Politik Dan Pemerintahan

Jakarta(lumajangsatu.com)- Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, akhirnya Presiden Joko Widodo Minggu sore (26/10/2014) mengumumkan secara resmi susunan Kabinet Indonesi Hebat. sejak pukul 17.45 Presiden Jokowi merampungkan pembacaan menteri-menteri di kabinetnya. Berikut nama-nama menteri Kabinet Indonesia Hebat: 1 Sekretaris Kabinet Pratikno 2 Kepala Bappenas Andrinof Chaniago 3 Menteri Kemaritiman Indroyono Soesilo. 4 Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto. 5 Menko perekonomian Sofyan Djalil. 6 Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. 7 Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. 8 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 9 Menteri Pariwisata Arief Yahya 10 Menteri ESDM Sudirman Said 11 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 12 Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi 13 Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu 14 Menteri Hukum dan ham Yasonna H. Laoly. 15 Menkominfo Rudiantara 16 Menteri PAN Yuddy Chrisnandi 17 Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro 18 Menteri BUMN Rini M. Soemarno 19 Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga 20 Menteri Perindustrian Saleh Husin 21 Menteri Perdagangan Rahmat Gobel  22 Menteri Pertanian Amran Sulaiman 23 Menteri Ketenagaakerjaan Hanif Dhakiri 24 Menteri PU dan Perum Rakyat Basuki Hadimuljono 25 Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Siti Nurbaja 26 Menteri Agraria. Tata ruang Ferry Musyidan Baldan  27 Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin 28 MEnteri Kesehatan Nila F. Moeloek 29 Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa 30 Menteri Pemberdayaan Wanita dan Yohanan Yambise 31 Menteri Kebudayaan dan Dikdasmen Anies Baswedan. 32 Menteri Ristek dikti M. Nasir  33 Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi 34 Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Marwan Jafar. Sejumlah calon menteri, Yuddy Chrisnandi, Tjahjo Kumolo, Siti Nurbaya, Hanif Dhakiri, Sudirman Said, dan Ryamizard Ryacudu, mulai jam 16.00 sudah mulai berdatangan di Istana Negara. Namun tak ada seorang pun yang membawa istri, seperti yang diumumkan sebelumnya oleh eks Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.(Tempo.co)

Lumajang(lumajangsatu.com)- saat melakukan kegiatan serap aspirasi (reses) kepada konstituen dimasing dapil, DPRD banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya masyarakat menanyakan tentang reklamasi tambang pasir di wilayah selatan. "Masyarakat bertanya tentang siapa yang bertanggung jawab untuk reklamasi pasir," ujar Sugiantoko politisi Gerindra dari dapil 3, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo dan Tempursari, Jum'at (24/10/2014). Mendapatkan pertanyaan tersebut sebagai anggota DPRD Sugiantoko langsung menjelaskan bahwa reklamasi adalah tugas dari investor dan pemerintah. Masyarakat kemudian bertanya tentang pertmbangan di sepanjang bibir pantai selatan. "Saya jawab pertambangan itu ilegal alias tidak berijin," tutur wakil ketua DPRD itu. Mendaptkan penjelasan itu, maka warga kata Sugiantoko langsung menjawab, jika ilegal kenapa hingga kini tetap dibiarkan. Warga juga bertanya mengapa DPRD diam saja melihat keruskan lingkungan yang terjadi di pinggir pantai. "Saya jawab bahwa DPRD sudah mengambil langkah dengan pembentukan Pansus Pasir dan sudah mengelurakan rekomendasi namun masih belum respon dari pemkab Lumajang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Karena tidak dirawat dan tidak disiram, sejumlah tanaman bunga dan rerumputan di taman kota di Lumajang mengerin dan mati. Kondisi tersebut bisa terlihat dipertigaan desa Wonorejo, yang menjadi perlintasan antara Lumajang dan Kabupaten Jember serta Probolinggo. Dari pantauan lumajangsatu.com, taman ditengah jalan itu bunga-bunganya mengering dan sebagian sudah mati. Tak hanya bunga, rerumputan