Author : Redaksi

Lumajang-Adanya dugaan pungutan liar pada guru bersertifikasi sebesar Rp. 100 ribu yang dilaporkan ke Komisi D DPRD LUmajang, langsung dibantah Sekretaris Dinas Pendidikan Lumajang, Asep Bambang. "Itu tidak benar," kata Asep pada wartawan ditemui diruang kerjanya, Selasa(8/1/2013). Dia mengatakan, hasil cek ke bagian kepegawaian, tidak ada pungutan sebesar Rp. 100 ribu pada guru yang akan mengambil sertifikat sertifikasi. Diperkirakan, ada guru yang memberikan secara suka rela pada petugas dan mencari kesalahan di kepegawaianya. "Jujur saya tidak ada ketentuan demikian," paparnya. Lanut dia, diperkirakan adanya pemberian uang yang dilakuakn sejumlah guru yang lolos sertifikasi, dikarenakan rasa terimah kasih. Sehingga, dengan lancarnya pelayanan dari bagian kepegawaian, akhirnya sejumlah guru memberikan rejekinya.

Lumajang-Potensi wisata Lumajang yang masih alami dan perawan bila dikelola dengan baik akan menghasilan pendapatan asli daerah (PAD) dan Meningkat perekomian masyarakat. Terbukti, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Lumajang bisa memenuhi target PAD 2012 dari Rp.1.750.000.000 menjadi Rp. 1.786.000.000. Gawat Sudarmanto Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya mengatakan, sebenarnya PAD dari sektor pariwisata bisa ditingkatkan bila sejumlah infrastruktur ke obyek wisata dalam kondisi baik. Namun, banyaknya infrastruktur yang rusak dan dilokasi wisata belum dikelola dengan baik, pengunjung masih belum melirik baik lokal dan luar kota. "Sebenarnya PAD dari sektor yang kami tangan bisa lebih, tetapi masih sebesar itu," kata Gawat pada wartawan diruang kerjanya. PAD dari obyek wisata Pemandian Selokambang yang ditarget dari Rp. 1.050.000.000 meningkat Rp. 1.074.000.000, Waterpark dan KWT dari target Rp. 576 juta menjadi Rp. 583 juta, Segita Ranu dari target Rp.40 juta menjadi Rp. 44 juta, Tempat Pelelangan Ikan Tempusari ditarget Rp. 5 juta menjadi Rp. 9,8 juta dan Goa Tetes ditarget Rp. 2 juta menjadi Rp. 3,4 juta. "Semua mengalami peningkatan dan melebih target," ungkapnya. Salah satu peningkata PAD yang melebih target di sektor pariwisata berkat penambahan fasilitas bermain dan hiburan disetiap even di liburan. "Jadi kami memberikan nilai tambah dan entertaiment," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Puluhan elemen Masyarkat dari Forum Masyarakat Lumajang Menggugat DKPP, melakukan aksi di kantor KPU Kabupaten Lumajang, Senin (07/01/2013). Pasalnya, puluhan pendemo mempertanyakan tentang putusan DKPP No 27/DKPP.PKE-1/2012, yang memberhentikan Amin Bawazir dan Hery Sugiarto dari jabatan sebagai Ketua dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Lumajang. "Kita melihat putusan DKPP yang memberhentikan dua komisioner KPU Lumajang ada kesalahan yang fatal," Ujar Zainal Abidin Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Lumajang. Dalam poin pertimbangan putusan, DKPP menganggap KPU Lumajang telah menolak salah satu bakal calon Bupati Lumajang. Padahal, pemdaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati masih belum dibuka oleh KPU Lumajang. "Kami nilai DKPP melakukan kebohongan publik," Tambahnya. Pihaknya juag meminta klarifikasi kepada KPU Lumajang, terkait beberapa dokumen yang sampai di DKPP. Seharusnya, dokumen tersebut tidak sampai bocor kemana-mana. "Kalau saat ini sudah bocor kemana-mana, bagaimana nanti saat Pemilu, banyak suara yang bisa dibeli," Ungkap Zainal. Dalam orasinya Himpuan Mahasiwa Islam Komisariat Lumajang, mendesak dan menuntut DKPP untuk mencabu kembali putusan yang sangat melecehkan penegakan hukum tersebut. "Kami minta DKPP mencabut kembali putusan yang sangat melecehkan pengekan hukum ini," Teriaknya.(Yd/red)

