Politik Dan Pemerintahan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lumajang melakukan peletakan pertama sebagai tanda pembangunan kantor PKB di jalan Swandak Timur. Sejumlah pengurus baik dewan Tanfidz dan dewan Syuro hadir dalam acara peletakan batu pertama itu. "Ini adalah tradisi NU, setiap kali akan melakukan sesuatu seperti membangun kantor pasti tasyakuran dan mengambil hari yang baik," ujar Achmad Anang Syaifuddin ketua DPC PKB Lumajang kepada lumajangsatu.com, Jum'at (20/032015). Rencananya, pembongkaran kantor PKB lama akan dilakukan 10 hari lagi. Diperkirakan tiga bulan kedepan, kantor PKB yang baru akan segera bisa dilihat dengan megah. "Rencananya baru satu lantai saja, namun jika ada rizki lagi kita akan bangun lagi kantor PKB tiga lantai," paparnya. PKB Lumajang merupakan partai pemenang kedua setelah PDI Perjuangan dengan 9 perwakilan di DPRD Lumajang. Dengan memiliki kantor yang megah, PKB berharap kepada perwakilannya bisa bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat. "Kita memiliki fraksi yang luar biasa, dengan memiliki kantor yang baru ini kita berharap PKB akan semakin besar dalam memberikan andil pembangunan di Lumajang," pungkasnya. Acara peletakan batu pertama oleh semua pengurus DPC PKB dimulai dengan pembacaan takbir dan sholawat. PKB berharap, pembangunan kantor baru akan berjalan dengan lancar.(Yd/red)

Lumajang(Lumajangsatu.com)- Pada akhir bulan Juli sampai awal Agustus 2015 mendatang, direncanakan bakal digelar muktamar Nadhlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang, Jatim. Ormas Islam terbesar ini lahir di Kota Surabaya, yang dibidani sejumlah kiai besar dan ternama asal Jombang. Dari Jombang, NU kembali ke Jombang.  Kalau membicarakan NU, tak mungkin melepaskan diri 3 kiai besar yang membidani kelahirannya: KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Ketiganya pernah menduduki posisi tertinggi di organisasi NU: rais am.  KH Hasyim Asy'ari memperoleh gelar rais akbar. Hanya pendiri Pondok Tebuireng ini yang mendapat gelar itu. Banyak kiai NU lainnya hanya memegang kapasitas rais am ketika jabatan tertinggi di organisasi kaum Islam Tradisional itu dipangkunya, tanbpa embel-embel rais akbar.  Kiai Hasyim, Kiai Wahab, dan Kiai Bisri adalah tokoh-tokoh penting dan sangat dihormati di kalangan tokoh, kiai, dan warga NU sepanjang massa. Kiai Hasyim yang memiliki ide dan pemikiran brilian untuk mendirikan organisasi yang memayungi kepentingan kaum Islam Tradisional di Indonesia.  Kiai Wahab dikenal sebagai administrator dan organisatoris yang tangguh. Pendiri dan pemangku Pondok Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang ini yang menghubungi dan mempersuasi kiai-kiai Islam Tradisional lainnya di Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, akan arti pentingnya organisasi untuk menjaga dan memelihara kelangsungan pemahaman keagamaannya.  Kiai Bisri dikenal sebagai ahli fiqih yang konsisten. Kakek Gus Dur dari garis ibu yang mendirikan dan memangku Pondok Mambaul Ma'arif di Denanyar, Jombang. Kiai Bisri juga dikenal sebagai penjaga spirit moral dan keagamaan PPP sejak parpol ini lahir dan berkembang.  Konsisten Kiai Bisri yang kukuh dalam memegang fiqih ini bisa dilihat dari resistensi argumentatif yang dia bangun bersama kiai lainnya ketika pembahasan RUU Perkawinan pada awal 1970-an. Tak sepakat dengan draft RUU Perkawinan yang diajukan rezim Orde Baru Soeharto, Kiai Bisri bernama kiai NU lainnya mengajukan draft alternatif RUU Perkawinan.  