Politik Dan Pemerintahan

Alat Kelangkapan DPRD Lumajang Terhambat, Demokrat Belum Usulkan Wakil Ketua

Lumajang(lumajangsatu.com)- Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang hingga kini belum terbentuk. Pasalnya, pembentukan pansus tatib DPRD masih terkendala dengan belum lengakapnya pertai politik mengajukan nama yang direkom untuk mengisi jajaran wakil ketua dewan. "Kita masih menunggu nama dari Partai Demokrat yang akan mengisi ketua Fraksi dan Wakil ketua DPRD," ujar Asmu'i Aziz SH, wakil ketua DPRD sementara kepada lumajangsatu.com, (09/09/2014). Jika semuanya sudah terbentuk, maka DPRD akan segera membentuk pansus tatib DPRD, untuk kemudian menentukan alat kelengkapan DPRD, seperti Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan lainnya. Asmu'i mengaku tidak faham kenapa hingga kini Demokrat belum menyetorkan nama yang akan menduduki posisi tersebut. "Saya tidak bisa memberikan komentar, karena itu urusan internal Partai Demokrat," jelasnya. Sementara itu, Muhammad Sofi, Sekretaris Partai Demokarat menyatakan bahwa nama untuk ketua fraksi sudah diajukan sejak seminggu yang lalu. Namun, sampai dan tidaknya surat tersebut ke sekretarit DPRD, Sofi tidak mengetahuinya. "Kita sudah kirim nama Idris Marzuki sebagai ketua Fraksi Demokrat seminggu yang lalu, namun sampai atau tidak saya tidak tahu," jelas sofi saat dihubungi melalui telepon selulernya. Sedangkan untuk nama yang akan menduduki wakil ketua DPRD, saat ini masih menunggu rekomendasi dari DPP Demokrat. DPD Demokrat Lumajang sudah mengajukan tiga nama, yakni Sujiarti, Samsul Huda dan Idris Marzuki untuk mengisi jajaran wakil ketua DPRD. "Kita masih tunggu rekom DPP, yang jelas kita sudah ajukan tiga nama ke DPP untuk dipilih menjadi wakil ketua DPRD Lumajang," pungkansya.(Yd/red)

Proposal Air Bersih Ditolak Probolinggo, Pemkab Lumajang Gigit Jari

Lumajang(lumajangsatu.com)- Janji politik Bupati Sjahrazad Masdar MA untuk membanjiri warga Ranuyoso dengan air bersih, nampaknya akan gagal total. Pasalnya, Pemerintah Probolinggo menolak mentah-mentah propasal yang diajukan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Lumajang. "Iya katanya bu Indah, Probolinggo menolak rencana kami, untuk menggunakan air sumber Ronggojalu untuk dialirkan ke wilayah Ranuyoso," ujar Fatah Ismail PJS Direktur PDAM Lumajang kepada lumajangsatu.com, Selasa (09/09/2014). Meski ditolak oleh Probolinggo, namun PDAM terus melakukan upaya dengan difasilitasi oleh Pemprov Jatim, agar Probolinggo menyetujui proposal yang diajukan Pemkab Lumajang. Sebab, kebutuhan tersebut bukan kepentingan perorangan, namun kepentingan masyarakat luas. "Kita minta Pemprov Jatim agar menfasilitasi supaya Probolinggo tidak egois, kerena kepentingan air ini adalah kepentingan rakyat," papar mantan Sekda Lumajang itu. Lebih lanjut ia menjelaksan, untuk porogram 2014, PDAM hanya melakukan perluasan jaringan untuk kecamatan Padang dan Sumbersuko. Dimana, air bakunya akan diambilkan dari kecamatan Senduro. "2014 ini ada program dari pusat, untuk perluasan jaringan di Padang dan Sumbersuko, dimana air bakunya akan diambilkan dari Senduro," pungkansya.(Yd/red)

