Politik Dan Pemerintahan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) terus melakukan penataan kota. Salah satunya dengan melakukan pembangunan drainase, untuk mengatasi banjir genangan saat musim penghujan.R. Hadi Prayitno, Kepala DPU-TR menyatakan bahwa ada beberapa titik pembangunan drainase di tengah kota. Salah satunya pembangunan drainase di jalan Abu Bakar atau selatan masjid agung Anas Machfudz.Drainase jalan JuandaDisampng itu, pembangunan drainase juga dilakukan di jalan Juanda. "Untuk sementara kita banguan di jalan Abu Bakar dan jalan Juanda dan masih ada beberapa titik lainnya," jelas Hadi, Sabtu (18/08/2018).Pembangunan drainase ingin mencipatkan Lumajang semakin indah tanpa adanya banjir genangan saat musim penghujan. Namun, Hadi meminta kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, karena sebagus apapun drainasenya jika masih banyak sampah maka banjir akan tetap ada."Sekarang ini drainase yang dipasang sangat bagus. Tapi kembali lagi kita minta masyarakat tidak membuang sampah sembarangan karena itu akan mengakibatkan banjir," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., menyerahkan secara simbolis SK Remisi kepada 2 orang narapidana. Acara penyerahan remisi umum kepada narapidana dan anak pidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lumajang pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73 yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Lumajang, Jum'at (17/08)Bupati hadir bersama Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., Ketua DPRD Kab. Lumajang, Agus Wicaksono, S.Sos serta anggota Forkpimda Kabupaten Lumajang dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lumajang.remisi para napiKepala Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, Wadji Pramono, S.H, M.H., membacakan sambutan tertulis Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly. Menteri  menyampaikan bahwa Pemerintah memberikan remisi sebagai wujud apresiasi kepada warga binaan lapas yang telah mengikuti pembinaan dengan baik yang tercermin dalam sikap dan perbaikan diri sehari-hari.Pemberian remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang Surabaya diatur pada pasal 14 ayat 1 UU nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.Menkumham RI meminta, agar para petugas dan pegawai lapas dapat bekerja secara profesional serta tidak merusak nama baik instansi. Ia juga berharap pemberian remisi dapat menjadi semangat untuk berubah menjadi lebih baik."Saya berpesan kepada para pegawai lapas untuk melaksanakan tugas dengan intergeritas, profesionalitas dan tidak merusak nama instansi, semoga pemberian remisi dapat menjadi semangat untuk bersikap lebih baik," ungkapnya.Disisi lain, Kepala Lapas Kelas IIB Lumajang, Ahmad Tohari, Amd. Ip, S.Sos, MH., melaporkan, saat ini Lapas IIB Lumajang dihuni oleh 569 orang, yang terdiri dari 415 Narapidana, 154 Tahanan, 10 Anak oanak, dan 10 Wanita.Sementara itu, sebanyak 283 orang narapidana mendapat remisi pada peringatan HUT RI ke 73. 9 diantaranya dinyatakan langsung bebas. Ia menyampaikan pemberian remisi besarnya bermacam-macam mulai dari 1 bulan - 5 bulan.Kepala Lapas juga melaporkan hingga saat ini, di Lapas Kelas IIB Lumajang tidak pernah ditemukan alat komunikasi HP yang dapat disalahgunakan. "Sampai saat ini lapas Lumajang tidak pernah diketemukan alat komunikasi HP, sehingga sampai saat ini tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi," pungkasnya.