Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tidak bisa mengartikan dengan benar perintah dari Bawaslu Provinsi Jatim, akhirnya perekrutan Panitia pengawas lapangan (PPL) Pileg 2014 menajdi bermasalah. Al-Mas'udi Ketua Komisioner Panwaslu Lumajang menyatkan dari persepsi Panwaslu bahwa lumajang untuk pileg 2014 akan mendaptkan tambahan PPL sebanyak 617. Dengan Sebanyak tambahan tersbut, ketika dijumlah dengan PPL yang telah dibentuk sebalumnya yang berjumlah 205 maka total PPL Lumajang menajdi 822. Namun, ternyata jumlah secara keseluruhan PPL di Lumajang berjumlah 617 bukan 822 seperti persepsi panwaslu. "Pesepsi kami bahwa jumlah general PPL Lumajang 822 orang dari tambahan 617 PPL yang baru," Paparnya, Jum'at (22/11/2013) Persolan mulai muncul dan persepsi panwaslu dirasa salah setelah honorarium pertama akan cair. Ternyata jumlah general PPL lumajang hanya 617 orang. Padahal, dilapangan panwascam sudah melakukan perekrutan PPL dan sudah melakukan kerja untuk pengawsan pileg 2014. "Hal itu yang menajdi perolan, sehingga panwaslu mencoba mencari solusi yang tidak merugikan semua orang," Tearanya. Kejadian pengurangan jumlah PPL akibat kelalaian penafsiran pawaslu sangat disayankan oleh panwascam. Pasalnya, panwascam yang akan menjadi jujukan PPL yang terlanjur dilantik dan sudah melakukan pengawasan di lapangan. "Kita yang ada dilapngan yang manjdi amukan para PPL yang kadung dilantik dan sudah bekerja untuk pengawasan Pileg 2014," Ujar Hambali Katua Panwascam Kecamatan Klakah.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Memanasnya suhu politik didesa Kalidilem Kecamatan Randuagung akibat Pilkades tidak kunjung ada kepastian mulai direspon camat Raduagung Sabar Satuso. Menurutnya, pihak kecamatan mengaku tidak bisa melakukan presure agar desa Kalidilem segera menggelar pilkades. "Kami tidak bisa memaksa menggelar Pilkades, karena pilkades kewenangan penuh menggelar atau tdaknya pilkades berada di pihak desa, dalam hal ini PJ kepala desa dan BPD, Ujar Sabar Santuso saat dihubungi lumajangsatu.com, Jum'at (22/11/2013). Ia juga berharap, jika didesa terjadi persoalan bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan dingin. Pihaknya selama ini mengaku telah melakukan mediasi agar tidak terjadi gejolak didesa Kalidilem. Namun, untuk menekan agar PJ kades segera menggelar pilkades sabar enggan untuk melakukannya. "Mediasi kita sudah lakukan, namun saya tidak bisa fokus dikalidilem saja, karena desa yang lain juga sedang persipan menggelar Pilkades," Dalihnya. Sementara itu, tudingan warga bahwa camat telah melakukan kongkalikong dengan PJ kades dibantah oleh sabar. Ia menjamin bahwa dirinya tetap netral dan tidak main mata dengan PJ kades untuk mengolor-olor agar pilkades bisa ditunda hingga 2014. "Jangan begitulah, insyaalloh saya tidak main-main," Terangnya. Sabar Santuso berjanji untuk menindaklanjuti apa yang menajdi tuntutan masyarakat Kalidilem. Camat juga berjanji akan melakukan rapat dengan jajaran muspika Randuagung. "Terima kasih, kami akan tindak lanjuti dan kami akan rapat dengan pak Koramil dan Pak Kapolsek," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan warga desa Kalidilem Kecamatan Randungung, mendatangi Pemkab untuk meminta Bupati Lumajang turun tangan agar desa Kalidilem bisa menggelar pilkades tahun 2014. Abdul syukur, koordinator wargamenyatakan, rakyat kalidilem mulai kesal, sebab saat ke pihak Kecamatan, warga di pimpong ke bagian pemdes pemkab. "Perwakilan warga kalidilem mulai kesal karena saat kita ke pak Camat, perwakilan warga dipimpong ke bagin Pemdes Pemkab," Ujar Syukur, Jum'at (22/11/2013). Saat datang ke bagian Pemdes, empat kali perwakilan warga tidak ditemui oleh kabag pemdes. Warga menuding bahwa Camat telah melakuakan kongkalikong dengan PJ kades Kalidilem. Bahkan, warga meminta bupti agar memindah Camat Radungung sabar santuso dari jabatan camat. "Sudah jelas pasti ada kongkalikong antara pak camat dengan PJ kades, sehingga kita minta bupti memeindah pak camat karena tidak berhasil