Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) terus melakukan penataan kota. Salah satunya dengan melakukan pembangunan drainase, untuk mengatasi banjir genangan saat musim penghujan.R. Hadi Prayitno, Kepala DPU-TR menyatakan bahwa ada beberapa titik pembangunan drainase di tengah kota. Salah satunya pembangunan drainase di jalan Abu Bakar atau selatan masjid agung Anas Machfudz.Drainase jalan JuandaDisampng itu, pembangunan drainase juga dilakukan di jalan Juanda. "Untuk sementara kita banguan di jalan Abu Bakar dan jalan Juanda dan masih ada beberapa titik lainnya," jelas Hadi, Sabtu (18/08/2018).Pembangunan drainase ingin mencipatkan Lumajang semakin indah tanpa adanya banjir genangan saat musim penghujan. Namun, Hadi meminta kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, karena sebagus apapun drainasenya jika masih banyak sampah maka banjir akan tetap ada."Sekarang ini drainase yang dipasang sangat bagus. Tapi kembali lagi kita minta masyarakat tidak membuang sampah sembarangan karena itu akan mengakibatkan banjir," pungkasnya.(Yd/red)
pemerintahan
Isi Kemerdekaan, Bupati As'at Ajak Warga Terus Mengabdi pada Negara
Lumajang (lumajangsatu.com) - Drs. As'at, M.Ag., mengajak masyarakat untuk terus mengabdi dan berprestasi. Hal tersebut disampaikanya pada tasyakuran atau Resepsi Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73 di Pendopo Kabupaten Lumajang, Jum'at (17/8/2018) malam.Bupati berpesan, agar masyarakat tetap menjaga persatuan sebagai modal dasar membangun bangsa. Kemerdekaan Indonesia, diraih melalui perjuangan dengan pengorbanan harta dan nyawa para pejuang dan pahlawan."Negeri ini merdeka dengan pengorbanan darah dan semangat untuk bersatu. Tidak mungkin negara ini bisa bersatu, jika kita mempersoalkan perbedaan, yang mengakibatkan bangsa ini bercerai berai," ungkapnya.Resepsi kemerdekaanDalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan sejumlah penghargaan, antara lain Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Penghargaan Satya Lencana Karyasatya.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Gawat Sudarmanto, selaku Ketua Panitia melaporkan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan mulai ari dari pengukuhan Paskibraka 2018, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, ramah tamah dengan Exponen 45, Appel Kehormatan dan Renungan Suci, Upacara Bendera Detik-Detik Proklamasi, penyerhan remisi umum, Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dan Resepsi.Selain kegiatan pokok tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga membuka pelayanan jemput bola akte kelahiran, akte kematian dan perekaman KTP elektronik, pelaksanaan lomba tradisional, lomba gerak jalan, istighosah bersama masyarakat, nonton bareng film perjuangan Wage (Wage Rudolf Supratman), peresmian Jembatan Masjid Agung, dan pagelaran seni dan budaya.Diakhir laporanya, Sekda menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat serta seluruh pihak atas terselenggaranya semua rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 73.(Hms/red)
Bari'an HUT RI ke-73 di Masjid Agung Anas Mahfudz Lumajang
Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., berpesan agar masyarakat tidak saling fitnah dan caci maki dalam menghadapi Pemilu 2019. Hal itu disampaikan bupati saat menghadiri Bari'an dan istighosah dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73 tahun 2018 di Masjid Agung "Anas Mahfudz", Kamis (16/08) malam.Tradisi Bari'an sudah menjadi bagian yang rutin diselenggarakan di berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang dalam menyambut peringatan HUT Proklamasi kemerdekaan RI. Peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan RI di Kabupaten Lumajang tidak lengkap