Kapolres Lumajang Wajibkan Polisi Lakukan Kunjungan Rumah ke Rumah

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna mendekatkan kepada masyarakat, AKBP Singgamata SIK,  Kapolres Lumajang memerintahkan kepada seluruh polisi dan Babinkamtibmas untuk melakukan kunjungan rumah ke rumah. Minimal, setiap hari dalam kondisi normal polisi akan datang kerumah masyarakat satu atau dua rumah. "Program ini sebelumnya sudah ada, namun yang dikunjungi hanya terbatas saja. Namun kali ini semua rumah harus pernah dimasuki polisi dalam kondisi normal," ujar Singgamata kepada sejumlah wartawan, Senin (01/09/2014). Selama ini diakui atau tidak, ketika polisi hadir di suatu tenpat pasti identik sebuah kasus. Untuk merubah itu, maka harus ada pendekatan kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan kunjungan. "Selama ini kalau ada polisi, pasti asumsinya ada apa pak? siapa yang ditangkap pak?" terang kapolres. Untuk merubah anggapan tersebut, tentunya membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti sangkuriang. Namun, jika dilakukan sejak hari ini, maka dalam waktu beberapa tahun, seluruh rumah masyarakat akan pernah dimasuki polisi dalam kondisi normal. "Ini membutuhkan waktu yang lama ya, tidak seperti sangkuriang," pungkasnya.(Yd/red)

Genap Setahun Menjabat, Bupati Masdar Mutasi Belasan Pejabat Pemkab

Lumajang(lumajangsatu.com)- Meski bupati Sjahrazad Masdar dalam kondisi sakit dan tidak bisa melantik sendiri,  namun Wakil Bupati Lumajang melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab di Pendopo Kabupaten, Selasa(26/8/2014). Sebanyak 12 pejabat di rotasi jabatanya untuk mengisi kekosongan birokrasi selama setahun terakhir. Kepala BPBD Rochani bergerser menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Kepala BPBD diisi oleh Ribowo kepala Bakesbangpol. Bakesbangpol diisi oleh Imam Suprijono sebelumnya menjadi Dispenduk Capil. Posisi Imam kemudian diganti oleh. Novi Handayani sebelumnya menjadi Kadis Koperasi dan UMK. Kadis Koperasi diisi oleh Eka Tursila sebelumnya menjabat Kabag Umum. Kabag Umum diisi oleh Lilik Soejanti yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubang Pengadaan di Bagian Umum. Basuni Camat Ranuyoso di geser menjadi Camat Senduro, Camat Ranuyoso digantikan Moch Zam-zam yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Disnakertrans. Kanporo. Siswinarko dimutasi menjadi Kepala Perpustakaan dan Arsip digantikan Agus Triiono Camat Kota Lumajang. Wabup As'at Malik mengatakan, mutasi yang dilakukan untuk mempercepat kinerja pemerintahan Lumajang dibawah kepemimpinan SA'AT selama setahun. Dalam pemerintahan diperlukan kerjasama para pejabat untuk menyukseskan 9 program bupati. "Terima kasih kepada pada pejabat selama memimpin di posisinya, untuk diposisi yang baru segeralah beradaptasi," ungkapnya. Lanjut dia, mutasi yang dilakukannya sudah melalui mekanisme aturan dan diketahui bupati. Apalagi pergeseran pejabat dalam mutasi untuk mengisi kekosongan. Mutasi pejabat juga melalui sepengetahuan bupati dan yang meneken adalah bupati. "Saya hanya mewakili bupati melantik, secara hukum dan aturan Bupati yang meneken ini, dalam minggu ini insyaallah bupati akan bisa bertugas lagi" paparnya.(Yd/red)

