Author : Redaksi

Lumajang(lumajangsatu.com)- Rencana kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Lumajang, hingga kini sudah sangat positif. Namun, tidak semua masyarakat bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan SBY. Bahkan media lokal nampaknya juga akan kesulitan untuk melakukan peliputan. Wisu Wisono Adi Asisten Administrasi Pemkab menyatkan, seluruh kegiatan dan persiapan kedatangan SBY semuanya dihendel oleh kesekertariatan negara. Terkait dengan peliputan, pemkab juga tidak ada kewenagan. Namun, pemkab masih melakukan komunikasi dengan kesekertariatan agar media lokal lumajang bisa melakukan peliputan sehingga bisa memberikan informasi kepada rakyat Lumajang. "Semua kegitan dihendel oleh kesekrtarian Negara," Ujar Wisu kepada sejumlah wartawan, Senin (29/07/2013). Rute yang akan dilewati oleh Presiden SBY juga tidak bisa dijelaskan oleh pemkab Lumajang. Namun, pemkab hanya menyampaikan titik mana saja yang akan dikunjugi SBY. Dari Jakarta SBY akan langsung turun Lawang-Malang melalui jalur udara. Setelah dari Malang SBY akan menempuh jalur darat dan berkunjung ke  Pronojiwo untuk melihat salak pronojiwo. SBY  kemudian bergeser ke Desa Burno Kecmamatan Senduro untuk melihat sentra kripik dan pisang mas Kirana. Setelah dari senduro,  presiden akan bermalam di Pendopo Lumajang, dan berbuka bersama akan tetapi tidak ada taraweh bersama. Selama semalam, presiden akan ngantor di pendopo Lumajang untuk menyelesaikan tugas-tugas negara. "Selam sehari pendopo akan menjadi istana negara, untuk presiden bekerja," Tambahnya. Selama sehari itu, pendopo akan steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Setelah bermalam dipendopo, Presiden akan ke PG jatiroto, dilanjutkan kunjungan ke jember dan bondowoso.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Presiden SBY akan melewati kawasan rawan bencana tanah longsor di Piket Nol yang berada di Kecamatan Pronojiwo-Candipuro. Pasalnya, orang nomor satu di Lumajang itu dari Malang akan mampir makan dan berkunjung ke kebuh Salak Pronojiwo, Selasa(30/7) besok siang. Antisipasi hujan dan terjadi tanah longsor di Piket Nol. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung menyiagakan 2 alata berat bersama operatornya. "Kita juga siagakan petugas dan relawan bencana," ujar Kepala BPBD, Rochani pada wartawan. Rochani mengungkapkan, wilayah kaki Gunung Semeru sangat rawan terjadi hujan dan Piket Nol beberapa kali terjadi longsor. "Kita siagakan disana, khawatir suatu hal," ungkapnya.(yan)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Lawatan Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Lumajang tak hanya sendirian. Namun, dikawal 9 orang Menteri dari kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Wisu Wisono Adi, Asisten administrasi Pemkab Lumajang menyatakan sejumlah Menteri dari kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan mengiringi kedatangan SBY ke Lumajang. Sedangkan jumlah rombongan secara keselurhan berjumah 90 orang. "Ada sembilan menteri yang ikut dalam rombongan SBY," Ujar Wisu, Senin (29/07/2013). Menteri itu diantaranya, Hatta Rajasa, Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan menteri yang lainnya. Sementar itu, ditanya soal anggran yang dihabiskan untuk menyambut kedatanagn SBY, Wisu tidak tahu jumlah ricinya. "Untuk anggran penyambutan SBY saya tidak tahu pastinya ya," Ungkapnya.   Dari pantauan, Gladi bersih menyambut kedatangan SBY juga dilakukan oleh kepolisian, Dinas Perhubungan dan TNI. Dipendopo yang akan menjadi istana negara selama sehari juga dilakukan perbaikan. Jalan-jalan juga diperbaiki, lantai pendopo, kamar mandi, plafon juga dilakukan perubahan. Sekitaran alun-alun Lumajang juga disterilkan dari segala aktifitas masyarakat.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Lumajang (30-31/07) yang direncanakan mengunjungi sejumlah tempat dan berbuka bersama di Pendopo, ternyata sudah disiapkan menu kesukaan sang Presiden.

