Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di eks terminal lama Lumajang merupakan pembangunan yang bersumber dari dana APBN dibawah kemetrian pekerjaan umum. Nugroho Dwi Atmoko, Kepala Dinas PU Lumajang menyatakan, secara pekerjaan fisik Rusunawa sudah selesai dan siap ditempati. "Pembangunan fisik sudah selesai, namun secara nota hibah dari pusat ke daerah masih dalam proses," ujar Nugroho, Senin (20/01/2014) Sembari menunggu proses pelimpahan atau hibah dinas PU tahun 2013 telah mengalokasikan dan untuk pembangunan pagar, taman, jaringan listrik dan air. Sedangkan untuk pengelolaannya, dinas PU telah merancang Raperda yang akan dijadikan acuan pengelolaan Rusunawa. "Kita sedang merncang Raperda untuk mengatur bagaimana mekanisme pengelolaan Rusunawa," paparnya.

Lumajang(lumajangsatu.com)- Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pengusaha pasir, masyarakat dan pemerintah daerah, akhirnya rencana pembukaan kembali jalur Tempeh-Lumajang dari kendaraan tronton pasir urung dilakukan. "Semuanya hadir ya, pengusaha, masyarakat dan pemerintah sebelum perbaikan jalan selesai truck tronton dilarang untuk lewat jalaur Tempeh-Lumajang, ujar Drs. Slamet Supriyono M.Si Asisten Ekonomi dan Pembanguan Pemkab kepada sejumlah wartawan usai acara, Senin (20/01/2014) Menurutnya, sesaui hasil kesepekatan antara warga, para pengusaha akhirnya tronton pasir tidak boleh melitas hingga jalan Lumajan- Tempeh selesai dibangun total. Namun, penutupan jalur tersebut hanya berlaku bagi tronton muatan pasir dan tidak berlaku bagi angkutan berat lainnya. "Dijalur tersbut juga berdiri perusahan ekspor yang biasanya juga menggunakan kendaraan besar untuk mengangkut barang-barangnya, maka tronton itu bisa melintas," terangnya. Tak hanya itu, distribusi pupuk dan BBM juga biasnya menggunkan kendraan besar. "Distribusi pupuk dan BBM biasanya juga memakai truk besar kan, itu juga boleh melintas," tambahnya. Ditanya tentang sampai kapan pembanguan jalan bisa selesai, Slamet tidak memastikan karena berada di bawah balai besar pemeliharaan jalan kementrian PU. Ia berjajnji akan mengecek hingga kapan mulai dari pembangunan dan jalur tersebut bisa digunakan lagi. "Kita kroscek lagi, ke balai besar kapan akan dimulai dan kapan akan selsai," paparnya. Sedangkan untuk stokpel pasir besi yang berada di JLT dan sepanjang jalan Sukodono, pemerintah akan kembali mengumpulakan para pengusaha stokpel. "Kita akan tidak lanjuti untuk stokpel-stokpel yang saat ini sudah berpindah," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Rencana pemerintah memperbolehkan truck tronton pengangkut pasir kembali melintas di jalur Pasirian-Tempeh-Sumbersuko-Lumajang dan Kedungjajang kembali mendapat penolakan oleh warga. Sejumlah spanduk penolakan dipasang oleh warga, menyesul telah selesainya penutupan jalan-jalan yang berlubang dengan pasir dan batu (sirtu). "Kami tetap pada kometmen awal, menolak truck tronton pasir melintas di jalur Pasirian hingga Lumajang selama jalannya belum diperbaiki," ujar Arsyad Subekti koordinator Forum Masyarakat Peduli Penderitaan Rakayat Akibat jalan rusak, Minggu (20/01/2014). Fakta kesepakatan yang telah ditandatangani bersama tidak dilaksanakan dengan baiak dan maksimal dan warga menuding pihak pemda dan instansi terkait serta aparat keamanan terkesan memaksakan diri untuk memperbolehkan armada truck tronton bisa melintas di jalur Pasirian-Lumajang. Warga juga mempertanyakan motif dari pemerintah memaksakan truck tronton bisa melintas, karena warga menganggap jalan masih banyak yang rusak dan tidak layak untuk dilewati. "Ada apa ini, pemerintah kok memaksakan, apa sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan anatara Pemda, Pengusahan dan aparat kemanan," paparnya. Jika permintaan secara baik-baik tidak didengarkan oleh para pemilik kebijakan, maka warga mengancam akan melakukan pemblokiran besar-besaran bersama masyarakat. "Kami akan melakukan pemblokiran