Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- 50 anggota DPRD Kabupaten Lumajang melakukan pemantauan dan pengawsan jalannya pelaksnaan pilkades di 156 desa. Sebanyak 50 anggota DPRD dibagi menjadi lima tim sesuai dengan jumlah dapil masing-masing. "Kita bagi menjadi lima tim, sesuai dengan dapil masing-masing," ujar Achmad Jauhari, Wakil Ketua DPRD Lumajang kepada lumajangsatu.com, Rabu (18/12/2013). Mulai dari tanggal 16 Desember DPRD sudah turun ke desa-desa untuk mengecek kesiapan pantia untuk menyelenggarakan Pilkades. Karena banyaknya desa yang menggelar pilakdes, maka seluruh anggota DPRD dilibatkan karena tidak mungkin pengawasan hanya dilakukan oleh komisi A. "Sejek hari Senin kita sudah turun ke desa-desa untuk mengecek kesiapan panitia pilkades," paparnya. Dari pantuan yang dilakukan oleh DPRD pelaksanaan Pilakdes cenderung kondusif. Pengaman yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI sangat lauar biasa. Personel pengamanan sudah tiba didesa sehari sebelum pilkades digelar. "Pengaman sangat luar biasa oleh TNI dan Polri," jelasnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada aparat kemanan yang telah membantu terciptanya pilakdes yang aman, sehingga diharapakan bisa terpilih kepala desa yang sesuai dengan harapan masyarakat. "Kami sangat apresiasi terhdap aparat keanan yang menciptkan suasana Pilkades tetap kondusif," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kerusakan jalan sepnajang Jalur Temph hingga Sukodono yang belum mendpatkan perhatian berupa perbaiakan terus dileluhkan warga. berbagai cara untuk melampaiasakan kekesalan dilontarkan warga, baiak mengecam secara terang terang-terangan maupun mengecam menggunkan bahasa sidiran melalui media sosial grup facebook, Selasa (17/11/2013). Salah satunya diposting oleh Arif Burger melalui grup facebook lumajangsatu.com berbuyi, telah dibuka di Kabupaten Lumajang, wahana permainan baru, adu ketangkasan dan adu nyali. sircuit offroad sepanjang 10 km, jalur Tempeh-Lumajang, dibuka untuk umum, siapa saja boleh mencoba, tidak dipungut biaya alia gratis, namun resiko di tanggung sendiri. Jika tidak berhati-hati minimal cidera, mudah-mudahan dengan adanya fasilitas tersebut akan muncul pembalab-pembalap hebat baik cewek/cowok tua/muda. Komentar juga bermunculan menangggapi posting tersbut. Akun Tommy Leo Drifting berkomentar, Rintangan bervariasi mulai semut kecil sampek Truck Fuso pengangkut pasir, silahkan dicoba siapa yang berminat, datang sendiri ke lokasi, pendaftaran gratis. AKun lain yang bernama Jefry Clalu Chetia menyebut, Sekalian pemerintah Kabupaten Lumajang juga di ajak offroad, biyar ramek. Tak hanya itu, keluhan juga bermunculan dari pengguna jalan yang setiap hari melintas dijalur Tempah-Lumajang. Masyarakat sangat was-was terutama ketika turun hujan, karena jalan yang berlobang tidak terlihat akibat tergenang air. Terlebih lagi banyak truk-truk besar yang terkadang nagawur dalam mengemudi. "Kita sangat kawatir terutama saat turun hujan, terlebih lagi banyak truk-truk besar ngawaur saat djalan," ujar Arya yang setiap hari melintas di jalan Tempeh-Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN XII Perkebunan Ketowono meneken MoU dengan Kejaksaan Negeri Lumajang. Pasalnya, di Lumajang ada sejumlah lahan milik Perkebunan yang di duga diserobot oleh warga. Sudianto SH, Kejari Lumajang menyatakan MoU yang dilakukan tersebut sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dilahan perkebunan. BUMN adalah perusahaan milik negara yang tentunya menjadi aset negara dan harus diamankan segala aset-asetnya. "Kita itu kan ada yang namanya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pengekan hukum dan tindakan hukum, MoU yang dilakukan dengan PTPN XII untuk kepentingan peyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat," ujar Sudianto, Senin (16/12/2013). Dalam dialog yang