Anggota DPRD Lumajang Periode 2014-2019 Akhirnya Dilantik

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah melewati proses panjang, akhirnya 50 anggota DPRD kabupaten Lumajang masa bhakti 2014 -2019 resmi dilantik, Kamis (21/08/2014). Ke 50 anggota dewan tersebut diisi 41 orang laki laki dan 9 orang perempuan dan diambil sumpah atau janji/ oleh ketua Pengadilan Negeri Lumajang melalui rapat Paripuran istimewa. Ketua Pengadilan Negeri sebagai pejabat pengambil sumpah, mengingatkan 50 anggota dewan tersebut terhadap sumpah atau janji itu, karena menyangkut tanggung jawab. Selain kepada manusia, juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Sumpah jabatan ini, disamping disaksikan oleh anda dan yang hadir hari ini, juga disaksikan Tuham Yang Maha Esa," jelas Sugiyo Mulyoto SH. MH.  Para anggota dewan bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai anggta DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mereka juga berjanji akan bersungguh sungguh demi terciptanya kehidupan demokrasi dengan mengedepankan kepentingan Negera dan Bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok. Para anggotra dewan juga bersumpah untuk meperjuangkan aspirasi rakyat. Terhadap sumpah 50 anggota dewan itu, sejumlah masyarakat berharap mereka akan  amanah dalam melaksankannya. Patauan lumajangsatu.com, dari 50 anggota dewan periode 5 tahun kedepan terdapat anggota dewantertua yakni Samsul Huda pensiunan PNS dari partai Demokrat dengan usia 71 tahun. Sedangkan anggota dewan termudah atas nama Syaifudin dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan usia 22 tahun. Sementara itu, dari 50 anggota dewan 23 diantaranya adalah anggota dewan lama yang terplih lagi.(Yd/red)

Demo Pelantikan DPRD Lumajang, PMII Bentrok Dengan Polisi

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang Periode 2014-2019 di Pendopo Lumajang diwarnai dengan aksi demo, Kamis (21/08/2014). Puluhan Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang, ngeluruk ke Lokasi pelantikan, namun niat para mahasiswa terhenti karena di hadang oleh barikade pengamanan. Yuli Purwanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMII Lumajang meyatakan, pihaknya hanya ingin menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan yang baru dilantik. PMII ingin DPRD yang baru nantinya akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak lupa dengan janji-janjinya. "Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi rakayat, kita ingin dewan yang baru ini lebih keras lagi bekerja," ujar mahasiswa asal STKIP PGRI Lumajang itu. Sementara itu, dalam orasinya Mahasiswa meminta kepada seluruh anggota DPRD yang baru, agar terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Pasalnya, mahasiswa menilai masih banyak persoalan di Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikn oleh pemerintah, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, pertanian dan lainnya. "Kami minta anggota DPRD yang saat ini dilantik, untuk mengawal pemerintahan kabupaten Lumajang, agar persoalan-persoalan yang hari ini masih belum selesai segera mendapatkan perhatian," teriak para mahasiswa. Dari pantauan, para mahasiswa mengawali aksinya dari kantor cabang PMII dengan melakukan konfoi. Kemudian mahasiswa melakukan orasi di perempatan tugu adupura, karena tidak bisa mendekat ke lokasi pelantikan, sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan polisi.(Yd/red)

