Politik Dan Pemerintahan

Lumajang- Tak menunggu lama, setelah menjaring Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebanyak 205 orang untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, 29 Mei 2013 akhirnya dilantik di pendopo, Senin(11/3/2013). Pelantikan PPL dilakukan oleh Ketua Panwaslu, Almas'udi disaksikan oleh Ketua DPRD, Agus Wicaksono dan Wabup As'at Malik dengan dihadiri oleh 21 camat. Prosesi pelantikan berjalan hikmat dan lancar dengan pengambilan sumpah 205 PPL sesuau keyakinan dan kepercayaan masing-masing oleh rohaniawan. Usai dilantik, perwakilan PPL menanda tangani Suratan Keputusan (SK). Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono dalam sambutannya menyatkan, sukses tidaknya pilkada dari unsur penyelenggara Pemilu. Sehingga, tidak menggunakan perasaan dalam bekerja, tetapi menggunakan norma dan peraturan yang berlaku. "Mari kita laksanakan demokrasi yang profesional," Ungkap Agus. Untuk persoalan honor yang sempat diaudensikan dengan DPRD sudah disampaikan ke Bupati Lumajang. Honor Ketua Panwascam sudah Rp. 1 juta dan anggota Rp. 750 ribu serta PPL dari Rp. 120 ribu menjadi Rp. 250 ribu. "Alhamdulillah, tugas mulia Panwaslu, Panwascam dan PPL mendapat apresiasi dari pemkab," jelasnya. Sementara itu, Wakil Bupati As'at Malik mengatakan, berharap PPL bekerja dengan baik dan profesional. Selain itu, bagi PNS jangan sampai terlibat dalam dukung mendukung kandidat calon bupati. "Tolong sampaikan ke PNS, jangan sampai ikut-ikutan dalam mendukung calon bupati dan wakil bupati, bila diketahui panwaslu, Panwascam dan PPL, bisa-bisa ada sesuatu hal dibelakang hari," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Belum cairnya honor dan dana oprasional untuk PPK dan PPS selama dua bulan, dampaknya sangat dirasakan oleh para penyelenggara pemilu tersebut. Menurut Rudi Hartono, ketua PPK Kecamatan Lumajang, dampak belum cairnya anggaran sangat dirasakan, terutama pada kinerja penyelenggara pemilu. "Dua bulan belum dibayarkan," Ungkapnya saat ditemua di kantor KPU Lumajang. Panitia Penyenggara Pemilu, ingin bekerja maksimal, namun gara-gara anggaran tidak cair kinerja menjadi sedikit tersendat. Ia berharap kepada pemerintah daerah agar dana untuk penyelenggaraan pemilu supaya segera dicairkan. Mengingat, kinerja PPK dan PPS saat ini sangat padat. "PPK dan PPS harus segera menyelsaikan Daftar pemilih sementara (DPS), menjadi daftar pemeilih tetap (DPT)," Tambahnya. Disamping kinerja yang terganggu, pihak PPK sudah mendaptkan protes oleh PPS karena dana belum cair. PPS kata Rudi, sudah bekerja dengan maksimal. "Kami sudah mendpatkan protes dari PPS," Ucapanya. Selama dua bulan, seluruh oprasional kegiatan yang dialakukan PPK  didanai dari dana pribadi, guna tetap bisa menyelenggarkan pemilu dengan baik. "Kita pakai dana pribadi dulu, guna tetap menciptkan pemilu yang baik," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- setelah Honor tidak cair menimpa anggota Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan, kini giliran anggota KPU Lumajang dan Perangkat penyelenggara hingga tingkat Desa yang mengalami nasib serupa. Selama 2 Bulan jajaran KPU, PPK hingga PPS dan tenaga kesekertariatannya belum menerima haknya yang seharusnya mereka terima. "Hingga saat ini seluruh anggota KPU hingga jajaran perangkat penyelenggara pemilu ketingkat Desa belum menerima gaji," Ujar Fudoli Sandra SH, Komisoner KPU Lumajang Bidang Hukum. Persoalannya, karena Perbaikan NPHD yang diajukan hingga kini belum dalam proses. Disamping itu, dari informasi anggota DPRD, proses pembahasan APBD juga belum kelar. Dari selentingan informasi, bahwa dengan APBD menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) dana untuk penyelenggaraan pilkada tidak bisa cair. "Dari selentingan Informasi, dana pilkada dengan APBD tidak bisa cair," Ungkapnya. Ia menambahkan, akibat dari tersendatnya hak yang diberikan kepada KPU dan jajaran kebawah berakibat pada kinerja yang terganggu. Meski demikian, seluruh jajaran penyelnggara hingga detik ini masih mau untuk bekerja. "Hingga saat ini, hingga saat ini masih mau bekerja," Jelasnya. Meskipun, ada sedikit riak-riak dari jajaran dibawah yang meminta agar honor PPK dan PPS segera bisa dicairkan. Meski tidak ada upaya pemboikotan oleh perangkat penyelenggara pemilu, namun ada informasi akan ada aksi/ karena honor belum di cairkan. "Belum ada informasi pemboikotan, namun ada info akan ada demo," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Munculnya sejumlah kader partai Golkar Lumajang mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati lain mulai di reaksi artai berlambang pohon beringi itu. DPD Golkar akan memberikan sanksi pada kader atau pengurus partai yang tidak sejalan dalam Pilkada Lumajang. "Sanksi beratnya, ya pecat," Ungkap Sujatmiko Ketua DPD Golkar Lumajang, Selasa(05/03/2013). Sesuai rekomendasi dari DPP Golkar, DPD Golkar Lumajang akan mendukung penuh pasangan incumbent, Sjahrazad Masdar dan As'at Malik di Pilkada. Mengenai adannya sejumlah kader dan pengurus partai menyebrang mendukung kandidat paslon cabup dan cawabup lainya sudah dilakukan investigasi oleh tim khusus. "Memang ada kader kami yang mbalelo, ini sudah ada yang diproses," ungkap mantan Legislator DPRD Lumajang itu. Sekedar diketahui, sejumlah kader partai Golkar di Lumajang tidak mendukung incumbent dan memilih paslon lain. Hal ini disebabkan, DPD Golkar sebelum rekom jatuh ke petahana, kader dan pengurus partai disuguhi kandidat lain. "Itu khan bagian komunikasi politik dengan kandidat, aturan partai sudah jelas yang unggul survey akan direkom, kalau ada kader tidak patuh partai, ya sanksi lah," Ancamnya.(Yd/red)

