Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lumajang melantik 21 pengurus KNPI Kecamatan, di Hall Hotel Agung Lumajang, Sabtu (21/12/2013). Usai dilantik seluruh pengurus dari 21 Kecamatan tersbut langsung menggelar rapat kerja untuk merumuskan rencana kerja selama setahun."Agenda hari ini adalah pelantikan 21 pengurus KNPI kecamatan, dilanjutkan dengan agenda raker," ujar Achmad Nurhuda Ketua DPD KNPI Kabupaten Lumajang kepada lumajangsatu.com.Pada agenda pelantikan yang juga dikemas dengan acara seminar yag mengambil tema "Membangun karakter, Nasionalisme dan Kemandirian" diharapkan para pengurus KNPI bisa mendiri dengan tetap menjaga rasa Nasionalisme. "Raker nanti akan membahas bagaimana caranya bisa mewujudkan apa yang menjadi tema pada kegiatan kali ini," jelasnya.Sebagai pemuda, KNPI akan menempatkan diri sebagai mitra pemerintah namun tidak akan menghilangkan kekritisan yang dimiliki oleh para pemuda. Kritis yang dimiliki oleh KNPI adalah kritis yang konstruktif. "Kita akan tetap kritis kepada pemerintah, yakni kritis yang juga menwarkan solusi," terangnya.Acara pelantikan pengurus KNPI kecamatan dihadiri oleh Siswinarko, Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga, Drs. Wisu Wasono Adi, Msi, Asisten Administrasi dan Perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Hadir juga seluruh Organisasi Kepemudaan dibawah naungan DPD KNPI Kabupaten Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tak ingin kecolongan kedua kalinya, polisi melalukan pengamanan ektra ketat pada pelaksanaan pilkades tahap ketiga. Seperti diketahui sebelumnya, percikan konflik timbul dibeberapa desa seperti desa Benyu Putih Lor, desa Ledok Tempuro, desa Lempeni dan beberapa desa lainnya yang sempat memanas bahkan terjadi aksi perusakan kotak suara. AKBP Singgamata SIK Kapolres Lumajang mengaku pengamanan dari aparat kepolisian tetap dilakukan seperti semula, namun yang berbeda adalah penempatan pasukan Brimob dan pasukan pemukul masa ditaruh disejumlah titik strategis untuk memudahkan pergeseran pasukan jika terjadi peningkatan eskaliasi gangguan keamanan. "Pengamanan tetap dilakukan seperti biasa, pasukan Brimob dan pasukan pemukul masa ditempatkan dititik tertentu dan polisi sudah melakukan pemetaan tingkat kerawanan," ujar kapolres saat dihubungi lumajangsatu.com, Jum'at (20/12/2013).   Percikan yang sempat timbul dianggap sebagai bumbu-bumbu dalam sebuah pemilihan secara langsung. Kapolres meminta kepada pendukung dan calon kades, baik yang jadi maupun yang tidak, agar sama-sama legowo dengan hasil pemilihan. Bagi yang menang tidak perlu berlebihan dalam merayakannya, terlebih lagi mengejek calon dan pendukung yang kalah. "Kami menghimbau agar semua calon dan pendukung bisa legowo, yang menang tidak perlu merayakan dengan berlebihan apalagi mengejek pendukung calon yang kalah," terangnya. Jika tidak terima dengan hasil Pilkades karena menemukan kecurangan diharapkan bisa disampaikan secara prosedural sesuai dengan aturan yang telah ada. Penyampaian aspirasi diharapkan bisa dilakukan dengan cara beretika jangan sampai melakukan tindakan anarkis. "Jika tidak terima atau melihat ada kecurangan, diharapkan disampaikan dengan cara beretika dan jangan sampai melakukan pengrusakan karena akan berhadapan dengan hukum," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sebelum mencetak surat suara untuk Pileg 2014, KPU Lumajang terlebih dulu melakukan falidasi nama dan gelar dari caleg yang sudah masuk DCT. Jumlah caleg dari 12 partai politik di Lumajang sebanyak 507 dari jumlah awal yang mencapai 512 caleg. "Sesuai amanat Undang-Undang keterwakilan peremnpuan sejumlah 30 persen telah terpenuhi yakni 182 caleg perempuan," ujar Yuyun Baharita Komisioner KPU Lumajang, Kamis (19/12/2013). Menerutnya, setiap kelipatan