Lumajang

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ratusan petani tebu Lumajang mendatangai gedung DPRD Kabupaten Lumajang. kedatangan para petani tersebut untuk meminta agar pemerintah memberikan perhatian kepada nasib petani yang kian terpuruk karena deleveri order (DO) gula hingga kini tidak kunjung cair. Dalam aksinya itu, para petani menumpahkan gula sebagai bentuk protes karena gula milik petani PG jatiroto ditawar sangat murah. Jika dijual dengan harga tersebut, maka para petani dipastikan akan merugi besar. Saat ini, para petani sudah banyak menjual asetnya untuk kepentingan biaya produksi tebu. Para petani juga menuntut agar gula Ravinasi yang membuat harga gula menjadi tidak karuan segera dihentikan. "Kita minta pengembalian SK Menperindag nomor 527 tahun 2004, stabilkan dan kendalikan harga gula serta stop impor gula ravinasi," ujar Budhi Susilo salah seorang petani tebu Lumajang yang ikut dalam aksi tersebut. Tak hanya itu, para petani juga meminta agar pemerintah memberikan proteski terkait dengan rendemen. Sehingga, petani tebu tidak akan dirugikan dua kali dengan harga gula yang semkain murah. Kedatangan para petani tebu tersebut lanngsung ditemui oleh Wakil Ketua DPRD serta anggota Komisi B dan C DPRD Lumajang. Suigsan Ketua Komisi C mengaku bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membawa aspirasi para petani tebu Lumajang. "Kita akan koordinasikan dengan DPRD jatim, Gubernur Jatim dan Dirjen terkait namun kita masih tunggu penetapan menteri karena saat ini masih dalam masa transisi," terangnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- keluhan wali murid SMP Negeri 1 Kunir tentang tarikan uang galon direspon oleh Komisi D DPRD Lumajang. Kamis (23/10/2014) wakil rayat itu langsung melakukan sidak ke sekolah SMP N 1 Kunir. "Kami temukan bahwa SMP N 1 Kunir melakukan kontrak pengadaan air galon jenis Club dengan pihak ketiga di Pasuruan," ujar Sugianto SH Ketua Komisi D DPRD Lumajang. Dari pengakuan pihak sekolah, bahwa pengadaan iar galon disetiap sekolah dibebankan kepada siswa dengan iuran Rp. 500 setiap siswa, dengan dalih untuk menuju sekolah Adiwiyata. Namun, DPRD menilai itu tujuannya, akan tetap adalah sekolah ingin mendapatkan mobil APV dari pihak ketiga tersebut. Saat ini, mobil APV itu sudah berada di sekolah SMP N 1 Kunir, namun yang aneh lagi STNK mobil bukan atas nama lembaga melainkan atas nama salah seorang guru. Komisi D juga mencurigai, program tersebut hanya akal-akalan dengan dalih menuju sekolah Adiwiyata. "Kontrak selama 4 tahun, dimana sekolah mendapatkan mobil APV melalui angsuran yang dibayarkan oleh pihak ketiga, saat ini kontrak sudah berjalan selama 22 bulan," terangnya. Dengan temuan itu, komisi D akan melaporkan kepada pimpinan DPRD agar mendapatkan tindak lanjut. Dari kesimpulan Komisi D, kontrak dengan pihak ketiga itu harus segera dibatalan. "tidak ada cara lain harus dibatalkan karena itu membebani siswa," jelasnya. Sementara itu, Sudjatmiko SH, anggota Komisi D saat rapat dengan pihak sekolah bahkan berkomentar keras. Menurutnya, jika ini dilaporkan kepada pihak penegak hukum, maka bisa-bisa kepala sekolah bisa tersandung kasus hukum. "Kalu ini ditindak lanjuti secara hukum, anda bisa kena' karena turut terlibat," tegasnya. Subekti Kepala sekolah SMP N 1 Kunir menyatakan bahwa pengadaan air galon itu untuk menuju sekolah Adiwiyata. Dimana, setiap anak hanya dikenakan iuran Rp.500 setiap hari. Jika memang program itu dianggap salah, maka pihak sekolah akan menghentikan pengadaan air galon disekolah. "Kalau memang itu dipersoalkan, maka kita akan hentikan pengadaan air galon itu," terangnya kepada lumajangsatu.com. Perlu dikethui, SMP N 1 kunir mulai kelas 7-9 berjumlah 840 siswa dengan 24 kelas atau rombongan belajar. Jika setiap siswa dikenakan iuran Rp. 500 maka setiap hari terkumpul Rp.420.000, jika sebulan maka akan terkumpul Rp.12.600.000 dan selama 4 tahun (48 bulan) akan terkumpul uang Rp. 604.800.000. Dari sidak itu juga terungkap, bahwa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk air galon bukan hanya SMP N 1 Kunir saja. Namun, SMP N 1 Sukodono, SMK N 1 Lumajang, SMP N 4 Lumajang, SMP N 1 Jatiroto juga melakukan hal yang sama. Bahkan, ada sekolah yang sudah dalam proses akhir kontraknya akan berakhir.