Pendidikan

Lestarikan Seni Jaran Kencak

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemuda Peduli Untuk Sejarah dan Budaya Lumajang (PALU SERAYA) dan Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMP Timur) gelar diskusi "Pengenalan Seni Tradisional Jaran Kencak" di Warkem jl. Gajah Mada No.02 Lumajang, Sabtu (17/05/2014). Peserta diskusi sangat antusias mengikuti acara yang dilaksanakan oleh PALU SERAYA itu, pasalnya seni kuda kencak yang dijadikan sebagai icon Kabupaten lumajang pada Harjalu 2013 kemaren tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. "Jika jaran kencak merupakan icon kabupaten Lumajang, Pemerintah harus membuat aturan yang jelas, agar gambar dan patung icon Lumajang itu semuanya sama." ujar Aak Abdillah Al Kudus ketua paguyuban jaran kencak kabupaten Lumajang. Mansyur Hidayat, pegiat sejarah Lumajang mempertanyakan, keseriusan Pemkab dalam menjadikan jaran kencak sebagai icon Lumajang. "Harjalu 2013 kemaren, menjadikan jaran kencak sebagai icon Lumajang, itu serius atau tidak?". Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang berjanji akan segera menindak lanjuti usulan dari peserta diskusi terkait budaya-budaya asli Lumajang dan akan mengkoordinasikan dengan Diknas untuk menjadikannya sebagai program ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. "Kami akan segera menggodok, dan insyaallah akan dimasukkan sebagai program muatan lokal,"ungkap Eko Poernomo Sidhi perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Ketua paguyuban jaran kencak Lumajang, berharap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Diknas untuk mendatangkan kuda kencak ke sekolah-sekolah agar para siswa-siswi Lumajang tahu dengan budaya yang selama ini tidak mendapat perhatian dari Pemerintah daerah.(Mad/red)

Darurat Demokrasi, Masih Ada 11 KPU Provinsi Belum Ditetapkan

Jakarta(lumajangsatu.com) - Proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional berjalan lambat dan terkesan dikebut jelang batas akhir Jumat (9/5) besok. Hingga hari ini masih ada 11 provinsi yang belum disahkan rekap suaranya. Proses rekapitulasi di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, yang berlangsung kemarin dikebut hingga Kamis (8/5) sekitar pukul 04.00 WIB. Provinsi yang terakhir direkap adalah provinsi Papua. Melihat data Papua, semestinya dengan segala problematika yang ada proses rekap akan menuai masukan atau keberatan parpol. Tapi yang terjadi sebaliknya, parpol KPU dan Bawaslu menyerah pada kesadaran terlalu rumit masalah dan waktu yang mepet. Dengan disahkannya provinsi Papua maka total sudah 22 provinsi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Berikut daftarnya: 1. Bangka Belitung 2. Jambi 3. Kalimantan Barat 4. Gorontalo 5. Bali 6. Kalimantan Tengah 7. Sumatera Barat 8. Sulawesi Tengah 9. Nusa Tenggara Barat (NTB) 10. Aceh, 11. Banten, 12. Kalimantan Selatan, 13. Sulawesi Selatan, 14. DKI Jakarta, 15. DIY, 16. Lampung, 17. Papua Barat, 18. Kepulauan Riau, 19. Jawa Tengah. 20. Jawa Timur 21. Riau 22. Papua Sementara, ada 9 provinsi lain yang sudah dipresentasikan pada hari sebelumnya, namun ditunda pengesahannya karena bermasalah. Yaitu: 1. Maluku Utara 2. Jawa Barat, 3. Bengkulu, 4. Sulawesi Tenggara, 5. Sumatera Selatan, 6. Sulawesi Barat, 7. Kalimantan Timur, 8. Sulawesi Utara, 9. NTT

