Lumajang - DPP Partai NasDem resmi mendeklarasikan Anis Baswedan menjadi Calon Presiden (Capres) 2024. Dekalarasi tersebut disambut antusias oleh kader-kader
Politik Dan Pemerintahan
DPRD Lumajang Sarankan Pemerintah Permudah Proses Pecah Sertifikat
Lumajang - Peningkatan sektor pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting agar mempercepat pembangunan daerah. Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan mendorong
DPRD Lumajang Dorong Optimalisasi PAD Pasir dan PBB
Lumajang - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2023 mulai dilakukan. DPRD meminta adanya peningkatan sejumlah sektor pendapatan asli daerah
Sopir Truk Pasir Lumajang Demo di Depan Pemkab Lumajang, Ini Tuntutannya
Lumajang - Paguyuban Sopir Truk Angkutan Pasir menggelar aksi demonstrasi terkait masalah pertambangan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selain
Komisi C DPRD Berharap MPP Bisa Tingkatkan Investasi di Lumajang
Lumajang - Pembukaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di jalan Veteran diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lumajang. Bukan dari MPP-nya, namun
DPRD Saran Ada Call Center di Mal Pelayanan Publik Lumajang
Lumajang - Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat apresiasi dari wakil ketua DPRD H. Akhmat ST. Menurutnya, pembukaan MPP merupakan salah satu cara untuk memberikan
Thoriq-Indah Tuntaskan Janji Politik Mal Pelayanan Publik Lumajang
Lumajang - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lumajang resmi dibuka, tepat tanggal 24 September 2023. Pembukaan MPP juga bertepatan dengan 4 tahun
Komisi B DPRD Dukung Bangkitnya UMKM Lumajang
Lumajang - Komisi B DPRD Lumajang mendukung pemerintah untuk memajukan sektor ekonomi mikro. Salah satunya dengan memberikan perhatian lebih pada sektor usaha
Anang Antar Sendiri Surat Mudur dari Ketua DPRD Lumajang Ke PKB Jatim
Lumajang - Anang Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Lumajang sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPW PKB Jawa Timur, Kamis (16/09/2022) kemarin. Anang ingin
AKD Lumajang Lakukan Aksi Damai Tolak Pengunduran Anang
Lumajang - Sekitar 150 orang melakukan aksi damai tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan PPDI, mendatangi Kantor DPRD Lumajang menyatakan menolak