Lumajang (lumajangsatu.com) - Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Lumajang menggelar Forum Discussion Group (FGD) atas saran Komisi A DPRD dengan puluhan wartawan untuk menyusun peratusan Bupati tentang kerjasama media massa atau dikenal pers di Hotel GM, Senin(26/11/2018).
Diskominfo juga mengundang Komisioner Dewan Pers, Imam Wahyudi yang merupakan ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan etika Pers. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lumajang.
Baca juga: Dukung Peningkatan IPM dan RLS, Fraksi PDI Perjuangan Lumajang Gagas Beasiswa Gotong Royong
Kadiskominfo, Doni Fimbrianto mengatakan, penyusunan rancangan peraturan bupati dengan melibatkan wartawan sebagai keterlibatan insan pers. Karena, pers adalah mitra dari pemerintahan dalam menyebarluaskan informasi program pembangunan.
"Perbup ini mengatur kerjasama sesuai dengan aturan Undang-Undang Pers dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Badan Pemeriksa Keuangan," ungkapnya.
Baca juga: PDI Perjuangan Lumajang Rilis Kinerja Fraksi DPRD Selama Tahun 2025
Imam Wahyudi selaku perwakilan Dewan Pers, mengatakan, pemerintah dalam mengatur kerjasama publikasi dengan pers, jangan sampai membungkam kebebebasan pers. Karena, kerjasama publikasi adalah ranah marketing media media sebagai perusahaan.
"Jangan sampai kerjasama publikasi membungkam pers, tapi tetap kritis. Jangan Pers membela yang bayar, itu kliru," paparnya.
Baca juga: Soroti Implementasi Perbup Pertambangan, DPRD Terima Audiensi PC PMII Lumajang
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lumajang, Aruf Ulinnuha berharap perbup yang disusun tidak berpihak pada masyatakat Lumajang mendapat informasi. Nantinya, kerjasama dengan media massa yang tak pernah dibaca oleh orang Lumajang, tapi orang luar.
"Hak masyarakat Lumajang mendapat informasi jauh lebih penting untuk mendukung pembangunan pemerintah. Jangan sampai ada program pemerinta, tapi orang Lumajang tidak tahu informasi," jelasnya.(ls/red)
Editor : Redaksi