Persebo Bondowoso Pilih Stadion Semeru Jadi Laga Kandang

Lumajang(lumajangsatu.com)-Persebo-Bondowoso sudah mengajukan Stadion Semeru Lumajang ke PSSI Pusat sebagai kandang untuk mengarungi kompetisi Divisi Utama 2014. Pasalnya, Pengkab PSSI Lumajang menyatakan Bupati menyetujui Stadion Semeru jadikan home base klub asal Kota Tape. "Sembilan puluh sembilan persen di Lumajang. Kita sudah ajukan ke PSSI, tinggal mengajukan surat ijin sewa ke Bupati," kata Marzuki, pemilik Persebo. Menurut dia, sekarang tinggal menunggu verifikasi dari PSSI soal kelayakan stadion. Bahkan, pemain Persebo sudah melakukan seleksi pemain. "Pemain kita masih di Surabaya," ungkap pria yang juga pengurus Asosiasi PSSI Jatim itu. Sekadar diketahui, kick off Divisi Utama 2014 akan dilangsungkan tanggal 15 April mendatang. Saat ini, PSSI masih melakukan verifikasi kesiapan klub peserta. (red)

Tan Malaka, komunisme dan Islam dalam Madilog

 Rencana bedah buku dan diskusi Tan Malaka di C20 Library, Surabaya, Jawa Timur, Jumat pekan lalu, dilarang oleh pihak Kepolisian. Sebab, Front Pembela Islam (FPI) memprotes keras acara itu. Massa FPI bahkan menduduki depan C20 Library hingga malam hari untuk memastikan diskusi itu batal digelar. Meski Tan Malaka adalah pahlawan nasional, FPI tak peduli. Menurut FPI, gelar pahlawan bagi Tan Malaka adalah versi dari PKI. Padahal, gelar pahlawan nasional diberikan langsung oleh Presiden Soekarno pada 1963. "Itu kan versinya PKI. Tan Malaka itu kan pahlawannya orang-orang PKI, Tan Malaka itu kan tokoh Marxis," kata Ketua Bagian Nahi Mungkar FPI Jawa Timur KH Dhofir di depan Gedung C20 Library. Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dan sejak Orde Baru berkuasa, paham komunis di Indonesia dilarang keras. Tak hanya itu, paham komunis juga diidentikan dengan atheis. Hal ini didasarkan pada kritik Karl Marx terhadap agama yakni 'agama adalah candu bagi masyarakat.' Kritikan itu dikeluarkan Marx terhadap agama Kristen yang saat itu mendoktrin umatnya pada etika ketertundukan. Dalam etika itu, umat hanya bisa tunduk terhadap semua aturan yang diakui pihak gereja sebagai aturan yang berasal dari Tuhan. Alhasil, umat hanya bisa menerima penderitaan tanpa bisa berbuat apa-apa alias pasrah demi kebahagiaan abadi di surga. Padahal, sikap tunduk pasrah tersebut sangat menguntungkan kaum kapitalis yang menguasai sendi-sendi perekonomian kala itu. Karena itu, Marx menilai agama digunakan oleh kelas kapitalis untuk kepentingan mereka. Hal itu lantas menjadi salah satu dasar Marx mengusulkan lahirnya masyarakat komunis yang bertujuan untuk menghapus kelas-kelas dalam masyarakat. Penghapusan kelas tersebut akan menghilangkan penindasan antara kelas yang satu kepada kelas yang lain, dan menciptakan keadilan, persatuan, serta persaudaraan antar-sesama manusia di muka bumi. Tan Malaka sendiri merupakan pahlawan bangsa yang menganut paham komunis. Jalan komunis digunakannya untuk melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan di muka bumi. Namun jika dihubung-hubungkan dengan PKI, meski pernah menjadi ketua, Tan Malaka justru tidak disukai oleh elite-elite PKI.  Sebabnya, Tan Malaka tak mendukung pemberontakan PKI 1926-1927 dan justru mendirikan Pari. Tan Malaka juga lepas hubungan dengan Moskow karena dia kecewa atas sikap Stalin yang dinilainya pragmatis dan mengambil keuntungan dari pemberontakan yang berujung gagal itu. Saking tak sukanya, Muso bahkan sempat berucap akan menggantung Tan Malaka jika bertemu. Meski komunis tak berarti Tan Malaka adalah seorang atheis. Dalam tulisannya yang berjudul 'Islam dalam Tinjauan Madilog' tahun 1948, Tan Malaka banyak bercerita soal dirinya dan Islam dalam pandangan Madilog. "Saya lahir dalam keluarga Islam