Politik Dan Pemerintahan

Lumajang- Sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) awal, jumlah pemilih pada pilbup 29 Mei mendatang berjumlah 819.725 pemilih. Namun dari hasil pengawasan Panwaslu masih ada 147 pemilih yang belum masuk dalam DPT. Menurut Pudoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumaang, Berdasar hasil rekomendasi Panwaslu dan kesepakatan KPU serta tim pasangan calon, maka DPT Pilbup menjadi 819.872 orang. 147 pemilih tersebut tersebar di kecamatan Sukodono dan klakah. "147 pemilih itu tersebar di Kecamatan Sukodono dan Klakah," Ujar Pudoli Usai bertemu dengan tim pasangan calon Rabu (22/05/2013).   Ia menambhakan, adanya 147 pemilih yang tidak masuk DPT karena baru masuk umur 17 dan juga karena ada yang terlewatankan. Karena ada temuan panwas itu, maka KPU langsung melakukan perubahan dengan mengumpulkan para tim pemenangan pasangan calon. "Karena ada yang baru masuk umur 17," Ungkapnya. Dari tim pasangan calon, kata Pudoli tidak mempermasalahkan dengan perubahan DPT tersebut. Sepenjang perubahan itu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Penambahan jumlah DPT tidak berpengaruh pada jumlah TPS yang tetap berjumlah 1.872 buah. Kebelakangnya Kata Pudoli, juga tidak menutup kemungkinan pemilih bisa bertambah tidak sesuai DPT, karena sesuai Putusan MK pemilih bisa memilih dengan menunjukkan kartu keluarga dan KTP. "Penmabhan ini tidak merubah pada jumlah TPS di Lumajang," Pungkasnya. (Yd/red)

lumajangsatu.com - Sebanyak 12 parpol peserta pemilu, telah mengirimkan perbaikan berkas persyaratan Daftar Caleg Sementara (DCS) nya ke KPUD Kota Tangerang. Pengembalian berkas dilakukan lantaran sudah memasuki injure time. Ke 12 parpol tersebut adalah Partai Demokrat, PKB, PKS, PPP, Golkar, Gerindra, PDI-P, PAN, PKPI, Nasdem, Hanura, dan PBB. “Lengkap semua partai sudah mengirimkan perbaikan berkasnya,” kata Ketua KPUD Kota Tangerang Syafril Elain, kepada wartawan, di Tangerang, Rabu (22/5/2013). Dikatakan Safril, untuk tahap selanjutnya akan diadakan verifikasi akhir pada 23-29 Mei 2013. "Kita masuk lagi pada tahap pemeriksaan pemberkasan, dengan tim pemeriksa yang sama," terang Syafril. Dalam verifikasi kali ini, untuk para bacaleg yang masih kekurangan persyaratan, seperti ijazah yang belum dilegalisir, pas foto yang kurang atau salah ukuran, tidak bisa ditoleransi dan langsung dinyatakan tidak lolos. Namun, adapula beberapa persyaratan bacaleg yang belum bisa dipenuhi tapi masih bisa ditoleransi. "Misalnya anggota dewan, dia pindah partai, wajib melampirkan surat pengunduran diri dari partai sebelumnya di dalam berkas DCS," ujar Syafril. Jika belum ada jawaban atas surat pengunduran diri tersebut, KPU masih bisa mentolerir dan memberikan keterangan BMS atau Belum Memenuhi Syarat. Kebijakan BMS tersebut, tidak hanya berlaku bagi bacaleg yang pindah partai saja. Melainkan berlaku juga untuk PNS, Polri/TNI yang tengah mengajukan permohonan pensiun. Juga kepala daerah yang mengajukan pengunduran diri ke Kemendagri. "Namun bila bacaleg yang pindah partai tapi tidak mencantumkan surat pengunduran diri dari partai sebelumnya, itu pembohongan. Dan bisa langsung kami tidak loloskan," tegas Syafril.

