Rilis Kejaksaan Negeri Lumajang

Dugaan Korupsi Bibit Pisang Mas Kirana Lumajang Segera Ada Tersangka

Penulis : lumajangsatu.com -
Dugaan Korupsi Bibit Pisang Mas Kirana Lumajang Segera Ada Tersangka
Kejaksaan Negeri Lumajang merilis perkembangan penydikan dugaan korupsi Pisang Mas Kirana

Limajang - Terkait dugaan penyelewengan pengadaan bibit pisang Mas Kirana 2020 bersumber dana dari APBN senilai Rp1.485.484.000 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Kejaksaan Negeri Lumajang segera akan tetapkan tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Lumajang Lilik DWY Prasetio SH MH bahwa kasus ini akan segera terungkap pelakunya tunggu dua minggu lagi.

Dia menerangkan jika pihaknya melihat adanya kejanggalan pada pembuatan harga satuan barang pengadaan bibit pisang Mas Kirana. Harga satuan barang yang dibuat yaitu Rp 6.000 per bibit, padahal harga pasaran di Lumajang perbibit pisang mas kirana berkisar Rp 2-3 ribu.

Dari perhitungan ini diketahui ada selisih Rp 3000 persatu bibitnya, padahal jumlah pengadaan bibit pisang Mas Kirana sekitar ratusan ribu bibit. Dari perhitungan jumlah bibit dikalikan selisih Rp 3.000 perbibit itulah kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

"Kisaran Rp 800 juta kerugian dan kemungkinan ada empat tersangka nantinya," kata Lilik Kamis, (21/7/2022)

Belum lagi dalam pengadaan bibit ini pun diduga sudah terkondisikan sebelum pelaksanaan lelang. Dari pulbaket Kasi Pidsus ke penerima bibit, ternyata ada sebanyak 34 kelompok tani yang sudah menyiapkan bibit-bibit itu sebelum pelaksanaan lelang.

Perkara dugaan korupsi pengadaan bibit pisang Mas Kirana ini, pihaknya sudah bekerjasama dengan Irjen Pertanian untuk lakukan investigasi. "Nanti kami akan informasikan kembali siapa tersangkanya" tutupnya.(Ind/yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).