(Hms/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Drs. As'at, M.Ag., mengajak masyarakat untuk terus mengabdi dan berprestasi. Hal tersebut disampaikanya pada tasyakuran atau Resepsi Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73 di Pendopo Kabupaten Lumajang, Jum'at (17/8/2018) malam.Bupati berpesan, agar masyarakat tetap menjaga persatuan sebagai modal dasar membangun bangsa. Kemerdekaan Indonesia, diraih melalui perjuangan dengan pengorbanan harta dan nyawa para pejuang dan pahlawan."Negeri ini merdeka dengan pengorbanan darah dan semangat untuk bersatu. Tidak mungkin negara ini bisa bersatu, jika kita mempersoalkan perbedaan, yang mengakibatkan bangsa ini bercerai berai," ungkapnya.Resepsi kemerdekaanDalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan sejumlah penghargaan, antara lain Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Penghargaan Satya Lencana Karyasatya.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Gawat Sudarmanto, selaku Ketua Panitia  melaporkan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan mulai ari dari pengukuhan Paskibraka 2018, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, ramah tamah dengan Exponen 45, Appel Kehormatan dan Renungan Suci, Upacara Bendera Detik-Detik Proklamasi, penyerhan remisi umum, Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dan Resepsi.Selain kegiatan pokok tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga membuka pelayanan jemput bola akte kelahiran, akte kematian dan perekaman KTP elektronik, pelaksanaan lomba tradisional, lomba gerak jalan, istighosah bersama masyarakat, nonton bareng film perjuangan Wage (Wage Rudolf Supratman), peresmian Jembatan Masjid Agung, dan pagelaran seni dan budaya.Diakhir laporanya, Sekda menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat serta seluruh pihak atas terselenggaranya semua rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 73.(Hms/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., berpesan agar masyarakat tidak saling fitnah dan caci maki dalam menghadapi Pemilu 2019. Hal itu disampaikan bupati saat  menghadiri Bari'an dan istighosah dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73 tahun 2018 di Masjid Agung "Anas Mahfudz", Kamis (16/08) malam.Tradisi Bari'an sudah menjadi bagian yang rutin diselenggarakan di berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang dalam menyambut peringatan  HUT Proklamasi kemerdekaan RI. Peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan RI di Kabupaten Lumajang tidak lengkap kalau tidak dibarengi dengan pelaksanaan bari'an.bari'an hut riBari'an adalah bentuk syukur dan bertujuan untuk mendoakan agar terhindar dari musibah. Bupati meminta agar pelaksanaan bari'an tetap diagendakan di Masjid Agung KH. Anas Mahfudz."Bari'an igin mendoa'kan agar bangsa tetap aman dan para pejuang bangsa, para pahlawan diberi tempat yang layak disisi tuhan yang maha esa," jelas Bupati As'at.Melalui peringatan  HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73, Bupati As'at menghimbau kepada kyai dan pengasuh pondok agar mengingatkan masyarakat untuk tidak saling mencaci maki menjelang PEMILU 2019."Saya titip kepada para kyai, pengasuh pondok untuk memperbanyak himbauan agar tidak saling mencaci maki, agar Indonesia yang kita cintai jauh dari perpecahan," ungkapnya.Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung KH. Anas Mahfudz, KH. Abdul Kafi, SH., berharap,  Istighosah dan Bari'an tersebut bisa menjadi inspirasi dalam membangun keutuhan dan kekuatan NKRI. Kemerdekaan Republik Indonesia  diperoleh dengan perjuangan panjang dan keras ini  harus disyukuri dengan perbuatan untuk turut membangun Negara.Ia menyampaikan, Bari'an merupakan momentum yang tepat,  berdoa untuk Negara Indonesia agar tetap jaya, makmur dan terhindar dari bencana. Bari'an dan istighosah tersebut dipimpin langsung oleh KH. Mahrus Ali.