menjadi pemimpin di Randuagung," Teragnya. Perwakilan warga kalidilem juga mengancam jika aspirasinya tidak digubris oleh Bupati maka warga akan mengadu kepada Gubernur jatim bahkan akan mengadu ke presiden. Warga juga mengancam akan menggelar demo besar jika pilakdes kalidilem terus tidak ada kejelsasanya. "Kalau ini tidak ada tanggpan, kita akan mengadu ke pak Gubernur bahkan ke pak Presiden tentunya dengan demo yang besar," Ancamnya. Namun sayang, kedatangan puluhan warga desa Kalidilem ke Pemkab Lumajang untuk menemui Bupti harus menelan kekecewaan. Pasalnya Bupati, wakil buptai dan jajaran SKPD pemkab sedang tidak ada di tempat. Informasi yang beredar di lingkuna Pemkab, Bupati dan jajarannya sedang berada di Pulau Dewata Bali.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pada APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014, ada beberapa persoalan yang sering menimbulkan masalah di masyarakat akan dikafer oleh APBD. Tahun 2014, biaya angkut Raskin nantinya tidak lagi akan dibebankan kepada masyarakat namun dianggarkan dalam APBD. "Meski dianggap sepele, namun biaya angkut raskin selalu menjadi masalah di masyarakat oleh sebab itu kita akan anggarkan dalam APBD," Ujar Achmad Jauhari, waki ketua DPRD Lumajang, Kamis (21/11/2013). Menurutnya menganggarkan biaya angkut raskin dalam APBD 2014 dirasa perlu, sehingga nantinya tidak ada lagi tarikan untuk raskin. Masyarakat hanya perlu membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh pemirntah. "Nantinya masyarakat tidak perlu bayar ini dan itu, hanya membayar sesuai harga yang telah dtentukan," Paparnya. Pembiyaan yang akan dikafer oleh APBD adalah biaya angkut dari Bulog kekecamatan, dari Kecamatan ke Desa,  dan dari Desa ke RT/RW. Pelaporannya akan berada di masing-masing kecamatan. Dimana, setiap kecamatan akan dianggarkan setengah milyar untuk biaya angkut raskin. "Sekitar 500 jutaan untuk masing-masing kecamatan," Paparnya. Awalnya kata Jauhari, ada penolakan dari sejumlah anggota DPRD. Namun karena ada titik temu kegunaan angaran tersebut untuk menfasilitasi biaya angkut raskin, maka seluruh anggota DPRD akhirnya menyetujuinya. "Awalnya ada penolakan dari teman-teman, namun karena jelas peruntukannya maka akhirnya disetujui," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajag(lumjangsatu.com)- Pada rapat Paripurna VII dengan agenda persetujuan Dewan atas RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggran 2014, fraski PDI Perjuangan dalam pandangan akhir, terus lantang menyoroti pertambangan pasir Lumajang. Supratman, Jubir Frkasi PDI Perjuangan manyatakan, partainya terus mengingatkan kepada dinas lingkungan hidup untuk mengambil tindakan tegas kepada para perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang. "kami meminta Pemerintah untuk menindak tegas perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi sesuai dengan kometman yang tertuang dalam UKL dan UPM," Jelas Supratman, Rabu (20/11/2013). Fraksi PDIP juga menyoroti bagian ekonoimi Pemkab khususnya pokja pertambangan. PDIP meminta agar pokja pertambangan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkuan pantai selatan, segera mengambil langkah tegas sehingga keruskan tidak semakin parah. "Pokja pertmabngan harus mengambil langkah tegas agar kerusakan tidak semakin luas," Terangnya. Pokja pertambangan juga diminta untuk kembali menertibkan pertambangan untuk menyelamtakan asset kekayaan alam Lumajang. Dimana, pendapatan dari sektor tambang Lumajang semakin menurun, namun folume angkutan pasir semakin hari semakin bertambah. "PDIP juga melihat kerusakan alam akibat pertambangan yang liar sudah sangat menghawatirkan bagi keberlangasungan rakyat Lumajang," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Panwaslu Kabupaten Lumajang terus fokus pada ferifikasi faktual daftar pemilih tetap (DPT) yang hingga kini masih tetap bermasalah. Hisbullah Huda SH, komisioner Panwaslu bidang Pengawasan menyatakan, dari hasil koordinasi dengan KPU Jatim dan Bawaslu Jatim masih banyak ditemukan