Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Hj. Eti Cahyani SE, Caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) nomor urut 7 yang merupakan putra asli Lumajang tergerak untuk meju melihat kondisi Lumajang. menurutnya, Lumajang merupakan kota yang dikenal dengan sebutan kota pisang. Namun saat dilihat di Lumajang sama sekali tidak ada sentra perkebunan pisang seperti yang gembor-gemborkan. "Lumajang kan terkenal sebagai kota pisang, namun kalau kita lihat fakta dilapangan tidak ada perkebunan pisang di Lumajang," ujar Eti di Kantor DPC PPP Lumajang, Sabtu (18/01/2014) Jika nantinya dirinya terpilih dan mendapatkan amanh dari Rakay Lumajang-Jember maka ingin mengangkat potensi lokal khususnya dibidang pertanian dan usaha kecil menangah untuk mengangkat taraf hidup warga Lumajang. Ikon kota pisang harus betul-betul diwujudkan dengan kerja sama pusat dan daerah. "Saya akan kembangkan potensi pertanian Lumajang-Jember dan usaha kecil menengah untuk peningkatan perekonomian masyarakat," paparnya di dampingi ketua DPC PPP Lumajang. Jika putra asli Lumajang bisa menjadi wakil dipusat, tentunya akan lebih mudah untuk menbangun Lumajang. Ia sangat sadar bahwa untuk merubah sebuah keadaan harus memiliki power atau kekuatan secara kebijakan. "Kita harus memiliki power, salah satunya dengan menjadi anggota DPR RI sehingga diharapkan  bisa membawa sebuah perubahan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kantor Pariwisata Seni dan Budaya yang telah berubah menjadi Dinas, pada tahun 2013 berhasil memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata yang dikelola Pemrintah. Bahkan, dari target 2,1 milyar Dinas Pariwsiata bisa melebihi target menjadi 2,2 milyar lebih. "Alhamdulillah target PAD dari sektor wisata tahun 2013 bisa tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan," ujer Gawat Sudarmanto, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang, Sabtu (11/01/2014). PAD yang dihasilkan sebesar itu berasal dari pemasukan wisata Selokambang, Water Park KWT, Segi tiga ranu Klakah, pantai TPI Tempursari, Pantai Bambang, Pantai Wotgalih dan gua tetes Pronojiwo. Pada tahun 2014 PAD pariwisata kembali dinaikkan menjadi 2,3 milyar. "Target PAD wisata dinaikkan tidak signifikan hanya sekitar 2,3 milyar," jelasnya. Gawat tidak berani menaikkan terllalu banyak karena pada tahun 2014 ada perbaikan total dipemandian alam Selokambang. Sehingga dikawatirkan akan menggangu jumlah pengunjung karena ada perbaikan. "2014 ada perbaikan di Selokambang, sehingga akan berdampak pada jumlah kunjungan," terangnya. Pada tahun 2014, pariwisata akan melakukan pengembangan tenpat wisata kewilayah Kecamatan Senduro keatas. Seperti diketahui, Lumajang memiliki Gunung Semeru, namun tidak menikmati PAD dari gunung semeru dari sektor wisatanya. "Kita akan kembangkan wisata Lumajang kewilayah barat, gunung Semeru dan puncak B 29 sebagai pengembangan objek wisata," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pasir Lumajang menjadi salah satu kebanggaan pemerintah untuk menunjang pemasukan pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang. Namun, ternyata PAD sektor pasir sangat sedikit bahkan tidak mampu melampoi PAD Lumajang dari sektor wisata Lumajang. "PAD pasir galian C untuk 2013 tercapai Rp 2.110.590.000, dari target yang ditetapkan Rp 2.575.000.000," ujar Rochmaniah Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, Sabtu (11/01/2014). Seperti halnya yang