yang taat... Masih kecil sekali saya sudah bisa tafsirkan Al-Quran, dan dijadikan guru muda. Sang Ibu menceritakan Adam dan Hawa dan Nabi Yusuf. Tiada acap diceritakannya pemuka, piatu Muhammad bin Abdullah, entah karena apa, mata saya terus basah (menangis) mendengarnya. Bahasa Arab terus sampai sekarang saya anggap sempurna, kaya, merdu jitu dan mulia," kata Tan Malaka . Meski demikian, Tan Malaka mengakui tak terus mempelajari bahasa Arab ketika sudah dewasa. Namun, walau sudah berada di Belanda untuk sekolah, Tan tetap mempelajari semua yang berhubungan dengan Islam dan dunia arab. Dengan mengirit uang makan, Tan Malaka saat itu membeli berjilid-jilid buku sejarah Islam dan Arab. Tan memilih buku terjemahan bahasa Jerman ke Belanda karena dituliskan dengan lebih sempurna. Meski saat itu ia sangat tertarik pada Revolusi Bolshevik 1917, tak berarti perhatiannya pada dunia Islam hilang. Selama di negeri kicir angin, Tan mengaku telah beberapa kali menamatkan terjemahan Alquran ke dalam bahasa Belanda. "Dan diktatnya Almarhum Snouck Hurgroaje tentang Islam sudah saya baca. Baru ini di Singapura saya baca lagi terjemahan Islam ke bahasa Inggris oleh 'Sales dan ahli timur Maulana Ali Almarhum," kata Tan. Dari semua sumber dan buku yang dibacanya itu, Tan mendapat kesimpulan perjalanan sejarah terpengaruh kepada faktor masyarakat, politik dan ekonomi. Hal itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan setelah wafat. "... sejarah-Islam dalam lebih kurang 1.200 tahun sesudahnya Muhammad SAW (wafat) yakni sejarah yang condong pada politik seperti pengangkatan Imam baru, partai Ali atau meneruskan pilihan yang demokratis seperti pengangkatan Abu Bakar, Umar, dan Usman; perbedaan mazhabnya Imam Syafii, Hanafi, Hambali dan Maliki satu aliran Islam ke arah kegaiban (systisisme) pada satu fatihah (Imam Gazali) dan kenyataan (rationalisme), sampai ketiadaannya Tuhan-Tuhan (atheisme), pada lain pihak (moetazaliten); pergerakan Islam yang baru kita kenal sekarang seperti Wahabi, Muhammadiyah dan Ahmadiyah." Tan menyatakan salah satu pokok utama dalam Islam adalah soal keesaan Tuhan. Menurutnya, Nabi Muhammad mengakui kitab suci Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad juga mengakui Tuhan Nabi Ibrahim dan Musa. Tetapi, Tuhannya Nabi Ibrahim dan Musa harus dibersihkan dari pemalsuan yang dilakukan bangsa Yahudi dan Kristen di belakang hari. Tan menilai Muhammad SAW adalah intan yang ada di tengah-tengah lumpur. Sebab, saat Muhammad lahir, masyarakat arab berada pada masa jahiliyah. Saat itu, perang saudara antar suku tak henti-hentinya terjadi. Di tengah kondisi alam yang panas dan kesulitan ekonomi, perampokan dan pembunuhan adalah pekerjaan yang lazim terjadi saat itu. Meski lahir dari suku terpandang yakni Quraisy, Muhammad SAW nyatanya adalah seorang anak yang malang karena sudah biasa hidup dalam kesulitan. Muhammad sejak lahir dan kecil sudah ditinggal wafat ayah dan ibunya. Menurut Tan, Tuhan bagi Nabi Muhammad berada di mana-mana dan dalam rohani, bukan berbentuk benda seperti berhala. Karenanya, dalam Islam Allah tidak diwujudkan dalam suatu benda apapun. Pengaruh Islam dan Nabi Muhammad tersebut, menurut Tan, menjalar ke agama Kristen. Hal ini dapat dilihat pada aliran Protestan yang memandang Tuhan sebagai rohani tak lagi harus dengan simbol patung Yesus Kristus. "Jadi pada Protestan nyata pengaruh Islam buat seseorang yang tiada digelapi oleh dogma (kepercayaan) agamanya sendiri. Muhammad bin Abdullah menganggap Tuhan itu semata-mata rohani dan berada di mana-mana. Seseorang Muslim bisa bersambung langsung dengan Dia, tiada perlu memakai kasta Rabbi atau pendeta sebagai perantaraan atau sebagai tengkulak. Kelangsungan perhubungan manusia