Inilah 50 Anggota DPRD Lumajang Periode 2014-2019

Lumajang(lumajangstau.com)- Hasil Pemilu 9 April 2014 banyak memberikan wajah-wajah baru yang akan mengsisi Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang periode 2014-2019. Berikut nama-nama anggota DPRD Lumajang yang akan dilantik di Pendopo Lumajang (21/08), yakni:   Parta Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan   1.H Agus Wicaksono S.Sos, Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun 2.Supratman, Desa Jambiumbu Kecamtan Pasrujambe 3.Solikin, Desa Jatigono Kecamatan Kunir 4.H. Bukasan S.Pd, MM, Desa Bodang Kecamatan Padang 5.Guruh Ismariyanto, Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro 6.H. Wahyono, Desa Randuagung Kecamatan Randuagung 7.Karnadi, Desa Klanting Kecamatan Sukodono 8.Mustainul Umam, SH, S.Pd, Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo 9.Moch. Subhan Abdillah, Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang 10.Zainal Abidin SH, Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1.Surati, Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung 2.Abdul Ghofur, Desa jatigono, Kecamatan Kunir 3.Selamet, Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh 4.Eko Adis Prayoga, Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun 5.Sugiyanto SH, Desa Muyorejo Kecamatan Pronojiwo 6.Thohar Hasan, Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian 7.H. Asmu’i Aziz SH, MH, Desa Candipuro Kecamatan Candipuro 8.Umi Kulsum, Desa Tanggung Kecamatan Padang 9.Achmad Faruq Chotibi, Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1.H. Akhmad ST, Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto 2.Suwarno, Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso Partai Nasional Demokrat (NasDem) 1.Usman Afandi, Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Ranuyoso 2.Hanurul Rosid, Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh 3.Catur Pujo Satoto, ST, Desa Tempursari Kecamatan Tempursari 4.H. Agus Suherman, Desa Kadang Tepus Kecamatan Senduro 5.Hj. Nur Hidayati, Desa Tekung Kecamatan Tekung Partai Keadilan Sejatera (PKS) 1.Eka Tri Oktatia S.Pd, Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono 2.Muhammad Hasan, Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro 3.Drs. Khusnul Khuluk, Desa Mlawang Kecamatan Klakah Partai Golongan Karya (Golkar) 1.Drs. Suigsan MM, Desa Sukosari Kecamatan Kunir 2.Ir. Mochammad Supriyono, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang 3.Bambang Iriyanto, Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro 4.Darso, Desa Babakan, Kecamatan Padang 5.Sujatmiko SH, MH, Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1.Eko Wahyudi SH, Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono 2.Nurhayati, Desa Sumber Anyar Kecamatan Rowokangkung 3.Sugiyantoko, Desa Condro Kecamatan Pasirian 4.Amin, Desa Sukorejo Kecamatan Pasrujambe 5.Nur Fadilah, S.Ag, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1.Dedi Firmansyah, Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono 2.Eni Sunarni, Desa Klakah Kecamatan Klakah Partai Demokrat (PD) 1.Drs. H. Samsoel Huda, M. Si, Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang 2.Susetyo, Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun 3.Idris Marzuqi, Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung 4.Junaedi, Desa Kalibening Kecamatan Pronojiwo 5.Sujiarti, Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe 6.H. Arif Rochman SH, Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Partai Amanat Nasional (PAN) 1.Lia Agarista, S.P.Si, Desa Wonokerto Kecamatan Tekung 2.Syaifuddin, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang 3.Nanag Qosim, S.Sos, Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Nama-nama anggota DPRD Lumajang berasal dari data Sekretrariat DPRD Kabupaten Lumajang.(Yd/red)

Pansus: DPRD Lumajang Tak Pernah Dilibatkan Dalam Ijin Tambang Pasir

Lumajang(lumajansagtu.com)- Pansus pasir DPRD kabuapten Lumajang telah menyelesaikan semua agenda untuk mencari bukti dan fakta seputar pengelolaan tambang pasir di Lumajang. Pansus pasir telah turun ke lapangan, meminta ketangan masyarakat, para penambang, para pengusaha dan juga pemerintah daerah. “Kita juga sudah minta keterangan kepala desa yang bersinggungan dengan ekploitasi pasir serta para investor tambang pasir,” ujar Agus Wicaksono S.Sos ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Sabtu (15/08/2014). Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenagan dalam memberikan ijin pertambangn dan juga memiliki kewajiban memberikan pembinaan kepada para penambang juga telah dimintai keterangan. Dari keterangan yang diberikan pemerintah, yang mencolok adalah sedikitnya pendapatan asli daerah yang diteriama oleh pemkab Lumajang. “Royalti dari pemerintah pusat yang berasal dari iuran tetap tahun 2012 sebesar Rp 178.541.912, Sementara dari royalti iuran eksploirasi pasir besi hanya sebesar 12.320.022, di tahun anggaran 2013 sampai akhir Desember, iuran tetap senilai Rp 119.223.407, dan royalti eksplorasi dan eksploitasi senilai Rp  258.722.683,” papar ketua pansus itu.   Dari proses ekploitasi yang sangat besar , bisa dilihat dengan kerusakan lingkungan dan jalan yang parah, seharunsya pendapatan dari sektor pasir juga harus sepadan. Meskipun selama ini DPRD tidak pernah dilbatkan dalam proses-proses penerbitan ijin tambang pasir yang dikeluarkan oleh Pemkab. “Padahal sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2006 dan Undang-Undang Minerba mengamanatkan jika ada perjanjian yang melibatkan pihak luar maka DPRD harus dilibatkan,” jelasnya. Disinggung tentang kemungkinan rekomendasi pansus pasir akan ditujukan kepada kepolisian atau kejaksaan karena juga ada tudingan kebocoran dalam pengelolaan pasir, Agus menyebutkan masih menunggu keputusan pansus. Sejuah mana kerugian Negara yang ditimbulkan masih akan digodok untuk menentukan rekomendasi yang akan dikeluarkan. “Kita masih akan godok secara mendalam bersama Pansus untuk menentukan subtansi rekomendasi dari pansus pasir,” paparnya.(Yd/red)