Lumajang(lumajangsatu.com)-Menyusul Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) datang ke Lumajang dikabarkan akan melihat kebun Pisang Mas Kirana Di Senduro. Pisang Agung yang sebelumnya dijadikan simbol kota Kaki Gunung Semeru mulai tenggelam. Sejumlah pedagang di Lumajang mulai khawatir dengan bergesernya salah satu simbol dari Pisang Agung bergeser ke Pisang Kirana. "Kalau Pisang Kirana populer harga pisang Agung bisa rontok," ujarnya Suhadi, salah satu Pedagang Pisang Agung. Hal yang sama disampaikan, Karni pedagang pisang Agung lainya, dirinya berharap SBY tidak hanya melihat kebun pisang Kirana, tetapi juga melihat Pisang Agung. "saya berharap penjual Pisang Agung diperhatikan bersama petaninya," ungkapnya. Pisang Agung yang dijadikan salah satu simbol dan ciri khas Lumajang dengan dibuatkan monumen dan aneka lampion. Masyarakat Lumajang berharap Pisang Agung tidak tergeser.(yan)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Di pasar buah Eropa dan Asia, kini sudah tenar salah satu buah asli dari Indonesia. Buah itu adalah Pisang Kirana atau Pisang Mas Kirana. Pisang Kirana merupakan pisang khas dari kaki Gunung Semeru. Bila ditelusuri lebih jauh, ternyata nama Kirana ini bukan nama lama alias baru diciptakan.

Jakarta(lumajangsatu.com) - Partai-partai politik (parpol) dinilai memberikan contoh buruk kalau mencalonkan keluarga narapidana kasus korupsi, dalam berbagai pentas politik elektoral didaerah maupun nasional. Penilaian itu, diutarakan Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi. "Misalnya, dicalonkannya Maphilinda, istri dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman, sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Herman Deru di Pilgub Sumatera Selatan. Itu adalah sebuah contoh buruk," kata Airlangga Pribadi dalam keterangan persnya dilansir tribunnews.com, Minggu(28/07/2013). Syahrial, kata dia, adalah mantan kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi dan sudah terbukti dengan vonis dari pengadilan serta Mahkamah Agung. Menurutnya, pencalonan tokoh seperti Maphilinda menunjukkan adanya kehendak dari keluarga untuk meneruskan dinasti politik dan kemakmuran yang berhasil diraih penerus sebelumnya. Kemakmuran yang dimaksud, kata Airlangga, adalah hasil yang didapat setiap anggota dinasti politik yang bersangkutan dari pemanfaatan dana anggaran publik milik pemerintah. Meski secara politik Maphilinda berhak dicalonkan dan mencalonkan diri, Airlangga menilai hal itu tidak tepat dari aspek fatsun politik. "Publik harus menghukum partai yang mengabaikan fatsun politik. Ada beberapa cara. Pertama, publik bisa melakukan penghukuman terhadap mereka dengan tidak memilih mereka dalam proses elektoral," ujarnya. Sementara cara yang kedua, terus Airlangga, masyarakat sipil harus mengingatkan publik dengan memublikasikan korupsi yang dilakukan oleh elite-elit politik. Sedangkan cara yang ketiga, mengajukan regulasi yang ketat tentang hal itu agar tak terulang. "Terutama, regulasi mengenai dibatasinya hak untuk menjadi pejabat politik melalui proses pemilu bagian dari keluarga dari elite politik, yang telah terbukti korup setidaknya selama satu periode kedepan," pungkasnya.(yan) TRIBUNNEWS.COM