DPT yang invalid. "Kemaren saat rakor kita juga melakukan penukaran DPT dengan daerah lain, dimana ada orang Lumajang yang berada didaerh lain karena berada di Lapas atau ada di Pondok Pesantren," Ujar Hisbullah kepada lumajangsatu.com, Rabu (20/11/2013). Invalid kata Hisbullah dimana DPT hanya ada nama saja, NIK kurang atau lebih, bahkan ada DPT yang tidak ada NIK kependudukannya sama sekali. Jika nantinya ditemukan data ganda atau sudah meninggal masih masuk dalam DPT Pileg 2014, maka Panwaslu akan merekomendasikan untuk dicoret. "Kita akan awasi, jika ditemukan data ganda atau meninggal dan pindah masih masuk dalam DPT, maka kita akan rekomendasikan untuk di delete," Paparnya. Ia menambhkan, pada awalnya DPT invalid di Kabupaten Lumajang hanya berjumlah 4.814. Namun Karen banyak faktor yang mempegaruhi, pada rakor terakhir DPT invalid bentambah menajdi 7.223. "Itu disebabkan adanya DPT invalid lintas Provinsi yang dikembalikan semua ke masing-masing darah," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Merasa dianak tirikan Pemasangan Baliho bergambar para Caleg Partai Gerindra di depan Kantor DPC Gerindra jalan Gatot Subroto, Lumajang, mulai menuai protes sejumlah caleg. Pasalnya, baleho yang terpampang besar itu tidak memuat semua gambar Caleg Partai Gerindra. Kondisi ini, sempat memunculkan wacana jika ketua Bapilu yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Lumajang tidak netral.Salah satu Caleg DPRD Lumajang dari Partai Gerindra yang enggan disebutkan namanya, hal itu bisa memunculkan persepsi yang berbeda, baik secara intern, maupun pada simpatisan Partai Gerindra yang ada di Lumajang. “Kasihan rekan-rekan Caleg yang gambarnya tidak terpasang,” Ujarnya.Hal ini juga memunculan anggapan kurang dewasanya sikap dari Bapilu, yang seharusnya mengedepankan kebesaran partai. Labih lanjuta ia menjelaskan, jika kondisi tersbut dibiarkan maka bisa merugikan rekan Caleg di Dapil I yang gambarnya tidak ikut terpasang.Karena kantor DPC Partai Gerindra berada di area Dapil I, yang secara otomatis para simpatisan Gerindra tidak mengenali Caleg yang bersangkutan.Sementara itu, Sedar Wijaya, Wakil Ketua DPC Gerindra Lumajang Bidang Organsasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) yang mengaku sudah tidak difungsikan sejak pilgub Lumajang menyatakan, jika dirinya banyak menerima keluhan dari para Caleg yang gambarnya tidak terpasang dalam Baliho tersebut. Meski menjadi jujukan para Caleg, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak atas keluhan tersebut, dikarenakan tidak difungsikannya peran dirinya dalam struktur yang dia sandang. “Tapi saya sudah pernah mengingatkan terkait hal itu. Manakala suara saya sudah tidak dianggap lagi oleh ketua Bapilu, saya mau bagaimana?,” kata Sedar saat dihubungi lumajangsatu.com Selasa (19/11/2013).Tak ingin isu tersebut mengembang kemana-mana, Gatot Sunaryo, Ketua DPC Partai Gerindra Lumajang, yang juga Ketua Bapilu langsung memebrikan penjelasan. Ia selaku ketua DPC tidak akan tebang pilih. Jika ada keluhan dari caleg, Ia berharap bisa langsung dikoordinsikan kepada dirinya.Lanjut Gatot, dari pembuatan bingkai Baliho hingga terpasangnya Baliho, para Caleg terkesan tidak ada kepedulian. “Ya kalau gambar Caleg ingin terpasang semua, diperjelaslah “urunannya”,” kata Gatot.Gatot juga pesan pada para Caleg yang gambarnya tidak terpasang, agar tidak terlalu membesar-besarkan masalah ini. “Janganlah berebut kursi, tapi bagaimana caranya bisa menambah kursi," Terangnya.Terkait dengan penyataan salah satu wakil ketua DPC Gerindra, Gatot menyatakan yang bersangkutan telah dipecat sejak Pilgub Lumajang. "Tidak ada namanya Sadar dalam kepengurusan DPC Gerindra," Pungkasnya. (Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pada Pemilu 2014 mendatnag DPC Hanura Lumajang menargetkan bisa meraih kursi di legislatif mayoritas sehingga bisa merebut posisi ketua dewan dari PDIP. Guna merealisasikan target tersbut para pengurus Hanura dan Calegnya, terus melakukan turun ke masyarakat menyampaikan