Indeks Berita

Lumajang(lumajangsatu.com)- Home industri pembuatan tahu banyak diwilayah Kecamatan Kunir. Bahkan hampir 90 persen suplai tahu di Lumajang rata-rata berasal dari wilayah Kunir. "90 persen kebutuhan tahu di Lumajang rata-rata disuplai dari wilayah Kunir tepatnya di desa Kunir Kudul," ujar Zainal Abidin SH, anggota DPRD Lumajang dari fraksi PDI Perjuangan, Selasa (03/02/2015). Meski menjamur home industri tahu di desa Kunir Kidul namun perhatian dari pemerintah dirasa kurang maksimal. Pasalnya, persoalan limbah cair pembuatan tahu belum ada solusi untuk pengelolaannya. "Jika ini tidak ada bantuan dari pemerintah maka berpotensi menimbulkan gesekan dari warga yang tidak memiliki home industri pembuatan tahu," terangnya. Selama ini, untuk industri pembuatan tahu yang besar mulai membuat tempat penampungan limbah, namun akhirnya tidak muat. Sebab, banyaknya limbah cair yang dihasilkan, sedangkan untuk industri kecil biasanya dibuang kejalan dan lainnya. "Kita berharap kepada pemerintah agar persoalan limbah cairnya ada solusi dan dari dinas terkait bisa mencarikan solusinya," jelasnya. Tak hanya itu, para pembuat tahu biasanya dibuat pusing tujuh keliling jika harga kedelai mahal atau langka. Ia berharap prodak kedelai lokal bisa memenuhi kebutuhan para pembuat tahu di Lumajang. "Para home industri itu juga dibuat pusing tujuh keliling jika harga kedelai mahal dan langka," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Demi memperlancar roda pemerintah dan pembangunan di Lumajang. DPRD akan mengelar sidang paripurna dengan agenda pergantian bupati Lumajang dari Sjahrazad Masdar ke As'at Malik. Sekretaris Fraksi Nasdem, Usman Efendi mengatakan, sidang paripurna digelar diatur dalam undang-undang pemerintah daerah. Pasalnya, Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar sudah wafat dan wajib diganti oleh wakilnya, As'at Malik. "Jadi besok pemberhentian Almarhum bupati dan pengajuan pak As'at Sebagi Bupati," ungkapnya. Sidang paripuran DPD Lumajang akan siarkan melalui Radio lokal dan media online untuk penyebaran informasi. Sehingga masyarakat LUmajang ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantuan jalananya pemerintah serta pembangunan.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Sejumlah Fraksi di DPRD Lumajang mengelar rapat tertutup jelang pergantian Bupati dan sidang paripurna, Rabu(04/02/2015) besok.  Pantauan beritajatim.com, beberapa fraksi mengelar rapat terutup dilakuakn usai melakukan Sidak di 4 komisi. Dari sumber didalam DPRD dan anggota Dewan, rapat digelar untuk menyikapi perubahan politik dan pembangunan. Maaf mas, tertutup ini rapat internal, ujar salah seorang anggota dewan usai rapat Fraksi tertutup. Rahasia, ini demi pembangunan Luamjang, ujar anggota dewan lainya. Pergantian tampuk orang nomor satu di Lumajang memang menjadi perhatian dari kalangan politisi, parpol, birokrasi dan elemen masyasrakat. (ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Gucilait, Komisi A DPRD Lumajang menemukan ada satu oknum PNS yang indisipliner. PNS atas nama Ely Mardiatmoko diketahui sudah tidak masuk selama 3 bulan tanpa ada kabar yang jelas. Kita tadi kunjungan ke Kecamatan Gucialit dan menemukan satu oknum PNS yang indisipliner atas nama Ely Mardiatmoko, ujar Dra. Hj. Nur Hidayati M.Si, ketua Komisi A DPRD Lumajang kepada lumajangsatu.com, Senin (02/02/2015). Sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang sanksi PNS, jika 49 hari tidak masuk, meski tidak berturut-turut maka harus dicoret sebagai PNS. Namun, Komisi A amat menyayangkan karena oknum PNS tersebut tidak diberikan sanksi. Kita amat sayangkan pemkab hingga kini belum mengeluarkan sanksi indisipliner dan inspektorat juga belum mengambil langkah yang jauh, paparnya. Komisi A kawatir jika pemkab tidak tegas dengan para oknum PNS nakal, maka banyak PNS yang jarang masuk. Saat ini baru di Kecamatan Gucilait yang ditemukan, tidak menutup kemungkinan banyak oknum PNS lain yang juga seperti Ely Mardiatmoko. Mungkin ini baru di Gucialit, bisa jadi masih banyak oknum PNS yang indisipliner. Ole sebab itu, kami meminta pemkab memberikan sanksi tegas, terangnya. Seharusnya, jika sudah menjadi abdi negara, maka harus bekerja dengan baik. Jangan sampai hanya memakan gaji buta dan tidak melakukan tugas pelayanan. Kalu seperti ini kan namanya makan gaji buta, jelasnya. Dari keterangan Camat, oknum