yang seharusnya menghijau menjadi kering kerontang. Air mancur dipertigaan tersebut juga sudah tidak berfungsi dan tinggal airnya saja yang membiru dan dihuni oleh jentik-jentik. Matinya bungan dan rerumputan taman karena musim kemarau dan tidak disiram. "Eman mas, seharusnya Dinas terkait melakukan perawatan dan jangan dibiarkan mengering dan mati," ujar Hamedi salah seorang warga Ranuyoso saat melintas di pertigaan Wonorejo, Rabu (22/10/2014). Ia berharap kepada pemerintah jangan hanya bisa membuat tanpa bisa melakukan perawatan. Sebab, pembuatan taman kota tersebut sudah pasti menyedot anggaran yang besar dan menjadi muspro ketika tidak ada perawatan. "Pembuatan taman kota itu pasti menyedot uang rakyat yang tidak sedikit, jika tidak dirawat maka akan muspro dan akan rusak dengan cepat," pungkasnya.   Sekedar diketahui perawatan taman kota sudah dianggarkan di APBD setiap tahunnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Polres Lumajang menetapkan status siaga satu dan menerjunkan 2/3 kekuatan guna mengantisipasi gangguan keamanan saat pelantikan presiden Indonesia ke 7, Ir. Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2014. Polisi juga dibantu oleh TNI akan terus memantau situasi keamanan di Lumajang. "Kita siapkan 2/3 kekuatan untuk lakukan pengamanan pelantikan Presiden dan kita tetapkan situasi siaga satu," ujar Kapolres AKBP Singgamata SIK kepada sejumlah wartawan. Ia berharap jalannya pelantika bisa berjalan lancar dan di Lumajang tidak ada kejadian yang bisa mengganggu suasana pelantikan Presiden di Jakarta. "Kami beraharap semua bisa ikut menjaga suasan kondusif di Lumajang," terangnya. Sementara itu, Letnan Kolonel Infantri Akhyari Komandan Kodim 0821 Lumajang menyatakan siap melakukan pengamanan di Lumajang. Seleurh personel TNI akan siaga di hari pelantikan Presiden. "Kita sudah siagakan semua personel TNI untuk melakukan pengamanan suasana Lumajang saat pelantikan Presiden," terangnya. Dari hasil informasi intelejen tidak ditemukan gerakan masa saat pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2014. Dandim mengajak semua elemen masyarkat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah kususnya Lumajang. "Siapapun yang jadi Presidennya TNI akan selalu siap untuk melakukan pengamanan," tegasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Polemik peniadaan pilkades tahun 2014 dengan dalih masih menunggu surat edaran dari kementrian dalam negeri (Kemendagri) mulai direspon wakil rakyat. DPRD Lumajang cukup gerah atas molornya pesta demokrasi di desa (Pilkades). Padahal, di kabupaten lain seperti Jember, Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) informasinya akan segera digelar akhir bulan ini. Dra. Nur Hidayati, Ketua Komisi A DPRD Lumajang ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, tidak ada alasan lain dari pemerintah selain segera menggelar pilkades. “Pilkades kita sudah molor. Molornya juga tidak tanggung-tanggung, sekitar 2 tahun,” katanya di Kantor DPRD Lumajang. Saat ini, pemerintahan desa sudah saatnya melakukan persiapan pembentukan panitia Pilkades. Jika tidak, maka Pilkades yang sudah molor 2 tahun akan semakin molor. Apalagi, batasan Pjs (Penjabat sementara) Kades itu hanya 6 bulan.“Kalau sudah 2 tahun itu bukan Pjs namanya. Masak ada Pjs 2 tahun. Itu namanya Pjs kadaluarsa,” kata politisi dari Partai Nasdem ini. Kalau memang acuannya Surat Edaran Mendagri, maka pemerintah kabupaten dalam hal ini bagian Pemerintahan Desa atau Pemdes mestinya bisa bersikap proaktif mendatangi pemerintah pusat. “Ya, harus pro aktif, dong. Konsultasikan masalah ini secara langsung. Jangan dibiarkan terkatung-katung seperti ini,” ungkapnya.Informasi yang diperoleh menyebutkan terdapat sekitar 29 desa yang seharusnya menggelar pilkades. Mereka (pihak desa) tidak bisa menggelar pilkades karena memang tidak ada instruksi atau perintah dari bagian pemerintahan desa Pemkab Lumajang. “Kalau alasannya menunggu perintah menteri, ya tanyakan dong ke menteri. Kalau terus diam begini, sampai kapan kekosongan ini?,” jelas Nur Hidayati.Lebih ia menjelaskan, terjadinya kekosongan kades selama 2 tahun (bahkan bisa lebih) ototmatis membunuh hak politik masyarakat. “Hak politik rakyat akhirnya tidak tersalurkan gara-gara Pjs selama 2 tahun,” pungkas mantan politisi PKB itu.