Indeks Berita

Lumajang(lumajangsatu.com)- Polemik berakhirnya SK Pj Kades Kalidilem kecamatan Randuagung Eko Yuli Kurniadi langsung direspon Komisi A DPRD Lumajang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kondusifitas wilayah mengingat suasana politik desa pasti panas. "Kita minta pemerintah dalam hal ini bagian pemerintahan desa (Pemdes) segera mengambil langkah konkrit agar tidak sampai terjadi kerawanan," ujar Nur Hidayati ketua komisi A DPRD Lumajang, Selasa (11/11/2014). Jika masyarakat desa Kalidilem meminta pergantian Pj kades karena SK Pj kades sudah selesai 24 September 2014, maka pemerintah harus segera menggantinya. Sesuai aturan yang baru, Pj kades harus berasal dari unsur pegawai negeri sipil (PNS). "Kalau warga sudah menginginkan Pj kades Kalidilem segera diganti karena masa jabatannya sudah berakhir, maka harus segera diganti," paparnya. Sedangkan untuk menjaga kondusifitas politik di desa maka pihak Muspika harus bisa menfasilitasi kepentingan-kepentingan di desa. Jangan sampai, gara-gara ada tafsir-tafsir yang berbeda, sampai terjadi kisruh di desa. "Kalau masalah kondusifitas, pemerintah harus antisipasi, jangan sampai rame," pungkasnya. Komisi A DPRD pada era sebelumnya, juga mengaku pernah melakukan kunjungan di desa Kalidilem. Namun para wakil rakyat itu mengaku diusir oleh BPD, karena DPRD melakukan sosialisasi tugas Pj kades adalah menyelenggarakan pilkades.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lumajang Cabang Jember turun jalan menolak rancana kenaikan harga BBM. Para mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPRD dan meminta para wakil rakyat untuk ikut menolak rancana kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, HMI menyatakan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemrintah. Menurut Mahasiswa, masih banyak langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM. "Harga BBm tidak perlu naik seiring turunnya harga minyak dunia. Dengan menaikkan harag BBM beranti pemirntah telah melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Migas," terik para Mahasiswa. Mahasiswa juga menilai, jika harga BBM dinaikkan maka akan menyengsarakan masyarakat kecil. Angka kemiskinan dipastikan semakin meningkat karena harga-harga kebutuhan semakin mahal, telebih lagi kenaikan BBM sangat tinggi. "Kenaikan harga BBM akan memicu inflasi harga yang berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran. Dengan menaikkan harga BBM, Presiden Jokowi melanggar jajnjinya untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan pendekatan ekonomi mikro," tambahnya. Kericuhan antara pengunjuk rasa dan aparat nyaris tak terhidaarkan. Bahkan, mahasiswa sempat melakukan aksi dorong mendorong dengan pihak kepolisian. Kericuhan bermula ketika mahasiswa akan membakar ban bekas dengan menggunakan tiga botol bensin. Polisi langsung merebut botol tersbut dan mencegah mahasiswa tidak melakukan aksi bakar-bakar ban bekas. "Jangan anarkis, jangan timbulkan kemacetan, ayo mingir dan berikan pengguna jalan untuk melintas," teriak aparat sambil mengahalau mahasiswa untuk minggir.