Lumajang (lumajangsatu. com) - Program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang lebih dukenal bedah rumah mulai menuai protes. Pasalnya, penerima bantuan kecewa karena realisasi bantuan tersebut dinilai tidak transparan.
"Saya berterima kasih dan senang dengan bantuan ini, tapi saya kecewa karena realisasinya tidak transparan," ujar Mulyadi, anak ibu Tumiatun penerima bantuan warga Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang, Rabu (16/08/2017).
Baca juga: Puluhan Ribu Warga Lumajang Padati Kampanye Akbar Cak Thoriq-Ning Fika di Stadion Semeru
Mulayadi mengaku bahwa bantuan itu ada dua, yakni 15 juta untuk bahan bangunan dan 1,5 juta dari Pemkab Lumajang untuk biaya tukang. Sejumlah bahan juga tidak sesuai, seperti kualitas kayu seharusnya Meranti namun dapat kayu lain (kayu kembang).
"Kayunya juga tidak sesuai mas, seharusnya kayu meranti tapi dapatnya kayu kembang," jelasnya.
Tak disitu saja, nota dari toko bangunan yang disepakati juga tidak ada harganya. Dalam nota itu hanya ditulis jenis barangnya saja sedangkan harga barangnya tidak disebutkan.
"Notanya nota bodong mas, hanya ditulis nama barangnya tanpa ditulis harga barangnya itu berapa," jelasnya.
Baca juga: Santri Pilar Peradaban Masa Depan
Usai sosialisasi di Kantor Kelurahan Kepuharjo para penerima yang berjumlah 100-an lebih diminta uang Rp. 25 ribu untuk pembuatan rekening. Namun hingga datang bahan bangunan Mulyadi atau ibundanya tidak menerima dan tahu seperti apa bentuk rekening yang dibuat.
Imam Suryadi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa batuan itu berupa uang. Setiap penerima membuat rekening dan dana tersebut langsung di transfer pada penerima bantuan.
Melalui kesepakatan bersama akan ditunjuk toko bangunan untuk pembelian bahan material. Guna memastikan agar uang tersebut dibelanjakan, maka ada fasilitator yang akan mendampingi para penerima bantuan.
Baca juga: Ini Tema Debat Publik Bupati dan Wakil Bupati Lumajang di Pilkada 2024
"Nanti didampingi oleh fasilitator mas, itu untuk memastikan agar bantuan itu dibelanjakan untuk bahan bangunan bukan untuk bayar hutang," ungkap Imam.
Di Lumajang ada 360 titik penerima bantuan program dari pusat. Total anggaran dari Kementrian 5,4 M (360X15 juta) dan 1,5 juta pertitik dari APBD Lumajang. "Ini masih tahap pertama mas, ada 360 penerima bantuan itu," pungkasnya. (Yd/red)
Editor : Redaksi