kalau tidak dibarengi dengan pelaksanaan bari'an.bari'an hut riBari'an adalah bentuk syukur dan bertujuan untuk mendoakan agar terhindar dari musibah. Bupati meminta agar pelaksanaan bari'an tetap diagendakan di Masjid Agung KH. Anas Mahfudz."Bari'an igin mendoa'kan agar bangsa tetap aman dan para pejuang bangsa, para pahlawan diberi tempat yang layak disisi tuhan yang maha esa," jelas Bupati As'at.Melalui peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73, Bupati As'at menghimbau kepada kyai dan pengasuh pondok agar mengingatkan masyarakat untuk tidak saling mencaci maki menjelang PEMILU 2019."Saya titip kepada para kyai, pengasuh pondok untuk memperbanyak himbauan agar tidak saling mencaci maki, agar Indonesia yang kita cintai jauh dari perpecahan," ungkapnya.Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung KH. Anas Mahfudz, KH. Abdul Kafi, SH., berharap, Istighosah dan Bari'an tersebut bisa menjadi inspirasi dalam membangun keutuhan dan kekuatan NKRI. Kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dengan perjuangan panjang dan keras ini harus disyukuri dengan perbuatan untuk turut membangun Negara.Ia menyampaikan, Bari'an merupakan momentum yang tepat, berdoa untuk Negara Indonesia agar tetap jaya, makmur dan terhindar dari bencana. Bari'an dan istighosah tersebut dipimpin langsung oleh KH. Mahrus Ali.(Hms/red)
Bupati As'at Malik Ambil Sumpah 99 PNS Lumajang
Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., mengambil sumpah 99 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam apel pagi. Pengambilan sumpah itu bersamaan dengan Penyerahan SK pengangkatan menjadi PNS daerah di Lingkungan Pemkab Lumajang di Halaman Kantor Bupati Lumajang, Senin (13/08/2018).Dari 99 PNS tersebut terdiri dari 71 PNS Bidan, 25 PNS Penyuluh Pertanian, dan 3 PNS Lulusan IPDN angkatan 24. Bupati berharap PNS/ ASN yang sudah mengambil sumpah harus memberikan kinerja yang maksimal kepada masyarakat serta harus loyal kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.99 PNS baru Pemkab LumajangBupati meminta agar para PNS/ ASN yang baru saja di sumpah agar melaksanakan tugas dengan baik. "Keberuntungan saudara harus disyukuri, caranya laksanakan tugas saudara dengan sebaik-baiknya. Loyalitas saudara, keikhlasan hati saudara, itu akan berdampak pada kehidupan saudara," jelas Bupati.Bupati memperingatkan agar PNS/ ASN melaksanakan sumpah yang sudah diucapkan, karena sumpah tersebut memiliki tanggung jawab yang besar utamanya kepada tuhan. "Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan bagi saudara yang telah mengambil sumpah agar menerapkan isi sumpah tersebut melalui tindakan-tindakan nyata untuk mendukung keberhasilan sehari-hari, sehingga sumpah yang telah saudara ucapkan tersebut tidak hanya sekedar ucapan belaka," tegasnya.Disampaikanya, pengambilan sumpah tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manejemen PNS pada pasal 39 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 9 Ayat 1.(Hms/red)
Palsukan Data, 16 Calon Jama'ah Haji Lumajang Gagal Berangkat
Lumajang (lumajangsatu.com) - 1.126 calon jama'ah haji (CJH) dari Kabupaten Lumajang akan segera berangkat ke tanah suci tanggal 26-27 Juli 2018. Namun, tidak semua bisa berangkat, pasalnya ada 16 CJH Lumajang yang dicoret, meskipun sudah mendapatkan koper untuk berangkat ke tanah suci.ke-16 CJH tersebut ditemukan melakukan pemalsuan data agar bisa berangkat lebih awal. Setelah ada laporan, maka Kementrian Agama Kabupaten Lumajang mencoret 16 CJH tersebut meskipun sudah mendapatkan koper haji.Muhammad, Kepala Kantor Kementrian Aagama Kabupaten Lumajang menyatakan proses penggabungan jama'ah haji ternyata ada masalah karena pemalsuan data. Kerana terbukti dipalsukan, maka Kemenag