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lumajang Cabang Jember berdemo di depan gedung DPRD Lumajang. Mahasiswa menolak rencana pemerintah yang hendak menaikkan harga BBM, Senin (10/11/2014). Setelah melakukan orasi, mahasiswa hendak membakar ban bekas dan mengeluarkan 3 botol bensin yang ditaruh di dalam botol air mineral. Melihat itu, polisi langsung merebut botol tersebut dan kericuhan tidak dapat di hindarkan. Mahasiswa melakukan aksi tarik menarik dengan polisi yang berusaha mencegah agar mahasiswa tidak melakukan aksi bakar ban. Kericuhan berlanjut, karena mahasiswa juga mulai melakukan penghadangan kendarann yang melintas di jalaur padat tersbut. "Ayo minggir, jangan halangi kendaraan yang hendak melitas," ujar aparat kepolisian kepada mahasiswa. Mahasiswa kemudian kembali melakukan orasi dan urung membakar ban. Karena sudah mulai kondusif, mahasiswa kembali mencoba membakar ban bekas yang sudah dibawa oleh mahasiswa. Namun, usaha itu kembali gagal karena polisi kembali menghalanginya. "Woi-woi jangan anrkis pak, ini perempuan pak jangan anarkis," teriak mahasiswa. Kericuhan kembali kembali pecah, ketika mahasiswa menghadang mobil plat merah yang hendak keluar dari DPRD. Bahkan, kericuhan tidak terjadi dengan polisi saja, namun ada seorag PNS yang juga nyaris baku hantam dengan mahasiswa, namun dengan sigap segera diamankan oleh pihak keamanan. Dalam orasinya, pemrrintah diminta tidak menaikkan harag BBM. Sebab, masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM. Mahasiswa meminta pemrrintah lebih memaksimalkan peraturan mentrri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Mahasiswa meminta pemirintah untuk melakukan nasionalisai perusahaan migas asing yang ada di Indonesia untuk memaksimalakn produki migas dalam negeri. Menaikkan pajak impor mobil mewah dengan harga ditas 180 juta dan bagi sepeda motor diatas 40 juta. Pemerintah juga diminta bekerjasama dengan pihak dealer mobil, untuk memasang stiker mobil non subsidi BBM. Pemerintah harus membuat kebijakan mobil murah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Dalam kasi itu, sejumlah mahasiswa juga sempat diamankan oleh polisi, namun langsung dilepaskan. Setelah ditemui oleh Sugintoko, wakil ketua DPRD Lumajang, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.(Yd/red)

Lumajang(lumajansagtu.com)- Setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD Lumajang menolak rencana kenaikan harga BBM akhirnya ativis Himpunan Mahasiwa islam (HMI) Komisariat Lumajang ditemui oleh wakil ketua DPRD didepan gedung dewan. Sugiantoko wakil ketua DPRD dari Partai Geindra langsung menemui para pendemo serta melakukan dialog, Senin (10/11/2014). Menurut Sugiantoko, ketua DPRD Agus Wicaksono tidak bisa menemui para pendemo karena ada kegiatan di luar kantor. Disamping itu, saat yang bersamaan di DPRD Lumajang juga sedang ada kegiatan pembahasan antara eksekutif dan legislativ tentang RAPBD tahun 2015. "Pak ketua tidak bisa menemui karena ada kegiatan di luar kantor. Anggota DPRD hanya satu orang saja yang bisa menemui, karena saat ini sedang ada pembahasan RAPBD 2015," jelasnya kepada mahasiswa. DPRD kata Sugiantoko, siap menampung apa yang menjadi tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Surat yang diberikan oleh mahasiswa akan disampaikan kepada ketua DPRD Lumajang dan juga akan dikirim ke DPR RI. "Kita akan tampung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa," papar koalisi merah putih itu. Sementara itu, Danar Indra Kusuma, Ketua HMI Komisariat Lumajang menyatakan bahwa HMI ingin menyampaikan surat kepad DPRD Lumajang. Tak hanya itu. surat penolakan rencana kenaikan BBM juga diminta untuk segera dikirim via fax kepada DPR RI. "Kita minta DPRD Lumajang mengirimkan surat kami kepada DPR RI, bahwa HMI Lumajang tegas menolak rencana kenaikan harga BBM," terang Danar.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Peringatan hari pahlawan 10 Nopember 2014 mengambil tema Pahlawaku Idolaku. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memperingati bersejarah itu, seperti upacara, tabur bunga di taman makam pahlawan dan kegiatan lainnya. Setelah merdeka, banyak cara dan kegiatan untuk memaknai dan memperingati hari pahlawan. "Kalau dulu pejuang kita berperang mengangkat senjata mengusir penjajah, namun saat ini sudah tidak seperti itu lagi," ujar H. Selamet S.Sos, wakil ketua DPRD Lumajang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB), Senin (10/11/2014). Menurutnya, diera mengisi kemerdekaan saat ini maka perlu tetap menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan menjadi wajib dilakukan oleh seluruh generasi bangsa. "Kita wajib menjaga keutuhan bangsa dan negara serta harus rukun dengan sesama, hal itu untuk menghormati perjuangan para pahlawan yang memberikan kemerdekaan kepada kita semua," paparnya. Sebagai wakil rakyat, maka bekerja semaksimal mungkin adalah wujud menghayati makna pahlawan. Berupaya untuk menjadi wakil rakyat yang baik dengan menyuarakan kepentingan rakyat adalah makna berjuang diera kemerdekaan. "Sebagai wakil rakyat, bekerja dengan baik, berjuang untuk kepentingan masyarakat adalah menjadi pejuang diera kemerdekaan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang menggelar tahlilan, pembacaan yasin dan tabur bungan di taman makam pahlawan (TMP) Lumajang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah menghadiahkan kemerdekaan kepada Negara Indonesia, Minggu (08/11/2014). "Kita mengirimkan do'a kepada para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini, sehingga kita bisa menikmatai nikmatnya alam kemerdekaan" ujar Khoirul Anwar, biro ekternal PC PMII Lumajang. Menurut PMII, para generasi muda tidak akan mungkin bisa menikmati nikmatnya hidup merdeka, tanpa jasa para pahlawan. Saat acara tersebut, mahasiswa juga menyampikan uneg-uneg di makam pahlawan, tentang banyaknya para koruptor di Negeri Indonesia dan tanah Lumajang. "Kita juga mengadu kepada para pahlawan, bahwa Indonesia banyak para koruptornya, yang menyengsarkan rakyat" jelasnya. Dari pandangan PMII, bangsa yang tidak menghormati pahlawannya dan bangsa yang tidak memiliki pahlawan akan menjadi bangsa yang terkucilkan. Oleh sebab itu, perlu kiranya bagi para generasi muda untuk mengenang dan melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam mengisi pembangunan dan kemerdekaan. "Bangsa yang tidak memiliki pahlawan dan tidak menghargai pahlawannya akan menjadi bangsa yang terkucilkan," paparnya. PMII beharap kedepannya, segela perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan akan diteruskan oleh para generasi muda yang bebas dari korupsi. PMII juga berharap bagi para koruptor di Lumajang agar cepat sadar atau cepat mati saja jika tidak lekas sadar. "Kita beharap bahwa di Lumajang tidak akan diisi oleh para koruptor yang yang telah menciderai cita-cita luhur para pahlawan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi D DPRD Lumajang bersama mitra kerja Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas se-Lumajang menggelar hearing di Gedung DPRD jalan Wonorejo, (07/11). Hearing dilakukan DPRD dan mitra kerja untuk memperoleh masukan jelang pembahasan RAPBD tahun anggaran 2015. "Hearing itu dilakukan untuk mendapatkan masukan dari dinas kesehatan dan para kepala puskesmas dan keluhan serta kendala yang dihadapi, sebelum pembahasan RAPBD 2015," jelas Usman Afandi S.Pd Sekretaris Komisi D DPRD kepada lumajangsatu.com, Sabtu (08/11/2014). DPRD juga menanyakan kesiapan dari dinas kesehatan dalam pelayanan JKN, BPJS dan yang terbaru program Kartu Indonesia Sehat yang digagas oleh