dilakukan Kejaksaan dan PTPN XII kajari juga menyarakan agar komunikasi yang baik harus terbina antara masyarakat dan PTPN. Jangan sampai tercipta ketimpangan sosial masyarakat sekitar perkebunan, seperti halnya yang terjadi pada kasusu PG Jatiroto, lahannya terkesan diterlantarkan. "Kalau timbul konflik kita lihat apakah murni kriminal, karena fenomena sosial atau karena adanya oknum yang ikut bermain," terangnya. Ditanya jika ada ulah oknum yang terlibat dalam sejumlah kasus pergrusakan aset perkebunan PTPN XII, hal itu akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Ulah oknum kata Sudianto sangat mudah untuk diselesaikan karena oknum tidak akan keman. "Kalau ada ulah oknum itu malah gampang, tinggal hubungi pimpinannya pasti beres itu, kita tunggu saja" pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajansagtu.com)- satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lumajang menurunkan dua banner caleg DPRD Provinsi Jatim dari Partai Gerindra Tri Wahyuningtias, karena pemasangannya dianggap tidak sesuai dengan aturan. satpol PP sebenarnya tidak ada agenda penertiban banner, akan tetapi karena ada kegiatan parade Drum Band, maka satpol PP melakukan sterilisasi jalur. "Sebenarnya kita tidak ada agenda razia banner, namun karena ada parade Drum Band maka satpol PP melakukan sterilisasi jalur dan diutara perempatan lampu merah toga menemukan banner Caleg yang dipsang melintang," ungkap Totok saat dihubungi lumajangsatu.com, Jum'at (13/12/2013). Tak hanya itu, satpol PP juga menurunkan Banner caleg yang sama di lokasi yang berbeda di satdin sebelah timur. Dalam menurunkan banner yang melanggar, satpol PP juga memeinta pengawalan dari Panwaslu Kabupaten Lumajang. "Kita turunkan dan langsung dimabil oleh pak Munir anggota Panwaslu yang langsung dimasukkan ke mobilnya," teraangnya. Saptol PP meminta kepada para caleg atau tim suksesnya agar dalam melakukan pemasangan banner berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panwaslu dan satpol PP. Sehingga, pemasangannya tidak akan menyalahi aturan dan tidak melanggar zona yang dilarang "terutama tim suskses yang dari kabupaten lain ya, karena kemungkian tidak faham zona mana saja yang dilarang memasang banner," pungkasnya. Aksi tegas yang dilakukan oleh satpol PP dan Panwaslu mendapatkan apresiasi dari masyarkat. Namun, masyarakat juga meminta satpol PP dan Panwaslu juga menertibkan banner-banner caleg lain yang juga melanggar aturan.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kekesalan pemuda Lumajang yang sementara ini diluapkan melalui media sosial Facebook nampaknya mulai bergulir pada dunia nyata. Kamis malam (12/12) sejumlah pemuda melakukan  kopi darat (kopdar) antara admin dan anggota Fb grup Lumajang  yang dimotori oleh Irawan bocah Gucialit, Beny Resmana dan Nurhadiyono dan Abu Syifa. Awalnya, kopdar akan berlangsung di Alun-alun Lumajang sebelah selatan. Namun, karena para pemuda tersebut kenal dengan Putri Nadya yang tak lain putri wakil bupati Lumajang, maka Kopdar yang dilakukan anak muda Lumajang akhirnya ditempatkan di Rumah Dinas Wakil Bupati. Acara Kopdar sebagai tidak lanjut dari rencana penanaman satu juta pohon pisang, dilahan sepanjang jalan Tempeh hingga Sukododno Kabupaten Lumajang. Hal itu merupakan aksi protes dan bentuk keprihatinan dari pemuda Lumajang atas kerusakan jalan yang semakin parah kususnya pada jalur Tempeh-Lumajang-Wonorejo. Berawal dari diskusi yang intens dilakukan di grup Fb Lumajang antara admin dan anggota grup yang merasa gerah dengan kerusakan jalan yang semakin parah dan seakan tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah. "Ini keadaan yang genting dan perlu segera penanganan serius dari pihak pemerintah sebelum korban lebih bnyak berjatuhan," ujar Nurhadiyono, salah satu admin grup Facebook Lumajang kepada lumajangsatu.com, Jum'at (13/12/2013). Dari diskusi