angka tiga, harus ada satu keterwakilan perempuan, sehingga dengan jumlah itu keterwakilan perempuan sudah terpenuhi, bahkan bisa disebut lebih dari 30 persen. "Sesuai amanat Undang-Undang keterwakilan perempuan sudah tidak ada persoalan," terangnya. Disinggung keterwakilan perempuan di DPRD Lumajang pada pemilu lalu, Yuyun Sebagai aktivis perempuan merasa sangat kecewa. Sebab, dari 50 anggota DPRD hanya ada 4 DPRD dari keterwakalan perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD. "Saya sebagai aktivis perempuan merasa kecewa ya, karena DPRD perempuan yang saat ini menjabat hanya 8 persen," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kedatangan ratusan warga desa Banyu Putih Lor ke kantor kecamatan Randuagung yang menolak hasil pilkades, disampbut jajaran Muspika. Perwakilan warga juga langsung ditemuai oleh Camat Randuangung selaku pengawas pilkades. "Kita belum mengetahui apa yang menjadi tuntutan dari warga karena surat yang disampaikan warga belum saya dibaca," ujar Sabar Santuso S.Sos Camat Raduagung kepada sejumlah wartawan, Kamis (19/12/2013). Pada prisipnya pihak kecamatan akan menampung seluruh aspirasi dari para warga yang tidak terima dengan pelaksannan pilakdes. Aspirasi yang dibawa oleh warga juga akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang dengan cara terbuka.  "Pada prisnsipnya kita akan tampung aspirasi warga dan kita akan sampaikan kepada Pemkab Lumajang dengan secara terbuka," terangnya. Terkait dengan tuntutan para warga agar Kecamatan menggelar pilakdes ulang, pastinya semua pihak akan dilibatkaan baik dari panwas, pantia pilkades dan BPD desa Banyu Putih Lor. "Kalau tuntutannya pilkades ulang, pastinya semua akan dimintai keterangan mulai dari pengawas, pantia pilkades hingga BPD," terangnya. Sabar benjanji pada saat itu juga, aspirasi dari warga langsung disampaikan kepada pemerintah. "Hari ini juga aspirasi dari warga akan kita sampaikan kepada Pemerintah Lumajang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tidak puas dengan hasil Pilkades desa Banyu Putih Lor, Kecamatan Randuagung, ratusan warga ngeluruk Kantor Kecamatan. H. Muhammad Adli, koordinator warga menyebutkan, indikasi kecurangan mulai tercium sejak awal, dengan adanya perampasan surat undangan pada sejumlah warga. "Sebelum pemilihan ada perampasan surat undangan pada sejumlah warga," ujar H. Adli usai beretmu dengan Muspika Randuagung, Kamis (19/12/2013). Bahkan, kejadian perampasan sudah dilaporkan kepada panitia pilkades, pihak Kecamatan selaku pengawas dan polres Lumajang. Warga meminta agar pelaku ditahan agar tidak lagi melakukan hal yang serupa. "Kita minta agar pelaku ditahan, kami kawatir jika dilepaskan pelaku akan melakukan hal yang sama melakukan perampasan surat undangan, namun pelaku tiba-tiba dilepaskan" paparnya. Keanehan juga terlihat saat proses penghitungan suara. Dimana, sebanyak 800 warga lebih tidak hadir untuk memberikan hak suaranya. Disamping itu, ada seribu lebih kartu suara tidak sah dan anehnya hanya terjadi pada surat suara calon kades nomor urut 2. "Yang aneh, ada 800 lebih warga yang tdiak memberikan hak suaranya, ada 1000 lebih lembar surat suara yang rusak dan itu hanya terjadi pada calon kades nomor 2," jelasnya. Tak hanya itu, ada satu orang warga dari luar desa Banyu Putih Lor juga mendapatkan surat undangan untuk memelilih. Ketika diprotes oleh saksi dan dilihat, pilihannya diberikan pada calon kades nomor urut satu. "Ada satu warga luar desa yang memberikan hak suara kepada calon nomor satu," tambahnya. Dalam tuntutannya, ratusan warga mendesak kepada pihak kecamatan untuk melakukan pemilihan ulang, karena pilkades Banyu Putih LOr tidak, karena banyak kecurangan-kecurangan. "Kita minta Pilkades di ulang, dan tuntutan warga kita berikan secara