Presiden Jokowi. Disamping masalah pelayanan, juga ada usulan tentang perbaikan sarana dan prasaran seperti Puskesmas Sukodono. "Ada masukan terkait dengan kesiapan melakukan pelayanan BPJS dan program Kartu Indonesia Sehat. Disamping itu juga ada masukan tentang perbaikan sarana dan prasarana seperti Puskesmas Sukodonon" terangnya. Para kepala puskemas juga menyampaikan masih banyak sarana prasarana yang masih belum memadai, seperti gudang penyimpanan obat. Keluhan tersebut lansung disampikan dinas kesehatan kepada Komisi D DPRD untuk kemduian akan dilakukan pembahasan di RAPBD tahun 2015. Terkiat dengan program BPJS, maka perlu peran serta dari semua stakeholder (pemangku kebijakan) untuk bersama menyampaikan program perlindungan kesehatan itu. Kepala desa, bidan desa dan yang lainnya harus ikut mensosialisaikan mekanisme mengikuti BPJS. Dalam hering tersebut, Dinas Kesehatan juga melaporkan tentang beberapa penyakit seperti demam berdarah yang tahun ini mengalami penurunan. Dinkes juga menyampaikan bahwa di Lumajang juga ada penderita HIV/AIDS, danjuga antisipasi penyebaran virus Ebola. "Kemaren Dinkes juga menyampaikan perkembangan beberapa penyakit seperti HIV/AIDS, demam berdarah serta yang terbaru virus Ebola," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang serius untuk menggarap objek wisata B 29 menajdi wisata andalan Kabupaten Lumajang. DPRD bahkan telah siap menggerojok dana besar dari segala sektor. Hal itu juga nampak saat acara hearing Dinas Kesehatan dan Komisi D DPRD, (07/11). Bukasan, wakil ketua Komisi D DPRD meminta agar dinas kesehatan melakukan prioritas pembangunan sarana dan prasara kesehatan di Puskesmas Senduro dan Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) di Argosari. Hal itu penting dilakukan, agar sarana penunjang objek wisata B 29 kususnya bidang kesehatan memadai. "Meski di Argosari tidak bisa dibangun Pustu, namun saya minta Poskesdesnya bisa lebih baik lagi," papar Bukssan. DPRD tidak ingin, ketika wisata B 29 maju, namun fasilitas kesehatannya tidak mendukung. Sehingga ketika terjadi sesuatu dengan pengunjung, maka langsung bisa ditangani dengan baik dengan sarana yang baik. "Kita juga kemaren sudah melakukan kunjungan dan telah meminta kepada kepala puskesmas Senduro untuk menyusun RKA untuk diarahkan ke Argosari," jelasnya. Sebelumnya diberitakan, seluruh Komisi di DPRD Lumajang melakukan kunjungan kerja ke wisata B 29 yang berada di desa Argosari kecamatan Senduro. Hal itu untuk memastikan agar sarana pendukung wisata bisa sinergi, menjelang pembahasan RAPBD tahun 2015.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang terus turun dan melakukan ispeksi mendadak (sidak) kesejumlah sekolah yang banyak laporan adanya pungutan-pungutan kepada siswa dan wali murid. Komisi D langsung melakukan sidak ke SMP N 1 Sukodono, karena adanya laporan tentang pungutan kepada wali murid. Winadi S.Pd, M.Pd kepala sekolah SMP N 1 Sukodono Lumajang, mengakui jika sekolahnya menerima sumbangan dari wali murid. Namun ia enggan jika uang dari wali murid tersebut dianggap sebagai pungutan. "Iya, sekolah kami memang menerima sumbangan dari pihak wali murid, untuk menutupi kekurangan biaya operasional yang tidak teranggarkan di BOS," ujar Winadi kepada sejumlah wartawan. Dengan kunjungan DPRD, pihak sekolah mengaku senang karena bisa menyampaikan segala keluhan yang berkaitan dengan kekurangan di SMP N 1 Sukodono. DPRD kata Winadi, siap menampung masukan dan akan dianggarkan melalui APBD. "Saya senang DPRD sebagai mitra kami, sehingga kami bisa menyampaikan segala