Setelah melalui perdebatan sengit dan lobi-lobi politik intensif, akhirnya lahir UU Perkawinan yang senafas dan linier yang bertentangan dengan syariah Islam. Legacy politik-hukum yang ditinggalkan Kiai Bisri dan banyak kiai lainnya itu bertahan hingga sekarang dan jadi catatan penting kiprah tokoh Islam dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. (beritajatim.com/air)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lumajang 2016 yang digelar di Gedung Sudjono, Kamis(19/03) siang, ternyata masukan dari masyarakat bawah mulai Musrenbang tingkat RT, RW, Dusun, Desa dan Kecamatan, banyak yang meminta dibidang infrastruktur jalan. "Memang banyak minta infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan irigasi, masih berkutat disitu, padahal bukan untuk itu saja dalam memajukan Lumajang," ujar Indah Amperawati Masdar, Kepala Bappeda Lumajang. Data di Bappeda usulan dari bawah RT hingga ke Kecamatan didapatka untuk Bidang Fisik mencapai Rp. 334.575.919.767, Bidang Ekonomi Rp. 44.364.150.500 dan Bidang Sosial Budaya Rp. 142.505.077.450. Jadi total usulan dari bawah akan memakan anggaran sebesar Rp. 521.445.147.717. Sedangkan melalui Forum SKPD dilakukan penyelarasan dengan usulan dari Kecamatan diperoleh 459 Program dengan 2.111 kegiatan. Usulan Fisik Rp. 440.203.555.925, Bidang Ekonomi Rp. 66.868.905.425 dan Bidang Sosial Budaya, Rp. 481.046.443.5961,- Sehingga jumlah usulan keseluruhan mencapai Rp. 988.118.904.946. Semua usulan akan dibahas melalui Musrenbang dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019. (ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dua petinggi Tentara Negara Indonesia (TNI) Angkatan Darat kembali injak bumi lamajang, dalam rangka uji terima Meriam Howitzer 155 MM Type Tarik KH 179 di pesisir Pantai Selatan Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Lumajang, Selasa (17/03/2015). Kedua petinggi itu diantaranya Brigjen TNI Sonhaji Komandan Pusat Persenjataan Alteri Medan (Danpusenarmed) dan brigjend TNI Basuki Abdullah Dirpalad. Kedatangan kedua petinggi itu dalam rangka Uji Terima Meriam yang dibeli dari Korea Selatan sebanyak 18 unit. Dari 18 Unit Meriam, hanya 3 Unit yang diuji di pesisir pantai tersebut terkait presisi, hasil capai tembakan serta komponen meriam itu sendiri. "Kalau kita beli alat baru pasti kita uji dulu, seperti presisinya, hasil capaian serta komponen meriam itu sendiri mas," papar Brigjen TNI Sonhaji Danpusenarmed itu. Dalam Uji terima Meriam itu Tim penguji menilai tembakan pertamanya dalam dengan jarak 11 kilo meter dinyatakan lulus, pasalnya meriam tersebut berhasil mengenai sasarannya. "Pada tahap pertama untuk jarak 11 kilo meter untuk uji presisi lulus," tambahnya sembari tersenyum gagah. Meriam buatan negara Korea Selatan itu memiliki beberapa keistimewaan, yakni dapat membidik sasaran dengan tiga jarak. Yakni jarak 11, 18 hingga 30 kilo meter. Rencananya dari 18 belas Meriam tersebut akan ditempatkan di tiga titik, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Aceh masing-masing wilayah akan ditempatkan 6 unit meriam. "Kita kan terus perkuat sistem pertahanan mas di semua lini," tuturnya. (Mad/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Masyarakat Tempursari yang selama ini terancam terisolir karena akses jalannya rusak parah nampaknya bisa segera bernafas lega. Pasalnya, pada tahun anggaran 2015 pemerintah telah menganggarkan perbaikan empat ruas jalur di Tempursari. "Tahun 2015 