yang berawal melelui media sosial Facebook dan berlanjut ke dunia nyata, para pemuda Lumajang akan merencanakan aksi nyata untuk melakukan protes kepada Pemerintah atas kerusakan jalan di Lumajang. "Harus ada pergerakan dari kaum muda Lumajang, untuk memprotes kerusakan jalan yang sudah menelan banyak korban," papar Irawan Bocah Gucilait. Sementara itu Benny Resmana salah satu aktivis pecinta alam Lumajang mengusulkan adanya gerakan pengumpulan tanda tangan dan aksi pengumpulan koin seribu rupiah sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang terkesan tutup mata. "Harus ada gerakan pengumpulan tanda tangan dan koin seribu rupiah untuk perbaikan jalan di Lumajang," tutur Beny. Para anggota grup facebook Lumajang juga berencana untuk bertemu pemerintah Lumajang guna menyampaikan apa yang menjadi aspirasi anggota Grup. "Harus segera menjadwalkan untuk bertemu dengan pemerintah Lumajang guna menyampaikan aspirasi anggota grup," terang Ainun Yaqin salah satu admin. Tak ketinggalan Putri Nadya (Putri Wakil Bupati Lumajang) juga memberikan komentar bahwa Pemerintah sudah semestinya mendegarkan apa yang menjadi keluhan warganya. "sudah seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi rakyatnya," terang putri wakil bupati itu. Setelah berdiskusi selama lebih dari dua jam, pertemuan akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan bahwa perlunya mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi terbaik menangani kerusakan jalan di jalur Tempeh-Lumajang-Wonorejo sebelum korban yg berjatuhan semakin banyak. Tak hanya itu, kritikan kepada pemerintah atas lambannya penanganan kerusakan jalan juga dilakukan oleh warga Lumajang melalui broadcast BBM. Salah satu broadcast BBM berbunyi:  "Untuk memperingati Hari Jadi Kota Lumajang, dengan ikon kota pisang, maka akan di adakan penanaman seribu pohon pisang, sekalian pemecahan rekor MURI, Pemkab telah menyediakan lahannya, yaitu jln raya Tempeh-Lumajang, bagi masyarakat Lumajang yang akan ikut berpatisipasi silahkan bawa pohon pisang sendiri, tunjukan pada masyarakat Indonesia bahwa Lumajang benar-benar Kota pisang, sampai jln raya pun layak ditanami pohon pisang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jelang pelaksanaan pilkdes serentak, jajaran Polres dan Kodim 0821 Lumajang menggelar rapat bersama untuk pengaman. Latkol Akhyari, Komandan Kodim 0821 menyatakan, personel dari kodim yang akan diturunkan berjumlah 425 orang, ditambah lagi dari Batalion 527 sebanyak 210 personel. "Kusus dari Kodim 425 personel, bantuan dari Batalion 527 berjumlah 210 yang akan ditemnpatkan di 21 Kecamatan yang akan menggelar Pilakdes," ujar Akhyari kepada sejumlah lumajangsatu.com, Rabu (11/12/2013). Ia juga menghimbau kepada para Babinsa yang menjadi mata dan telinga dari Kodim untuk terus berkomunikasi dengan Babinkantibmas yang menjadi mata dan telangi Kapolres. Babinsa juga diminta terus mengajak masyarakat untuk menciptkan pilkades yang damai dan sukses. "Koordinasi antara Babinsa dab babinkatibmas sebagai mata dan telingan Kodim dan Polres terus dilakukan dengan baik," terangnya. Sementara itu, Kompol Andy Arisandi Kakapolres Lumajang menyatakan, rapat koordinasi anatra TNI dan Polri dilakukan untuk mensingkronkan pengamanan Pilkades. Sebanyak 800-an personel Polri akan disiapkan untuk pengamanan Pilkades yang juga dibantu oleh jajaran personel TNI dari kodim 0821 dan Bataliaon 527. "Ini rapat koordinasi antara TNI dan Polri untuk mensingkronkan pengaman pilkades yang akan dgelar sebentar lagi," ungkpa Wakapolres.