tertulis," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sebelum pencetakan surat suara untuk Pileg DPRD Kabupetan Lumajang dilakukan, KPU mengumpulkan seluruh partai politik. Hal itu dilakukan untuk melakukan falidasi nama dan gelar dari calon anggota legisltaif 2014. "Kita kumpulkan partai untuk melakukan falidasi nama dan gelar caleg yang sudah masuk DCT," ujar Yuyun Baharita, Komisioner KPU Lumajang, Rabu (18/12/2013). Falidasi sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan cetak nama dan gelar caleg. Sehingga nantinya saat surat suara dicetak tidak akan adakomplaian dari masing-masing caleg atau pertai pengusung. "Kita tidak ingin setelah surat suara dicetak, nama dan gelar caleg tidak sesuai dengan berkas yang dikirim ke KPU," tambahnya. Disinggung tentang model surat suara untuk pileg 2014, Yuyun menyatakan tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Nama caleg akan ditulis kebawah sesuai dengan nama, gelar dan nomor urut. Sedangkan gambar partai ditemnpatkan dibagian atas dan diurut menyamping. "Partai akan diurut menyamping," terangnya. Caleg tidak akan dilengkapi gambar hanya nama dan nomor urut saja. Sedangkan untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan dilengkapi foto DPD. "Untuk DPD baru ada fotonya," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- 50 anggota DPRD Kabupaten Lumajang melakukan pemantauan dan pengawsan jalannya pelaksnaan pilkades di 156 desa. Sebanyak 50 anggota DPRD dibagi menjadi lima tim sesuai dengan jumlah dapil masing-masing. "Kita bagi menjadi lima tim, sesuai dengan dapil masing-masing," ujar Achmad Jauhari, Wakil Ketua DPRD Lumajang kepada lumajangsatu.com, Rabu (18/12/2013). Mulai dari tanggal 16 Desember DPRD sudah turun ke desa-desa untuk mengecek kesiapan pantia untuk menyelenggarakan Pilkades. Karena banyaknya desa yang menggelar pilakdes, maka seluruh anggota DPRD dilibatkan karena tidak mungkin pengawasan hanya dilakukan oleh komisi A. "Sejek hari Senin kita sudah turun ke desa-desa untuk mengecek kesiapan panitia pilkades," paparnya. Dari pantuan yang dilakukan oleh DPRD pelaksanaan Pilakdes cenderung kondusif. Pengaman yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI sangat lauar biasa. Personel pengamanan sudah tiba didesa sehari sebelum pilkades digelar. "Pengaman sangat luar biasa oleh TNI dan Polri," jelasnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada aparat kemanan yang telah membantu terciptanya pilakdes yang aman, sehingga diharapakan bisa terpilih kepala desa yang sesuai dengan harapan masyarakat. "Kami sangat apresiasi terhdap aparat keanan yang menciptkan suasana Pilkades tetap kondusif," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kerusakan jalan sepnajang Jalur Temph hingga Sukodono yang belum mendpatkan perhatian berupa perbaiakan terus dileluhkan warga. berbagai cara untuk melampaiasakan kekesalan dilontarkan warga, baiak mengecam secara terang terang-terangan maupun mengecam menggunkan bahasa sidiran melalui media sosial grup facebook, Selasa (17/11/2013). Salah satunya diposting oleh Arif Burger melalui grup facebook lumajangsatu.com berbuyi, telah dibuka di Kabupaten Lumajang, wahana permainan baru, adu ketangkasan dan adu nyali. sircuit offroad sepanjang 10 km, jalur Tempeh-Lumajang, dibuka untuk umum, siapa saja boleh mencoba, tidak dipungut biaya alia gratis, namun resiko di tanggung sendiri. Jika tidak berhati-hati minimal cidera, mudah-mudahan dengan adanya fasilitas tersebut akan muncul pembalab-pembalap hebat baik cewek/cowok tua/muda. Komentar juga bermunculan menangggapi posting tersbut. Akun Tommy Leo Drifting berkomentar, Rintangan bervariasi mulai semut kecil sampek Truck Fuso pengangkut pasir, silahkan dicoba siapa yang berminat, datang sendiri ke lokasi, pendaftaran gratis. AKun lain yang