Surabaya - PWNU Jatim mengimbau kepada seluruh calon gubernur, wakil gubernur dan tim sukses pada pilgub Jatim tidak melakukan black campaign. "PWNU mempersilakan para calon berebut tempat dan tim sukses mempromosikan calonnya. Tapi jangan sampai mencela, menghina dan memfitnah apalagi menjurus ke masalah pribadi. Itu sangat tidak santun dan etis," tegas Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah kepada beritajatim.com, Rabu (22/5/2013). Jika ajang tebar black campaign terus dibiarkan berkembang, akan terjadi rawan konflik sosial di massa akar rumput. "Silakan saling mengkritik, tapi kritik membangun seperti adu program ke depan mana yang lebih baik. Para tokoh-tokoh NU dan kader NU harus mengerem statemen-statemen yang meresahkan dan cenderung mengadu domba," tukasnya. Dia sudah mempunyai rumusan dalam setiap ajang pemilukada, warga nahdliyyin diminta menyalurkan aspirasi politiknya sesuai akhlakul karimah. "Jadi tidak harus NU menjadi gubernur. Itu bisa terjadi, kalau memang calon NU yang maju hanya satu orang dan baru bisa dipersatukan. Kalau ada dua orang Khofifah dan Gus Ipul, lebih bijak sebagai ormas keagamaan mayoritas di Jatim ya netral saja," tuturnya. Dengan sikap netral yang diambil PWNU Jatim dalam pilgub, untuk menghindari gesekan keras di tingkat grassroot NU. PWNU mengijinkan pengurus PCNU atau struktural PWNU secara pribadi terlibat dukung mendukung, tetapi tidak membawa nama organisasi NU. "Kalau secara pribadi-pribadi terserah mau pilih siapa. Kan banyak pengurus NU, juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Mereka diimbau keras mengeluarkan pernyataan sebagai pengasuh ponpesnya masing-masing, jangan atas nama pengurus NU," pungkas pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang merahasiakan dukungannya di pilgub Jatim ini. (beritajatim.com)

Surabaya - Pasangam calon gubernur dan wagub Jatim, Soekarwo dan Saifullah Yusuf, memastikan tidak akan mengajukan tokoh nasional atau ketua umum parpol yang mendukungnya sebagai jurkam nanti.       "Yang maju dalam pilgub adalah saya tidak perlu jurkam dari luar diikutsertakan di tengah masyarakat," kata Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (21/5). Pasangan ini diusung oleh parpol besar seperti Partai Demokrat, PAN, Golkar, dan partai nonparlemen di Jawa Timur.    Dengan dukungan ini peluang Soekarwo untuk mendatangkan jurkam dari kalangan menteri sangat terbuka, namun Soekarwo tidak perlu memanfaatkan mereka.      "Saya akan datangi masyarakat Jatim tanpa harus melibatkan mereka. Dengan kekuatan yang kita miliki insya Allah bisa memenangkan pilihan ini," ujarnya. Soekarwo juga menantang cagub PKB Khofifah dan cagub PDIP Bambang DH agar membuktikan kecurangan Karsa saat Pilgub 2008 yang selama ini disuarakan kepada masyarakat.         "Itu harus dibuktikan jangan hanya bicara seperti itu. Kalau memang ada pelanggaran dan kecurangan saat Pilgub Jatim 2008 lalu, kan ada Panwaslu Jatim dan KPU Jatim, katanya.      Menurut Soekarwo  tidak seyogyanya mengembangkan isu kecurangan, kalau memang tidak bisa dibuktikan. Pihaknya menerima jika memang hal itu berdasarkan fakta yang akurat. "Kan ada rumusnya, fakta itu adalah kumpulan informasi, bukan isu," tegasnya.        Meski terkesan diserang terus dengan dugaan kecurangan, Pak De Karwo tidak mau menganggap kedua rivalnya tersebut sebagai musuh. "Bukan budaya tanding yang dikedepankan, tapi semangat guyub dan demokrasi yang diutamakan," ujaranya. (her)

