoriq, dipertemuan selanjutnya," Ungkap, Sekretaris DPD PAN Lumajang, Gunawan TB. Menurut dia, untuk mengajukan nama H. Thoriq sebagai wakil bupati sudah disampaikan ke DPW PAN Jatim. Untuk siapa yang akan dicalonkan sebagai kandidat cawabup diserahkan ke DPD. "Jadi DPD yang memiliki kewenangan dan ke DPW hanya memberi tahu," tegasnya. Sedangkan untuk Demokrat untuk pengajuan nama cawabup menunggu Rekomendasi dari DPP pusat. Untuk Golkar, kewenangan siapa yang akan dimasukan sebagai kandidat cawabup hanya di level DPD. Sekedar diketahui, untuk 3 parpol memiliki nama-nama kandidat kuat untuk jadi Cawabup, H.Thoriq diusulkan PAN, Golkar antara SUjatmiko, Suigsan dan Hartono. Untuk Demokrat ada 10 nama yang diajukan, tetapi yang lebih diharapkan direkom oleh DPP adala Indah Amperawati.(ls/red)

Bang Poer Gaet BNPB Kunjungi Korban Longsor Tempursari

Lumajang(lumajangsatu.com)- Keseriusan anggota DPR RI Komisi VIII untuk mengawal korban bencana longsor beberapa pekan yang lalu di Desa Purorejo Tempursari tidak hanya omong belaka. Pasalnya Muhammad Nur Purnamasidi dalam kunjungan kerjanya menggaet Kasubid penempatan pengungsi BNPB pusat untuk mengunjungi korban longsor, Minggu (31/05/2015). Kedatangan rombongan ini tak lain untuk melakukan survei korban longsor untuk memastikan langkah yang harus segera ditempuh oleh pemerintah dalam penanganan korban longsor. "Kewajiban Saya membantu masyarakat untuk mengakses anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk korban longsor ini," papar Muhammad Nur Purnamasidi Anggota DPR RI Komisi VIII saat dikonfirmasi lumajangsatu.com. Setelah satu jam lamanya melihat kondisi permukiman warga korban longsor Kasubid penempatan pengungsi BNPB mengatakan, jika kondisi wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan relokasi, pihaknya berencana akan melakukan pelengsengan disepanjang tebing yang membahayakan. "Sudah saya katakan ke pak camat, jika kondisi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan relokasi maka itu kami berencana akan melakukan pelengsengan tebing dengan catatan rumah warga yang diatas maupun yang dibawah tebing akan aman dari ancaman longsor susulan," ungkap Eli Siyono Kasubid Penempatan Pengungsi BNPB kepada sejumlah awak media. Rencana ini akan terus dipantau serius oleh Bang Poer sapaan akrabnya Muhammad Nur Purnamasidi, agar program pemerintah dapat segera dirasakan oleh para korban longsor. "Ya saat ini kami ajukan dulu, semoga saja bisa turun tahun ini juga," saut Bang Poer sembari ngobrol dengan petugas BNPB. Diketahui, dari ke enam rumah warga korban longsor semuanya tidak ada yang ditempati lantaran kondisi dinding rumah retak parah. Bahkan nyaris jatuh kebawah jika terjadi longsor atau gempa bumi. Sementara warga setempat yang dikunjungi mengaku senang dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah, warga berharap pembangunan pelengsengan itu segera dilakukan agar warga bisa kembali menempati rumahnya. "Saya numpang dirumahnya ibu mas, soalnya ini kondisi rumahku kayak gini kalau sewaktu-waktu terjadi  gempa kan bahaya, ya mudah-mudahan segera dibangunkan lah agar tidak numpang lagi saya," harap endang pemilik rumah korban longsor.(Mad/red)

Lumajang Masuk Nominasi TPID Terbaik Nasional

Lumajang (lumajangsatu.com) - Meski belum bisa menyabet prestasi daerah dengan tingkat pengendalian inflasi yang baik, namun Lumajang sudah masuk katagori dalam Tim Pengedalian Inflasi Daerah. Lumajang masih kalah dengan kota Malng dalam pengendalian inflasinya. "Dari beberapa kota di Jawa Timur, Lumajang masuk nominasi TPID, namun kalah dengan Malang," ujar Bupati kepada Lumajangsatu.com, Kamis (28/05/2015). Menurut Bupati, ada dua hal yang sangat mempengaruhi tingkat inflasi suatu daerah. Dua hal itu adalah tingkat keamanan dan infrastruktur dan serta fasilitas umum yang memadai. "Yang paling penting dalam pengendalian inflasi adalah keamanan dan infrastrukturnya," jelasny. Jika suatu daerah sudah aman, maka perekonomian akan berjalan lancar karena masyarkat tidak terbatas dengan waktu jika akan bekerja. Apabila infastrukturnya baik, maka akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. "Jika aman, maka perekonomian akan maju. Jika infrastruktur bagus, maka investasi akan meningkat," pungkasnya.(Yd/red)