dan Tuhan itulah yang menjadi salah satu perkara buat Protestan umumnya, Cromwell dan tentaranya khususnya ketika berperang dengan partai Katholik dan raja-raja Katolik. Ini terjadi juga sesudah lebih kurang seribu enam ratus lima puluh (1650) tahun sesudah Nabi Isa wafat atau lebih kurang 1.000 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Pun di sini nyata buat orang yang berpikiran objektif (tenang) pengaruhnya Islam atau Nasrani seperti juga pada Yahudi," katanya. Tan mengatakan, agama Islam yang disiarkan oleh Muhammad SAW berasal dari agama Kristen dan Yahudi. Namun, Muhammad tak mengambil mentah-mentah kedua agama tersebut, melainkan dengan perbaikan di berbagai bidang. Dalam perjalanannya, keesaan Tuhan Nabi Muhammad terus konsekuen diyakini dan diterapkan oleh umat muslim. "Tidak saja Muhammad bin Adullah mengambil pokok besarnya agama Yahudi dan Kristen, tetapi pada kemudian harinya Yahudi dan Nasrani juga walaupun resminya tak mau mengaku terus terang mengambil sifat baru dari Islam. Demikianlah pada Muhammad SAW 'ketunggalan' Tuhan itu ke Esaan Tuhan itu sampai ke puncak tak ada kesangsian seperti melekat pada agama Nasrani pada masa Muhammad SAW. Tentangan, terhadap agama Nasrani itu dikeraskan dan dijelaskan pada satu Juz yang pendek (dalam Alquran), tetapi dianggap penting sekali oleh Muslimin: Bahwa Tuhan tunggal tak memperanakkan (Nabi Isa) dan tidak diperanakan," kata Tan Malaka . Tan melihat kepercayaan Islam terhadap takdir Tuhan juga diadopsi oleh Calvin bapaknya Mazhaf Protestan pada abad ke 17. Di dalam Islam, manusia tak boleh takut menghadapi bahaya apa pun. Sebab, perjalanan tiap manusia sudah ditentukan oleh Allah. "Oliver Cromwell dan tentaranya di Inggris yang diakui paling nekat oleh sejarah Barat juga mengikuti kepercayaan ini, pun disini tak bisa dibantah pengaruhnya Islam pada dunia Kristen," kata Tan Malaka . Alhasil, Tan Malaka berpendapat, seorang pemikir ulung dan konsekuen yang mengesakan Tuhan harus mengesakan kekuasaan Tuhan pula. Sebab, dengan demikian kekuasaan Tuhan menjadi sempurna. "Kalau seketika satu saja kekuasaan dikurangi dipindahkan pada anaknya seperti pada nabi Isa, (anaknya Tuhan) atau Maryam, dan sedetik saja kekuasaan si Atom itu bisa dipegang di luar Tuhan dengan tidak izinnya Tuhan, maka kekuasaan Tuhan itu tiada absolute sempurna lagi. Walaupun si Atom dalam sedetik kalau bisa dikurangi maka kesempurnaannya dikurangi pula bukan? Itulah maka saya anggap bahwa Agama Monotheisme Nabi Muhammad yang paling konsekuen terus lurus. Maka itulah sebabnya menurut logika maka Muhammad yang terbesar di antara nabinya monotheisme," kata Tan. "Jadi menurut Madilog Yang Maha Kuasa itulah bisa lebih kuasa dari undang (hukum) alam. Selama Alam ada dan selama Alam Raya itu ada, selama itulah pula undangnya Alam Raya itu berlaku. Menurut undang Alam Raya itu bendanya itulah yang mengandung kodrat dan menurut undang itulah caranya benda itu bergerak berpadu, berpisah, menolak dan menarik dan sebagainya. Kodrat dan undangnya yang berpisah sendirinya tentulah dikenal oleh ilmu bukti. Berhubungan dengan ini maka Yang Maha Kuasa jiwa terpisah dari jasmani, surga atau neraka yang di luar Alam Raya ini tiadalah dikenal oleh ilmu bukti, semuanya ini adalah di luar daerahnya Madilog. Semuanya itu jatuh ke arah kepercayaan semata-mata. Ada atau tidaknya itu pada tingkat terakhir ditentukan oleh kecondongan persamaan masing-masing orang. Tiap-tiap manusia itu adalah merdeka menentukannya dalam kalbu sanubarinya sendiri. Dalam hal ini saya mengetahui kebebasan pikiran orang lain sebagai pengesahan kebebasan yang saya tuntut buat diri saya sendiri buat menentukan paham yang saya junjung," kata Tan Malaka .(red/merdeka)