Lumajang(lumajangsatu.com) - Indonesia patut bangga, khususnya para pecinta Vespa. Dimana, Vespa Indonesia disebut sebagai komunitas yang memiliki jumlah anggota terbesar kedua di dunia. Untuk itu, selaku ATPM Vespa di Indonesia, PT Piaggio Indonesia berkomitmen untuk terus merangkul komunitas ini. Beberapa kegiatan pun kerap dihelat PT Piaggio Indonesia, guna memperkuat kebersamaan para komunitas Vespa ini. Salah satu agenda yang digelar Piaggio Indonesia adalah Vespa Weekender. "Kami sangat senang dan bangga bisa memiliki lebih banyak lagi anggota di Vespa Weekender. Semoga kami dapat terus menyelenggarakan Vespa Weekender dengan kegiatan positif yang dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat luas," ungkap Marco Noto La Diega, Managing Director PT Piaggio Indonesia di sela-sela acara Vespa Weekender BASHAR di Jakarta, (27/7) kemarin. Sebagai penghargaan bagi para peserta yang mengikuti Vespa Weekender secara rutin, PT Piaggio Indonesia telah menyiapkan hadiah Grand Prize berupa satu unit Vespa GTS 250, yang akan diumumkan di akhir tahun. Pada akhir tahun nanti, Paggio Indonesia juga akan menghitung jumlah peserta yang hadir pada Vespa Weekender selama tahun 2013 dan mengkonversikan jumlah tersebut dengan jumlah bibit pohon yang akan disumbangkan untuk hutan kota. Dimana, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Piaggio Indonesia terhadap penghijauan kota.(yan) Sumber: Otosia.com

Jakarta(Lumajangsatu.com) - Mendekati Hari Raya Idul Fitri ternyata masih banyak buruh yang belum atau bahkan tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Gebuk PHK (Gerakan Buruh Korban PHK) mendapatkan laporan adanya perusahaan yang belum memberikan THR kepada pekerjanya. Contohnya, salah satu perusahaan di daerah Cakung, Jakarta Timur yang belum memberikan haknya kepada 750 karyawannya. Kemudian perusahaan asing yang juga belum membayarkan THR kepada 400 buruh. "Ada sekitar 1150 buruh yang berpotensi tidak mendapatkan THR. Ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan Korea," kata pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta dilansir tribunnews.com, Minggu (28/7/2013). Maruli mengatakan untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihaknya yang terdiri dari 24 serikat buruh membuka posko pengaduan bagi buruh yang tak mendapat THR dan di PHK secara sewenang-wenang."Kami buat posko ini untuk wadah kami terkait maraknya PHK dan THR. Karena memang banyak buruh yang THR-nya tidak dibayarkan dan PHK tidak sah," katanya. Maruli menegaskan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga membuka posko pengaduan, tapi kerap tak berjalan. Bahkan, setiap ada pengaduan dari buruh, hanya dijadikan sebagai alat transaksi dan hasilnya tak pernah disampaikan kepada para buruh."Ini menimbulkan kecurigaan, modusnya dari kemenakertrans, mereka menampung, menindak lanjuti, tapi hasilnya tidak pernah diberitahukan," ujarnya. Maruli menegaskan THR merupakan hak pekerja. Untuk itu, buruh seharusnya bisa menuntut hak mereka tersebut. Menurutnya, setiap ada pengaduan yang masuk, pihaknya akan melakukan verifikasi, apakah benar perusahaan itu tak memberikan THR, setelah itu, pihaknya akan menghubungi pihak perusahaan terkait pengaduan ini. "Kita akan jelaskan dari aspek hukum, bahwa THR wajib diberikan, takutnya, perusahaan tidak tahu hukumnya. Setelah itu, mereka harus membayar THR selambat-lambatnya H-7," katanya. Maruli mengungkapkan bila perusahaan membandel dan tetap tak mau membayar THR, maka pihaknya akan mengadukan ke pengawas tenaga kerja. "Itu ada pidananya, bunyi UU itu adalah THR untuk gaji 1 bulan," katanya. Masyarakat yang ingin mengadukan masalah tersebut dapat menghubungi Pusat Pengaduan di LBH Jakarta di nomor 021-3145518. (yan) TRIBUNNEWS.COM