Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- sebanyak 1.450 tenaga honorer katagori dua (K2) mulai melengkapi persyaratan untuk melakukan tes CPNS K2. Menurut Suprapto, Kepala BKD Lumajang persyaratan CPNS K2 sama dengan tes yang regular dengan menyertakan ijazah terakhir, SK honorer dan lainnya. "1.450 K2 melengkapi berkas lamaran untuk mengikuti tes CPNS," Terangnya, Selasa (22/10/2013). Tenaga honorer K2 yang akan melakukan tes CPNS berasal dari Guru, tenaga Pendidik, tenaga Kesehatan dan tenaga Teknik. Tenaga honorer K2 nama-namanya sudah masuk dalam lis pemerintah pusat. Pelaksanaan tes tenaga honore akan dilakukan tanggal 03 November 2013 lansgung dari tim Jakarta yang akan turun ke Lumajang. "Mereka sudah ada lisnya dari pemerintah pusat dan langsung dites oleh tim dari pusat," Jelasnya. Rencnanya, tes akan ditempatkan di SMA Negeri II dan SMK Negeri I Lumajang. Peserta akan dibagi menjadi 40 ruangan. Seluruh hasil tes akan dibawa ke Jakarta dan pengumuman langsung disampikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Hasilnya langsung dibawa ke Jakarta," Tambanhnya. Lebih lanjut ia mejelaskan, rekrutmen CPNS K2 akan memenuhi 30 persen kuota Nasional. Dimana, penilaiannya diurutkan mulai dari 1 hingga 30 persen, sehingga seluruh K2 dari Lumajang bisa diterima semua bila nilainnya bagus dan bisa tidak diterima semua bila nilainnya diatas 30 persen kuota Nasional. "Kuotanya adalah 30 persen kuota Nasional," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mengumpulkan Partai Politik, Panwaslu dan Satpol PP, guna menyampaikan regulasi tentang zona kampanye pada Pileg 2014 mendatang, Senin (21/10/2013). Pada PKPU Nomor 16 tahun 2013, pasal 17 menyatakan bahwa Caleg tidak boleh memasang baleho, akan tetap diperbolehkan memasang spanduk. "Ada perbedaan pada regulasi yang baru, bahwa caleg dilarang memasang baleho, namun untuk spanduk caleg tetap bisa memasang," Ujar Pudoli Sandra SH, Komisiner KPU Lumajang. Yang menjadi pertanyaan kata Pudoli, dari partai politik tetang pemasangan baleho caleg diruang private. Dalam regulasi terbaru tersebut, pamasangan baleho diruang private diperbolehkan selama betul-betul dipasang dilahan yang dimiliki, seperti pekarangan rumah. "Boleh diruangan private," Jelasnya. Ia menambahkan, berdasarkan hasil kesepakatan Partai Politik, Bawaslu Jatim dan KPU jatim, zona pemasangan alat peraga Partai Politik diperkecil menajdi setiap RT/RW atau Dusun. Sehingga, pemasangan alat peraga bagi partai politik setiap dusun satu alat peraga, bagi caleg pemasangan spanduk setiap dusun juga satu. "Partai politik bisa pasang baleho satu dusun satu baleho, caleg bisa pasang spanduk tidak bisa pasang baleho," Ungkapnya. Sedangkan bagi caleg atau Parpol yang melanggar zona larangan pemasangan alat peraga, hanya dikenakan sanksi administratif saja, seperti diperintahkan untuk menurunkannya. Dalam regulasi tersebut tidak mengatur sanksi pencoretan caleg jika melanggar zona larangan. "Sanksi administratif saja," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna menciptakan pelayanan yang bebas KKN, Polres Lumajang menggelar Penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Senin di halaman Mapolres Lumajang (21/10/2013). Kegiatan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari perintah Kapolri agar keberadaan polisi dapat dirasakan sebgai pelayan Masyarakat. "Kegitan ini tindak lanjut dari perintah Kapolri, agar keberadaan polisi bisa dirasakan oleh Masyarakat sebagai pelayan," Terang AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada sejumlah