Kongres Anak IV, Menuju Kabupaten Lumajang Layak Anak

Penulis : lumajangsatu.com -
Kongres Anak IV, Menuju Kabupaten Lumajang Layak Anak

Lumajang (lumajangsatu.com) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Lasakar Anak Lumajang Bersatau menggelar Kongres Anak Lumajang IV di Pendopo Pemkab. Tema dalam kegitan tersebut "Menuju Kabupaten Lumajang Layak Anak".

"Kita ingin menciptakan Lumajang sebagai Kabupaten layak anak," ujar Susianto, Kepala DPM Kabupaten Lumajang saat sambutan, Rabu (23/12/2015).

Wakil Bupati Lumajang Dr. Buntaran Supriyanto M.Kes membuka kongres anak Lumajang IV dan berharap hak-hak anak di Lumajang bisa terpenuhi. Mulai hak bermaian, hak kesehatan, hak keamanan dan hak-hak yang lainnya.

"Tahun depan kita juga bangun Alun-alun dan lebih berpihak kepada anak dengan berbagai macam wahana permainan bagi anak," terangnya.

Sementara itu, Tutuk Fajriatul Mustofiah mengajak kepada seluruh warga Lumajang agar menjaga anak dari segala bentuk kekerasan. Baik kekersan pasikis, kekerasan seskusl dan juga kekerasan fisik.

"mari kita jaga anak-anak kita agar tidak menjadi korban predator-predator anak yang kadang berada disekitar kita. Kita berharap Lumajang akan menjadi Kabupaten layak anak," terang ketua TP PKK itu.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.