disampaikan Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar, bahwa menurunnya hasil PAD dari sektor pasir akibat Gunung Semeru tidak lagi mengeluarkan pasir, Rochmaniah juga mengungkapakn hal yang sama. Menurutnya, banjir yang terjadi beberapa kali di sungai penghasil pasir ternyata tidak membawa pasir. "Meski sudah musim hujan, namun banjir yang terjadi tidak membawa pasir dari atas, sehingga bahan baku pasir menjadi sedikit," paparnya. Lanjut Rochmaniah, pada tahun 2013 persedian pasir yang berada disungai sudah menipis berbeda dengan tahun 2008-2009, dimana banjir yang terjadi banyak sekali membawa material pasir. DPKAD berpatokan menipisnya persedian pasir disungai, didsarkan pada semakin menurunnya setoran pajak dari 23 pengusaha tambang pasir galian C. "Bomingnya pasir galian C terjadi pada tahun 2008-2009, saat ini semakin menurun, terbukti dari setoran pajak 23 pengusaha pasir yang masuk ke kas daerah hanya sejumlah itu," tambahnya. Sistem penyetoran pajak pada pasir galin C menggunakan self assessment, yakni pengusaha diberikan keleluasaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Sistem ini akan merugikan daerah jika para pengusaha pasir nakal, dengan menghitung sedikit pajaknya, padahal pasir yang dikeluarkan sangat banyak. Sekedar iformasi, PAD pasir galian C lebih sedikit dibandingkan PAD dari sektor pariwisata. Dari data Kantor Pariwisata Seni dan Budaya yang saat ini sudah menjadi dinas, PAD wisata Lumajang mencapai 2,2 milyar lebih, dari target 2,1 milyar.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejeumlah desa yang gegal mengelar Pilkades pada akhir tahun 2013, nampaknya kembali tertunda hingga tahun 2015. Pasalnya, edaran surat Kemendagri menyebutkan tahun 2014 tidak ada pemilihan karena bersamaan dengan Pileg dan pilpres. "Untuk desa yang belum menggelar pilkades kemaren, kita tunda hingga 2015 karena adanya surat edaran dari Kemendagri," ujar Arif Sukamdin Kabag Pemrintahan Desa Kabupaten Lumajang, Jum'at (10/01/2014). Disinggung tentang pengganti Kades, Arif menyebutkan pemerintah memiliki konsep kepala desa sementara. Yang terpenting tidak ada kekosongan pimpinan, sehingga pelayanan public tidak akan terganggu. "Pemerintah memiliki konsep Kades sementara, apa itu PJ Kades, PLH atau yang lainnya tergantung nanti," terangnya. Diberitakan sebelumnya, sejumlah desa seperti desa Kalidilem Kecamatan Randuagung sejumlah warga melakukan aksi menuntut segera digelar pilakdes. Namun, tetap gagal karena warga dikumpulkan di Kecamatan dan dijanjikan pilkades akan digelar pada awal tahun 2014.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ditengah aksi demo yang dilakukan warga dan mahasiswa Lumajang untuk mendesak perbaikan jalur Tempeh-Lumajang akibat truck pasir besi, ternyata PAD untuk kabupaten sangat sedikit. Dana bagi hasil dan royalnti yang dterima pemkab Lumajang haya Rp. 377.460.090. "Per-Desemeber 2013 dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk Lumajang mencapai Rp. 119.223.407 dan royalti untuk pasir besi Rp. 258.722.683," ujar Rochmaniyah Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, Jum'at (10/01/2014) Lebih lanjut Rochmaniyah menjelaskan, pembagian dari tambang pasir besi dari pusat kedaerah dibagi menjadi empat bagian. Hasil untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota penghasil dan pemerintah kabupaten/kota sekitar. Pembagian dari iuran tetap (landrent) untuk pemerintah pusat dari bagi hasil 20 persen, pemerintah provinsi 16 persen, Kabupaten/Kota