Soekarwo dan Saifullah Yusuf Dilantik Mendagri Pimpin Jatim Lagi

Surabaya (lumajangsatu.com) - Mendagri RI Gamawan Fauzi melantik pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2014-2019. Sebelum pengambilan sumpah dan janji, Sekretaris DPRD Jatim Sukardo membacakan surat Keputusan Presiden nomor 135/P/Tahun 2013. Di mana, mengesahkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan masing-masing, Soekarwo dari Gubernur dan Saifullah Yusuf dari wakil gubernur periode 2009-2014. Kemudian, mengangkat kembali KarSa sebagai gubernur dan wagub 2014-2019. "Keputusan Presiden ini berlaku sejak pelantikan jabatan dan akan ditindaklanjuti Mendagri RI. Surat ditetapkan di Jakarta pada 15 November 2013," kata Sukardo. Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutan pelantikan mengatakan, dirinya menyampaikan salam dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Beliau mendoakan semoga provinsi ini lebih maju ke depan. Saya mohon maaf, pesawat dua kali delay. Saya mohon maaf atas keterlambatan pesawat hari ini," ujarnya. Mendagri mengucap syukur karena pilgub Jatim 2013 berlangsung satu putaran dan memerlukan sedikit biaya dibandingkan pilgub 2008 lalu yang tiga putaran dan menghabiskan Rp 1 triliun lebih. "Patut kita contoh dan ditauladani keharmonisan mereka Pakde Karwo dan Gus Ipul dalam memimpin Jatim. Dan, capaian kinerja pembangunan sukses. Semangat otonomi daerah, butuh inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pertahankan prestasi Jatim dalam pengelolaan keuangan daerah yang tiga kali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI," imbuhnya. Dia menjelaskan, Jatim adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. "Kita bayangkan jumlah penduduk Jatim 10 kali dari penduduk Singapura. Saya berharap ada hubungan baik dan erat antara bupati/walikota dengan gubernur serta wakil gubernur. Para ulama dan tokoh masyarakat juga harus ikut menyejukkan Jatim," pesannya.(bjc/red)

Bawaslu Awasi Modus Dana Bansos Dipakai Kampanye Pemilu

Jakarta(lumajangsatu.com)-Bawaslu menyoroti penggunaan dana bantuan sosial (bansos) di 10 kementerian yang menterinya menjadi caleg. Bawaslu mengkhawatirkan penyalahgunaan dana tersebut untuk kepentingan kampanye sang menteri. Apa modusnya? "Pertama, belanja Bansos yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana dan lain-lain," kata komisioner Bawaslu Daniel Zuchron dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2014). "Kedua, pada saat pemberian Bansos sering muncul atribut Partai," imbuhnya. Modus penyalahgunaan ketiga, dana bansos diberikan kepada basis pendukung partai atau konstituen menteri yang menjadi caleg. "Keempat, acara serah terima Bansos bersamaan dengan kegiatan partai. Kelima, menteri memiliki wewenang yang sangat besar yaitu sebagai Pengguna Anggaran. Menteri dapat menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggung jawaban bansos," ujarnya. Oleh karena itu, Bawaslu sudah meminta data dan informasi tentang Data Alokasi Bantuan Sosial/Tugas Pembantuan 2012, 2013 serta rencana tahun 2014 per Kabupaten/Kota beserta Pokmas/OMS penerima bantuan. "Dalam Keppres No 37 tahun 2012 tentang rincian APBN 2013, total belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 69.541.588.695.000," paparnya.   Daniel mengatakan, kegiatan Bansos menjadi kebijakan yang populis di mata masyarakat, karena menyentuh langsung kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. "Oleh karena itu, program/kegiatan Bansos sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye Pemilu pihak pihak tertentu," tegasnya. Berikut 10 menteri yang menjadi caleg dan kementeriannya yang tengah diawasi oleh Bawaslu: 1. Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan 2. Menteri Perhubungan EE Mangindaan 3. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin 4. Menteri ESDM Jero Wacik 5. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo 6. Menteri Pertanian Suswono 7. Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring 8. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan 9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar 10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini   sumber : detik.com 