wartawan. Upaya menuju birokrasi yang bersih bebas dari KKN sudah dilakukan sejak dulu dan kali ini kembali dideklarasikan agar semakin memantapkan dan mengigatkan polisi pada tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Kapolres bertekad untuk lebih memperbaiki pola pelayanan kepada masyarakat agar keberadaan polisi bisa dirasakan. "Upaya ini sudah dilakukan dan kali ini kembali kita deklarasikan," Terang pria yang murah senyum itu. Disingung adanya potongan hak-hak polisi yang dilakukan oleh pimpinan diatasnya, Ia menegaskan saat ini dijamian tidak akan ada lagi. Selaku pimpinan tertinggi Polri di Lumajang, menjamin semua yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota. "Saya jamin yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota, tidak ada lagi potongan-potongan," Tegasnya. Ia meminta kepada masyarakat, untuk ikut membantu upaya polisi guna menciptkan birokrasi yang bebas dari KKN. Jika mengetahu ada oknum anggota yang melakukan KKN di bawah, maka Kapolres meminta agar segera dilaporkan kepada dirinya. "Kami minta peran serta masyarakat untuk ikut mengawsi kenerja polisi, jika ada oknum yang berbuat macam-macam maka langsung laporkan ke saya," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna memastikan seluruh bakal calon legislatif Partai Persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Lumajang bebas dari Narkoba, Seluruh Caleg di tes urine yang bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK), saat acara pembekalan Celeg di warung Apung Bu Umi, Minggu (20/10/2013). "Sebenarnya dari persyaratan formal untuk menjadi caleg sudah ada surat bebas Narkoba, namun kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, seluruh caleg langsung di tes urine oleh BNNK," Ujar H. Achmad Sekretaris PPP Kabupaten Lumajang. Langkah yang dilakukan sebagai upaya PPP agar seluruh caleg jika nantinya terpilih, betul-betul orang yang terbebas dari pengguna obat-obatan terlarang. Sehingga, PPP sebagai partai Islam tetap bisa menjaga idiologinya sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia. "Menjadi pemimpin kan harus jadi contoh, maka kiranya perlu dimulai dari diri indifidu masing-masing caleg," Terang Legislator partai berlambang Ka'bah itu. Disamping itu, tes urine yang dilakukan PPP bekerjasama dengan BNNK juga sebagai upaya PPP untuk ikut menciptakan Indonesia bebas dari bahaya Norkoba Tahun 2015. "Ini juga upaya partainya ikut mensukseskan program Pemerintah Indonesia Bebas Narkoba 2015," Jelasnya. Tak hanya melakukan tes urine, kepala BBNK Lumajang AKBP Wuwuh Priwibowo juga menyampaikan bahaya Narkoba kepada seluruh caleg. Wuwuh juga menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat untuk ikut andil memberatas peredaran Narkoba yang sudah merambah pelosok desa.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah Desa yang siap menggelar Pilkades mulai melakukan pendaftaran bakal calon kades. Seperti di Kecamatan Candipuro, dari 7 desa yang habis masa jabatan kadesnya, 4 desa sudah siap untuk menggelar Pilkades. "Dari 7 desa yang habis masa jabatan kadesnya, 4 diantaranya sudah siap untuk menggelar Pilkades," Ujar Paimin, Camat Candipuro kepada lumajangsatu.com, Sabtu (19/20/2013). Empat desa itu meliputi, Desa Tumpeng, Sumberejo, Tambahrejo dan Desa Jugosari. Sedangkan 3 desa yang lainnya masih menunggu BPD melakukan rapat untuk membentuk panitia pilkades untuk kemudain diajukan kepada pihak Kecamatan. "Sisanya bukan tidak mengajukan, tapi masih menunggu BPD menggelar rapat dan lainnya," Terangnya. Untuk desa Sumberejo persiapan pilkadesnya sudah