penghasil 64 persen, sedangkan royalti dari landrent pemerintah pusat 20 persen, pemerintah provinsi 16 persen, Kabupaten/Kota penghasil 32 persen dan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar 32 persen. "Dari iuran tetap atau disebut dengan landrent Pemeritah Lumajang mendapatkan 64 persen bagi hasil dan 32 persen dari royalti tambang pasir besi," tambahnya. Uang yang disetorkan oleh pengusaha tambang akan langsung masuk ke kas Negara. Sehingga pemasukan dari tambang langsung bisa dicek di kas daerah. "Setoran dari pengusaha tambang langsung ke kas Negara," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mengembalikan rekening dana kamanye dari partai politik. Pasalnya, dari 12 parpol yang mengumpulkan rekening dana kampanye hampir kesemuanya mengelami kesalahan. "Kita kembalikan lagi rekening dana kampanye, karena ada sejumlah kesalhan pengisian form dan kami minta agar segera diperbaiki," ujar Pudoli Sandra SH, komisioner KPU Lumajang, Kamis (09/01/2014) Dari data yang diberikan parpol ke KPU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) paling banyak memeiliki laporan dana kamapnye yang mencapai 5 Milyar, kemudian PDI Perjuangan 3 Milyar. Sedangkan PPP paling sedkit mencantumkan rekening dana kamapnye yakni 6 juta. "PKB paling banyak, 5 M, PDIP 3 M, dan PPP paling sedikit yakni 6 juta rupiah," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan warga desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto membuka paksa pintu ruangan sekretaris desa Hasan Santuso. Aksi buka paksa tersebut buntut panjang dari Pilkades yang telah digelar. Jum'ah salah satu perwakilan warga menyatakan, pembukaan paksa dilakukan karena Hasan Santuso tidak menyerahkan kunci setelah mundur dari jabatan sekdes. Disamping itu, hasan juga dalam pilkades yang digelar beberapa waktu lalu kalah. "Kami curiga ada apa dengan ruangan Sekdes, karena yang bersangkutan tidak memberikannya kepada Kades Terpilih ibu Sukiyanti," ujar Jum'ah kepada sejumlah wartawan, Kamis (09/01/2014) Sebelumnya, warga telah melakukan nego dengan Hasan Santuso. Namun, yang bersangkutan berbelit-belit dan tak kunjung memberikan kunci. Warga akhirnya geram dan melakukan tindakan sendiri dengan membuka paksa pintu ruangan sekdes. "Kita sudah ngomong kepada pak Hasan namun tetap saja kuncinya tidak diberikan," jelasnya. Dari pantauan, sekitar 50 warga Rojopolo sekitar Jam 11.00 wib berkumpul di balaidesa. Warga denga menggunakan linggis langsung memebuka pintu ruangan sekdes. Meski sempat dicegah oleh Sukiyanti, kepala desa terpilih agar tidak mendongkel pintu, upaya tersebut gagal. Warga tetap melakukan pembukaan paksa pintu. Setelah mendongkel pintu akhirnya membubarkan diri.(Yd/red)

Lumajang(lumajangstau.com)- Sejak tanggal 1 Januari 2014 kursi sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Lumajang mengalami kekosongan. Pasalnya Drs Abdul Fatah Ismail telah memasuki masa pensiun sehingga tidak bisa meneruskan jabatannya sebagai Sekda. Menurut Bupati Sjahrazad Masdar, Sambil menunggu sekda definitif, pucuk pimpinan Korpri itu saat ini dipegang Drs. Masudi, M.Si yang menjabat sebagai Asisten Tata Praja selaku Pelasana tugas Sekda. Bupati juga telah mengajukan tiga nama ke Gubernur untuk dipilih menduduki posisi sekda Lumajang. Tiga nama tersbut anatara lain dr. Buntaran Suprianto, M.Kes, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hanifah Diah Ekasiwi, SE, Inspektur Inspektorat dan Drs. Winhatno Hari Surya, MM, Ka. Dinas