kekurangan yang ada di sekolah kami," terangnya. Disinggung adanya iuran Rp. 100.000 kepada setiap siswa, Winadi tidak mengelaknya. Namun, hal itu sudah melalui musyawarah dengan pihak Komite dan wali murid. Awalnya, setelah penghapusan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) prestasi SMP N 1 Sukodono mengalami penurunan. Sekolah pun mendaptkan protes dari pihak wali murid, dengan merosotnya pretasi di SMP N 1 Sukodono. Setelah disampaikan bahwa menurunya pretasi tersebut karena keterbatasan dana karena RSBI sudah dihapus, maka wali murid berinisiatif untuk memberikan sumbangan kepada sekolah. Kemungkinan ada wali murid yang merasa berat dengan sumbangan tersebut dan akhirnya jadilah ramai bahwa SMP N 1 Sukodono melakukan pungutan. "Kemungkinan ada wali murid yang kurang mampu, sehingga ada kesan bahwa sekolah kami melakukan pungutan," paparnya. Lebih lanjut Winadi menjelaskan, karena SMP N 1 Sukodono adalah sekolah Adiwiyata dan unggulan, maka kebutuhannya sangat besar. Seperti kebutuhan bangunan, laboratorium, biaya untuk mengikuti olimpiade dan biaya lainya. "Kebutuhan kami dibanding sekolah lain, memang lebih besar karena kita sekolah Adiwiyata. Bisa dilihat bagaimana bangunan sekolah kami, dan juga banyak layar monitor yang sudah rusak," paparnya. Disinggung tentang proyek air galon, sekolahnya sudah menghentikannya dan hanya menghabiskan sisa air galon di gudang. Sedangakan untuk hadiah mobilnya, Winadi menyebutkan SMP N 1 Sukodono sudah lunas terlebih dahulu. "Kalau mobilnya kita sudah lunas dan saat ini kita sudah ajukan kepada pihak aset pemkab Lumajang," pungkasnya. Sementara itu, Sugianto SH, ketua Komisi D DPRD meminta kepada sekolah untuk menghitung unit kos guna kepentingan operasional siswa. Jika BOS tidak mencukupi, maka kebutuhan tersbut akan alokasikan melalui APBD, agar tidak ada lagi tarikan yang bisa memberatkan siswa. "Jika APBD tidak cukup, maka DPRD akan mencarikan solusi lain sehingga tidak lagi ada tarikan yang memberatkan siswa," jelasnya. Komisi D mengultimatum sekolah negeri untuk menghentikan segala bentuk tarikan hingga awal Desember 2014. Jika tidak,maka DPRD akan melakukan evaluasi atas BOSDA, jika perlu menghentikannya karena sekolah tetap melakukan pungutan kepada siswa atau wali murid.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi C DPRD Lumajang melakukan kunjungan ke Pasar Klakah. Suigsan ketua Komisi C menyatakan, pasar Klakah sangat kumuh dan banyak orang berjualan sudah masuk kewilayah areal stasiun. Para pedagang tersbut juga belum membayar retribusi, sehingga pendapatan asli daerah terbuang begitu saja. "Dari pantauan kami, kita melihat pasar klakah sangat kumuh, pembuangan air juga minim sehingga menambah kekumuhan," jelas Suigsan kepada lumajangsatu.com, Jum'at (07/11/2014). Disamping masih banyak lapak yang tidak membayar retribusi, juga banyak lapak milik pedangan yang dilebarkan. Sehingga semakin mempersempit orang yang ingin berbelanja. Sedangkan jika ada barang milik pedagang yang jatuh karena tersenggol pasti akan meminta ganti rugi. "Juga banyak lapak milik pedagang yang dilebarkan, sehingga jalan untuk para pembeli menjadi semakin sempit," jelasnya. Tak hanya  itu, sarana umum seperti MCK, juga sangat kurang sehingga menambah suasana kumuh di pasar klakah. Oleh sebab itu, DPRD meminta Dinas Pasar untuk melakukan rehab total dan segera diajukan kepada DPRD sebelum pembahasan RAPBD tahun 2015. "Tempat pembuangan sampahnya hanya satu, MCK juga minim, maka sudah waktunya pasar Klakah untuk direhab total," pungkasnya.(Yd/red)