Lumajang- Guna mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat di Bidang Pariwisata dan Budaya. Pasangan Cabup/cawabup nomor urut satu, Sjahrazad Masdar-As'at Malik akan melakukan pengembangan wisata dengan program satu desa satu wisata unggulan. Sjahrazad Masdar mengatakan, Lumajang yang kaya potensi wisata harus dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat terus, khusus para pedagang kecil dan masyarakat dilokasi wisata. "Wisata Lumajang harus maju dan memberikan kesejateraan masyarakat," ungkapnya. Obyek wisata yang dikelola pemerintah akan ditambah arena permainan dan sarana prasarana akan diperbaiki. Obyek wisata yang akan diperhatikan, selokambang, water park, segita ranu, semeru dan wisata alam lainya. "Lumajang harus memiliki ikon wisata," ujar Masdar. Untuk wisata budaya, tambah Masdar akan mendirikan museum daerah, untu sarana belajar dan pengetahuan sejarah Lumajang. Sehingga, masyarakat mengetahui sejarah kebesarannya. "Situs biting dan peninggalan sejarahnya akan diperhatikan sebagai tujuan wisata sejarah dan budaya," terangnya. Sementar, obyek wisata unggulan dimasing-masing kecamatan akan diperhatikan melalui desa wisata dengan masyarakat sadar wisata. Hal ini, untuk mengajak peran aktif masayarakat memiliki obyek wisata. "Lumajang harus menjadi tuan rumah wisata dan wisata alternatif di Jawa Timur," ungkapnya. Menajmurnya pengerajin batik, akan diberikan bantuan alat produksi dan pemasaran untuk mengenalkan. "Batik Lumajang harus dikenal sebagai kekayaan budaya masyarakat," Pungkasnya.(Yd/red)

Surabaya - Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) secara resmi mendaftarkan diri untuk bertarung di Pilgub Jawa Timur 2013, ke KPU Jatim, Minggu (19/5). Seperti telah diketahui, pasangan incumbent tersebut diusung sepuluh partai dengan mangantongi 70 kursi di DPRD Jatim. Majunya pasangan bakal cagub dan cawagub incumbent, KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) yang diusung banyak parpol jelang Pemilukada Jatim 2013, memunculkan kabar miring tentang adanya jual beli dukungan. Namun hal itu dibantah keras Soekarwo saat diklarifikasi. Disamping partai-partai yang memiliki kursi di parlemen, Karsa juga didukung sekitar 20 partai non-parlemen. “Saya tidak hafal satu per satu. Itu kan teman-teman yang turut mendukung,” terang mantan Sekda Prov Jatim tersebut. Sebagai incumbent, Soekarwo mengaku senang karena Pilgub Jatim 29 Agustus diikuti oleh sejumlah pasangan bakal calon, salah satunya Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, nuansa demokratis semakin terlihat di provinsi paling timur di pulau Jawa ini. Dilihat dari jumlah dukungan parpol, pasangan KarSa memiliki dukungan mayoritas. Dari 100 kursi di DPRD Jatim hanya PDIP (17 kursi) dan PKB (13 Kursi) yang tidak mendukung pasangan incumbent. Sedangkan 10 Parpol di Parlemen mendukung KarSa. Mereka adalah Partai Demokrat (22 kursi), Hanura (4 kursi), PKS (7 kursi), PDS (1 kursi), PBR (1 kursi), Partai Golkar (11kursi), PPP (4 kursi), PKNU (5 kursi), Partai Gerindra (8 kursi) dan PAN (7 kursi). Sedangkan 22 parpol non parlemen yang dukung KarSa, di antaranya PBB,PNIM, PDI, Partai Kedaulatan, PDK, Partai Buruh, Partai Merdeka, PPDI, PSI, PDB, PPPI, Partai Replubikan, PPN, PBKI, Partai Pemuda Nasional, PPNUI, PID, Partai Pelopor, dan Partai Patriot Namun, dukungan parpol non-parlemen itu pecah, karena beberapa anggota APNP turut mendukung pasangan Khofifah-Herman bersama PKB. (faruq)

Lumajang - Dari hasil polling yang diadakan redaksi lumajang.com, dengan pertanyaan, Puaskah Anda Dengan Pemerintahan Sjahrazad Masdar ditahun 2012?. Ternyata, dari 26 pembaca media lumajang satu, sebanyak 22 orang belum puas dan 2 orang menyatakan puas. Sedangkan sebanyak 2 orang lainya menyatakan tidak tahu. inilah hasil polling : Puas (2)     7.7 % Belum Puas (22)     84.6 % Tidak Tahu (2)     7.7 % Jumlah Voting: 26 Polling ini adalah aspirasi masyarakat demi kemajuan pembangunan Lumajang lebih baik, sejahtera dan bermartabat.(red)