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Karena tidak dirawat dan tidak disiram, sejumlah tanaman bunga dan rerumputan di taman kota di Lumajang mengerin dan mati. Kondisi tersebut bisa terlihat dipertigaan desa Wonorejo, yang menjadi perlintasan antara Lumajang dan Kabupaten Jember serta Probolinggo. Dari pantauan lumajangsatu.com, taman ditengah jalan itu bunga-bunganya mengering dan sebagian sudah mati. Tak hanya bunga, rerumputan yang seharusnya menghijau menjadi kering kerontang. Air mancur dipertigaan tersebut juga sudah tidak berfungsi dan tinggal airnya saja yang membiru dan dihuni oleh jentik-jentik. Matinya bungan dan rerumputan taman karena musim kemarau dan tidak disiram. "Eman mas, seharusnya Dinas terkait melakukan perawatan dan jangan dibiarkan mengering dan mati," ujar Hamedi salah seorang warga Ranuyoso saat melintas di pertigaan Wonorejo, Rabu (22/10/2014). Ia berharap kepada pemerintah jangan hanya bisa membuat tanpa bisa melakukan perawatan. Sebab, pembuatan taman kota tersebut sudah pasti menyedot anggaran yang besar dan menjadi muspro ketika tidak ada perawatan. "Pembuatan taman kota itu pasti menyedot uang rakyat yang tidak sedikit, jika tidak dirawat maka akan muspro dan akan rusak dengan cepat," pungkasnya.   Sekedar diketahui perawatan taman kota sudah dianggarkan di APBD setiap tahunnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) Seorang instalator, Bambang (58) warga desa labruk kidul nyaris tewas diatas tiang listrik di Jl Ghozali Kelurahan Jogoyudan Lumajang, Rabu (22/10/2014). Beruntung petugas PLN dan warga setempat segera menyelamatkan korban dari sengatan listrik. Kejadaian itu, bermula saat Bambang berusaha membenahi aliran listrik yang saat itu tegangan listrik sedang menurun. Nahas korban tersengat aliran listrik hingga beberapa menit. Tingginya tiang listrik berakibat lambannya proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas PLN dan Warga setempat, Namun korban berhasil diturunkan satu jam kemudian. Akibat kejadian itu, arus lalulintas disekitar jalan Ghozali sempat tersendat untuk beberapa saat. Namun petugas lalulintas bisa segera mengatasi kemacetan tersebut. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Para petani tebu di Lumajang dibawah PG Jatiroto akan membuang gula di depan gedung DPRD dan Pemkab Lumajang. Hal itu sebagai bentuk protes petani, karena harga gula petani Lumajang anjlok bahkan tidak ada yang menawar sama sekali. "Besok (Kamis) kita akan aksi membuang gula di depan Pemkab dan gedung DPRD Lumajang," ujar Budi Susilo kepada lumajangsatu.com, Selasa (22/10/2014). Demo yang dilakukan para petani sebagai bentuk protes dan meminta pemerintah ikut memperhatikan nasib petani tebu yang semakin menderita. Sebab, deleveri order (DO) para petani tidak kunjung keluar sehingga petani kehabisan dana untuk biaya produksi. "Kita ingin pemerintah perhatikan nasib para petani, dan harga gula harus sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya. Para petani tebu juga menuntut agar pemerintah segera menyetop gula impor yang tidak terkendali masuk ke Indonesia. Akibatnya, harga gula milik petani menjadi tidak terkendali dan