Lumajang melakukan pencoretan kepada 16 CJH tersebut.calon jama'ah haji lumajang"Karena pengaduan masyarakat, proses penggabungan jama'ah bermasalah karena pemalsuan data oleh salah satu KBIH. Kita sudah coret," jelas Muhammad, Senin (23/07/2018).Dalam pemberangkatan CJH ada tiga tahap, yakni pemberangkatan murni, lansia dan penggabungan. Dalam proses penggabungan ini ternyata ada pemalsuan data, baik akta nikah dan juga kartu keluarga (KK)."Ini murni dari pihak KBIH yang melakukan pemalsuan data. Dari pihak Kemenag tidak ada yang terlibat dan kita sudah buat surat pernyataan jika ada persoalan hukum yang bertanggung jawab adalah dari pihak KBIH yang memalsukan data tersebut," jelasnya.Kemenag Lumajang sudah menyampaikan rekomendasi kepada Kanwali Kemenag Jatim. Untuk saksinya tergantung dari Kanwil Jatim, apakah peringatan saja atau sampai pada pembekuan ijin KBIH yang bersangkutan."Kita tidak punya hak untuk memberikan sanksi. Kita sudah memberikan rekom kepada Kanwil Jatim, untuk sanskinya terserah dari Kanwil Jatim," pungkasnya.(Yd/red)
KPU Lumajang Pastikan Logistik Pemilu Sampai TPS
Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang terus melakukan distribusi logistik. Hari Minggu (24/06) seleuruh logsitik digerser ke PPK atau tingkat Kecamatan.Hari Senin (25/06) logistik pemilu Pilkada Lumajang dan Pilgub Jatim digeser ke PPS atau tingkat Desa. Hari Selasa (26/06) paling lambat jam 00.00 wib, seluruh logistik Pemilu sudah diterimakan di TPS."Kita lakukan distribusi logsitik dengan sekesama, agar saat hari pencoblosan tidak ada lagi kekurangan," ujar Yusuf Adi Pamungkas, Komisiner KPU bidang logistik, Senin (25/06/2018).Untuk logsitik utama, seperti surat suara dan kota suara sudah tidak ada masalah. Hanya beberapa logistik pendukung seperti id card panitia yang masih ada laporan kekurangan. "Semisal dari 7 id card, masih kurang satu. Ada juga stampel TPS yang mungkin tertukar dengan TPS lainnya. Kita terus lakukan pendataan dan kroscek," paparnya.KPU mengajak kepada semua warga Lumajang tanggal 27 Juni 2019 datang ke TPS untuk memilik calon Bupati dan wakil serta Gubernur dan wakil Gubernur Jatim. "Jam 07.00 wib pemilihan akan dimulai dan di tutup jam 13.00 wib. Kita berharap tingkap partisipasi bisa ditas 80 persen," pungkasnya.(Yd/red)
Sortir dan Lipat, KPU Lumajang Temukan 200 Surat Suara Pilgub Rusak
Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mulai melakukan sortit dan lipat surat suara. Jadwal sortir dan lipat surat suara mulai tanggal 27-30 Mei 2018 dengan melibatkan 350 masyarakat dalam penyortiran dan pelipatan.Yusuf Adi Pamungkas, Komisioner KPU Lumajang menyatakan, penyortiran dan peliapatan dilakukan dua sesi, yakni pelipatan surat suara Pilgub dan pelipatan surat suara Pilbup Lumajang. "Mulai kemarin hari Minggu (27/05) KPU sudah melakukan pelipatan surat suara dengan melibatkan 350 orang," ujar Yusuf, Senin (28/05/2018).Pelipatan di lakukan di Gudang Amanda jalan Panjaitan Lumajang. Pelipatan dilakukan pengawasan ketat oleh internal KPU dan juga polisi. "Pengamanan dilakukan oleh internal KPU dan juga polisi mas," pungkasnya.Setelah selesai melakaukan pelipatan, KPU memastikan semua suarat suara sudah sulesai dengan kebutuhan. Kertas suara yang rusak dan kelebihan surat suara akan dimusnahkan dengan menghadirkan berbagai pihak.Total surat suara yang dicetak 834.000 atau ada 300 surat suara lebih. Pada hari pertama sortir dan lipta untuk Pilgub, sudah ditemukan 200 lembar surat suara yang rusak atau katagori tidak layak."Setelah dilipat, kita pastikan suara suara sudah sesuai kebutuhan dan sisa suarat suara baik yang rusak atau tidak, akan dimusnahkan," pungkasnya.(Yd/red)
Tak Netral, KPU Pecat Anggota PPS Desa Labruk Lor