ada empat ruas jalur yang akan diperbaiki, yakni ruas Tamanayu-Tempursari, Tempursari-Pasirian, ruas Tempursari-Tegal Banteng dan ruas sekitar Kecamatan," ujar Nugroho Dwi Atmoko kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lumajang, Selasa (17/03/2015). Jika proses lelang segera selesai, maka perbaikan jalan di Tempursari bisa dimulai sekitar bulan Mei-Juni. Saat ini, proses masih dalam tahap lelang pengerjaan. "Semego cepat selesai lelangnya. Kita berharap Mei-Juni perbaikan jalan sudah dimulai," paparnya. Pemerintah akan menfokuskan terlebih dahulu perbaikan jalan disekitar Kecamatan. Sebab, dijalur itu kerusakan jalan cukup parah. "Kita utamakan dulu perbaikan jalan disekitar kantor Kecamatan," terangnya. Untuk konstruksi jalan, dinas PU telah menyiapkan dua konstruksi yakni hotmix dan beton. Hotmix untuk jalan yang datar dan tanahnya kuat, sedangkan tanahnya yang labil akan menggunakan konstruksi beton. "Kita gunakan dua konstruksi hotmix dan beton untuk jalan yang tanahnya labil," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Kilo meter 54 hingga 59 jalur piket nol Candipuro-Pronojiwo sering menjadi langganan longsor. Pasalnya, tanah yang labil dan minim penguat, ditambah hujan deras menjadi pemicu utama terjadinya longsor dijalur Lumajang-Malang itu. "Biasanya yang jadi langganan lonsor adalah kilo meter 54-59 jalur piket nol," ujar Hendro Wahyono Kabid Penanggulangan, Kesiapsiagaan dan Logistik (PKL) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Selasa (17/03/2015). Longsor setiap musim penghujan pasti terjadi dan sudah perlu penanganan secara permanen. Selama ini, BPBD, TNI, Polri serta masyarakat hanya melakukan penanganan biasa, seperti memberisihkan material longsoran jika terjadi longsor. "Sudah perlu upaya penanganan secara permanen, karena jalur Lumajang-Malang lewat selatan itu semakin padat dengan pengedara," paparnya. Pihaknya berharap kepada instansi vertikal baik Pemerintah Provinsi Jatim atau pusat bisa mencarikan solusi penanganan permanen. Sehingga jalur tersebut tidak lagi menjadi langganan longsor. "Kemaren terjadi longsor, material batu sebesar sapi dan lumpur memenuhi sebagian bahu jalan, sehingga arus lalulintas harus buka tutup," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Masa serap aspirasi (reses) yang dilakukan oleh anggota DPR RI dimanfaatkan juga untuk melakukan sosialisasi MPR RI tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhenika Tunggal Ika. Drs. Ayub Khan, M.Si turun langsung menyampaikan pentingnya empat pilar kebangsaan untuk menjaga Negera dari segala bentuk ancaman. Saat ini semakin banyak faham-faham yang mulai ingin merongrong keutuhan negera, maka sosialisasi tentang empat pilar ini penting untuk terus digalakkan disemua elemen masyarakat, ujar Ayub Khan anggota Komisi IX DPR RI itu. Sebagai wakil rakyat yang berangkat dari wilayah pemilihan Jatim IV meliputi Jember- Lumajang, Ayub Khan  akan berupaya sekuat dan sebisa mungkin untuk terus membawa program-program pemerintah dari pusat. Dimana, program tersebut akan bersentuhan langsung dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat guna meneguhkankan kembali cinta rasa dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kita negara yang berdaulat, beraneka ragam budaya, banyak pulau, suku, ras dan agama itulah kekayaan Indonesia yang harus kita pertahankan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi NKRI Harga Mati, papar politisi Demokrat itu. Acara