Ingkar Janji, Warga Papringan Tolak Perhutani Lakukan Penanaman Sengon

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kemarahan masyarakat di desa Papringan Kecamatan Klakah terhadap Perhutani terkait dengan kejelasan dana sharing rupanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Setelah beberapa waktu yang lalu mereka mendatangi kantor Wakil Administratur Perhutani di Lumajang , sejak hari sabtu lalu masyarakat memasang spanduk yang bertuliskan “Sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tetang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan Nomor 436/KPTS/DIR/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu, maka dengan ini kami peringatkan agar supaya Perhutani tidak melakukan aktifitas penanaman kembali sebelum dana sharing tahun 2012 dan 2013 diberikan kepada masyarakat”. isi spanduk yang dipasang di jalan utama menuju hutan Gunung Lemongan. Aksi yang dilakuka warga sangat beralasan, karena sampai detik ini Perhutani tidak kunjung memberikan dana sharing  kepada masyarakat dari hasil pemanenan akasia yang sebesar 25 %, sebaliknya masyarakat mendengar bahwa Perhutani akan menanami kembali hutan produksi mereka sebelum dana sharing dicairkan. “Ini hak masyarakat yang ada di sini, Perhutani harus memberikannya karena aturannya memang seperti itu. Kalau Perhutani tidak mencairkannya berarti Perhutani telah melakukan tindak pidana penggelapan dan kami akan memperkarakan ini ke ranah hukum” tegas Ilal Hakim tokoh masyarakat di desa Papringan, Selasa (14/01/2014) Warga juga kesal dengan Perhutani karena untuk rencana penanaman yang akan datang Perhutani akan menanam sengon Albasia. Padahal selama ini Albasia merupakan tanaman rakyat yang ditanam di sela-sela tanaman pokok perhutani seperti Mahoni dan Akasia. “Kalau Perhutani tanam albasia  lantas rakyat mau tanam apa?. Kalau begini caranya sama halnya rakyat disuruh mati” keluh Muhlisin salah satu petani hutan di desa Papringan. Kemarahan rakyat ini semakin sengit ketika mendengar bahwa untuk kedepan masyarakat tidak lagi boleh mengolah tanah di bawah tegakan atau menjadi pesanggem lagi, karena semua akan dikelola oleh  Perhutani sendiri.(Yd/red)

Dari Puncak Gunung Wayang, Terlihat Indahnya Semeru dan Cekungan Lumajang

Lumajang(lumajangsatu.com)- kabupaten Lumajang yang berdampingan dengan Kabupaten Jember, Malang dan Probolinggo memiliki banyak tempat yang mempesona. Disamping Gunung Semeru, Gunung Lemongan Gunung Sawur, Lumajang juga memiliki Gunung Wayang berada di desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro. Dari atas gunung Wayang, terlihat jelas Gunung Semeru dan Lumajang yang mencekung seperti mangkok. Pesona akan memebuat orang tercengang, ketika gunung Semeru ketika malam hari mengeluarkan lava. Sedangkan pagi harinya, pengunjung akan disuguhi pemandangan matahari terbit dan hamparan sawah yang menghijau. Dari Lumajang ke arah gunung Wayang kira-kira membutuhkan waktu satu jam. Sedangkan dari kaki gunung Wayang pendaki hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Berada di puncak gunung wayang sangat cocok untuk pendaki pemula. "Cocok untuk pendaki pemula, karena medan tidak terlalu sulit hanya ditumbuhi dengan pohon bambu," ujar Sulton, salah satu pendaki yang menikmati indahnya puncak gunung Wayang, Senin (13/01/2014). Di kaki gunung Wayang, warga sekitar telah menyiapkan tempat parkir seharga 5 ribu rupiah setiap sepeda motor. Disamping itu, warga juga menyiapkan kayu bakar bagi mereka yang berniat untuk menyalakan api unggun saat malam. "Dibawah kita cukup bayar parkir, dan bagi pendaki yang ingin membuat api unggun, warga sudah menyipakan kayu kering," jelasnya. Disamping itu, bagi para pendaki juga disiapkan bibit pohon untuk ditanam di lereng atau puncak gunung Wayang. Sehingga, bagi para pendaki disamping bisa berwisata juga bisa ikut menjaga kelestarian alam. "Warga juga menyiapkan bibit pohon bagi para pendaki," pungkasnya.(Yd/red)