Pendidikan. "Saya sudah ajukan tiga nama, tinggal kita tunggu sipa yang akan di SK oleh Gubernur,: ujar Sjahrazad Masdar kepada sejumlah wartawan, Rabu (08/01/2013). Ditanya kapan SK tersebut akan keluar, Masdar menjawab tidak mengetahuinya. Yang jelas Pemerintah sudah mengajukan tiga nama dan tinggal menunggu Sekda yang definitif saja. "Tidak tau kapan kelurnya, karena SK Gubernur juga harus menunggu persetujuan Kemendagri," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Isu kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) sektor pasir mencuat dari dampak jalan rusak dan sejumlah desakan masyarakat serta mahasiswa agar aparat penegak hukum segera melakukan pengusutan. Pasalnya, ditengah semakin banyaknya truck pasir yang keluar dari Lumajang dan berdampak pada rusaknya jalan Tempeh-Lumajang, PAD pasir malah semakin turun drastis. Akibatnya santer beredar isu bahwa hasil kekayaan alam Lumajang hanya dimakan oleh oknum-oknum pajabat di lingkungan Pemkab Lumajang. Warga dan mahasiswa yang berdemo jalan rusak juga menuntut aparat penegak hukum seger mengusut dugaan tersebut. Beredarnya isu kebocoran PAD pasir langsung ditanggapi oleh Bupati Sjahrazad Masdar. Menurutnya, turunya PAD pasir galian C karena minimnya stok pasir akibat gunung Semeru tidak lagi memuntahkan pasir. "Bahan baku pasir dari Semeru berkurang," ujar bupati kepada sejumlah wartawan, Selasa (07/01/2014). Ditanya tentang semakin banyaknya truck pasir yang setiap hari keluar dan kabarnya bisa mencapai 900 truck setiap harinya, Masdar menyabut bahwa yang banyak keluar adalah truck pasir besi bukan pasir golongan C. "Ooo.. itu truck galian B, bukan pasir galian C," jelasnya.   Ia juga menjamin tidak ada kebocoran PAD pasir apalagi ada oknum pejabat yang terlibat dan menikmati manisnya uang dari kekayaan alam lumajang. "Gak ada kebocoran, kebocoran apa? memang PAD pasir menurun, namun PAD Lumajang dari sektor lain meningkat," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dalam Pemilu 2014 ada satu aturan baru, yakni partai politik harus melaporkan rekening dana kampanye ke KPU Kabupatan/kota masing-masing. Di Lumajang, 12 partai politik telah menyetorkan rekening dana kampanya ke KPU Kabupaten. "Untuk laporan Rekening Dana Kampanye partai politik, 27 Desember 2013 sudah masuk ke KPU sebagai laporan awal," ujar Yuyun Baharita, Komisioner KPU Lumajang, Sabtu (04/01/2013). Format awal pelaporan rekening dana kampanye telah selesai dilakukan, format kedua medekati tanggal 9 April 2014 rekening yang telah dilaporkan akan dilaporkan kembali ke KPU. Sehingga dikatahui jumlah dana yang masuk di rekening kampanye dana yang digunakan partai politik dalam melakukan pemenangan Pemilu. "Format awal pelaporan rekening dana kamapanye sudah beres dan format akhir rekening kembali dilaporkan, sehingga bisa diketahui dana yang digunakan oleh parpol," jelasnya. Yuyun menjelaskan, dana kampanye yang dilaporkan melalui rekening kampanya merupakan akumulasi dari semua dana yang digunakan parpol dan para caleg. Dana yang digunakan caleg untuk melakukan kampanye dan sumbangan lainnya, akan terdeteksi dalam rekening dana kampanye. "Dana kampanye caleg masuk dalam rekening dana kampanye parpol," jelasnya. Hingga kini KPU Lumajang belum belum mengecek rekening dana kampanye parpol, sehingga tidak dikethui sejauh ini partai mana saja yang teleh mengeluarkan dana. "Seharusnya sudah bisa dicek di rekening, jumlah dana kampanye yang teleh keluar," pungkasnya.(Yd/red)