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Langkah tegas Kapolres Lumajang AKBP Singgamata SIK menindak tegas penambangan pasir yang tidak mengantongi izin resmi dengan menutup lokasi penambangan hingga menetapkan dua tersangka mendapatkan banjir dukungan. Dismaping dari masyrakat luas, dukungan juga mengalir dari kalangan wakil rakayat.  Ketua DPRD Kabupeten Lumajang, H. Agus Wicaksono, S.Sos ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan pasca penutupan tambang pasir di Sumbersuko mengatakan, langkah yang dilakukan pihak kepolisian Polres Lumajang perlu diapresiasi, menurutnya dukungan penuh akan diberikan DPRD Lumajan. “Saya setuju dengan langkah yang dilakukan oleh polisi, degan menutup tambang pasir ilegal,” katanya. Menurutnya, penambangan pasir yang selama ini merebak dan tanpa ijin jelas merugikan negara dan masyarakat. Meskipun ada ijin, dengan adanya undang-undang minerba yang baru juga harus lebih dipahami dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Meskipun mereka memiliki ijin seumpama dari pemerintah daerah tetap harus memperhatikan undang-undang minerba, sehingga para penambang itu tidak lagi melakukan kegiatan penambangan seperti yang sekarang ini berjalan," ungkap Agus Wicaksono. DPRD kata Agus tidak melarang para investor untuk menanamkan modalnya dibidang pertambangan di Lumajang. Namun, hak dan kewajiban sesuai dengan undnag-undang harus dipenuhi. "Investor silahkan menanamkan modalnya, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pernyataan Arif Sukamdi selaku Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Lumajang tentang peniadaan pilkades mulai direspon warga. Pasalnya, warga mengigatkan pemerintah agar tidak berbuat kesalahan kedua kali akibat kebijakan dan berujung pada gerakan masa. "Kami minta pak Arif jangan sampai mengelurkan statmen tentang pilkades yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat dibawah," ujar Marsum warga Kutorenon kecamatan sukodono, Senin (13/10/2014). Menurutnya, pertnyataan Arif Sukamdi yang masih menunggu surat edaran dari Kemendagri dinilai mengada-ada. Sebab, daerah laian seperti Jember pada akhir tahuan 2014 sudah bisa menggelar pilkades dan Lumajang masih menunnggu surat edaran Kemendagri. "Jangan sampai tragedi September 2012 terulang lagi, akibat kebijakan pemerintah yang meniadakan pilkades barakibat pingsannya Pak Susanto karena terkena lemparan batu pendemo," tegasnya. Sebelumnya, Arif Sukamdi Kabag Pemdes mmenyatkan bahwa Pemkab Lumajang masih menunggu surat dari Kemendagri apakah pilkades akan digelar akhir 2014 atau awal 2015 atau kapanpun. "Karena yang meniadakan pilkades adalh Kemndagri, maka kita akan menunggu suarat kemendagri apakah pilkades digelar akhir tahun 2014 atau kapanpun kami masih tunggu," terang Arif beberapa waktu lalu di lobi Pemkab. Disinggung tengang kabupaten Jember bisa menggelar Pilkades, Arif manyatakan tidak berhak memberikan komentar. Sebab, laian daerah tentunya akan laian kebijakan. "Wah sekali lagi saya tidak bisa komentar, karena itu daerah laian," jelasnya. Sekedar informasi, pada bulan September 2012 terjadi gelombang demo yang diakibtakan kebijakan bupati meniadakan Pilkades. Bupati berdali peniadaan pilkades karena surat edaran dari Kemedagri. Bahkan, demo yang berujung ricuh itu membuat AKBP Susanto Kapolres Lumajang kala itu pingsan, terkena lemparan baru pada Demonstaran.