Lumajang- Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Salak Kecamatan Randuangung, berkirim surat kepada Bupati Sjahrozad Masdar,Senin (07/01/2013) terkait nasib Pilkades Desa Salak. Pasalnya, hingga saat ini Pilkades Salak masih terkatung-katung. "Kita meminta petunjuk kapada Bupati, karena Pilkades Desa Salak tidak mendapatkan perhatian," Ujar Adi Utomo saat mengantarkan suarat ke Bupati. Surat tersebut merupakan yang keduakalinya. Sebab BPD Desa Salak sudah pernah berkirim suarat Audensi dengan bupati, namun dilimpahkan kepada Kabag Pemerintahan Desa. "Kami bertekad untuk mengajukan surat yang kedua, sebab surat yang pertama tidak ditindak lanjuti oleh Kabag Pemdes Kabupaten Lumajang," Tambahnya. Bila surat kedua yang disampaikan BPD tidak digubris, maka hasil itu yang akan disampaikan kepada warga Desa Salak. Langkah apa yang akan dialakukan warga, semuanya sudah terserah kepada Masyarakat Salak. Ia menambahkan, predisksi jika sampai tidak terlaksana Pilkades maka kemungkinan akan ada tawuran. Sejarah di Desa Salak warga pernah membakar Kantor Desa, hal itu bisa terulang lagi. Karena pemerintah tidak sigap dengan kondisi dan kultur Warga Salak. "Ya walaupun tidak ada demo, tapi pasti akan ada tawuran kalau Pilkades tidak terlakasana," Paparnya.(Yd/red)

Lumajang- pedapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 dari sektor pajak bukan mineral dan logam hanya tercapai 2,5 Myliar dari target 5 Myliar, atau hanya tercapai 50 peren saja. Menurut Suigsan, Ketua Komisi C DPRD, dari keseluruhan PAD yang ditergetkan Tahun 2012 bisa tercapai, yakni 85 Myliar. Ada yang melebihi target dan ada yang tidak sampai target. "Yang tidak sampai PBB, dan pajak bukan Mneral dan logam," Ungkap Politisi golkar itu.Senin (07/01/2013). sementara itu, Rohmaniyah Kepala DPKD Kabupaten Lumajang membenarkan bahwa PAD dari Pajak bukan logam dan mineral tidak bisa tercapai. Ia berdalih, minimnya stok pasir yang ada di Sungai, sehingga minim untuk bisa di tambang. "Pasir kan rezeki dari tuhan ya, karena pasinya sedikit maka tidak bisa ditambang," ungkapnya. Alasan kepala DPK tersebut namapkanya bertolak belakng dengan kenyataan yang ada. pasalnya, folume kendaraan pengangkut pasir yang keluar dari Lumajang setiap harinya tidak mengalami penurunan, malah semakin ramai. Akan tetapi, banyaknya portal-portal liar membuat pemerintah tidak bisa menraik pajak dari pasir yang keluar dari lumajang. Oleh sebab itu, Komisi A DPRD mendesak pemrintah untuk bertindak tegas, dengan menertibakan portal-portal tak berijin. "Setiap hari truk pasir banyak, kok bisa turun? portal-portal liar itu yang harus ditertibakan oleh pemerintah, biar kita tidak kehilangan PAD dari Pasir," Ucap Sugiatoko, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang.(Yd/red)

Lumajang-Seusai melakukan silaturrohim dengan kader Partai Golkar di Gedung DPD Golkar Jl Veteran Lumajan, Sabtu (05/01/2013), Jarot Edy Sulistiyono meminta Do'a dan Restu agar Pasangan Jarot-Hafidz (JIHAD) mendapat dukungan dari Rakyat Lumajang. Sebelum maju sebagai pasangan Calon Bupti dan Wakil, tentunya harus memiliki kendaraan melalui dukungan dari partai politik. Oleh sebab itu, dirinya meminta dukungan dari partai Golkar untuk bisa direkom maju sebagai calon Bupati dan Wakil Mei 2013 mendatang. "Kenapa saya minta ke Golkar, karena bagi Golkar Suara Rakayat adalah Suara Tuhan," Ujar putra kelahiran Kunir tersebut. Untuk ijin dari Wali Kota Malang, karena dirinya sebagai PNS di Kota Malang, dirinya sudah dari dulu mendaptkan ijin dari Drs. Peni Suparo untuk maju sebagai Bupati. "Saya sudah lama mendaptkan ijin dari pak Peni, bahkan pak peni mengatakan saya ijinkan dengan catatan menang," Tuturnya.(Yd/red)

Lumajang-Pasangan Jarot Edy Sulistiyono dan ABD Hafidz Fauzi (JIHAD), siap melanjutkan Program Gebang Mas, yang menjadi Program Andalan Mantan Bupati Lumajang Achmad Fauzi ( Ayah ABD Hafidz Fauzi). Hal itu terungkap saat silaturrahim Kader Golkar di Gedung DPD Golkar Jl Veteran Lumajang, Sabtu (05/01/2013). Dalam Sabutannya di hadapan puluhan Kader Golkar, Jarot Menyampaikan sebagai putra asli daerah Lumajang dirinya bersama Gus Hafidz siap untuk membangun Lumajang. "Sebagi Putra daerah, saya ingin membangun daerah kelahiran," Ujar kepala dinas PU Kota Malang tersebut. Bila nantinya dirinya terpilih menjadi Bupati Lumajang maka berbagai program untuk masyarkat kecil sudah disiapkam. Oleh sebab itu, pasangan JIHAD meminta restu kepada Rakyat Lumajang untuk maju sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. "Programnya apa, nanti kalau sudah terpilih," Ujar Jarot. Sementara itu ABD Hafidz Fauzi saat diatanyakan kader Golkar tentang program-programnya menyatkan, dirinya akan melanjutkan program-program Ayahnya (Mantan Bupati Fauzi) yang ia pelajari dari buku-buku kedua orang tuanya saat menjadi Bupati Lumajang. "Saya akan melanjutkan Gebang Mas," Ungkap Gus Hafidz panggilan akrabnya. Ia juga diwanti-wanti oleh ayahnya, jika maju sebagai calon wakil Bupati agar tidak melu-malui. Dalam artian sekali maju, maka harus menang. "Le.. Jangan ingin-ngisine bapake ya," Tutur Gus Hafidz menirukan ucapan ayahnya.(Yd/red)