jalan dengan kekuatan masyarakat dan lebih besar dari masa yang sebelumnya," terangnya. Melihat upaya kuat pemerintah untuk kembali membuka jalaur Pasirian-Lumajang untuk truck tronton pasir, warga menilai bahwa pemerintah telah "kemasukan angin oleh pengusaha". Sudah menjadi rahasia umum, jika pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha dari pada berpihak kepada masyrakat yang terkena dampak kerusakan jalan. "Kalau tidak kemasukan angin, pemerintah seharusnya tetap tidak memperbolehkan truck tronton melintas selama jalannya tidak diperbaiki total," tembahnya. Stetmen bupatai yang berjanji akan menutup total jalan Pasirian-Lumajang dari aktifitas truck trontopn pasir disambut baik warga. Namun, bupati diminta tidak hanya bisa bicara akan tetapi harus dibuktikan. "Kalau Bupati bilang speperti itu harus dibuktikan, kalau hanya omong doang ya...semua orang bisa," pungkasnya. Dari pantauan sejumlah baleho berisikan ajakan, penolakan dan sindiran kepada para pejabat mulai terpasang sepanjang jalur Tempeh-Sumbesuko. "Akeh pejabat moral'e bejat kakean mbelane konglomerat sing keparat, konglomerat seng keparat, dalane ora dirawat, sing soro masyarakat" "Masyarakat pengguna jalan Lumajang-Pasirian dan Sekitaranya akan menolak tronton lewat sebelum ada perbaikan jalan" "Pantai Bambang Ajur, Dalane Dadi Bubur, Pejabate pura-pura tidur, Ayo dulur-dulur seng ndak mikir iki ndang di kubur ambune cek gak semembur".(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Persoalan pasir Lumajang yang merembet pada rusaknya infrastruktur jalan nampaknya terus bergulir dan menjadi pembahasan di masyarakat dan pemrintah daerah. Sejumlah pihak terkait seperti pengusaha dan pemeriuntah daerah dikabarkan telah melakukan pertemuan untuk membahas polemik tersebut. Informasi yang berdar bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 truck besar pengangkut pasir kembali diperbolehkan untuk melitas dijalur Tempeh hingga Lumajang. Mulai awal Januari 2014 lalu, truk tronton pasir tidak lagi diperbolehkan melintas menyusul perbaikan jalan yang dialakukan pemeirntah dari respon atas aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa. Setelah dilarang melintas para pengusaha pasir memidaahkan stokpel pasir kesejumlah titik seperti dijalan lintas timur (JLT). Otamitas angkuatan pasir dengan truck besar juga mulai berpidah kesejumlah titik stokpel yang kontan mendapatkan sorotan masyaratkat. Warga berharap pemerintah bertindak tegas agar kerusakan jalan tidak berpindah ke JLT. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubunga dan Kepala Dinas PU, yang meruapakan instansi terkait dengan angkuta pasir dan infrasruktur yang rusak akibat armada pasir, saat ini tidak lagi diperbolehkan memberikan stetmen terkaiat persoalan tesebut. Seluruh peryataan sudah diambil alih oleh asisten ekonomi dan pemebanguan Pemkab. Namun, sebelumnya Bupati Sjaharazad Masdar MA usai melantik 200 pejabat struktuiral dan fungsional di pendopo pemkab menyatkan dengan tegas bahwa dirinya akan menuutp total armada truck besar pengangkut pasir untuk melitas dijalur tempeh Lumajang. "Harus tidak boleh melintas," ujar Masdar. Pihaknya kata Bupati juga telah menyiapkan regulasi untuk menata agar truck tidak lagi merusak jalan. Ia juga dengan tegas melarang truck pasir melitas dijalan kabupaten karena akan merugikan daerah karena harus menanggung kerusakan infrastruktur. "Pokoknya tidak boleh lewat, kalau lewat di jalan kabupaten kita nantinya yang rugi," tegasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Hj. Eti Cahyani SE, Caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) nomor urut 7 yang merupakan putra asli Lumajang tergerak untuk meju melihat kondisi Lumajang. menurutnya, Lumajang merupakan kota yang dikenal dengan sebutan kota pisang. Namun saat dilihat di Lumajang sama sekali tidak ada sentra perkebunan pisang seperti yang gembor-gemborkan. "Lumajang kan terkenal sebagai