(Hms/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati , Drs. As'at, M.Ag., mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Lumajang 2018 di Pendopo, Rabu (15/08/2018) malam. Paskibraka yang dikukuhkan itu, adalah yang akan bertugas pada Upacara bendera memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 73, dan Upacara Penurunan bendera pada Jum'at (17/8/2018) di Alun-alun Kabupaten.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lumajang resmi di lantik di Jakarta bersama dengan Bawaslu se-Indonesia. Anggota Bawaslu yang semula 3 orang saat ini menjadi 5 orang dan berubah sebutan menjadi Bawaslu yang sebelumnya disebut Panwaslu.H. Amin Shobari SH, Komisioner Bawaslu Lumajang menyatakan bahwa pelantikan dilakukan secara serentak di Jakarta. Setelah dilantik, Bawaslu akan mendapatkan pengarahan dari Bawaslu RI untuk menentukan langkah berikutnya.Bawaslu Lumajang"Kita mesih menunggu arahan Bawaslu RI, kemungkinan kita akan rapat untuk menentukan bidang-bidang," jelas Amin, Rabu (15/08/2018).Lima anggota Bawaslu Lumajang adalah H. Amin Shobari SH, Sulastri Wulandari, S.Pd dan Akhmad Mujaddid MR, S.Pd.I. Sedangkan dua komisioner Bawaslu yang baru adalah H. Yunus SE dan Moh. Farhan.Farid Wazdi, Sekretaris PC GP Ansor Lumajang mengucapkan selamat atas pelantikan Bawaslu Lumajang. Dirinya berharap agar kinerja Bawaslu akan semakin efektif karena bertambah dari 3 menjadi lima komisioner.Isu-isu politik uang dan kampanye hitam harus jadi fokus Bawaslu untuk memberantasnya saat Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. "Kita berharap Bawaslu Lumajang akan semakin efektif dalam bekerja sehingga tercipta pemilu yang berintegritas," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., mengambil sumpah 99 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam apel pagi. Pengambilan sumpah itu bersamaan dengan Penyerahan SK pengangkatan menjadi PNS daerah di Lingkungan Pemkab Lumajang di Halaman Kantor Bupati Lumajang, Senin (13/08/2018).Dari 99 PNS tersebut terdiri dari 71 PNS Bidan, 25 PNS Penyuluh Pertanian, dan 3 PNS Lulusan IPDN angkatan 24. Bupati berharap PNS/ ASN yang sudah mengambil sumpah harus memberikan kinerja yang maksimal kepada masyarakat serta harus loyal kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.99 PNS baru Pemkab LumajangBupati meminta agar para PNS/ ASN yang baru saja di sumpah agar melaksanakan tugas dengan baik. "Keberuntungan saudara harus disyukuri, caranya laksanakan tugas saudara dengan sebaik-baiknya. Loyalitas saudara, keikhlasan hati saudara, itu akan berdampak pada kehidupan saudara," jelas Bupati.Bupati memperingatkan agar PNS/ ASN melaksanakan sumpah yang sudah diucapkan, karena sumpah tersebut memiliki tanggung jawab yang besar utamanya kepada tuhan. "Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan bagi saudara yang telah mengambil sumpah agar menerapkan isi sumpah tersebut melalui tindakan-tindakan nyata untuk mendukung keberhasilan sehari-hari, sehingga sumpah yang telah saudara ucapkan tersebut tidak hanya sekedar ucapan belaka," tegasnya.Disampaikanya, pengambilan sumpah tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manejemen PNS pada pasal 39 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 9 Ayat 1.(Hms/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - H. Muhammad Nur Purnamasidi, anggota DPR RI Fraksi Golkar dikukuhkan jadi sesepuh adat Tengger. Penganugrahan kehormatan itu dilakukan oleh pemangku adat di Desa Argosari Kecamatan Senduro, Sabtu (11/08).Markatun, sesepuh adat Tengger menyatakan, pegukuhan itu diberikan kepada H.M. Nur Purnamasidi karena dinilai banyak membantu warga suku Tengger. Pria yang akrab disapa Bang Poer itu juga menjadi salah satu anggota DPR RI yang sering berkunjung ke Tengger.pengukuhuan suku Tengger"Pak Poer ini