sosialisasi empat pilar kebangsaan dilakukan mulai tanggal 8-11 Maret 2015 ditempatkan di desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Acara yang berjalan dengan khidmat tersebut disambut antusias oleh para peserta karena kegiatan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat guna melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dari segala ancaman in konstitusional seperti ISIS atau faham-faham yang bertentangan dengan Paham Pancasila. Ini sangat penting, karena dengan kegiatan ini masyarakat bisa mencintai bangsa dan dan tanah airnya sendiri, paparnya Misjdo kepala desa Pakusari.(*/Red)

Lumajang(Lumajangsatu.com)  - Mulanya saya tidak percaya  sewaktu seseorang yang ikut dalam proses lelang di sebuah pemprov diancam akan ditusuk. Bukan cuma diancam. Di Bogor tahun 2008 seorang peserta lelang ditusuk betulan begitu ia memasukkan berkas penawaran (Pikiran Rakyat, 28/7). Lalu di Riau, panitia lelang juga ditusuk mafia lelang. Tetapi begitu membaca berita tentang pemenang-pemenang tender siluman di Pemprov DKI beserta lokasi kantornya beberapa hari ini, menjadi amat jelas. Terang saja kita sering merasa pemerintah tidak hadir. Jalan-jalan di kampung diurus warga sendiri-sendiri, swasembada. Supaya kampungnya aman, warga  harus mencantol kabel PLN secara ilegal dengan lampu neon urunan warga. Kita juga sering melihat betapa “bodohnya” pemerintah memberikan hibah peralatan yang sama sekali tak bisa dipakai. Pengusaha UMKM mendapat alat potong tempe, tetapi pisaunya kebesaran. Rumah sakit mendapatkan alat-alat kesehatan, tetapi jarumnya setebal jarum suntik  sapi, sarung tangan operasi untuk ukuran tangan orang Afrika, atau plester operasi yang lengket. Praktik seperti itu sudah lama kita dengar dan lihat sendiri. Di kampung tempat saya tinggal di Jatimurni-Bekasi, warga masyarakat menaruh kaleng-kaleng sumbangan untuk merawat para janda dan anak yatim yang seharusnya diurus negara. Keamanan, sampah, penerangan, kegiatan sosial, bahkan pendidikan dan lingkungan hidup, hampir semuanya diurus warga tanpa keterlibatan pemerintah. Tapi kalau hal ini ditanyakan pada gubernur atau walikota, mereka tidak terima. Pasalnya, Pak Guberbur atau Pak Wali (merasa) sudah bekerja keras.  Sekarang borok-borok yang sudah lama kita rasakan itu dibuka oleh Gubernur DKI. Saya berharap kita tidak buru-buru menutup kasus ini. Kita harus memasang lampu terang-terang di tengah-tengah sarang tikus, memasang jerat yang kuat dan memasang sistem pencegahan baru yang tak bisa lagi ditembus oleh siluman-siluman liar. Negeri ini tengah disandera para "mafioso" dari atas sampai ke bawah.  Penjahat Mengusir Si Baik Hampir semua kontraktor tahu persis bahwa sebagian besar (sekitar 90 persen) peserta lelang barang-barang dan jasa pemerintah adalah pengusaha abal-abal. Selain alamat kantornya tidak jelas, pengurusnya pun tak banyak dikenal. Apalagi kehandalan teknisnya. Mereka umumnya punya beberapa bendera (perusahaan) yang dipakai dengan satu tujuan: memenangkan lelang. Pada saat memasukkan dan pembukaan dokumen lelang yang dilakukan secara terbuka, mereka pun mengutus orang-orang berwajah garang. Kata-kata mereka sangat pedas, membuat nyali orang-orang baik cepat ciut. Jumlah mereka amat banyak. Kuat membentak, bahkan mengancam peserta lelang baru yang bersusah payah membangun reputasi dan kualitas. Tetapi jangan salah, ada juga di antara mereka yang bertugas menggarap orang-orang baik itu agar bersiap-siap menjadi subkontraktor. Kadang mereka bekerjasama dengan panitia lelang. Maksud saya, kalau tak bisa diajak bekerjasama, mereka pun diberi ancaman yang serius.  