Politik Dan Pemerintahan

Hadapi Gugatan Pemilu, KPU Lumajang Kirim 5 Saksi ke MK

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, KPU Lumajang diperintahkan menyiapkan saksi untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Saksi dipersiapkan untuk menghadapi gugatan dari partai PDI Perjuangan, Demokrat, PAN dan PKPI. "Kita diperintahkan untuk menyiapkan saksi untuk menghadapi gugatan di MK," ujar Pudoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang Bidang Hukum, Senin (02/06/2014). Saksi yang akan diberangkatkan berasal dari beberapa kecamatan yang digugat ke MK. Antara lain, 2 saksi dari PPK Ranuyoso dan 1 saksi dari PPK Klakah untuk gugatan dari Demoktar dan dua saski dari PPK Tempeh dan Lumajang untuk menghadapi gugatan dari PDIP, PAN dan PKPI untuk sengketa hasil pemilu DPRD Jatim. "Kita akan kirim Ketua, dan divisi teknis untuk PPK Ranuyoso dan divisi hukum PPK Klakah untuk menghadapi gugatan Demokrat. Sedangkan divisi hukum PPK Tempeh dan Lumajang untuk menghadpi gugatan dari PDIP, PAN dan PKPI untuk gugatan hasil pemili DPRD Jatim," terangnya. Setelah sampai di Jakarta, para saksi akan di briving oleh pengacara KPU. Para PPK tersebut antara laian, Muhammad Hamedi dan Sahudi dari PPK Ranuyoso, Zainullah dari PPK Klakah, Muhammad Farhan PPK Lumajang dan Imrom Al-rosyid PPK Tempeh "Nanti saksi-saksi yang akan kita berangkatkan akan dibriving oleh pengacara KPU." Pungkasnya.(Yd/red)

LSM GMBI Deklarasikan Mendukung Jokowi-JK

Lumajang(lumajangsatu.com)- LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial (WILTER) Jawa Timur Deklarasikan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres/Cawapres) pada Pilpres 09 Juli Mendatang di Kaki Gunung Lemongan Desa Papringan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, Sabtu (31/05/2014). Dodik Purwoko, Ketua LSM GMBI Jawa Timur mengungkapkan, secara penuh mendukung Capres/Cawapres Jokowi-JK karena lebih memihak pada rakyat. "Kami dukung pasangan Jokowi-JK karena orangnya sederhana, jujur, merakyat dan suka blusukan," ungkap pria dengan blangkon itu pada sejumlah wartawan. Anggota LSM GMBI yang berjumlah sekitar 6 ribu anggota yang tersebar di berbagai sektor pekerjaan siap mendukung Jokowi-JK. "Anggota kita ada yang PKL, Sopir, Kernet dan Lain-lain akan mendukung penuh pada Pak Jokowi-JK,"tambahnya. Deklarasi yang dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB itu sekaligus sebagai pertemuan koordinasi terkait strategi pemenangan Pasangan Jokowi-JK. "Sekalian koordinasi, karena sudah banyak yang datang termasuk dari Probolinggo," pungkas Dodik.(Mad/red)

Relawan Joko Widodo Deklarasi di Kaki Gunung Lemongan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ratusan relawan Joko Widodo mendeklarasikan di Padepokan Mbah Citro Kaki Gunung Lemongan Desa Papringan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, sabtu (31/05/2014). Deklarasi yang dikemas dengan pertunjukan wayang kulit dengan lakon "Semar Mbangun Kayangan". pasalnya cerita dalam pertunjukan wayang kulit itu menceritakan sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang pro rakyat. "Jokowi adalah sosok yang pas untuk rakyat mas, ungkap H.Muhammad Husen ketua Relawan Jokowi Brang Wetan. H. Muhammad Husen, mengatakan Pilpres 09 Juli 2014  Jokowi adalah sosok Capres yang pas untuk dipilih oleh rakyat Indonesia. "Jokowi itu Jujur, Merakyat, Sederhana dan Suka Blusukan mas, tambahnya. Acara yang dimulai sekitar pukul 20.00 - 24.00 WIB itu juga dihadiri oleh Sekjen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, Solikin beserta pengurusnya seperti Karnadi, H. Bukasan, Solikin, Lancar Budi Utomo, dan Moch Subhan Abdillah. Gofur (32), salah satu relawan dari Desa Kunir Kecamatan Kunir, mengaku, datang ke gunung lemongan bersama sanak keluarga dengan menaiki truck untuk mengikuti deklarasi itu. "Saya dan rombongan dari kunir berjumlah 40 orang mas," ungkapnya.(Mad/red)