Lumajang- Untuk terus mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat, pasangan Cabup/Cawabup nomor urut satu, Sjahrazad Masdar-As'at Malik akan menaikan Honor RT/RW dan Peningkatan SDM-nya. Masdar menilai, bahawa RT dan RW merupakan ujung tombak dari sebuah kepemerintahan. Sjahrazad Masdar mengatakan, RT/RW merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan masyarakat yang merupakan respresentasi pemerintah. Sehingga, perlu diperhatikan dalam honor, karena pekerjaan sebagai pelayanan yang luar biasa. "RT/RW telah banyak pengabadian pada masyarakat, patut diberikan penghargaan," ungkapnya, Senin (20/05/2013). Lanjut dia, untuk mendukung program pemerintah daerah dan desa diperlukan pembinaan, agar sumber daya manusia lebih maju. Sehingga, dalam setiap persoalan dimasyarakat bawah bisa dilayani dengan baik. "Pemberian honor RT/RW sangat terasa dan membantu pemerintah," jelasnya. Selain RT/RW, SA'AT akan terus melakukan reformasi birokrasi di jajaran satua perangkat kerja daerah dengan melakukan diklat tugas pokok dan fungsinya. Sehingga, pelayanan pada masyarakat tetap berjalan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. "Seorang PNS harus menjadi panutan dimasyarakat," ungkap Masdar. Reformasi birokrasi adalah tuntutan yang harus dilakukan disebuah pemerintahan dalam kemajuan zaman. Sehingga, birokrat mampu mengikut kemajuan masyarakatnya dan memberikan pelayanan prima.(Yd/red)

Lumajang- setelah terjadi simpang siur informasi berkenaan dengan tempat pelakasaan debat public cabup/cawabup akhirnya KPU memutusakan untuk menempatkannya di Stasium JTV, surabaya. Menurut Pudoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang segala persiapan tempat dan teknis terkait dengan debat public, sudah dipasrahkan kepada pihak menejmen JTV. KPU hanya mempersiapkan untuk mengabarkan dan koordinasi dengan pihak tim pemengan pasngan calon. "Insyaaloh hari Senin, kita akan kabarkan kepada seluruh tim pasangan calon," Ungkapnya. Keputusan KPU jatim dan hasil kordinasi dengan pihak kepolisan serta memeprtimbangkan berbagai kemungkian maka debat public sudah final ditempatkan di Surabaya. "Iya ini sudah final ditempaykan di Surabaya Bagi warga masyarakat Lumajang yang tidak bisa mengakses siaran JTV, KPU juga akan menggandeng media radio lokal, untuk melakuansiaran tunda debat pablik di JTV. Ada tiga stasiun radio, yang akan melakukan siaran tunda debat kandididat pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang. "Kita akan siarkan dari radio Gloria FM, Semeru FM dan Sentral FM untuk siaran tunda debat publik," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Salah satu program unggulan dari pasangan nomor urut dua, Agus Wicaksono-KH. Adnan Syarif (A-RIF) adalah memberikan santunan kematian Rp. 1 juta bagi warga Lumajang yang meninggal dunia. Agus Wicaksono mengatakan, hasil data angka kematian di Lumajang bagi masyarakat miskin dan laju kelahiran sangat imbang. Apalagi, program keluarga berencana (KB) sangat sukses dengan sejumlah terobosan sangat baik. "Santunan ini sangat tepat sasaran, karena sangat membantu bagi keluarga yang ditinggalkan, apalagi dari keluarga tidak mampu," ungkapnya.Jum'at (17/05/2013). Lanjut dia, santunan kematian merupakan salah satu terobosan konsep dalam meng-asuransikan masyarakat Lumajang. Namun, ini bukan dalam bentuk profit, melainkan sosial budaya. "Orang meninggal adalah musibah, kalau orang kecelakaan luka dan meninggal mendapat asuransi, ini konsepnya demikian," ungkapnya. A-RIF dalam bantuan santunan Rp. 1 Juta bukan dimaksudkan negatif, tetapi positif. Apalagi, kultur masyarakat Lumajang sebagian besar dari Nahdlatul Ulama (NU) dengan tradisi tahlilah. "Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat Lumajang," ujar KH. Adnan Syarif, Pengasuh Ponpes Syarifudin, Wonorejo-Kedungjajang. Bila ditakdirkan terpiliha, A-RIF berjanji akan mengalokasikan dalam APBD 2014 bersama 26 program yang merupakan aspirasi masyarakat. "Program A-RIF bukan janji, karena ini aspirasi dari bawah, konsep bottom UP bagi pemerintah sangat pas," pungkas mantan Ketua DPRD Lumajang itu.(Yd/red)