Lumajang (lumajangsatu.com) - Guna mewujudkan Lumajang Hebat Bermartabat, harus didukung perangkat yang lengkap. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah pembantu Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan percepatan pembangunan serta pelayanan.
Namun, hingga satu tahun dibawah pimpinan Cak Thoriq dan Bunda Indah, masih banyak kepala OPD yang dijabat oleh Plt. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesis (PMII) Cabang Lumajang menilai Bupati dan Wakil gagal dalam melakukan reformasi birokrasi selama satu tahun memimpin.
Baca juga: Dosen Unisya Teliti Warisan Budaya Pencak Sholat Lumajang, Raih Award Kementerian Kebudayaan
"Jangan sampai Lumajang disebut Kota PLT, kita minta pak Bupati dan ibu Wakil Bupati agar mengisi jabatan yang kosong," jelas Junaidi, koordinator aksi 1 tahun pemerintahan Cak Thoriq dan Bunda Indah, Kamis (26/09/2019).
Baca juga: Dapur MBG Direncanakan di Area Stadion Lumajang, Lokasi Dekat Saluran Pembuangan Disorot
Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang yang menemui mahasiswa menyatakan saat ini sedang berlangsung assesment jabatan Sekda Lumajang. Bunda Indah berdalih ada 12 jabatan eselon II yang kosong karena ditinggal pensiun.
Mengangkat pejabat eselon II tidak semudah mengangkat pejabat eselon III. Harus melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan aturan yang membutuhkan waktu lama. "Kita harus bentuk Pansel, harus konsultasi ke Provinsi dan juga ke KASN di Jakarta," jelasnya.
Baca juga: Evaluasi Bansos 2026, Komisi D DPRD Lumajang Soroti Data Provinsi dan Desak Revisi Aturan LKSA
Proses tersebut sedang berjalan dan bukan dibiarkan posisi jabatan kosong. Sebab, diakui oleh Bunda Indah jabatan Plt memiliki keterbatsan, tidak sama dengan jebatan definitif. "Saya itu mantan birokrat. Plt tidak bagus berlama-lama, karena ada batasan," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi