Lumajang - Ketua DPRD Hj. Oktafiyani H,. MH bersama Wakil DPRD dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Lumajang menghadiri Musrenbang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025 - 2029 bertempat di Pendopo Aryawiraja Lumajang, Senin (05/05/2025).
Dalam sambutannya Ketua DPRD Oktafiyani menatakan bahwa kegiatan Penyusunan RPJMD Lumajang 2025-2029 merupakan momentum penting untuk menyelaraskan visi, menyatukan semangat dan memperkuat sinergi pembangunan antara seluruh pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legislatif, pelaku usaha, akademisi dan seluruh elemen masyarakat.
Baca juga: Dukungan Penuh Penegakan Perda, DPRD Lumajang Ikuti Pemusnahan 3 Miras Botol Miras Ilegal
"Penyusunan RPJMD Tahun 2205-2029 harus disusun dengan visi RPJPN yakni Indonesia Emas 2024 dengan mendukung program prioritas nasional, serta selaras dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur," jelas politisi Gerindra itu.
DPRD juga mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi dokumen administratif melainkan menjadi dokumen yang hidup, yang mengandung jiwa keadilan sosial, partisipasi rakyat dan keberlanjutan antar generasi. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan Lumajang akan semakin maju dan berdaya saing.
Baca juga: Pemerintah Tanggapi Catatan Fraksi, DPRD Lumajang Lanjutkan Pembahasan P-APBD 2026
Sementara iu, sebagai dasar perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, Bupati Lumajan Indah Amerawati menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang telah menyusun penjabaran visi pembangunan "Lumajang Amanah, Manusiawi dan Berkeadilan" ke dalam 8 misi pembangunan, 17 sasaran strategis, 8 strategi, dan 140 arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah.
“Arah kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi masyarakat Lumajang, mulai dari kemiskinan, ketimpangan layanan publik, hingga peningkatan daya saing daerah,” jelas Bunda Indah.
Baca juga: DPRD Lumajang Siap Kawal Pembangunan: H. Sudi Hadiri Pembukaan TMMD Ke-129 di Desa Ledoktempuro
Melalui RPJMD 2025–2029, Pemkab Lumajang menargetkan transformasi menyeluruh di berbagai sektor, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.(Yd/red)
Editor : Redaksi