merosot tajam. "Kita juga minta pemerintah menyetop impor gula karena itu biang dari rusaknya harga gula, terakhir kami juga mendengar ada gula Vietnam yang sudah masuk ke Jawa Timur," paparnya. Para petani tebu PG Jatiroto juga telah sepakat tidak akan menjual gulanya jika penawarannya dibawah Rp. 8.250. Meskipun disejunlah pabrik gula ada yang melepas gulanya dengan harga Rp.8.030. "Petani tebu PG Jatiroto sepakat tidak akan jual gula kami kalau ditawar dibawah Rp. 8.250," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Penutupan tambang pasir ilegal di dusun Klumprit desa Sumbersuko kecamatan Sumbersuko menyita perhatian warga sekiatar. Belasan warga datang dan melihat polisi melakukan penutupan paksa. "Kami berterima kasih kepada pak polisi yang merespon keluhan kita, sebab tambang ini sangat mengganggu kami dengan debunya," ujar Tumit salah seorang warga sekitar, Selasa (22/1/2014). Menurut warga, keberadaan tambang itu sangat mengganggu sebab ketika dump truck melintas di jalan mengakibatkan debu yang beterbangan. Warga meminta kepada polisi benar-benar menutup tambang ilegal sehingga pemilik tambang tidak akan bisa beroperasi kemabli. "Sangat mengganggu mas, karena debunya itu banyak sekali, warga yang dilewati armada dump truck sangat terganggu," jelaksnya. Sementara itu, AKBP Singgamata SIK menyatakan bahwa sebagian besar warga Lumajang pasti mendukung langkah polisi menutup tambang ilegal. Jika ada yang bereaksi menolak, pasti ada indikasi besar orang tersebut ikut menikmati hasil dari tambang ilegal. "Sebagin besar Lumajang pasti mendukung, jika ada yang bereaksi menolak pasti ada indikasi kuat orang itu yang menikmati uang hasil tambang ilegal itu," pungkas Kapolres.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah aktivis Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang mendatangi mapolres Lumajang. Kedatangan para pengurus cabang itu untuk memberikan dukungan kepada Kapolres AKBP Singgamata SIK untuk terus memberantas tambang pasir ilegal. Kedatangan para aktivis itu langsung ditemui oleh Kapolres Singgamata, Wakapolres Kompol Iswahab serta Kasatreskrim Iptu Heri Sugiono. Setelah menyampaikan maksud dan tujuannya, mahasiswa kemudian meyampaikan dukungannya secara tertulis kepada Kapolres. "Kita datang kesini atas nama Lembaga PMII ingin mendukung penuh langkah polisi memberantas tambang pasir ilegal," ujar Muhammad Hariyadi Ketua PC PMII Lumajang kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/10/214). PMII melihat apa yang dilakukan oleh polisi adalah langkah yang berani dan maju untuk memerangi perusak lingkungan. Sebagai warga Lumajang PMII sangat berterima kasih karena tambang ilegal merusak lingkungan serta merugikan keuangan negara. "Kami sebagai warga Lumajang sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada polisi karena tambang ilegal semakin marak di Lumajang," paparnya. PMII juga mengingatkan kepada polisi agar serius dan tidak main-main dalam pemberantasan kasus tambang ilegal. Jangan sampai, kasus yang mendapatkan perhatian besar warga Lumajang akan hilang ditelan angin. "Kita juga minta polisi serius dan jangan sampai kasus tambang pasir ilegal ini akan hilang begitu saja di bawa angin," tegasnya. Disamping memberikan surat tertulis kepada Polisi, PMII juga akan berkirim surat kepada DPRD, Kejaksaan Negeri serta Pemkab Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Polres Lumajang membuktikan janjinya untuk tidak tebang pilih dalam melakukan pemberantasan tambang pasir ilegal. Selasa (22/10/2014), Satreskrim Polres Lumajang kembali menutup paksa tambang pasir ilegal di dusun Klumprit desa Sumbersuko kecamatan Sumbersuko. Hari ini kita kembali tutup paksa operasional tambang ilegal karena