Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Demi meningkatkan kualitas berdemokrasi serta memberikan pemahaman terkait makna Politik ditingkat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumajang Institut 09 Gelar Seminar pendidikan politik di Hotel Lumajang Jl. Basuki Rahmat Lumajang, sabtu (10/01/2015). Puluhan peserta yang terdiri dari berbagai elemen organisasi kepemudaan pun terlihat sangat antusias mengikuti acara tersebut. "Dengan ikut  seminar ini kita bisa paham lebih dalam soal makna politik dari beberapa narasumber yang kompeten mas," papar Muhammad Hariyadi ketua PMII Lumajang saat dikonfirmasi lumajangsatu.com. Hal senda juga diungkapkan oleh Mu'is ketua LSM Lumajang institut 09, menurutnya selain memberikan makna pemahaman baru tentangvmakna politik kegiatan ini juga bertujuan untuk merekonstruksi ulang  persepsi masyarakat yang memandang politik itu buruk. "Memahami politik itu  kan tergantung persepsi  mas, mudah-mudahan dengan digelarnya acara ini dapat merekonstruksi ulang persepsi masyarakat akan makna politik yang sesungguhnya," jelasnya. Ia pun juga mengutip makna politik dari Presiden Joko Widodo, yang mengatakan sudah saatnya bangsa indonesia melakukan revolusi mental terutama dalam bidang politik. "Bahasanya pak Jokowi itu revolusi mental mas," tambahnya. Diharapkan pasca kegiatan ini masyarakat lebih bisa membuka diri tentang  makna politik sehingga ketika masa pemilihan umum mereka tidak salah pilih. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Melimpahnya hasil bumi berupa kelapa muda di Kecamatan Ranuyoso menjadi salah satu kekayaan alam Kabupaten Lumajang yang perlu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah setempat, hal tersebut disampaikan oleh salah satu petani saat menjual hasil buminya di Pasar Buah Ranuyoso, Sabtu (10/01/2015). "Jika satu fuso ada mungkin mas perhari," Papar Muhammad salah satu petani asal Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso saat dikonfirmasi lumajangsatu.com. Harga kelapa muda yang mereka jual pun relatif murah, biasanya petani menjual kelapa mudanya seharga Rp.3500 hingga Rp 4.000 per biji kepada para pengepul dipasar. "Paling mahal itu 4.000 mas," jelasnya. Sementara Disperindag Kabupaten Lumajang, Joko mengatakan pihaknya tidak  tinggal diam dalam memaksimalkan hasil bumi itu, hingga saat ini mereka terus menggalakkan pembinaan dan penataan ruang pasar diwilayah tersebut. "Untuk sementara kami terus melakukan pembinaan serta penataan ruang pasar mas," ungkapnya. Lebih lanjut ia merencanakan akan membuat pusat pemasaran di kecamatan Ranuyoso untuk memaksimalkan hasil bumi para petani itu. "Rencananya kedepan kita akan membuat pusat pemasaran mas agar hasil bumi itu dapat maksimal," tambahnya. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Adanya tayangan di televisi Ranu Pane di Desa Ranu Pane Kecamatan Senduro terancam rusak keindahannya. Mengingatkan kunjungan, Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar bersama sejumlah kepala dinas ke Desa tertinggi dipulau Jawa Titu. Dalam kunjungan ke Ranu Pane bertajuk sambang deso harjalu ke 758, Bupati pernah menyampaikan bahwa Desa Ranu Pane dengan segala potensi dan keindahan mengibaratkan sorga dunia. "Desa Ranu Pane Bak Sorga Dunia," pernyata bupati Lumajang setahun yang lalu. Bahkan, kegiatan bupati yang terekam di Desa Ranu Pane dengan melakukan penghijauan, pembangunan mushola dan memberikan santuan masyarakat miskin di Ranu Pane. Bupati juga berharap Ranu Pane menjadi tujuan wisata andalan Lumajang yang bisa menjual ke dunia Internasional. "Ranu Pane kalau dikelola dengan baik, nama Ranu Pane dan Lumajang bisa mendunia serta diakui masyarakat internasional," ucap Bupati kala usai mengunjung Desa Ranu Pane di Hari Jadi Lumajang ke 578.