pada pendaftaran bakal calon kades. Sedangkan 3 desa yang lainnya dalam waktu dekat juga akan melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon kades. "Sumberejo sudah melakaukan pembukaan pendaftaran bakal calon kades," Jelasnya. Disinggung persoalan anggran Pilkades hal itu merupakan internal desa dan kecamatan tidak dilibatkan. Namun, kecamatan tetep melakukan pemantauan agar anggaran pilkades tetap dalam taraf wajar. Jika anggrannya terlalu besar, maka pihaknya akan melakukan komunikasi agar bisa diperbaiki. "Dilibatkan tidak ya, tapi kita awasi agar anggaran pilkades dalam taraf wajar dan sejauh ini tidak ada masalah di kecamatan Candipuro," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dari data Kepolisian Polres Lumajang jumlah desa yang siap menggelar pilkades sebanyak 145 Desa dari 163 Desa yang habis masa jabatan Kadesnya. Data tersbut baru data sementara, kemungkian bisa bertambah karena sejumlah desa terus bergerak untuk membentuk kepanitiaan Pilkades. "Data sementara yang masuk ke kami ada 145 desa yang siap menggelar Pilkades," Ujar AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada lumajangsatu.com, Sabtu (19/10/2103). Skema dalam pengamanan Pilkades Lumajang, Polisi akan memetakan Desa yang sangat rawan, rawan dan desa yang aman. Pemetaan tersebut akan menentukan jumlah pengamanan yang akan diterjunkan oleh Polres dan juga dari jajaran samping TNI dan Satpol PP. "Kita petakan desa yang sangat rawan, rawan dan aman," Terang Kapolres. Saat ini, personel intelejen Polisi terus bekerja untuk melakukan pemetaan tersbut. Untuk desa yang sangat rawan, disamping menerjunkan personel, polisi juga akan melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan untuk ikut bersama-sama melakukan pengamanan. "Desa yang sangat rawan kita akan libatkan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengamanan dan menjaga ketertiban," Jelasnya. Personel yang akan ditempatkan untuk katagori desa yang sangat rawan minimal ada satu SST, baik dari Sabhara maupun Brimob. Sedangkan desa yang tergolong aman, minimal ada 20 personel pengamanan. Idealnya, pengamanan yang dialkukan adalah separoh dari masa. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan karena keterbatsan personel kepolisian. "Minimal satu SST untuk desa yang sangat rawan," Tambah kapolres. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprofokasi dengan ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat jangan sampai tergoda dengan iming-iming atau janji, sehingga nantinya akan terpilih kepala desa yang betul-betul amanah dan berekaja untuk rakyat.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Melalui rapat terbuka bersama partai Politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg 2014 mendatang. Setelah dilakukan pendataan akhirnya ditetapkan DPT pileg 2014 sebanyak 833.933 pemilih. "DPT Pileg 2014 lebih besar dari DPT Pilbub dan Pilgub," Ujar Podoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang saat dihubungi lumajangsatu.com, Jum'at (18/10/2013). Ia menambahkan, hingga kini belum ada regulasi baru dari KPU RI tentang perbaikan DPT Pileg 2014 yang telah ditetpakan. KPU Kabupaten/kota hanya diperintahkan untuk segera melakukan rapat terbuka pada tanggal 13 Oktober 2013 untuk segera menetapkan DPT Pileg 2014. Nantinya, jika masih ada pemilih yang belum masuk DPT, maka sesuai keputusan MK maka bisa membawa KTP, KK dan Paspor untuk bisa memberikan hak suaranya. "Kita belum dapat informasi perbaikan dari KPU RI," Terangnya. Diperkirakan ada 5 persen pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Faktornya