mengganggu warga serta merugikan keuangan negera serta merusak lingkungan, ujar AKBP Singgamata SIK Kapolres Lumajang saat di lokasi tambang. Dalam penutupan paksa kali ini, Polisi langsung menetapkan satu tersangka inisial DJ (59) warga Krajan Timur desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko. Polisi juga menyita 2 alat berat jenis Excavator dan Wheell Loader serta 6 dump truck yang digunakan untuk mengangkut material pasir. Kita sudah tetapksan satu tersangkan serta menyita dua alat berat serta 6 unit dump truck, terang Kapolres. Dilokasi pertambangan itu, tanah yang ditambang adalah milik warga, namun yang melakukan penambangan orang pihak lain yang ditemukan dokumen atas nama perusahaan CV. KOKOH MAJU JAYA. Polisi akan terus melakukan pemberantasan terhadap tambang ilegal secara bertahap. Kita akan berantas dari hulunya dulu, yakni tambang ilegalnya karena ini yang merusak alam serta tidak memberikan kontribusi apapun kepada negara, tegas Kapolres.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Musim kemarau yang hingga kini terjadi kembali mengakibatkan kebakaran hutan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Kebkaran yang terjadi sejak hari Senin (2/10) hingga kini belum bisa dipadamkan karena tiupan angin yang sangat kencang. "Kemaren kita dapat info dari petugas di lapangan terjadi kebakaran lagi di wilayah Jemplang yang mengarah kepada Probolinggo," ujar Ayu Dwi Utari kepala TNBTS kepada lumajangsatu.com, Selasa (21/10/2014). Sejauh ini penyebab kebakaran juga belum bisa diketahui. Luasan lahan yang terbakar juga belum bisa diprediksikan karena hingga kini kebakaran masih terjadi. "Kita berharap tidak akan seluas kebekaran pada bulan lalu," terangnya. Saat ini petugas terus melakukan pemantauan arah api jangan sampai meloncat keareal yang lainnya. Petugas TNBTS dibantu warga dan aparat laiannya terus melakukan upaya lokalisir api. "Kita terus pantau agar api tidak melompat ke areal yang menuju gunung Semeru, sebab kawasan yang terbakar ditumbuhi semak-semak yang kering," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Berbagai macam cara yang dilakukan oleh sekolah untuk tetap bisa melakukan tarikan membuat DPRD Kabupaten Lumajang gerah. Pasalnya, DPRD langsung merespon dan memberikan atensi terhadap masih maraknya pungutan yang membebani siswa atau orang tua siswa. Kita akan lakukan sidak pada sekolah yang ditengarai tetap melakukan tarikan dengan dalih bermacam-macam, ujar Sugianto, Ketua Komisi D DPRD kepada lumajangsatu.com, Selasa (21/10/2014). Hal senada juga disampaikan wakil Ketua Komisi C, Bukasan. Merutnya, keluhan dari orang tua siswa terhadap segala bentuk tarikan menjadi patauan kusus DPRD kususnya Komisi D. Pihaknya akan mendatangi sekolah yang bersangkutan dan juga memanggil dari pihak Dinas Pendidikan. Keluhan ini akan menjadi pantauan kusus oleh dewan dan dalam waktu dekat akan kita datangi sekolah tersebut sekaligus akan memanggil pihak sekolah dan Diknas, terang Buksan. Lebih lanjut Bukasan menyebutkan bahwa keluhan wali murid terhadap sejumlah tarikan mulai biaya insedentil seperti acara agustusan dan keluhan terbaru terkaiat dengan iuran untuk membeli air mineral galon. Selama ini, keluhan orang tua siswa tidak kunjung mendapatkan penyelesaian, baik dari Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan. Keluhan ini sudah berkembang lama tetapi tidak ada penyelesaian baik dari Komite maupun Diknas, jelasnya. Sekolah SMP kata Bukasan sudah mendapatkan biaya operasional sekolah (BOS) dari pusat maupun dana pendamping. Dengan demikian bentuk penarikan kepada siswa sudah tidak seharusnya dilakukan. Di PP 60 tahun 2011 juga ditegaskan agar tidak ada penarikan sama sekali, pungkasnya.(Yd/red)