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Wakil Bupati Lumajang Drs. As'at M.Ag mempersilahkan jika PNS dilingkungan Pemkab Lumajang ingin poligami. Namun, harus ijin dulu kepada dirinya karena memang prosedurnya PNS yang akan berpoligami harus meminta ijin kepada atasannya. "Gak apa-apa Poligami, ijin saya dulu, tapi harus melepaskan jabatannya dulu sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10," ujar Wabup usai melantik 150 pejabat baru di Pendopo Lumajang, Kamis (08/01/2015). Dengan demikian, meski mengijinkan PNS boleh poligami namun harus memilih tetap sebagai PNS atau berpoligami. Jika memilih menjadi PNS maka tidak boleh poligami, kalau poligami maka harus melepas jabatannya sebagai PNS. "Intinya PNS tidak boleh poligami, kalau ingin poligami maka harus lepas PNS-nya dulu," candanya kepada sejumlah wartawan. Dalam arahannya, As'at berpesan kepada para pejabat pemkab Lumajang agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Lumajang. Jangan sampai pejabat publik malah memberikan contoh yang tidak baik, salah satunya melakukan selingkuh atau hal-hal negatif lainnya. "Pejabat harus memberikan contoh yang baik, jangan sampai malah membrrikan contoh yang tidak baik," terangnya. Wabup menegaskan, jika ada PNS dilingkungan pemkab yang mrmiliki prilaku tidak baik, maka akan dilakukan pembinaan. Namun setrlah dibina tetap saja tidak berubah maka dirinya siap untuk membrrikan sanksi. "Inspektorat harus siap membrrikan sanksi kepada PNS yang mokong," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sebanyak 150 pejabat pemkab Lumajang dilakukan mutasi, untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong atau karena terkena rolling jabatan. Sejumlah camat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta Kepala UPT Penddikan ikut dalam gelombang mutasi pada awal tahuan 2015. Drs. Urip menjabat sebgau Kepla UPT Pendidikan Kecamatan Lumajang, Drs. Triadi Irianto Kepala UPT Pendidikan Kecamtan Rabduagung, Sentot Budi Santuso SH, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Padang, Didik Nurcahyono S.Pd Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pasrujambe, Erliyanto SH, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan. Hariyon S.Pd Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tempursari, Ninik Robiyanti M.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sumbersuko, Ngatimin SH, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukodono, Drs. Dodik Agus Siswantoro Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedungjajang, Dra. Suwarti Yani Fatimah M.Pd. MM Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jatiroto. Eti Iryani S.Pd., MM Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Rowokangkung, Drs. Imam Buchori Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kunir, Drs. Sukamto M.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pasirian, Mokhamad Kholik M.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pronojiwo, Misyar S.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ranuyoso. Dra. Yuniati Eko Prihatini, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Senduro, Ninik Indrianti SH, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Klakah, Rustam Aji S.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gucialit, Abdul Rosyik S.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tempeh, Anna Rachmawati S.