Sukodono-Ribuan Relawan Indah pakarti-Gus Kafi hadir dalam deklrasi pasangan calon bupati dan wakil bupati, Indah Pakarti dan Gus Kafi di lapangan Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono, Minggu(3/3/2013). Kemeriahan deklarasi calon bupati perempuan satu-satunya pada pemilu 2013 Lumajang dihibur aksi kesenian barongsai dan pelepasan ribuan ekor burung merpati. Dalam orasi politiknya, Indah Pakarti mengatakan, pihaknya akan lebih membawa Lumajang lebih maju dan sejahtera, dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Mengenai adanya, pembangunan yang belum sampai dimasyarakat bawah di pedesaan dan pinggiran,akan menjadi priritas dalam kepemimpinannya jika dipercaya oleh masyrakat Lumajang. "APBD untuk rakyat, saya berharap nanti terpilih tidak ada lagi kisruh APBD," kata Indah Pakarti. Lebih lanjut indah menurturkan, pembangunan Lumajang harus melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, harus memberikan pekerjaan dengan membuka lapangan pekerjaan seluasnya bagi masyarakat. "Saya tidak akan janji muluk-muluk, program yang dilakukan relawan sudah berjalan," jelasnya. Sementara Gus Kafi mengatakan, Lumajang harus dibangun dengan konsep yang benar melalui APBD tanpa melupakan keagamaan. Selain itu, dalam pilkada jangan sampai melakukan pendidikan politik yang salah. "Masyarakat harus bersama-sama membangun Lumajang, Indah Kafi, itu jawabannya," ungkap anak dari tokoh agama KH. Adnan Mahfudz. Sementara menanggapi isu politik perubahan yang diusung pasangan calon lain, orator dari Gerindra, Suwadi mengaku perubahan yang harus dilakukan Lumajang dengan menganti pemimpin laki-laki ke perempuan. "Perubahan yang harus dilakukan ya pemimpinnya perempuan," Teriak Suwadi yang juga anggota DPRD Lumajang itu.(Yd/red)

Lumajang-Hingga detik ini, Pembahasan APBD Lumajang deadlock pada tahapan tim anggaran dan badan anggaran DPRD. Pasalnya, Pihak eksekutifpun memilih untuk menggunakan Perbup dalam menjalankan anggaran daerah. Namun, pihak legislatif tetap ngotot membahas APBD dan mengagendakan paripurna hari Rabu (27/02/2013).