kota pisang, namun kalau kita lihat fakta dilapangan tidak ada perkebunan pisang di Lumajang," ujar Eti di Kantor DPC PPP Lumajang, Sabtu (18/01/2014) Jika nantinya dirinya terpilih dan mendapatkan amanh dari Rakay Lumajang-Jember maka ingin mengangkat potensi lokal khususnya dibidang pertanian dan usaha kecil menangah untuk mengangkat taraf hidup warga Lumajang. Ikon kota pisang harus betul-betul diwujudkan dengan kerja sama pusat dan daerah. "Saya akan kembangkan potensi pertanian Lumajang-Jember dan usaha kecil menengah untuk peningkatan perekonomian masyarakat," paparnya di dampingi ketua DPC PPP Lumajang. Jika putra asli Lumajang bisa menjadi wakil dipusat, tentunya akan lebih mudah untuk menbangun Lumajang. Ia sangat sadar bahwa untuk merubah sebuah keadaan harus memiliki power atau kekuatan secara kebijakan. "Kita harus memiliki power, salah satunya dengan menjadi anggota DPR RI sehingga diharapkan  bisa membawa sebuah perubahan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kantor Pariwisata Seni dan Budaya yang telah berubah menjadi Dinas, pada tahun 2013 berhasil memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata yang dikelola Pemrintah. Bahkan, dari target 2,1 milyar Dinas Pariwsiata bisa melebihi target menjadi 2,2 milyar lebih. "Alhamdulillah target PAD dari sektor wisata tahun 2013 bisa tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan," ujer Gawat Sudarmanto, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang, Sabtu (11/01/2014). PAD yang dihasilkan sebesar itu berasal dari pemasukan wisata Selokambang, Water Park KWT, Segi tiga ranu Klakah, pantai TPI Tempursari, Pantai Bambang, Pantai Wotgalih dan gua tetes Pronojiwo. Pada tahun 2014 PAD pariwisata kembali dinaikkan menjadi 2,3 milyar. "Target PAD wisata dinaikkan tidak signifikan hanya sekitar 2,3 milyar," jelasnya. Gawat tidak berani menaikkan terllalu banyak karena pada tahun 2014 ada perbaikan total dipemandian alam Selokambang. Sehingga dikawatirkan akan menggangu jumlah pengunjung karena ada perbaikan. "2014 ada perbaikan di Selokambang, sehingga akan berdampak pada jumlah kunjungan," terangnya. Pada tahun 2014, pariwisata akan melakukan pengembangan tenpat wisata kewilayah Kecamatan Senduro keatas. Seperti diketahui, Lumajang memiliki Gunung Semeru, namun tidak menikmati PAD dari gunung semeru dari sektor wisatanya. "Kita akan kembangkan wisata Lumajang kewilayah barat, gunung Semeru dan puncak B 29 sebagai pengembangan objek wisata," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pasir Lumajang menjadi salah satu kebanggaan pemerintah untuk menunjang pemasukan pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang. Namun, ternyata PAD sektor pasir sangat sedikit bahkan tidak mampu melampoi PAD Lumajang dari sektor wisata Lumajang. "PAD pasir galian C untuk 2013 tercapai Rp 2.110.590.000, dari target yang ditetapkan Rp 2.575.000.000," ujar Rochmaniah Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, Sabtu (11/01/2014). Seperti halnya yang disampaikan Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar, bahwa menurunnya hasil PAD dari sektor pasir akibat Gunung Semeru tidak lagi mengeluarkan pasir, Rochmaniah juga mengungkapakn hal yang sama. Menurutnya, banjir yang terjadi beberapa kali di sungai penghasil pasir ternyata tidak membawa pasir. "Meski sudah musim hujan, namun banjir yang terjadi tidak membawa pasir dari atas, sehingga bahan baku pasir menjadi sedikit," paparnya. Lanjut Rochmaniah, pada tahun 2013 persedian pasir yang berada disungai sudah menipis berbeda dengan tahun 2008-2009, dimana banjir yang terjadi banyak sekali membawa material pasir. DPKAD berpatokan menipisnya persedian pasir disungai, didsarkan pada semakin menurunnya setoran pajak dari 23 pengusaha tambang pasir galian C. "Bomingnya pasir galian C terjadi pada tahun 2008-2009, saat ini semakin menurun, terbukti dari setoran pajak 23 pengusaha pasir yang masuk ke kas daerah hanya sejumlah itu," tambahnya. Sistem penyetoran pajak pada pasir galin C menggunakan self assessment, yakni pengusaha diberikan keleluasaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Sistem ini akan merugikan daerah jika para pengusaha pasir nakal, dengan menghitung sedikit pajaknya, padahal pasir yang dikeluarkan sangat banyak. Sekedar iformasi, PAD pasir galian C lebih sedikit dibandingkan PAD dari sektor pariwisata. Dari data Kantor Pariwisata Seni dan Budaya yang saat ini sudah menjadi dinas, PAD wisata Lumajang mencapai 2,2 milyar lebih, dari target 2,1 milyar.