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tekung. Dalam sabutannya, Wakil Bupati Lumajang As'at Malik meminta kepada para Kepala UPT Pendidikan untuk sellau turun memantau para guru. Wabup tidak ingin, para kepala UPT hanya berada dikantor saja tanpa tahu perkembangan pendidikan diwilyahnya. "Kepala UPT Pendidikan harus turun, jangan hanya roko'an main gime di kantornya saja. Para Kepapa UPT harus tahu perkemabngan pendidikan diwilyahnya," ungkap As'at.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sebanyak 150 pejabat pemkab Lumajang dilakukan mutasi, untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong atau karena terkena rolling jabatan. Sejumlah camat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kosong sudah terisi dengan mutasi yang dilakukan pada awal tahun 2015. Kepala Dinas Kesehatan yang kosong beberapa bulan akhirnya diisi oleh Dr. Triworo Setyowati yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. Hariyoto Lumajang. Sedangkan posisi Direktur RSUD masih dibiarkan kososng. Drs. Abdul Qodir Kabag Kesra Pemkab Lumajang dirolling menjadi Kepala Kantor Sosial. Sedangkan posisi kabag Kersa diisi oleh Drs. Wanani yang sbelumnya menjabat sebagai Kabid Pendidikan Menengah Umum di Dinas Pendidikan. Drs. Herry Sumartono menjabat sebagai Camat Lumajang, Iwan Hadi Purnomo S.STP menjabat Camat Tekung, Drs. Dedwi Suprapto menjabat Camat Pronojiwo, Yoga Pratomo S.STP sebagai Camat Candipuro dan Narto SH menjabat sebagai Camat Tempursari. Sementara itu, Paimin AP yang semula menjadi Camat candipuro saat ini menjabat sebagai Kepla kantor Pelayanan Terpadu (KPT), menggantikan Dedwi Suprapto yang digeser menjadi Camat Pronojiwo. Roling jabatan juga menimpa Kabag Humas Pemkab Lumajang, dimana Drs. Eddy Hozainy dirolling menjadi sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan posisinya digantikan oleh Bambang Hermanto SH. Plt Bupati Lumajang Drs. As'at M.Ag dalam sambutannya menyatakan rolling jabatan merupakan hal biasa dalam keperintahan. Jangan sampai mutasi tersebut dimaknai politis apalagi ada anggapan ada posisi basah dan kering. "Mutasi adalah hal yang biasa, jangan sampai diartikan politis, apalagi dimaknai ada jabatan yang basah atau kering," ujar As'at saat memberikan arahan kepada para pejabat yang beru dilantik di pendopo Lumajang, Kamis (08/01/2015). Wabup berpesan kepada para camat agar segera melakukan adaptasi dan melakukan silaturrahim kepada tokoh masyarakat setempat. Sudah tidak zamannya lagi pejabat minta dilayani, karena para PNS adalah abdi negera dan pelayan masyarakat. "Saya minta para camat tidak hanya duduk manis di kantor saja, namun harus turun dan membaur dengan masyarakat," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Rasan-rasan SAR Kabupaten Lumajang dibubarkan, menyusul adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merebak di kalangan relawan dan aktivis pendaki. Pasalnya, tim TRC BPBD dikabarkan anggotanya banyak dari SAR Kabupaten. "Tidak benar mas, SAR bubar dengan adanya TRC, itu informasi salah," ujar Kabid Kesiap Siagaan BPBD, Hendro Wahyono saat ditemui lumajangsatu.com. Menurut dia, TRC BPBD sudah diatur dalam peraturan kepala BNPB tentang prosedur tetap tim reaksi cepat BPBD. Sehingga, TRC hanya dalam analisis kebencanaan dan bila ada pertolongan terhadap korban tetap di SAR."TRC hanya melakukan analisis dan pendataan, untuk penolongan korban tetap SAR, jadi kita terus berkoordinasi," terang pria yang juga pernah menjadi anggota SAR Lumajang itu. Kerjasama TRC dan SAR Kabupaten dilakukan saat pencarian 2 warga Ranuyoso yang terhanyut banjir. Bahkan, dilapangan tetap berkoordinasi dengan baik."jadi yang meng-isukan TRC mengancam bubarnya SAR itu salah besar, itu hanya orang tak bertanggung jawab," jelasnya. Kerjasama TRC dengan SAR yang paling monumental menjadi juara dalam merakit dan membongkar tenda tingkat Jatim saat diadakan BPBD Jatim bulan