Pengusulan nama calon wakil Bupati Lumajang layak disimak dan diperhatikan oleh masyarakat. Pasalnya, munculnya nama Buntaran sebagai kandidat kuat di Cawabup dipilih DPRD adalah sebuah keberhasilan atau keburukan partai politik.
Buntaran adalah sosok pensiunan birokrat dengan jabatan prestisius sebagai Sekretaris Lumajang. Buntaran adalah sosok birokrat yang sudah malang melintang di pemerintahan Lumajang sangat lama, bahkan pernah menjabat sebagai Assisten Tata Praja dan Kepala Dinas Kesehatan.
Baca juga: Dam Boreng Hampir Rampung, Air Akan Aliri Ratusan Hektar Persawahan di Lumajang
Buntaran juga sangat aktif diundang oleh Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menjadi pembicara nasional tentang Lumajang yang mampu dan sukses di beberapa kecamatan soal jambanisasi. Selain itu, soal bagaimana lumajang meraih sebagai kabupaten sehat.
Munculnya nama Buntaran sebagai Cawabup sudah tergiang saat Almarhum Sjharazad Masdar sakit keras. Sejumlah pejabat pemkab yang loyal pada Sjharazad sudah mengadang-gadang, jika Bupati berpulang, Buntaran yang mengantikan dikarena sebagai birokrat senior.
As'at Malik, yang kini menjabat Sebagai Bupati Lumajang saat pengajuan nama cawabup memakai Perpu sudah sangat ingin Buntaran sebagai penganti posisinya bila nanti menjadi Bupati. Bahkan dalam pertemuan dengan 3 Parpol Pengusung dengan munculnya Undang-Undag No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, As'at tanpa malu-malu menyampaikan dulu sempat ingin mengajukan Buntaran bila menggunakan Perpu.
3 Parpol pengusung As'at Malik yakni Demokrat, PAN dan Golkar awalnya tidak kaget. Bahkan, 3 parpol sudah memiliki nama yang akan diajukan seperti halnya Demokrat ada 10 nama, PAN ada H. Thoriq sebagai calon tunggal dan Golkar dengan nama inisial S (Entah Sujatmiko atau Suigsan).
Baca juga: Diterjang Ombak, Akses Jalan Alternatif Pasirian-Tempursari Lumajang Putus Total
Dalam percaturan politik, dalam hitungan minggu, hari, jam, menit dan detik, bisa berubah, ini benar sekali. Transaksi politik berubah dengan cepat, dengan munculnya berita di media online regional jatim disampaikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, jika sudah bertemu dengan Bupati bersama Pimpinan DPRD dan 3 parpol, bahwa ada 2 nama cawabup yang diajukan ke DPRD.
Seperti disambar petir, para petinggi Parpol di Lumajang langsung kelimpungan, apalagi isu yang santer, Nama Buntaran Sudah masuk ditelinga orang Nomor satu di Jawa Timur dengan didukung organisasi Masyarakat dan Kepemudaan. Awalnya, 3 parpol menolak dengan nama Buntaran masuk bursa cawabup, tapi tekanan makin kuat oleh para pejabat politik, entah di pencet dari mana?.
Akhirnya, 3 parpol pengusung As'at yakni PAN, Demokrat dan Golkar terancam gigit jari, kadernya tidak bisa menjabat sebagai Cawabup. Apalagi, Buntaran bisa menjadi calon tunggal cawabup yang bisa disahkan DPRD, apalagi ada jaminan dari Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono, sebanyak 50 legislator akan hadir dalam pemilihan Cawabup saat Rapat Paripurna LPJ APBD 2014 oleh Bupati.
Baca juga: Maling Motor Asal Lumajang Beraksi 15 Lokasi di Kabupaten Jember
Kecelakaan politik bagi partai politik seharusnya tidak terjadi, bila komunikasi 3 parpol pengusung As'at berjalan dengan baik. Namun, bila ada pihak ketiga yang bermain, apa yang tidak mungkin dengan dalih demi pembangunan Lumajang, pembangunan seperti apakah ?.
Bila memang Buntaran menjadi Cawabup dan terpilih di gedung DPRD. Berarti selama 10 tahun pemerintah As'at, tidak ada kader partai yang menjabat di eksekutif. KIta tahu, Sjharazad Masdar bukan kader murni dari Demokrat, ini lantaran ada hubungan baik dengan Gubernur Jatim, Soekarwo yang juga ketua DPD Demokrat.
Kegagalan parpol dalam mengusung kadernya di posisi jabatan eksekutif, amat disayangkan. Apalagi, parpol adalah candradimuka dari calon pemimpin Lumajang. Apakah masyarakat akan dipertontonkan, parpol gagal mengkader orang-orangnya sebagai pejabat publik di eksekutif. Namanya, juga politik meraih kekuasaan, bukan dalam hal cinta. Bagi-bagi kekuasan di Kabupaten Lumajang memang tidak bisa dilakukan, tetapi bagi-bagi APBD sangat mungkin, Seperti halnya di DPR RI yang ribut soal Dana Aspirasi (Dana Reses). Masyarakat hanya ingin dan berharap tidak ada kebohongan dalam Cawabup yang dipilih DPRD yang pertama kali di Lumajang sejak Reformasi. (ls/red)
Editor : Redaksi