Inilah Empat Kecamatan di Lumajang Yang Digugat di MK

Lumajang(lumajangsatu.com)- Proses gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), sejauh ini masih sampai pada tahap penyampaian tuntutan dari pihak pemohon dan pembelaan dari pihak termohon. Sidang lanjutan masih di tunda hingga hingga hari senin tanggal 2 juni 2014. "Kemaren hingga sampai pada sidang pembacaan tuntutan dari pihak pemohon dan pembelaan dari pihak termohon," ujar Pudoli Sandra Komisioner KPU Lumajang yang mengikuti jalan sidang di MK, Sabtu (31/05/2014). Apbila ada informasi bahwa MK telah mengeluarkan putusan untuk menolak gugatan salah satu partai, dimungkinkan infomasi tersebut tidak benar. Sebab, sejauh ini MK belum mengeluarkan putusan terkait dengan sengketa pemilu. "Kemaren itu, tanggal 30 Mei persidangan sampai malam hanya menyampaikan pembacaan tuntutan dan pembelaan dari dua pihak dan sidang lanjutan ditunda hingga hari senin," paparnya. Lebih lajut Pudoli menyatakan, bahwa agenda sidang berikutnya untuk kabupaten Lumajang masih menunggu info dari KPU Jatim. KPU Lumajang juga masih melakukan korodinasi persiapan sidang berikutnya. "Kita masih nunggu info lebih lanjut dari KPU jatim terkait dengan persidangan di MK yang berkaitan dengan KPU Lumajang," tembahnya. KPU juga menyiapkan berkas-berkas tambahan untuk melakukan pembelaan. Sebab tuntutan untuk KPU Lumajang berubah dua kali, dari awalnya gugatan sifatnya umum, kemudian dalam prosesnya mengarah kepada empat Kecamatan yang ada di Lumajang. "Awalnya tuntutan dibuat ngambang di 21 Kecamatan, tapi ternyata ada yang khusus ke empat Kecamatan, antara lain Kecamatan Lumajang, Tempeh, Pasrujambe dan Gucialit," pungkasnya.(Yd/red)

Warga: Jembatan Grobogan Tak Terawat, kenapa...?

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jembatan grobogan di Jl.Raya Grobogan Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Jawa Timur, tak dirawat Pemerintah, warga bertanya?

Ketua Komisi C Berdiskusi Soal Potensi PAD Lumajang Bareng Wartawan

Lumajang(lumajangsatu.com) -  Caleg terpilih Golkar, Suigsan dari daerah pemilihan II DPRD LUmajang melakukan diskusi dengan wartawan di warung kembang (Warkem) di Jl. Gajah Mada. Suigsan yang kini masih menjabat sebagai ketua Komisi C DPDR berdiskusi soal bagaimana pendapatan asli daerah di Lumajang meningkat dengan insan pers. "Jumlah sangat banyak potensi pendapatan yang perlu di garap serius oleh pemerintah, tapi belum maksimal," ujar politisi Golkar itu. Menurut dia, pendapatan asli daerah Lumajang masih dipasok dari orang sakit yakni di RSUD Dr. Haryoto. Selebihnya dari pendapatan retribusi pajak bumi dan bangunan. "Potensi SDA, Wisata dan Tempat Hiburan masih belum digarap maksimal," ungkapnya. Suigsan berharap insan pers ikut memantau dan mengawasii dalam pendapatan asli daerah. Karena ada pertambangan pasir galian C (Semeru) dan Galian B (Pasir besi) masih naik turun. "Kita seperti ayam mati dilumbung padi," paparnya. Arif JTV berharap kerja DPRD lumajang khususnya Komisi C memantau adanya kebocoran di pendapatan daerah. Pasalnya, sangat sulit bagi DPRD dan Masyarakat memantau serta mengontrol bila ada kebocoran pendapatan. "Ini perlu diperhatikan juga," jelasnya. Babun Wahyudi Gloria mengungkapkan, perlu adanya pengawasan yang lebih detail dari DPRD agar roda pemerintah benar-benar berjalan sesuai aturan. "DPRD harus bekerja sesuai tupoksinya, agara kepercayaan masyarakat terjaga," terangnya. (ray/red)

Dilaporkan Gunakan Ijazah Palsu, Caleg PKB H. Slamet Ancam Tuntut Balik

Lumajang(lumajangsatu.com)- H. Slamet caleg terpilih PKB dari dapil 2 Lumajang menyangkal bahwa ijazah yang digunakan untuk mendaftar menjadi caleg adalah ijazah palsu. Hal itu ingin menepis laporan yang dilakukan oleh satu teman partainya yang menyebut bahwa ijazahnya palsu. "Ijazah saya tidak palsu, karena saya sekolah," terangnya saat di hubungi lumajangsatu.com, Jum'at (30/05/2014). Sebagai caleg PKB, dirinya dalam melakukan pendaftaran sudah melalui perosedur yang benar. Mulai mendaftar ke DPC PKB, kemudian dimasukkan ke KPU, hingga keluar daftar caleg sementara (DCS) hingga masuk daftar caleg tetap (DCT). Jika ijazah yang digunakan palsu tentunya dirinya tidak mungkin masuk dalam DCT. "Saya mendaftar sebagai caleg melalui prosedur yang benar, jadi tidak mungkin ijazah saya palsu," jelasya. Sebelum ditetapkan dalam DCT, KPU melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan keaslian berkas. Jika ijazahnya paslu, tentunya KPU akan mencoret, namun hal itu tidak dilakukan hingga dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Lumajang melalui pemilu 9 April 2014. "Sebelum DCT kan diverifikasi, kalau ijazah saya palsu maka saya pasti dicoret," akunya. Dia tidak mempersoalkan jika ada yang melaporkan dirinya dengan dugaan ijazah palsu, sebab hal itu merupakan hak masing-masing orang. Namun jika tuduhan tersebut tidak terbukti, maka dirinya juga memiliki hak untuk menuntut balik pihak yang melapor dengan pencemaran nama baik. "Gak masalah, itu hak semua orang untuk melapor, hak saya jika tidak terbukti akan saya tuntut balik dengan pencemaran nama baik" ancamnya.(Yd/red)