PNS tersebut sudah menghilang sejak lama dan rumahnya juga sudah lama kosong. Istrinya juga diketahui telah pergi keluar negeri. Rumahnya sudah kosong dan istrinya sudah pergi ke Malaysia, pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kasak-kusuk calon Wakil Bupati Lumajang ditanggapi dingin oleh DPD Golkar Lumajang sebagai salah satu pendukung pasangan SA'AT. Golkar memilih diam dan pasif tidak melakukan komunikasi dengan As'at Malik yang sebentar lagi menjadi Bupati Lumajang. "Karena itu kewenangan Bupati yang akan dilantik, kita tunggu saja kalau kita diajak bicara ya kita akan mebahasnya," ujar Djatmiko SH, Ketua DPD Golkar Lumajang, Senin (02/02/2015). Golkar akan memilih pasif karena partai pengusung tidak lagi memiliki kewenangan mengusulkan Wakil Bupati. Sebab, mekanismenya sudah menggunakan Perpu yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang. "Kita pasif aja, kalau diajak bicara yang kita ikut," terangnya. Saat ini, juga mulai ramai sejumlah nama dari Golkar dibicarakan menjadi Wakil Bupati, seperti Djatmiko sendiri, Suigsan ketua Komisi C dan Misnarji mantan ketua DPD Golkar. Meski demikian, Djatmiko kembali menegaskan belum ada nama yang disiapkan. "Kalau berbicara kader Golkar yang pantas menjadi Wakil Bupati, maka tidak hanya 3 orang saja, namun ada sekitar 60 kader Golkar yang pantas menjadi Wakil Bupati," jelasnya. Jika nantinya diminta untuk menyetorkan nama untuk menjadi Wakil Bupati, maka ada aturan yang harus dipenuhi bagi kader Golkar yang akan menduduki jabatan publik. "Ada juklaknya bagi kader Golkar yang akan menduduki sebagai jabatan publik," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Pertemuan antara pejabat pemkab Lumajang dengan tokoh masyarakat di gedung PKK mendapat sejumlah masukan untuk kemajuan kota ini. Yang paling mengagetkan, tidak berfungsinya Stasiun Klakah untuk Kereta Api kelas Ekonomi, Bisnis dan Eksekutif. Padahal stasiun klakah dikenal sejak jaman kolonial sebagi moda transportasi untuk perekonomian Lumajang. "Tolong Stasiun Klakah kembali diaktifkan, jangan jadikan keamanan sebagai dalil, pemerintah Kabupaten harus pro aktif, masak masuk Lumajang begitu sulit," kata Bambang Hidayat, mantan ketua PPM dan Bappeda Lumajang. Stasiun Klakah yang merupakan identitas Kabupaten Lumajang perlu difungsikan lagi. Pasalnya, Kereta Api moda transportasi yang bisa membantu pembangunan dan perkembangan Lumajang. "Pemkab harus koordinasi dengan Daops 9 PT.KAI," jelasnya. Sekedar diketahui, sejumlah masyarakat luar Lumajang kesulitan untuk masuk Lumajang, dikarenakan harus turun di Probolinggo dan Tanggul-Jember. Bahkan sejumlah pejabat pemerintah pusat banyak yang diketahui mengeluhkan dalam mengunjungi Lumajang. "Ingat Stasiun Kereta Api sebuah moda transportasi yang tak lekang oleh jaman," paparnya.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Acara temu tokoh agama, pemuda dan tokah masyrkat Lumajang di panti PKK Lumajang menajdi ajang penyampaian uneg-eneg dari berbagai lemen Lumajang. Salah satu sektor yang banyak mendapatkan masukan adalah sektor wisata Lumajang. Kami melihat bahwa pengembangan wisata di Lumajang setengah-setengah meskipun anggarannya sangat besar, ujar Nona Silvi, anggota HMI Komisariat Lumajang, Senin (02/02/2015). Setelah mendapatkan paparan tentang anggran pengembanagn wisata pada anggran tahuan 2015, tokoh pemuda ini masih menilai wisata Lumajang tidak maksimal. Pasalnya, akses menuju tempat wisata terutama jalan masih sangat jauh dari kata nyaman. Akses jalan, penerangan dikawasan wisata di Lumajang masih sangat jauh dari harapan, terangnya. Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun anggran 2015 menyiapakan anggaran besar-besaran untuk menyokong terciptanya wisata spektakuler B 29. Tak tanggung-tanggung, sekitar 50 miliar dana akan digerojok ke wilayah barat Lumajang dari berbagai sektor.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - DPD Golkar memilih pasif dalam hal siapa nama Wabup penganti As'at Malik bila nantinya menjadi Bupati Definitif. Namun, demikian partai berlambang pohon beringin menyiapkan 60 Kadernya untuk sebagai pejabat publik. "Kalau diminta dan diajak komunikasi, kita memiliki 60 kader untuk sebagai pejabat publik," ujar Djatmiko ketua DPD Golkar Lumajang. Golkar dalam menetukan kadernya menjadi pejabat publik ada juklak dan juknisnya. Sehingga, kadernya tidak bisa maju sendiri sebagai wabup atau pejabat publik. "Jadi ada mekanisme partai, kita belum diajak komunikasi sebagai partai pengusung dan pendukung SA'AT jilid II," ungkap anggota Komisi D DPRD Lumajang. Djatmiko meski masuk dalam kadidat salah satu nama yang diajukan masyarakat sebagai pendamping As'at Malik. Pria asal Rowokangkung memilih pasif, karena belum ada kejelasan komunikasi. "Kalau hanya obrolan ringan sih ada, tapi yang serius belum," terangnya.