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah bertugas kurang lebih satu tahun empat bulan, Sudianto SH kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, akhirnya diroling ke Kajati Kendari untuk melaksanakan tugas baru sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) yang membawahi sekitar 10 Kejaksaan Negeri. Hal itu disampaikan oleh Sudianto saat acara pisah kenal dengan kepala kejaksaan yang baru di pendopo Lumajang, Minggu malam. Menurut Sudianto, selama ini ia telah melakukan tugas penegakan hukum dengan maskimal. Meskipun hasilnya belum maksimal karena memang terkendala oleh waktu dan harus menjalankan tugas yang baru di Kendari. Ada satu PR yang belum diselesaikan oleh Sudinato, yakni melakukan MoU dengan Inspektorat Pemkab terkait dengan upaya pencegahan penyelewengan uang negara di jajaran birokrasi. Ia berharap kepada Kajari yang baru bisa melanjutkan citan-citanya untuk menciptakan Lumajang bersih dari KKN. "Saya dulu di Tolitoli, saya bisa sukses membuat MoU dengan Inspektorat sehingga bisa banyak menyelamatkan uang negara seperti uang pajak, uang proyek dan lainnya, karena data awal berasal dari Inspektorat, di Lumajang saya belum bisa mewujudkan itu," paparnya. Sementar itu, Gede Nurmahardika SH, ketua Kejaksaan Negri Lumajang yang baru menyatakan, bahwa dirinya lebih suka melakukan pencegahan dari pada harus melakukan penindakan. Saat menjadi Kajari di salah satu kabupaten di Bali, ia selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan upaya pencegahan tindak pidana koruspi. Namun yang menjadi kendala kata Gede, selama ini banyak pemerintah daerah yang tidak terbuka dan cenderung tidak mengakui kesalahannya, meskipun itu masih bisa diperbaiki. Akhirnya banyak pejabat daerah yang mendekam di penjara gara-gara terkena kasus korupsi. "Prinsip saya lebih suka pencegahan dari pada penindakan, tapi kendalanya banyak pejabat yang tidak mengakui dan akhirnya kasusnya kita selesaikan melalui pengadilan," terang Gede di hadapan SKPD se Lumajang.(Yd/red)

Surabaya(lumajangsatu.com)- Para santri ternyata menaruh perhatian besar terhadap dinamika politik yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini. Misalnya terkait sikap politik para politisi di Senayan yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Mayoritas kaum santri di Jawa Timur mengaku sangat kecewa. Demikian kesimpulan dari hasil survei terbaru yang dilakukan “Santri Politika”. Survei dilakukan sejak 30 September – 7 Oktober 2014, dengan jumlah responden sebanyak 240 santri dari 24 pesantren di Jawa Timur. “Mayoritas para santri meyakini bahwa pilkada langsung oleh rakyat adalah model demokrasi yang terbaik,” kata Direktur Santri Politika, Abdul Hady JM, saat menyampaikan hasil surveinya, di Surabaya. Hady menjelaskan, sebanyak 85,4 persen responden menyatakan pemilihan kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Hanya sebanyak 10,7 persen yang menghendaki dipilih DPRD. Sisanya mengaku tidak tahu. Kaum santri, kata Hady, mengaku kecewa terhadap sikap politik para politisi di Senayan terutama dari Partai Koalisi Merah Putih. “Ini sangat beralasan karena merekalah yang telah merampas hak demokrasi dari tangan rakyat,” tegasnya. Sayangnya, saat ditanya apakah mengetahui hasil rekomendasi PBNU agar Pilkada dikembalikan ke DPRD, mayoritas santri menjawab tidak tahu. Sebanyak 65,3 persen mengaku tidak tahu. Selebihnya mengaku tahu. Kendati demikian, para santri menyadari bahwa Pilkada secara langsung yang telah berjalan selama 10 tahun ini memang telah membawa banyak mudharat. Dintaranya konflik sosial di masyarakat. Namun, hal ini tidak cukup dijadikan alasan Pilkada harus dikembalikan ke tangan dewan. Sebab, dalam proses pendewasaan demokrasi tentu masih terdapat mudharat dan itu perlu diantisipasi bersama. Demokrasi tidak memiliki makna tunggal. Pilkada langsung atau oleh DPRD sama-sama demokratis, dan keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. “Kelemahan ini tugas kita untuk diperbaiki bersama,” ujarnya. Untuk menguatkan pendapatnya bahwa Pilkada