Anda mungkin pernah membaca, panitia lelang di Riau yang ditusuk oleh seorang peserta lelang yang merasa terancam karena ia menduga panitia punya jagoan lain. Jadi panitia lelang boleh saja punya “jagoan” calon pemenang. Tetapi pemenang yang sebenarnya tidak bisa lain selain para pemain yang sudah memasang pasukan lapangan tadi. Karena kewalahan, tak jarang terbentuklah sebuah persekongkolan. Pengusaha-pengusaha baik dikalahkan mafia, yang mengatur lelang bersama panitia. Bila dulu subkontraktor bisa menerima 70 persen dari nilai proyek, maka pengamatan saya, kini mereka hanya menerima sekitar 30 persen saja. Maka tak heran kalau sekolah-sekolah yang tak memerlukan UPS dipaksa menerima barang yang harga sebenarnya hanya beberapa juta rupiah saja yang telah di mark up menjadi Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar. Mengapa saya ingin agar kasus yang tengah terjadi di DKI ini dibuat terang benderang? Jawabnya adalah karena penyakit ini sesungguhnya merata terjadi di hampir semua provinsi dan kabupaten.  Setidaknya ada tiga dampak besar. Pertama, barang-barang yang diberikan negara bukanlah barang yang dibutuhkan rakyat, yang berakibat rakyat tak pernah merasakan kehadiran pemerintahnya. Kedua, negara selalu dirugikan. Harga yang dibayar sangat mahal untuk barang berkualitas sangat buruk. Bayangkan saja nilai sebesar Rp 1,302 triliun yang dipakai untuk membangun kawasan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) atlet di Hambalang, akhirnya berakhir dengan terbengkalainya proyek tersebut. Ketiga, pemain-pemain itu semakin kuat, semakin membesar akumulasi modalnya dan merasuk ke pusat-pusat pengambilan keputusan di atas. Kalau gubernur/ bupati atau walikota bersih, mereka akan menekan panitia-panitia lelang hingga satu level di bawah kepala dinas. Kalau mereka sudah dikawal oleh e-precurement dan sulit dimanipulasi, maka mereka akan membeli orang-orang di legislatif.  Kalau e-budgeting sudah terjadi, maka terjadilah upaya-upaya pemakzulan. Tak mustahil pula mereka sudah punya cukup uang untuk "nyaleg" dan terpilih, sehingga banyak yang telah menjadi bagian dari legislator atau pejabat yang sudah sering kita dengar peranannya. Inilah sebenarnya musuh besar Republik Indonesia pasca-reformasi yang harus kita perangi bersama-sama. Saya ingin mengajak orang-orang partai politik yang merasa dirinya masih bersih untuk ikut berperang melawan para begal yang merusak nasib jutaan warganya lewat proses lelang.  Kita, warga negara Indonesia, bukan tengah membela Ahok, melainkan membela kepentingan kita sebagai warganegara. Janganlah kita pura- pura bodoh membaca kejadian ini hanya karena kita melihat dengan kacamata kepentingan atau ideologis. Ini adalah sebuah kejahatan terorganisir. (Kompas.com/red) Penulis adalah Prof. Rhenald Kasali Prof. Rhenald Kasali adalah Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria bergelar PhD dari University of Illinois ini juga banyak memiliki pengalaman dalam memimpin transformasi, di antaranya menjadi pansel KPK sebanyak 4 kali, dan menjadi praktisi manajemen. Ia mendirikan Rumah Perubahan, yang menjadi role model dari social business di kalangan para akademisi dan penggiat sosial yang didasari entrepreneurship dan kemandirian. Terakhir, buku yang ditulis berjudul Self Driving: Merubah Mental Passengers Menjadi Drivers.