banyak membantu warga Tengger, sering datang ke Tengger, kami warga suku Tengger di Argosari memberikan presiasi karena beliau sangat merakyat," ujar Markatun.Sementara itu, H.M Nur Purnamasisi merasa pengukuhan itu adalah tanggung jawab yang besar yang diberikan warga Tengger kepadanya. Bang Poer berjanji akan sekuat tenaga  membantu warga Tengger dan memperjuangkan aspirasi warga suku Tengger di Desa Argosari."Ini adalah beban berat yang diberikan kepada saya oleh warga suku Tengger. Saya akan sekuat tenaga membantu dan memperjuangkan aspirasi suku Tengger di Desa Argosari Kecamatan Senduro-Lumajang," terang anggota Komisi XI DPR RI itu.H.M. Nur Purnamasidi adalah salah satu anggota DPR RI dari 8 anggota DPR RI yang berangkat dari daerah pemilihan (dapiL) Lumajang-Jember. Dalam Pileg 2019 mendatang, Bang Poer kembali maju untuk mewakili aspirasi warga Lumajang-Jember dari Partai Golkar dengan nomor urut 1.(Red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mengundang 16 partai politik di Lumajang, Jum'at (10/08). Agendanya adalah persetujuan atas rancangan DCS (Daftar Calon Sementara) dan penerimaan  lampiran terhadap BAHP (berita acara hasil perbaikan) berkas syarat caleg pada Pileg Lumajang 2019."Kemarin kita sudah mengundang semua partai politik untuk menyampaikan hasil perbaikan berkas dan rancangan DCS Pileg 2019," ujar Siti Mudawiyah SE, ketua Komisioner KPU Lumajang, Sabtu (11/08/2018).bendera partai politikDari hasil verifikasi, terdapat 43 Bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sehingga, untuk sementara caleg yang akan bertarung di Pileg 2019 mendatang berjumlah 550 dari total awal yang mendaftar 593 dari 16 partai politik yang ada di Lumajang."Ada 43 Bacaleg yang kita nyatakan TMS ya, paling banyak PKPI dan Partai Berkarya. 550 caleg yang kita nyatakan memenuhi syarat (MS) dari 16 partai di Lumajang," jelasnya.43 Bacaleg yang dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat hingga batas akhir perbaikan berkas 31 Juli 2018. Nantinya, tanggal 12 Agustus semua DCT akan diumumkan dan dibuka pengaduan masyarakat sebelum ditetapkan menjadi daftar caleg tetap (DCT)."Setelah kita tetapkan DCS melalui pleno hari ini, kita akan umumkan dan bagi masyarakat bisa mengadukan caleg yang dinyatakan tidak layak semisak pernah melakukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah dari pengadilan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - H. M. Nur Purnamasidi, anggota DP RI Fraksi Golkar Komisi XI berkunjung ke TK Pembangunan VIII di Desa Kalidilem. Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Bang Poer itu memberikan tas kepada para siswa.Bang Poer juga berbincang dengan para dewan guru, wali murid dan pengawas TK. Sejumlah keluhan disampaikan, seperti kurangnya alat permainan bagi siswa dan minimnya gaji guru TK khususnya TK swasta.Bang Poer"Yang disampaikan para guru hampir sama disemua daerah. Dampak sekolah gratis membuat sekolah swasta cukup kelimpungan dan itu juga dirasakan di TK Kalidilem ini," jelas Bang Poer, Jum'at (10/08/2018).Bang Poer berjanji akan mencarikan solusi dengan menggandeng pihak bank plat merah untuk membantu pendidikan di Lumajang. "Kita mencoba berkoordinasi dengan bank plat merah, agar CSR-nya bisa diarahkan untuk dunia pendidikan di pedesaan," jelasnya.Yuyun Susanti Rahmawati, S.Pd, Kepala Sekolah TK Pembangunan VIII mengucapkan terima kasih atas kunjungan H.M Nur Purnamasidi. Selama dirinya menjadi kepala sekolah 20 tahun lebih, baru kali ini anggota DPR RI berkunjung ke TK Pembangunan VIII."Kami sangat senang bisa bertemu dengan wakil kami Lumajang-Jember. Kita sudah menyampikan keluhan kepada Bang Poer, semoga bisa didengar dan bisa direalisasikan," pungkasnya.(Yd/red)