Banser Lumajang Ikut Apel Besar di Jatim Sambut SBY

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Lumajang ikut apel besar di Jatim Expo, Sabtu (04/01/2014). Keberangkatan Banser Lumajang dilepas langsung ketua PC NU, Samsul Huda, didepan kantor NU Jalan Musi nomor 9. "Ada sekitar 50 persenel Banser Lumajang kita berangkatkan ke Jatim, untuk mengikuti apel besar Banser bersama seluruh Banser se Jatim," ujar Adam Bahiro, Ketua PC Ansor Lumajang kepada lumajangsatu.com. Apel yang akan digelar sekitar jam 7 malam, rencananya dihadiri oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI. Disamping dihadiri Presiden, acara apel besar Banser juga mengundang seluruh Bupati dan Wali Kota Sejatim, serta para Ketua PC NU. "Rencananya apel besar Banser dihadiri oleh Presiden RI dan juga mengundang seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jatim," terangnya. Disinggung tentang agenda apel besar Banser ada hubungannya dengan agenda besar Pileg 2014, menurut Adam Bahiro sama sekali tidak ada kaitannya sama sekali. Kegiatan tersebut murni kegiatan ormas kepemudaan yang dilakukan dalam rangka harlah Banser. "Ini murni kegitan ormas, tidak ada hubungannya dengan Pileg 2014 yang akan digelar tanggal 9 April," pungkasnya.(Yd/red)

Perlukah Kampus Negeri di Lumajang...?