Panitia Konsolidasi dan Muscab II IKA-PMII Lumajang Aundensi ke Bupati

Lumajang (lumajangsatu.com) - Jelang pelaksanaan Konsolidasi dan Muscab II IKA-PMII (ikatan keluarga Alumni pergerakan mahasiswa islam Indonesia) 30 Mei 2015 melakukan audensi dengan Bupati Lumajang. As'at Malik menyambut baik kefitan tersebut dan memang menunggu masukan dari IKA-PMII untuk memajukan Lumajang. "Ini yang kita tunggu dari IKA-PMII, kritikan dan masukan yang membangun bagi Lumajang," ujar As'at kepeda panitia IKA-PMII yang melakukan audensi di ruangan Mahameru Lumajang, Kamis (28/05/2015). As'at meminta agar semua elemen masyarakat ikut membanguan Lumajang bersama dengan pemerintah. Sebab, pembanguan tidak akan berhasil jika tidak mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat termasuk IKA-PMII. "Pemerintah tidak akan bisa membangun Lumajang jika tidak ada dukungan dari semua elemen, dan saya berharap PMII bisa bermitra dengan pemerintah," terangnya. Pudoli Sandara SH, ketua SC Konsolidasi dan Muscab II IKA-PMII Lumajang menyatkan siap bermitra dengan pemerintah. "Saya ucapkan terima kasih kepada pak Bupati karena ikut mensukseskan acara kami ini. Jika pemerintah benar maka kita dukung bersama, jika salah maka kita wajib juga untuk mengingatkannya," jelasnya. Sementara itu, Muhammad Hariyadi ketua PC PMII Lumajang yang juga ikut dalam kegiatan audensi tersebut mengaku siap mendukung semua program Bupati Lumajang. "Kita siap dukung program peemrintah, meskipun cara kami berbeda dan biasanya sering turun jalan," papar pria yang akrab disapa Arya itu.   Babun Wahyudi, ketua panitia kegiatan Konsolidasi dan Muscab II IKA-PMII Lumajang secara langsung menyapikan terima kasih kepada Bupati karena ikut telah ikut andil mensukseskan acara tersebut. Panitia juga mengundang seluruh kader dan alumni PMII untuk hadir pada acara konsolidasi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 di Pendopo Lumajang jam 09.00 wib.   "Saya selaku panitia mengundang seluruh kader dan alumni PMII untuk hadir dalam acara itu," terangnya. (Yd/red)

Demokrat, PAN dan Golkar Sepakat, Posisi Wakil Bupati Lumajang Terisi Bulan Agustus

Lumajang(lumajangsatu.com) - Wakil Ketua DPC Demokrat Lumajang, Samsul Huda mengaku sangat apresiasi dengan langkah Bupati, As'at Malik memanggil 3 Parpol pengusungnya untuk menanyakan mengenai pengisian Cawabup. Bahkan, Demokrat berharap Wakil Bupati Lumajang terisi pada Bulan Agustus sesuai dengan pelantikan pasangan SA'AT (Sjharazad-As'at). "Kemarin itu, usulan saya, agar posisi Wabup terisi pada Agustus, setelah dijelaskan 3 parpol sepakat" jelas Samsul yang kini Tokoh Demokrat. Samsul mengaku, dengan terisinya jabatan Wakil Bupati Lumajang di Agustus. Biar partai politik melakukan komunikasi di bulan JUNI sesuai mekanismenya. "Pada bulan Juli ada pemilihan serta pengajuan ke Gubernur ke Mendagri dan Bulan Agustus Wakil Bupati di Lantik," terangnya. Demokrat akan menghormati permintaan Bupati Lumajang, karena 3 parpol pengusung pasangan SA'At masih berkomitmen untuk mengawal pembangunan dan program politik. "Dari pertemuan itu, 3 parpol masih komitmen, untuk bersama-sama membangun Lumajang,"jelasnya.   Sebelumnya Bupati As'at mengundang pimpinan Parpol dari Demokrat diwakilkan Samsul Hudan dan Muhammad Sofie, PAN diwakilkan Usman Arif dan Gunawan TB. Sedangkan Golkar dihadiri oleh SUjatmiko dan Hartono. Dalam pertemuan tidak dibahas soal siapa yang akan diajukan sebagai Cawabup..(ls/red)

Bupati Minta Parpol Ajukan 2 Nama Cawabup, Demokrat Berharap Indah Amperawati Direkom DPP

Lumajang(lumajangsatu.com) - Mendapat surat dari Bupati Lumajang, As'at Malik, agar 3 parpol pengusung, Demokrat, PAN dan Golkar melakukan musyawarah agar mengajukan 2 nama kandidat cawabup. Demokrat tidak mau terburu-buru, karena kandidatnya harus mendapat rekomendasi dari DPP Demokrat yang kepengurusannya belum terbentuk. "Kita tunggu kepenggurusan DPP Demokrat terbentuk dan rekomendasi siapa yang diajukan dari 10 nama yang diusulkan oleh Demokrat Lumajang," ungkap Wakil Ketua Samsul Huda kepada wartawan diruang kerjanya di DPRD Lumajang, Rabu(27/05) siang. Demokrat siap melakukan komunikasi untuk membicarakan 2 nama kandidat cawabup yang akan diajukan ke DPRD untuk di pilih. "Kita siap, dari 10 nama yang kita ajukan, berharap yang nomor satu yang direkomendasi," jelas Samsul. Ketika ditanya, nama kandidat yang diharap di Rekomendasi apakah Indah Amperawati adik Dari Sjahrazad Masdar. Sambul menjawab "iya," ujarnya. Samsul juga tidak menutup ada peluang di 9 nama. Karena bagi yang direkomendasi akan dihubungi dulu untuk kesediaanya. "Biasanya demikian, tapi kita di Lumajang akan nurut Rekomendasi dari DPP, meski bukan kandidat nomor 1," jelasnya.(ls/red)