Lumajang-Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang akhirnya Bisa Bernafas lega.Pasalnya, semua hasil tes kesehatan dan kejiwaan di RSD dr. Soebandi Jember, positif tidak ada masalah.

Lumajang- kedatangan para panwascam yang mengadu tentang kecilnya honor untuk PPL dan panwascam diterima lanmgsung ketua DPRD, Agus Wicaksono S.Sos, Jum'at (22/02/2013) di Rangan para pimpinan DPRD kabupaten Lumajang. "Kita akan segera mempelajari SK yang diterbitkan bupati tentang Honorarium dan lainnya untuk Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013," Ujar Agus Seusi menerima puluhan Panwascam. Dilihat sepintas, SK yang dikeluarkan bupati agak bertentangan dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemilu, perarturan Bawaslu. Dimana ada beberap aitem yang dikurangi terkait dengan perekrutan panitia pengawas lapangan (PPL) "Dilihat sepentas ada aitem-aitem yang dikurangi ya," Ungkap Ketua DPRD itu. Disamping itu, DPRD juga menilai Honor yang ditemria panwascam juga jauh dari yang semestinya. Referensi Honor bukan hanya dari aturan, namun bisa melihat daerah lain, yang juga menyelnggrakan pemilukada. Agus juga membandingkan, saat pemilukada tahun 2008, dimana APBD Lumajang masih 780 Miliar, akan tetapi bisa memberikan honor yang pantas untuk Panwsacam. Yakni 1 juta untuk Ketua dan 750 ribu untuk anggota. "Saya masih ingat, Pilkada 2008 dengan APBD 780 Milyar sudah bisa memberikan honor yang pantas," jalsnya. DPRD tidak melihat ada indikasi pelemahan kinerja pengawas pemilu, dengan meberikan Honor yang kecil untuk panwascam dan PPL. Namun, kekeliruan tersbut harus diluruskan bersama. "katanya temen-temen, Honornya tidak Manusiawi," Tambah Calon Bupati Lumajang 2013 itu.(yd/red)

Lumajang- setelah datang ke kantor Bupati beberapa waktu lau dan ditemuai wakil bupati As'at Malik di rumah dinasnya, kali ini Para panwascam datang ke kantor DPRD kabupaten Lumajang, Jum'at (22/02/2013), Kedatangan puluhan panwascam tersebut ingin menyampaikan keluhan dengan kecilnya honor yang diterima panwascam dan Panitai pengawas Lapngan (PPL) "Honor panwascam dan PPL sangat kecil," Ujar Achmad Hambali Panwascam kecamtan klakah.   Menurutnya, kedantangan panwascam ingin mengadu kepda wakil rakyat agar SK bupati terkait dengan Honor panwascam dan PPL bisa di rubah. Sebab, honor tersebut dirasa sangat tidak pantas dengan kinerja yang sangat berat. "Panwascam ketau Rp 500.000, anggota Rp 400.000 sedangkan PPL hanay Rp 120.000 per-bulan," Terangnya. Tak hanya itu, SK dari Bupati tersebut juga menerangkan masa kerja PPL hanya dua bulan. Padahal, sesuai dengan aturan Bawsalu, Panwas Kabupaten, panwas kecamatan dan PPL sudah harus bekerja sejak satu bulan sebalum tahapan Pemilu di mulai. panwascam menganggap, SK Bupati No. 188.45/85/427.12/2012 tentang Standart Honorarium, Uang lembur dan Satuan Harga barang/jasa Belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Buptai Tahun 2013, banyak aitem-aitem yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. "SK Bupati banyak aitem yang bertentangan dengan Undang-Undang pemilu dan peraturan bawaslu," Tambahnya. Panwascam berharap dengan bertemu dengan DPRD, bisa ada aturan yang lebih jelas dan tidak bertentangan aturan yang lain. Tak hanya itu, kecilnya Honor PPL juga berdampak pada minimnya peminat PPL. Bahkan, di Kecamtan Klakah, panwsacam belum berani melakukan perekrutan PPL. "Jelas berdampak mas, di kecmtan Klakah panwascam belum berani merekrut PPL," Pungkasnya.(yd/red)

Lumajang- Keluarnya ketua dewan pakar partai NasDem Hary Tanoesoedibjo yang juga Bos MNC Grup dan menyatakan bergabung ke Partai Hanura ternyata berdampak ke daerah. Sejumlah pengrus partai dan ormas NasDem Kabupaten Lumajang juga ikut-ikutan mundur dan bergabung denga Hanura.