Dugaan Ijazah Palsu, Panwaslu Lumajang Akan Panggil H. Slamet

Lumajang(lumajangsatu.com)- Menindak lanjuti laporan adanya dugaan ijazah palsu dari salah satu caleg terpilih PKB dapil 2 Lumajang atas nama H. Slamet, Panwaslu akan segera melakukan klarifikasi dan melakukan kroscek kebenaran laporan tersebut. "Kita akan melakukan pemanggilan yang bersangkutan yakni H. Slamet untuk dimintai keterangan," ujar Al-Mas'udi Ketua Komisioner Panwaslu Lumajang, Jum'at (30/05/2014) Pihaknya juga akan melakukan konsultasi dengan gabungan penegak hukum terpadu (Gakumdu) terkait dengan laporan itu. Sebab, laporan dugaan ijazah paslu tidak hanya berkaitan dengan pidana pemilu namun juga masuk pidana umum. "Kita juga lakukan koordinasi dengan Gakumdu," jelasnya. Setelah dilakukan klarifikasi kepada semua pihak, Panwaslu kemudian akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU, dari hasil analisis yang dilakukan oleh Panwaslu. Apapaun bentuk rekomendasi yang dihasilkan, tentunya kewenangan sepenuhnya untuk mengambil langkah akan berada di KPU sebagai penyelengagra pemilu. Disinggung tentang proses pengawasan dalam penetapan daftar caleg tetap (DCT) Mas’udi menyebutkan bahwa pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap berkas-berkas kelengkapan caleg. Namun, karena ijazah masuk katagori yang sangat sulit dilakukan pengawasan apakah itu paslu atau tidak, maka Panwaslu tidak bisa mendeteksi sampai sejauh itu. "Kita kan sulit untuk membedakan mana ijazah yang asli atau yang palsu ya," jelasnya. sementara itu, tidak cukup hanya melapor kepada Panwaslu, Muftin Nasi’in dan Sudarsono juga melaporkan dugaan ijazah paslu caleg terpilih PKB dapil 2 ke Polisi. Namun laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena laporan tersebut berkaitan dengan pidana pemilu yang harus melibatkan Panwaslu, bukan hanya pihak kepolisian saja. "Kita juga lapor Polisi, namun ditolak karena sudah melapor ke Panwalsu," ujar Muftin Nasi'in. Dari data yang dimiliki pihak pelapor, diduga ijazah milik H. Slamet untuk sekolah Dasar (SD) palsu karena ada beberapa kejanggalan. Tak hanya SD, ijazah persamaan untuk jenjang SMP juga diduga palsu, karena tidak jelas sekolah penyelenggaranya. "Ada sejumlah kejanggalan pada ijazah SD dan SMP milik H. Slamet," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajangsatu.com gelar polling Capres/Cawapres, Silakan Vote?

Lumajang(lumajangsatu.com) - KPU Pusat sudah menerima 2 pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres/Cawapres) yakni Joko widodo - Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto -  Hatta Rajasa. Bagi pembaca yang sudah punya pilihan silakan mengikuti polling di bagian bawah website media online kesayangan anda ini.

Pembaca Lumajangsatu.com Prediksi Pemerintahan SAAT Jilid 2 Lebih Buruk?

Lumajang(lumajangsatu.com) -  Hasil polling dari media lumajangsatu.com untuk memprediksi, Bagaimana Pemerintahan SA'AT (Sjahrazad Masdar- As'at Malik) Jilid 2 Lima Tahun Kedepan?. Hasilnya dari polling pembaca yang mengisi ada sebanyak 56 orang. 27 pembaca memprediksi pemerintahan SA'at Jilid 2 lebih buruk, 13 orang menilai sama saja, 12 orang menilai lebih baik dan 4 orang  mengaku tidak tahu. Polling yang dilakukan oleh lumajangsatu.com, untuk lebih mendekatkan antara pembaca dengan perkemabangan politik dan pemerintah di Lumajang. Hal ini untuk demi pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan publik ke pemerintah sebagai ujung tombang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. (red)