bernama Jefry Clalu Chetia menyebut, Sekalian pemerintah Kabupaten Lumajang juga di ajak offroad, biyar ramek. Tak hanya itu, keluhan juga bermunculan dari pengguna jalan yang setiap hari melintas dijalur Tempah-Lumajang. Masyarakat sangat was-was terutama ketika turun hujan, karena jalan yang berlobang tidak terlihat akibat tergenang air. Terlebih lagi banyak truk-truk besar yang terkadang nagawur dalam mengemudi. "Kita sangat kawatir terutama saat turun hujan, terlebih lagi banyak truk-truk besar ngawaur saat djalan," ujar Arya yang setiap hari melintas di jalan Tempeh-Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN XII Perkebunan Ketowono meneken MoU dengan Kejaksaan Negeri Lumajang. Pasalnya, di Lumajang ada sejumlah lahan milik Perkebunan yang di duga diserobot oleh warga. Sudianto SH, Kejari Lumajang menyatakan MoU yang dilakukan tersebut sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dilahan perkebunan. BUMN adalah perusahaan milik negara yang tentunya menjadi aset negara dan harus diamankan segala aset-asetnya. "Kita itu kan ada yang namanya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pengekan hukum dan tindakan hukum, MoU yang dilakukan dengan PTPN XII untuk kepentingan peyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat," ujar Sudianto, Senin (16/12/2013). Dalam dialog yang dilakukan Kejaksaan dan PTPN XII kajari juga menyarakan agar komunikasi yang baik harus terbina antara masyarakat dan PTPN. Jangan sampai tercipta ketimpangan sosial masyarakat sekitar perkebunan, seperti halnya yang terjadi pada kasusu PG Jatiroto, lahannya terkesan diterlantarkan. "Kalau timbul konflik kita lihat apakah murni kriminal, karena fenomena sosial atau karena adanya oknum yang ikut bermain," terangnya. Ditanya jika ada ulah oknum yang terlibat dalam sejumlah kasus pergrusakan aset perkebunan PTPN XII, hal itu akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Ulah oknum kata Sudianto sangat mudah untuk diselesaikan karena oknum tidak akan keman. "Kalau ada ulah oknum itu malah gampang, tinggal hubungi pimpinannya pasti beres itu, kita tunggu saja" pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajansagtu.com)- satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lumajang menurunkan dua banner caleg DPRD Provinsi Jatim dari Partai Gerindra Tri Wahyuningtias, karena pemasangannya dianggap tidak sesuai dengan aturan. satpol PP sebenarnya tidak ada agenda penertiban banner, akan tetapi karena ada kegiatan parade Drum Band, maka satpol PP melakukan sterilisasi jalur. "Sebenarnya kita tidak ada agenda razia banner, namun karena ada parade Drum Band maka satpol PP melakukan sterilisasi jalur dan diutara perempatan lampu merah toga menemukan banner Caleg yang dipsang melintang," ungkap Totok saat dihubungi lumajangsatu.com, Jum'at (13/12/2013). Tak hanya itu, satpol PP juga menurunkan Banner caleg yang sama di lokasi yang berbeda di satdin sebelah timur. Dalam menurunkan banner yang melanggar, satpol PP juga memeinta pengawalan dari Panwaslu Kabupaten Lumajang. "Kita turunkan dan langsung dimabil oleh pak Munir anggota Panwaslu yang langsung dimasukkan ke mobilnya," teraangnya. Saptol PP meminta kepada para caleg atau tim suksesnya agar dalam melakukan pemasangan banner berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panwaslu dan satpol PP. Sehingga, pemasangannya tidak akan menyalahi aturan dan tidak melanggar zona yang dilarang "terutama tim suskses yang dari kabupaten lain ya, karena kemungkian tidak faham zona mana saja yang dilarang memasang banner," pungkasnya. Aksi tegas yang dilakukan oleh satpol PP dan Panwaslu mendapatkan apresiasi dari masyarkat. Namun, masyarakat juga meminta satpol PP dan Panwaslu juga menertibkan banner-banner caleg lain yang juga melanggar aturan.(Yd/red)