MUI Lumajang: Gerakan ISIS Ancam Keutuhan NKRI

Lumajang(lumajangsatu.com)- Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lumajang menyatakan dengan tegas bahwa gerakan Islamic State of  Irak and Syiria (ISIS) adalah aliran radikal dan harus ditolak masuk ke Indonesia. Gerakan ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tidak mengedapankan kekerasan dalam gerakannya. “Kita usai rapat dengan Muspida Lumajang, bahwa kita wajib menangkal ISIS masuk Lumajang karena gerakan ISIS adalah gerakan yang dilarang Islam,” ujar Muflih Farid ketua MUI Lumajang, Sabtu (15/08/2014). Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa gerakan ISIS ingin mendirikan negera Islam dengan konsep khilafah dan tentunya bertengtangan dengan Islam Indonesia. Untuk menangkal ISIS masuk ke Lumajang, MUI kabupaten memerintahkan kepada MUI kecamatan untuk memantau gerakan ISIS agar tidak masuk ke wilayah Lumajang dipedesaan. “ISIS tidak sesuai dengan Islam Indonesia dan kita perintahkan MUI kecamatan untuk memantau gerakan ISIS dan segera melaporkan kepada MUI Kabupaten jika melihat gerakan ISIS,” tambahnya. MUI juga meyakini bahwa ISIS juga ada di Lumajang karena potensi ISIS masuk melalui kelompok-kelompok teroris yang saat ini sudah ada di Indonesia. Namun gerakannya secara diam-dim dan tidak terang-terangan karena pasti akan ditolak masyarakat karena mengancam keutuhan NKRI. “Kita meyakini ISIS juga ada di Lumajang namun gerakannya secara perlahan-lahan karena masyarakat pasti melakukan penolakan karena mengancam keutuhan NKRI,” pungkasnya.(Yd/red)

TPA Sampah Penuh, DLH Lumajang Akan Bangun Yang Baru di Lempeni

Lumajang(lumajangsatu.com)- Meningkatnya jumlah penduduk pasti akan disertai dengan peningkatan sampah yang dihasilkan. Dengan jumlah penduduk yang mencapa 1 juta jiwa lebih, Lumajang setiap harinya bisa menghasilkan sekitar 750 kubik. "Asumsinya dengan dengan jumlah penduduk, setiap harinya sampah yang dihasilkan di Lumajang mencapai 750 kubik," ujar Nurul Huda kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Lumajang, Kamis (14/08/2014). Saat ini dengan armada yang dimiliki DLH sudah bisa melakukan pelayanan sampah di 12 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Lumajang. Meski tdak bisa menjangkau seluruh kecamatan, namun ada tempat pembuangan sampah (TPS) yang dibangun masyarakat secara mandiri. "Kita beleum bisa menjangkau ke 21 kecamatan, meski begitu ada TPS yang dibangun masyarakat sendiri," terangnya. Dengan 8 armada pengangkut sampah yang dimiliki DLH, dari 12 kecamatan yang ada TPS-nya, menghasilkan sekitar 300 kubik sampah. Sedangkan sampah yang dibuang ke tenpat pembuangan akhir (TPA) bisa mencapai 45-50 rit sampah. "TPA kita itu saat ini bagus ya, karean tidak ada bau, namun diperkirakan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, maka selama 2 tahun TPA sudah penuh," jelasnya. Mulai saat ini, DLH akan merencanakan pembuatan TPA baru dengan luas 6,7 hektar yang akan ditempatkan di desa Lempeni kecamatan Tempeh. Sedangkan TPA yang sudah penuh dengan sampah, akan dijadikan taman kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. "Mulai saat ini kita akan menyiapkan TPA baru, yang rencananya berada di desa Lempeni dengan luas 6,7 hektar," pungkasnya.(Yd/red)