langsung adalah demokrasi yang terbaik, Hady lalu menyitir salah satu bait kaidah nahwu dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. “Wa fi ikhtiyarin La yajiul munfashil, idza taatta an yajial muttashil”. Artinya, selama masih ada dhamir muttashil (kata ganti bersambung/langsung), maka tidak boleh memakai dhamir munfashil (kata ganti yang terpisah/tidak langsung). Dengan demikian, para santri menaruh harapan besar pada partai politik yang selama ini bersikukuh pada mekanisme Pilkada secara langsung untuk tetap memperjuangkannya dengan tidak tergoda ikut merampas hak politik rakyat. “Yang menarik di sini, meskipun pada pemilu legislatif lalu para santri mengaku tidak semuanya memilih PKB, justru para santri mengaku hanya PKB dan NasDem yang bisa dititipi asparasinya dalam memperjuangkan agar Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat,” kata Hady didamping tim peneliti diantaranya RPA Faqih Zamany, Imam Hambali dan Syaiful Amin. Temuan lain dalam survei tersebut, pada Pilpres lalu, sebanyak 31,8 persen responden mengaku memilih pasangan Prabowo-Hatta. Sebanyak 46 memilih Jokowi-JK. Sisanya mengaku tidak menggunakan hak politiknya. Namun, bila digelar Pilres pada hari ini dan Prabowo maju lagi, mayoritas para santri mengaku tidak akan memilihnya kembali. Hal ini buntut dari sikap politik partai pengusung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Hanya 1,9 persen mengaku tetap akan memilihnya. “Kekecewaan para santri paling tinggi justru dialamatkan kepada Bapak Presiden SBY dan Partai Demokrat karena dinilai tidak konsisten. Beliau biang dari pengesahan RUU Pilkada,” pungkasnya.(Red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Urusan pelaksanaan pilkades Pemkab Lumajang termasuk pemerintah yang sangat patuh dengan surat edaran menteri dalam negeri (Mendagri) yang meniadakan pilkades digelar pada tahun 2014. Arif Sukamdi Kabag Pemdes menyatakan, karena yang meniadakan pilkades adalah Mendagri maka Pemkab masih menunggu surat dari Mendagri tentang pelaksanaan pilkades. "Apakah akan digelar akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015, hal itu tergantung dari surat Mendagri," ujar Arif kepada lumajangsatu.com, Jum'at (10/10/2014). Jika Menteri Dalam Negeri memerintahkan untuk segera menggelar pilakdes, maka Pemkab Lumajang tidak akan berlama-lama dan segera menggelar pilakdes. "Kalu sudah diperintahkan maka kita tidak akan berlama-lama dan kita siapkan untuk pilkades," paparnya. Disinggung tentang jumlah desa yang belum memiliki kepala desa hasil pemilihan, Arif menyebutkan hingga akahir 2015 ada 29 desa yang saat ini sedang dijabat oleh PJ kades. Dimana 29 tersebut menyebar diseluruh Kecamtan. "Hingga 2015 ada 29 desa yang dijabat PJ Kades karean belum memiliki kepala desa hasil pemilihan," jelasnya. Pernyataan Arif Sukamdi tentang pelaksanaan pilkades masih menunggu Perintah dari Kemendagri sangat bertolak belakang dengan Kabupaten Jember. Dimana, pada akhir tahun 2014 Kabupaten Jember akan menggelar pilakdes dibeberpa desa. Seperti diketahui, di Kecamatan Sumberbaru, akan ada ada 4 desa yang akan menggelar pilkades pada bulan Oktober 2014, diantaranya desa Gelang, Kaliglagah dan dua desa yang lainnya. Menyikapi ketidaksamaan itu, Arif berkilah bahwa Pemkab Lumajang akan taat kepada Pemerintah pusat. Jika Pemerintah pusat memerintahkan tidak ada pilkades, maka Pemkab Lumajang tidak akan menggelar Pilakdes. "saya tidak bisa komentar ya, itu kebijakan daerah lain, jadi kalau kita tidak taat dengan pemerintah pusat, kan tidak elok," kilahnya.   Sementara itu, masyarakat amat menyayangkan alasan dari pemkab tidak bisa menggelar pilkades akhir tahaun 2014. Pasalnya, jika Jember bisa gelar Pilkades akhir tahun 2014, kenapa Lumajang tidak bisa. "Mendagrinya kan satu, masak Jember bisa gelar pilkades Lumajang tidak bisa, mosok surat yang ada di Lumajang dari Mendagri Australia," ujar Eko.(Yd/red)