Nopember. "Dilomba itu, tim Lumajang juara 1, ini bukti TRC dan SAR Lumajang kompak dan sering melakukan koordinasi," terang Hendro. Sementara, Komandan SAR Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko saat dihubungi, ponselnya tidak aktif. (ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tidak adanya gudang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lumajang membuat sejumlah peralataan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbengkalai. bahkan, sejumlah peralatan yang nilainya ratusan juta rupiah itu ternacam rusak dan tidak bisa digunakan. "Ada satu perahu karet bantuan dari BNPB yang sudah rusak karena dimakan tikus," ujar Harry Purwanto Sekretaris Forum Jurnalis Peduli Bencana (Forpena) Lumajang, Rabu (07/01/2015). Bukan faktor itu saja, BPBD Lumajang juga dinilai kurang begitu merawat pada peralatan dari bantuan BNPB yang belum dibutuhkan. Forpena mencontohkan, alat penjernihan air atau water treatment portable yang harganya ratusan juta, tidak dirawat dengan baik. "Alat perjernihan air itu seharusnya ditempatkan yang baik agar tidak rusak, masak dijadikan tempat helm dan sapu serta alat ngepel lantai," terangnya. Forpena berharap pembangunan kantor baru BPBD Lumajang di jalan Sultan Hasanuddin bisa segera diselesaikan. Sehingga, peralatan kebencanaan yang harganya sangat mahal tidak rusak karena tidak ada gudangnya. "Kalau kantor BPBD sudah selesai, maka peralatan yang harganya itu mahal bisa ditempatkan di gudang dan jika dibutuhkan bisa langsung digunakan," jelasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Awal tahun 2015 komisi A DPRD Lumajang langsung tancap gas melakukan sidak kepada sejumlah mitra kerja. Komisi A memantau tingkat penyerapan alokasi dana desa (ADD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM). Kemaren kita lakukan sidak ke DPM untuk memantau sejuah mana penyerapan ADD, ujar Achmad Faruq Chotibi, anggota Komisi A kepada lumajangsatu.com, Rabu (07/01/2015). Dari informasi yang diberikan DPM, selama tahun 2014 ADD dapat tersalurkan dan diserap oleh 198 desa yang ada di Lumajang. Seluruh ADD yang telah disalurkan, semuanya juga bisa diserap hampir seratus persen oleh semua Desa. Hanya ada sekitar 6,5 juta rupiah yang kemudian menjadi silpa APBD karena tidak bisa diserap oleh desa, jela legislator PKB itu. Lebih lanjut politisi muda itu menjelaskan, setelah melakukan sidak, Komisi A DPRD langsung mebawa data-data penyerapan ADD tersebut. Komisi A akan melakukan kajian apakah serapan yang dilaporkan oleh desa/ sesuai dengan laporan yang disampikan kepada pemerintah daerah. Beberap bulan kedepan, kita juga akan cocokkan apakah penyerpan tersbut sudah sesuai dengan aplikasi penggunaannya, pugkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Kasak-kusuk akan ada mutasi PNS di lingkungan Pemkab Lumajang ternyata benar adanya. Mutasi PNS yang mencapai puluhan yang akan dilakukan Wakil Bupati Lumajang, As'at Malik untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan sebelumnya dikarenakan Pensiun. "Ya, besok ada mutasi PNS, itu hanya pergeseran saja," kata As'at Malik pada wartawan. Menurut dia, mutasi PNS yang hanya pergeseran di internal SKPD untuk mengisi kekosongan jabatan. Hal ini demi menjalan roda pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. "Kalau ada jabatan kosong dan jabatan kepala dinas serta camat dijalan PLt, jelas sekali kewenangannya terbatas, jadi mutasi ini perlu dilakukan untuk menunjang 9 program saya bersama pak Bupati," ungkap As'at. Mutasi PNS di Pendopo Kabupaten Lumajang, Kamis(08/1), ada sekitar 70 PNS yang akan digeser posisinya. Bahkan posisi Kadinkes akan diisi dari PNS internal dan Camat Kota Lumajang.(ls/red)