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejeumlah desa yang gegal mengelar Pilkades pada akhir tahun 2013, nampaknya kembali tertunda hingga tahun 2015. Pasalnya, edaran surat Kemendagri menyebutkan tahun 2014 tidak ada pemilihan karena bersamaan dengan Pileg dan pilpres. "Untuk desa yang belum menggelar pilkades kemaren, kita tunda hingga 2015 karena adanya surat edaran dari Kemendagri," ujar Arif Sukamdin Kabag Pemrintahan Desa Kabupaten Lumajang, Jum'at (10/01/2014). Disinggung tentang pengganti Kades, Arif menyebutkan pemerintah memiliki konsep kepala desa sementara. Yang terpenting tidak ada kekosongan pimpinan, sehingga pelayanan public tidak akan terganggu. "Pemerintah memiliki konsep Kades sementara, apa itu PJ Kades, PLH atau yang lainnya tergantung nanti," terangnya. Diberitakan sebelumnya, sejumlah desa seperti desa Kalidilem Kecamatan Randuagung sejumlah warga melakukan aksi menuntut segera digelar pilakdes. Namun, tetap gagal karena warga dikumpulkan di Kecamatan dan dijanjikan pilkades akan digelar pada awal tahun 2014.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ditengah aksi demo yang dilakukan warga dan mahasiswa Lumajang untuk mendesak perbaikan jalur Tempeh-Lumajang akibat truck pasir besi, ternyata PAD untuk kabupaten sangat sedikit. Dana bagi hasil dan royalnti yang dterima pemkab Lumajang haya Rp. 377.460.090. "Per-Desemeber 2013 dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk Lumajang mencapai Rp. 119.223.407 dan royalti untuk pasir besi Rp. 258.722.683," ujar Rochmaniyah Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, Jum'at (10/01/2014) Lebih lanjut Rochmaniyah menjelaskan, pembagian dari tambang pasir besi dari pusat kedaerah dibagi menjadi empat bagian. Hasil untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota penghasil dan pemerintah kabupaten/kota sekitar. Pembagian dari iuran tetap (landrent) untuk pemerintah pusat dari bagi hasil 20 persen, pemerintah provinsi 16 persen, Kabupaten/Kota penghasil 64 persen, sedangkan royalti dari landrent pemerintah pusat 20 persen, pemerintah provinsi 16 persen, Kabupaten/Kota penghasil 32 persen dan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar 32 persen. "Dari iuran tetap atau disebut dengan landrent Pemeritah Lumajang mendapatkan 64 persen bagi hasil dan 32 persen dari royalti tambang pasir besi," tambahnya. Uang yang disetorkan oleh pengusaha tambang akan langsung masuk ke kas Negara. Sehingga pemasukan dari tambang langsung bisa dicek di kas daerah. "Setoran dari pengusaha tambang langsung ke kas Negara," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mengembalikan rekening dana kamanye dari partai politik. Pasalnya, dari 12 parpol yang mengumpulkan rekening dana kampanye hampir kesemuanya mengelami kesalahan. "Kita kembalikan lagi rekening dana kampanye, karena ada sejumlah kesalhan pengisian form dan kami minta agar segera diperbaiki," ujar Pudoli Sandra SH, komisioner KPU Lumajang, Kamis (09/01/2014) Dari data yang diberikan parpol ke KPU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) paling banyak memeiliki laporan dana kamapnye yang mencapai 5 Milyar, kemudian PDI Perjuangan 3 Milyar. Sedangkan PPP paling sedkit mencantumkan rekening dana kamapnye yakni 6 juta. "PKB paling banyak, 5 M, PDIP 3 M, dan PPP paling sedikit yakni 6 juta rupiah," pungkasnya.(Yd/red)