ada masyarakat Lumajang yang tidak ditempat saat didata dan bebera hal yang lainnya. Pudoli juga menyatakan, bahwa data kepedudukan yang didata juga tidak begitu valid. "Kemungkian ada 5 pesen yang tidak masuk," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kapolres Lumajang AKBP Singgamta SIK, mengaku kaget dan tersenyum mendengar bahwa dana Pilkades sangat besar dan salah satu penyebabnya berasal dari dana pengamanan. Sebagai kepala Kepolisian di Lumajang Singgamata menegaskan tidak ada plafon anggaran untuk pengamanan. "Polisi dan TNI sudah terbiasa mengamankan masyarakat meski tidak ada anggaran sekalipun," Terang Kapolres, Jum'at (18/10/2013). Isu bahwa pengamanan dari jajaran kepolisian membutuhkan transpot, makan dan rokok dianggap sebagai profokasi dari pihak-pihak yang menghendaki Lumajang tidak kondusif. Bukan hanya profokasi saja, isu tersebut sudah mengarah kepada adu domba antara masyarakat dan aparat keamanan. "Kami tegaskan bahwa itu adalah tindakan profokasi dari pihak-pihak yang menghendaki keresahan Masyarakat," Ujar Kapolres yang dikenal sering turun langsung ke lapangan itu. Jajaran Kepolisan sudah dibayar oleh Negara dan siap mengamankan masyarakat agar Pilkades bisa berjalan dengan aman dan lancar. Jika di desa menganggarkan dana pengamanan besar, hal itu masalah internal panitia Pilkades, yang terpenting Polisi tidak meminta bahkan mengemis agar pengamanan Pilkades dianggarkan besar. "Kalau pihak desa yang menganggarkan itu sepenuhnya kewenangan internal panitia Pilkades," Tambahnya. Karena Pilkades merupakan pesta demokrasi yang memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi, Kapolres menghimbau kepada warga agar tidak mudah terprofokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Pesta demokrasi harus dilakukan dengan cara Cerdas,beretika dan bermartabat. "Jika ada isu-isu yang berkaitan dengan Kepolisian maka bisa langsung menghadap atau melapor kepada kami selaku Kapolres Lumajang," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditegur oleh Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, Gawat Sudarmanto, yang tak mencantumkan "Lumajang-Jatim" di board di hadapan Bupati, Sjharazad Masdar. Kejadian ini, terjadi saat TNBTS meminta ijin pada bupati untuk memperbaiki jalan di wilayahnya. "Tadi gawat sudah minta ke TNBTS soal Board selamatan datang TNBTS dan Resor Ranu Pane," terangnya. Masdar mengaku, Ranu Pane adalah wilayah Lumajang dan kawasannnya dalam pengelolaan TNBTS. Karena merupakan Kawasana Konservasi dan Hutan LIndung. "Ranu pane itu, wilayah Lumajang lo,' ungkapnya. Sebelumnya, banyak kritikan ke Kantor Pariwisata menganenai sejumlah Board TNBTS tidak mencantumkan wilayah teritorial Semeru "Lumajang-Jatim". Kritikan makin tajam ke Pemkab Lumajang, setelah ada film 5cm.(yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Banyaknya sampah yang ditinggal pendaki di kawasan pendakian Gunung Semeru, amat disayangkan oleh Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar. Pasalnya, bisa mengurangi keindahan alami gunung Semeru dan mengotori kawasan yang merupakan memiliki keragaman ekosistem. "Ya prihatin, saya berharap TNBTS selaku pengelola memperhatikan dan mengajak pendaki sadarkan buang sampah untuk dibawa turunn," ujar orang nomor satu d Lumajang itu. Masdar berharap kawasan Ranu Pande yang berada di kawasaan Kecamatan Senduro memiliki keasrian dan ramah lingkungan. Sehingga pengunjung peduli dengan lingkungan, membawa sampah makanan ke Ranu Pane. "Ini perlu kepedulian semua pihak,: ungkapnya.(yan/red)