Lumajang(Lumajangsatu.com) - Meski dianggap jurus lapangan dan makin sering digunakan para politisi, kata ”gertak” ditemui dalam literatur manajemen dan etika bisnis. Secara ilmiah para ahli menjabarkan, gertak berhubungan dengan kepentingan (usaha) untuk mendapatkan sesuatu. Ini menjadi relevan untuk dikaji kalau politisi berbisnis, apalagi menggunakan politik untuk melapangkan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Maka, selalu ada dilema antara usaha (bisnis) dan moralitas personal. Tak jarang, gertak hanyalah tipu muslihat yang belum tentu mengandung kekuatan, tetapi sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan menimbulkan perpecahan. Padahal, dalam jurus yang kita kenal dalam praktik politik, keberanian penggertak hanya ada sebatas pandangan mata. Maksud saya, begitu yang digertak takut, penggertak bisa menjadi lebih agresif. Kalau tak terkendali, yang muncul adalah penindasan, pengerahan massa, bahkan tak jarang serangan rasisme. Dan mereka pun mengabaikan Tuhan yang memerintahkan kejujuran dan menghormati keberagaman. Dilema PNS Barangkali yang perlu kita waspadai belakangan ini justru gertak yang dialamatkan pada mereka yang fragile terhadap jabatan. Dalam hal ini aparat pemerintah daerah atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam banyak segi, PNS adalah profesi paradoks: kuat dan penting, tetapi sekaligus lemah. Begitu penting dan kuatnya sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka disumpah, diseleksi dari puluhan ribu orang untuk menegakkan aturan, memegang mandat UU. Kariernya menjadi pejabat, menguasai anggaran superjumbo (karena pemerintah adalah pembelanja yang besar). Namun, di sisi lain, desain organisasi, aturan, dan perilakunya membuat mereka lemah: strukturnya mekanistik, jenjang karier dikaitkan dengan lama tugas, gaji tetap rendah, dan kesejahteraan dikaitkan dengan jabatan. Akibatnya, para pejabat paling takut dengan kata ”mutasi.” Setiap kali pimpinan baru datang, yang membuat mereka stres hanya satu kata: mutasi. Dan, menurut Maxwell (2000), aparatur yang demikian dapat membelenggu masa depan suatu bangsa. Sebab, melahirkan kepemimpinan level terendah: yang diakui keberadaannya karena ia pemegang SK (surat keputusan mengenai jabatan itu), dan bawahan tunduk hanya karena keharusan struktural. Loyalitas pada pemberi jabatan menjadi lebih penting ketimbang terhadap publik. Perhatian terhadap kinerja, apalagi pengembangan sumber daya manusia bukan dianggap sebagai hal yang penting. Ini menjadi masalah besar ketika pimpinan baru menghendaki perubahan, dari pelayanan ke atas menjadi pelayanan publik. Dan, akibat semua itu, mereka menjadi mudah digertak. Struktur dan aturan tercabik-cabik, intervensi menimbulkan praktik kolusi dan korupsi. Kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, ”Ketika lewat seekor sapi berbobot setengah ton, PNS yang hanya butuh lima kilogram daging sapi, tetapi amat berkuasa menjadi tergoda. Pertanyaannya, bisakah hanya mengambil lima kilogram saja?” Korupsi pengadaan dan menyelewengkan aturan hanyalah sebagian kecil dari tumpukan masalah yang dihadapi aparatur sipil negara. Tetapi, ribuan abdi negara yang menyandang surat keputusan menjadi pejabat pada dasarnya adalah singa-singa yang cerdik (lulusan UI, ITB, UGM, dan seterusnya). Namun, DNA nya berubah saat dipimpin, maaf, oleh sosok bermental kambing. Itulah yang saya sebut sebagai singa yang mengembik (Agility, Gramedia, 2015). Digertak politisi sedikit, langsung dikabulkan pengeluaran siluman triliunan rupiah. Mereka lupa, rakyat tidak membutuhkan barang-barang dan jasa yang diajukan para penggertak yang mengancam dengan jurus mutasi. Mereka tunduk karena takut kehilangan. Dan, pertentangan batin dimulai: antara kepentingan dan moralitas personal. Risma dan Basuki Ibarat singa yang mengaum, perjalanan demokrasi Indonesia diwarnai juga dengan pemimpin-pemimpin yang gagah berani. Tetapi, tak sedikit yang memilih berkompromi begitu menjalani gertakan-gertakan yang lebih keras dari kemampuannya menutupi kelemahannya. Kata kompromi telah menjadi model dalam politik Indonesia, dan itu pulalah yang ada di kepala banyak pihak untuk meredam suasana panas yang meletihkan. Sementara perubahan justru membutuhkan pemimpin yang tak berkompromi. Mereka ingin korupsi diberantas, tetapi tak mau menerima kenyataan bahwa koruptor harus diperiksa dan penyerapan anggaran tak bisa lagi dijadikan indikator kinerja. Sebab, dengan peraturan yang baik, seharusnya biaya yang dikeluarkan bisa banyak dihemat, dan otomatis persentase penyerapannya turun. Di dunia ini tak ada lagi bangsa yang menerapkan persentase penyerapan sebagai haluan kinerja. Tetapi, untuk menggertak, ini pun bisa dilakukan. Menarik disimak, Indonesia tiba-tiba mendapat kiriman singa-singa perkasa yang maju tak gentar, anti gertak. Tri Rismaharini dan Basuki Tjahaja Purnama adalah dua di antara singa-singa yang anti gertak itu. Digertak akan dimakzulkan, diberi hak angket, diancam jabatannya akan hilang, tak menyurutkan langkahnya. Bahkan diancam pembunuhan, atau diserang secara rasis, pun mereka hadapi. Ada kehebohan karena ideologis yang terang-terangan memanipulasi persepsi kita. Tetapi, di luar ini kebenaran sulit disembunyikan. Risma dan Basuki bukanlah singa yang mengembik karena mereka menjunjung nilai-nilai. Pemimpin seperti ini kelak akan terlihat kinerjanya. Menghancurkan mafia adalah prestasi besar seorang pemimpin. Jauh di atas kinerja-kinerja operasional yang melibatkan banyak orang. Indonesia tengah berubah. Dan, untuk berubah harus ada pihak yang berani berkorban, memutus rantai kebohongan dan rantai manipulasi. Kalau para calon presiden saja ”ngeper” melihat hasil jajak pendapat yang tak mencerminkan popularitasnya, apakah para ketua partai tak ”ngeper” melihat dukungan publik yang begitu rendah terhadap praktik-praktik penggertakan yang dilakukan orang-orang yang tak peduli pada kepentingan publik?. (Kompas.com/red) Di Tulis oleh Rhenald Kasali, Guru Besar FEUI

Lumajang (lumajangsatu.com) - Sejak awal tahun 2015, banyak perbincangan masyarakat yang mengeluhkan armada Truk pasiryang melintas di Jalur Lumajang-Tempeh menghambat pelajar, PNS, Pejabat dan Legislator yang berangkat kerja tergangggu di jam 06.00 WIB-07.30 WIB. Warga meminta kebijakan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang seperti Dishub bersama Satlantas mengeluarkan kebijakan pelarangan pada Truk Pasir melintas di Jam tersebut. "Kalau Truk pasir melintas dipagi hari, jalur Lumajang-Tempeh pada merayap, ini sering terjadi," ujar Huda, pelajar SMA Negerid i Lumajang. "Kalau ada kebijakan Truk pasir dilarang beroperasi dijam segitu, isnyallah Pelajar, PNS, Pejabat dan Legislator tak terganggu," ungkap Sri seorang PNS di Pemkab Lumajang. "Memang jam segitu jangan ada truk melintas, biar jalur lancar, karena jam 6 hingga jam 8 pagi, sibuk-sibuknya lalu lintas Pelajar dan PNS," ujar Sugiantoko, Legislator Gerindra. "DARURAT : Saat Jalur Padat antara jam 06.00 - 07.30 WIB . . . Armada Besar Truk Angkutan Pasir dan Truk Gandeng juga Tronton seharusnya diparkir dulu, Sopir istirahat sarapanlah, krana berasa sangat membahayakan dan menghambat Perjalanan kendaraan Pelajar, Pekerja dan Pegawai yang berangkat serempak pada jam tsb, bagaimana pendapat Anda ? ." terang pemilik Akun Facebook, Aji Al Jufri di Grup Lumajangsatu.com. Masyarakat sangat berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah, Dishub Selaku pemegang kebijakan.(ls/red)