(ls/yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan warga Desa Sruni Kecamatan Klakah Lumajang datangi kantor  bupati lumajang, kedatangan warga ini tak lain menuntut agar Kepala Desanya Endi Supriyadi, kembali diaktifkan setelah beberapa bulan yang lalu sempat dinonaktifkan karena tersandung kasus penggunaan ijazah palsu, Selasa (02/02/2015). Warga yang ditemui langsung oleh PLT Bupati Lumajang, As'at Malik hingga malam ini tak kunjung menemui titik temu. Pasalnya pemerintah kabupaten masih akan melakukan pengkajian terhadap tuntutan warga. "Katanya masih mau dikaji dulu mas," papar salah satu tokoh masyarakat yang namanya enggan untuk disebutkan. Padahal, warga hanya meminta PLT Bupati Lumajang segera mengambil keputusan agar Endi Supriyadi kembali dilantik sebagai Kepala Desa Sruni. "Kami hanya minta pak endi dilantik ulang sebagai kepala desa sruni," pintanya. Sementara puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan aparat kepolisian terus melakukan penjagaan disekitar area kantor bupati. (Mad/red)

Dalam membangun Lumajang yang bisa mensejahterakan masyarakat, Almarhum Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar sudah mewariskan pondasi bagi Reformasi PNS. Warisan landasaan bagi reformasi PNS dibidang Kinerja yakni 1, Loyalitas pada Program, Inovasi Program dan Publikasi. Pondasi ini wajib dilakukan oleh semua lapisan birokrasi dalam memajukan Lumajang menuju masyarakat sejahtera bermartabat. Almarhum berharap PNS khususnya pejabat memiliki loyalitas terhadap programnya yang tertuang di dalam APBD dan Visi Misi SA'AT. Loyalitas bagi PNS di Lumajang harus bisa belajar terhadap Supporter sepak bola yang mendukung tim kesayanganya tanpa batas, jarak dan membentuk identitas. Supporter adalah bole dibilang pendukung fanatik bagi tim sepak bola kebangganya "Pemkab Lumajang", sehingga apapun yang dilakukan supporter demi kemajuan tim dan nama daerahnya. Bila PNS Pemkab Lumajang memiliki loyalitas seperti suppoter bola, maka Lumajang akan memiliki identitas dan jatidiri. Seperti Arema, Bonek, Bobotoh, The Bless dan lainya. Kedua Inovasi dalam Program kerja, PNS harus bisa memiliki inovasi dan perubahan untuk menjadikan Lumajang lebih baik. Inovasi berhubungan dengan kreatifitas tanpa harus berbenturan dengan aturan yang ribet ditubuh birokrasi. Pemikiran Out Of The BOx harus senantiasa dilakukan, jadi PNS harus menjadi entepreneur panutan masyarakat.  Inovasi memang perlu dilakukan dengan kemajuan zaman dan teknologi informasi. Tanpa Inovasi, Lumajang akan ketinggalan dengan kabupaten tetangga, apalagi PNS yang lebih memilih diposisi aman dan nyaman. Bukan resah dalam mengasah inovasi dalam pembangunan di Lumajang.   "Tiga Pondasi dalam reformasi birokrasi bagi PNS Lumajang yang disampaikan Almarhum Bupati sebenarnya memiliki daya kuat bagi kemajuan Kabupaten ini, kita sering melupakan. Padahal beliau kerap menyampaikan dalam berbagai kesempatan bersama kita dan masyarakat. Mari kita sukseskan 3 pondasi bagi pembangunan Lumajang sejahtera dan bermartabat," ujar Sekda Lumajang, Buntaran, saat melakukan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat di Gedung PKK, Senin(02/02).   Terakhir, bila Loyalitas dan Inovasi terhadap program kerjanya, PNS dan Pejabat di Lumajang harus bisa mempublikasikan semua hasil kerja kerasnya. Publikasi bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi informasi. Publikasi bisa dengan ajang pamer SKPD dalam kinerjanya bersama-sama masyarakat. Selain itu, publikasi harus kreatif dan inovatif dengan simbolan keloyalan dalam kinerja, bukan pencitraan. Jika publikasi hanya dibalut pencitraan tidak akan lama bertahan dan malah ambruk dengan realitas sosial. 3 Warisan Almarhum, jangan dipandang remeh dan biasa saja. Bila warisan dianggap remeh lumajang akan biasa saja, namun bila dipandang sebuah yang luar biasa. Maka Lumajang akan jadi luar biasa dengan 3 warisan pondasi reformasi birokrasi.(red)