Lumajang (lumajangsatu.com) - Terbukti tidak netral, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang memecat anggota PPS Desa Labruk Lor Kecamatan Lumajang. Mashudi, anggota PPS Labruk Lor pernah ikut dalam barisan salah satu pasangan calon saat debat kandidat dan memakai kaos paslon saat kampanye."Kita sudah pecat saudara Mashudi dari anggota PPS Desa Labruk Lor karena tidak netral," ujar Muhammad Ridhol Mujib, komisiner KPU Lumajang, Jum'at (18/05/2018).Sebagai penyelenggaran pemilu, PPS, PPK dan KPU harus netral dan tindakannya tidak menguntungkan atau merigikan salah satu paslon. Meskipun, saat diblik suara penyelenggara pemilu tetap memiliki pilihan calon bupati dan wakil bupati."Sebagai penyelenggara pemilu harus netral, meskipun saat di bilik suara kita tetap memiliki pilihan," terang pria yang akrab disapa Edo itu.Pemecatan anggota PPS Desa Labruk Lor diharapkan jadi perhatian anggota PPS yang lain. "Kita berharap ini jadi peringatan bagi PPS yang lain agar netral dengan tidak berpihak pada salah satu paslon," pungkasnya.(Yd/red)
Surat Suara Pilkada Lumajang Sudah di Gudang KPU
Lumajang (lumajangsatu.com) - Surat suara Pilkada Lumajang sudah sampai di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang. Sebanyak 833.700 surat suara ditambah 2.000 surat suara pemilihan ulang telah diserahterimakan.Yusuf Adi Pamungkas, Komisioner KPU Lumajang menyatakan, kertas suara masih disimpan digudang dan jaga ketat. Nanti, akan dilakukan pelipatan oleh KPU sejumlah suarat suara yang dibutuhkan."Nanti akan dilakukan pemlipatan oleh KPU sejumlah surat suara yang dibutuhkan," ujar Yusuf, Jum'at (18/05/2018).Untuk kerusakan seperti surat suara buram, kemungkian besar sangat kecil karena dicetak dengan teknologi canggih. Namun, jika rusak saat pelipatan atau saat membuka kardus, bisa saja terjadi.Oleh sebab itu, kertas suara dan pencetak ada kelebihan 300 surat suara. Setelah dipastikan sesuai kebutuhan, maka kelebihan suarat suara dan surat suara rusak akan dimusnahkan disasikan oleh KPU, Polisi dan Panwalu."Ada tambahan 300 surat suara, sebagai antisipasi jika surat suara ada yang rusak," pungkasnya.(Yd/red)
H.M Nur Purnamsidi Apresiasi Lumajang Soal Tata Kelola Keuangan Desa dengan Siskeudes
Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemkab Lumajang menggelar workshop hasil evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes di di Pendopo Kabupaten Lumajang, Rabu (09/05/2018). Anggota Komisi XI DPR RI, H.M Nur Purnamasidi, S.Pd, MM, Auditor Utama BPK RI, Maliki Heru Santosa, Kanit III Subdit III TIPIKOR DITRESKRIMSUS Polda Jatim, Kompol I Made Martawa sebagai narasumber serta perwakilan BPKP Prov. Jatim hadir dalam kesempatan tersebut.Plt. Bupati mengungkapkan pentingnya kegiatan tersebut guna pengelolaan keuangan desa, "Menurut saya ini adalah momen yang sangat penting untuk kita semua apalagi kepala desa, hal itu karena pengetahuan siskeudes sangat penting", ungkapnya.H.M Nur Purnamsidi, meberikan apresiasi kerena Lumajang sudah memiliki Perbup Tentang sistem tata kelola keuangan desa. Hal itu adalah upaya pemerintah dalam mencipatakan sistem pemerintaha Desa yang transparan dalam pengelolaan keuangan."Lumajang sudah bagus ya, sudah ada Perbupnya, ini adalah bagian dari upaya untuk mencipatakan sistem pengelolaan keuangan Desa yang transparan," jelas pria yang akrab disapa Bang Poer itu.Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, Samsul Arifin, Melaporkan kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan hasil hasil evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes yang sudah diterapkan di masing-masing desa di Kabupaten Lumajang. Kegiatan tersebut diikuti oleh Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Lumajang.(Red)