program dari Partai Nomor 10 itu. H. Muhammad Arif Ketua DPC Hanura Lumajang mengatakan, untuk meraih ketua DPRD Lumajang, maka di 5 Daerah pemilihan (dapil) harus menang. Pihaknya menargetkan setiap dapil bisa mengantarkan 3 calegnya duduk di kursi wakil rakyat. "Dua kursi pasti dengan suara penuh dan satu kursi dengan perolehan sisa suara di dapil itu," kata Arif pada wartawan. Pihaknya tidak hentinya memberikan pembekalan pada calegnya untuk sebagai pemenang di Pemilu 2014 khususnya di Lumajang. Selain itu, strategi merebut ketua DPRD, untuk memuluskan Wiranto dan Harry Tanoe sebagai Capres/Cawapres. "Ini memang dianggap target yang muluk-muluk, tetapi dengan kerja keras, saya yakin bisa," ungkapnya. Hanura Lumajang terus berpesan pada pengurus dan calegnya, bahwa untuk meraih sesuatu dan memberikan sumbangsih pada masyarakat dengan cara membesarkan partai. Hanura harus terus bekerja dan berada di dalam bagian masyarakat. "Ini yang terus saya tekankan," paparnya. Sekedar diketahui, Hanura di Lumajang hanya memiliki satu legislator di Pemilu 2009 lalu. Bahkan, Hanura menjadi satu Fraksi dengan Gerindra yakni Fraksi Geni (Gerakan Hati Nurani).(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang mengaku akan kembali menertibkan baleho Parpol yang melanggar aturan kampanye. Menurut ketua Panwaslu Al-mas'udi, pihaknya akan terus melakukan penertiban alat peraga dan baleho parpol yang melanggar. Disinggung sejumlah baleho Parpol yang masih berdiri tegak meski sudah jelas-jelas melanggar, Panwaslu berdalih keterbatasan personil sehingga tidak bisa menjangkau seluruhnya. Panwaslu berjanji terus melakukan penertiban secara bertahap dengan dukungan dari Satpol PP. "Ya itu karena keterbatasan personel kita, namun kami akan terus lakukan penertiban," Paparnya, Jum'at (15/11/2013) dikantornya. Ditanya kapan akan melakukan penertiban, Panwaslu berjanji hari Senin akan menertibkannya, karena hari sabtu dan minggu Panwaslu masih ada aganda yang lainnya. "Sabtu dan minggu kita masih ada agenda, Senin kita akan tertibkan," Janjinya. Sementara itu, Totok Suharto Kasatpol PP Lumajang menepis anggapan bahwa satpol PP pilih kasih dalam melakukan penertiban atribut Parpol. Ia mengaku seluruh atribut partai yang melanggar telah dibersihkan. "Kita sudah bersihkan semua atribut parpol yang melanggar termausuk milik biru," Terang Totok. Totok juga mengaku tidak mengkin bisa bermain mata dengan tidak menertibkan baleho salah satu parpol yang melanggar. Sebab, setiap kali melakukan penertiban pasti bersamaan dengan Panwaslu. "Saya tidak mungkin bermain mata, karena kita selalu bersama dengan Panwaslu," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jelang pesta Demokrasi Pemilu 2014, DPC Partai Hanura Kabupaten Lumajang mulai melakukan pembenahan infrastruktur Partai. PAC dan Ranting Hanura yang belum terbentuk atau tidak aktif mulai dilakukan pembenahan guna menjadi mesin Partai ditataran bawah. "Kita sudah benahi infrastruktur partai ditingkat PAC dan Ranting untuk menjadi mesin partai ditingkat bawah," Terang H. Muhammad ARif Ketua DPC Partai Hanura Lumajang, Kamis (14/11/2013). Disamping telah melengkapi infrastruktur Partai, para Caleg Hanura telah membuat komitmen untuk tidak bersaing sesame Caleg hanura. Dengan demikian tidak akan terjadi benturan, yang terpenting adalah memenangkan Hanura di Lumajang. "Para Caleg juga telah berkomitmen untuk tidak bersaing, yang terpenting adalah Hanura," Jelasnya. Sejauh ini kata ARif, dalam melakukan soialisasi Caleg Hanura masih melakukan dengan cara gerilya sendiri-sendiri. Diakui Arif, Hanura adalah Partai baru yang belum dikenal luas oleh masyarakat. "Caleg kita langsung menyapa kelopok untuk mengenalkan Hanura, karena kita sadar Hanura adalah Partai baru," Terangnya. Pada awal 201 DPC Hanura nantinya akan menggelar konsolidasi besar untuk mendukung suksenya para Caleg Hanura. Jika ada daerah yang Calegnya dirasa lemah, maka DPC akan turun membantu. "Kita akan konsolidasi besar pada awal tahun 2014," Pungkasnya.(Yd/red)