Lumajang(lumajangsatu.com)- Belum lama ini, Bupati Sjahrazad Masdar mewacanakan pendirian sebuah perguruan tinggi negeri di Lumajang. Dengan langkah cepat, terbentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mendirikan perguruan tinggi yang rencananya bernama Akademi Komunitas Negeri Lumajang (AKNL). Pokja ini diisi oleh pentolan-pentolan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Lobi ke Kementerian Pendidikan Nasional sedang dilakukan. Meminta petunjuk Presiden sudah dilaksanakan. Demi tujuan ‘mulia’ berdirinya kampus negeri kebanggaan warga Lumajang. Obsesi mendirikan sebuah kampus negeri seolah menjadi jawaban untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di kabupaten yang berada di bawah lereng Gunung Semeru itu. Keberadaan AKNL diharapkan bisa melahirkan intelektual-intelektual muda sebagai tulang punggung pembangunan di Kabupaten Lumajang. Tetapi apakah benar pendirian sebuah perguruan tinggi negeri menjadi jawaban akan minimnya SDM yang mumpuni di Lumajang? Seberapa mendesakkah kebutuhan SDM sehingga solusinya adalah berdiri tegaknya bangunan kampus berlabel negeri dengan segala perangkatnya? Tidak adakah jawaban lain yang jauh lebih relevan dan bisa menjadi jalan keluar bagi pengembangan SDM di Lumajang? Sebelum menginisiasi pendirian sebuah perguruan tinggi negeri, ada baiknya para pemangku kebijakan di Kabupaten Lumajang mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, kemampuan anggaran daerah. Kita semua mafhum, bahwa pengelolaan sebuah kampus negeri akan banyak ditopang anggaran pemerintah pusat (APBN). Namun, dalam proses pendirian sebuah kampus baru, tidak tertutup kemungkinan juga akan menguras anggaran belanja daerah. Kemungkinan inilah yang perlu dipertimbangkan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang sebelum melanjutkan rencananya mendirikan sebuah perguruan tinggi negeri. Jangan sampai keuangan daerah kemudian terkuras untuk sekadar mendirikan kampus negeri sehingga mengabaikan program-program pendidikan lainnya yang mungkin saja lebih prospektif. Kedua, prospek perguruan tinggi negeri di sebuah kabupaten kecil dan selama ini belum dikenal sebagai sentrum pendidikan di Indonesia belumlah terlalu positif. Lulusan-lulusan sekolah menengah atas dari berbagai daerah tentu saja akan lebih mempertimbangkan melanjutkan studi di daerah-daerah yang lebih dikenal sebagai kota pendidikan dengan kampus-kampus negeri yang lebih ternama. Sudah dapat ditebak, kecenderungan adik-adik lulusan SMA pasti akan menuliskan kampus-kampus ternama di luar Lumajang sebagai pilihan pertama. Jika pun harus memilih AKNL, mereka akan menempatkannya pada pilihan ke dua, bahkan ke tiga. Baiklah, mungkin akan ada yang berargumen bahwa AKNL bukanlah proyek jangka pendek, melainkan mempertimbangkan prospek yang lebih positif dalam jangka panjang. Boleh jadi, dalam 5 (lima) tahun pertama, AKNL kurang begitu diminati oleh lulusan SMA, termasuk sekolah-sekolah di Lumajang tetapi dalam jangka panjang, melalui pengelolaan pendidikan yang serius dengan manajemen pemasaran yang serius pula, AKNL akan tumbuh menjadi perguruan tinggi yang bisa bersaing dengan kampus negeri di daerah lain, paling tidak kampus negeri di daerah tetangga: Universitas Jember. Namun, argumentasi ini juga bisa dimentahkan dengan menganalisis perkembangan perguruan tinggi di daerah lain yang berjalan relatif stagnan. Yang terjadi justru, lulusan kampus ternama di kota-kota besar tetap menjadi pemenang dan menguasai pos-pos strategis di pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta. Satu Kampung Sepuluh Sarjana Daripada sibuk melakukan lobi untuk mendirikan perguruan tinggi negeri, ada baiknya Bupati dan para birokrat pendidikan di Kabupaten Lumajang mengalihkan konsentrasi mereka untuk pengembangan sumberdaya manusia dengan memperluas cakupan beasiswa pendidikan tinggi kepada anak-anak muda terbaik di daerah ini. Saya belum mengetahui seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah kampus negeri. Tapi yang jelas anggaran yang harus disiapkan tidak lah sedikit. Akan lebih baik dan memberi manfaat jika anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan tinggi. Masukan saya, berikanlah beasiswa kepada lulusan terbaik dari SMA-SMA di Lumajang untuk bisa kuliah di kampus-kampus negeri ternama. Bila perlu, kirim juga sebagian kecil (jika anggarannya terbatas) dari mereka untuk mengenyam pendidikan di luar negeri. Kenapa harus kampus negeri ternama atau perguruan tinggi luar negeri? Berdasarkan analisis sederhana, lulusan dari kampus-kampus itu cenderung lebih mudah memenangkan persaingan dan menguasai pos-pos strategis di pusat dan daerah. Jika program ini sudah dilakukan, perbanyak dan perluas cakupannya dengan target jurusan yang spesifik. Dengan mempertimbangkan potensi daerah, target jurusan yang spefisik itu semisal: pertanian, peternakan, dan perikanan. Jika mau diperluas, perlu juga memasukkan seni kriya sebagai jurusan yang spesifik. Program pemberian beasiswa ini dapat diberi label semisal “Satu Kampung, Sepuluh (atau seratus?) Sarjana.” Agar program ini tepat sasaran, Pemkab bisa mengikat penerima beasiswa dengan perjanjian selepas kuliah harus pulang kampung dan melakukan pemberdayaan di lingkungannya. Program ini memang tidak bisa memberikan manfaat dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, Lumajang akan mendapatkan manfaat besar dengan efek berantai pengurangan angka pengangguran. Wallahu a’lam