Lumajang-Komisi A DPRD Lumajang Menyayangkan belum dicairkannya gaji Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) oleh KPU Lumajang. Dikarenakan anggaran untuk pemilukada sudah dicairkan dan berada di pemkab. "Kami menyayangkan, karena anggaran sudah di dok dan tinggal digunakan," kata Ketua KOmisi A DPRD Lumajang, Sugiantoko pada wartawan di Gedung Wakil Rakyat di Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), Kamis(03/01/2013). Dia menambahkan, untuk gaji petugas PPK sudah dianggaran, jadi tidak ada alasan untuk KPU tidak mau mencairkan. Sehingga, dalam kerja PPK tidak terganggu oleh gaji yang ditahan tanpa alasan jelas. "SUdah cairkan saja, tidak usah ber-belit-belit," paparnya. DPRD Lumajang sudah menganggarkan untuk pilkada 2013 lebih dari Rp. 30 milyar dalam 2 putaran bila terjadi perolehan suara pada pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak sampai mencapi 30 persen. Apalagi, anggaran KPU sudah disetujui oleh Pemkab Lumajang melalui setda. Jumlah gaji keseluruah PPK dalam sebulan mencapi Rp. 84 juta. Pasalnya, gaji ketua PPK senilai Rp. 1 juta dan 4 anggota PPK masing-masing Rp. 750 ribu. Komisi A berharap tidak ada masalah atau penghambatan untuk gaji dan operasional PPK. Sehingga, kerja PPK bisa profesional dalam penyelenggaran Pemilukada baik di PPS hingga ke KPPS.(Yd/red)

Lumajang-Jalannya Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Platfon Anggaran Semeru (KUA-PPAS) 2013 antara Badan Anggaran (DPRD) dan Tim Anggaran (Pemkab) Lumajang berlangsung alot. Pasalnya, sejumlah kebijakan makro dalam penggunaan anggaran tidak sesuai  untuk pembangunan Lumajang kedepan. Dari pantauan, Ketua Tim Anggarann Pemkab, Abdul Fatah Ismail mengungkapkan dalam KUA-PPAS yang sebagai break down Raperda APBD 2013 untuk belanja pegawai akan menghabiskan sekitar 53 persen. Namun, setelah ditelaah oleh Badan Anggaran dengan melihat kemampuan APBD sekitar Rp. 1,3 Triliun, diperkirakan asumsi belanja pegawai menjadi sekitar 52 persen lebih dari APBD. "Ini masih Asumsi dan mengacu seberapa besar kekuatan APBD," terang Abdul Fatah diforum pembahasan KUA PPAS di ruang sidang paripurna, Kamis(4/01/2012). Lanjut dia, untuk anggaran pendidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, anggaran pendidikan sesuai kekuatan APBD harus sekitar 20 persen. Selain itu, anggaran kesehatan juga perlu dianggarkan sekitar 10 persen. "Semua kebijakan dalam KUA-PPAS sesuai aturan," ungkapnya. Sementara, Ketua Sidang Pembahasan KUA PPAS, Achmad Jauhari mengatakan, untuk belanja pegawai harus ditekan se-minimal mungkin dibawah 50 persen. Sehingga, anggaran tunjangan profesi dan lainya yang menghabiskan dalam sekitar Rp. 170 milyar dikurangi. "Jadi belanja pegawai akan turun, karena banyak PNS yang pensiun dan tunjangan akan berkurang," paparnya. Sementara, H. Achmad, legislator PPP mengatakan KUA-PPAS dalam pembahasan harus disesuaikan dengan Perda RT/RW yang sudah disahkan dan dikini masih diperundangkan ke Pemprov Jatim. Sehingga, pembahasan KUA-PPAS yang akan dibreak down menjadi Raperda APBD 2013 sesuai dengan arah pembangunan Lumajang lebih kedepan. "KUA-PPAS ini acuan untuk pembangunan Lumajang demi kelancaran arah pembangunan di APBD 2013," pungkasnya," jelasnya. Pengamatan beritajatim.com, Tim Anggaran dan Badan Anggaran yang bersilang pendapat soal tujuan dan arah pembangunan Lumajang tidak hanya pencitra tetapi sesuai kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan harus muncul dari bawah (Masyarakat) alias Bottom up.(Yd/red)