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Anggota Komisi C dan B DPRD Kabupaten Lumajang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mojokerto untuk mempersiapkan penataan PAD dari sektor PBB Perdesan dan Perkotaan (PBB P2) dimana muali 1 Januari 2014 akan dikelola oleh daerah. DPRD akan mempelajari bagaimana mekanisme dan proses pengalihan PBB P2 dari pusat kedaerah. "Kita studi banding tentang peralihan pengelolaan PBB P2 dari pusat kedaereh, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah," ujar Achmad Jauhari Wakil Ketua DPRD Lumjang kepada lumjangsatu.com, Sabtu (07/11/2013). Lumajang kata Jauhari mengambil momentum terkahir dari batas akhir seluruh Indonesia pengelolaan PBB P2 rampung dan menjadi kewenangan daerah. Sejumlah daerah seperti Mojokorto sudah lebih dulu menerepkan kebijakan tersebut untuk mengelola sendiri PAD dari PBB P2. "Kita juga menananyakan tentang proses-prose terkait dengan piutang PBB yang saat ini masih dimiliki Lumajang yang mencapai 40 Milyar lebih," paparnya. Tak hanya Komisi C dan B yang melakukan kujungan, namun Komis A DPRD juga melakukan kunjungan ke Mojokerto. Komisi A ingin menimba ilmu tentang persolan-persolan pemerintahan desa, mengingat Lumajang sebentar lagi akan menggelar pilkades serentak. "Komisi A juga ingin ngangsu sauruh tentang persolan-persolan di desa, mengingat Lumajang sebentar lagi akan menghadapi pilkades serentak," jelasnya. Komisi A juga akan menimba ilmu bagaimana proses-prose perijinan pertambangan pasir sungai. Bahan-bahan yang diperoleh dari Mojokerto akan dijadikan refernsi untuk membuat kebijakan tentang perijinan tamabang pasir sungai yang ada di Lumajang. "Disana juga ada pertambangn galian C dari pasir sungai, ini yang akan kita jadikan referensi untuk perijinan tambang pasir sungai di lumajang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kasus tewasnya dua orang pemuda Yosowilangun akibat over dosis minuman arak jawa oplosan banyak diprihatinkan oleh Masyarakat dan organisasi keagamaan. Drs. Samsul Huda Ketua PC NU Kabupaten Lumajang mengaku sangat prihatian dengan kejadian tersebut. Kasus yang menyayat hati itu diharapkan menjadi peringatan bagi para tokoh masyarakat untuk tidak henti-hentinya memberikan arahan tentang bahaya miras. "Yang jelas saya selaku ketua NU Lumajang sangat prihatin dengan kasus meninggalnya dua pemuda Yosowilangun akibat over dosis arak jawa oplosan," ujar Samsul kepada lumajangsatu.com, Jum'at (06/11/2013). PC NU mendesak aparat Kepolisian untuk melakukan razia miras mulai dari penjual hingga distributornya. Jangan sampai kejadian serupa akan terulang kembali menimpa warga Lumajang. Saat ini kata Samsul di Lumajang untuk mendapatkan miras oplosan dirasa masih sangat mudah sehingga sering disalah gunakan oleh para kaum muda. "Kita minta aparat Kepolisian segera melakukan razia dan mengungkap jaringan penjual dan pembuat barang-barang berbahaya tersbut," tegasnya. Lebih lanjut Samsul menyatakan, rapuhnya benteng iman para pemuda juga menjadi salah satu faktor, miras masih bisa beredar luas. Pentingnya pendidikan agama guna memberikan pemahaman akan bahaya miras juga harus digalakkan pada generasi muda. "Iya kita fahami semakin merosotya pendidikan moral bagi generasi muda kita, menjadi salah satu faktor miras marak dan banyak pembelinya," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Persoalan pertambangan pasir di Lumajang baik pasir galian B (pasir besi) atau pasir galian C (pasir Semeru) yang menimbulkan banyak masalah nampaknya menjadi pembahasan serius dalam RABPD tahun 2014. Menurut Achmad Jauhari wakil ketua DPRD, salah satu yang menjadi pembahasan adalah terus merosotnya pendapatan dari sektor pasir ditengah semakin meningkatknnya volume pengangkutan pasir. "Yang menjadi pembahasan adalah semakin merosotnya PAD pasir, sedangkan realitanya truk pengangkut pasir semakin banyak," ujar Jauhari, Kamis (05/11/2013). Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Eksekutif dan Legisltaif mulai mengerucut pada kesimpulan terbentuknya panitia kusus (pansus) yang menangani persoalan pasir Lumajang. Mulai dari perijinan, dampak lingkungan, pendapatan bagi hasil hingga CSR bagi masyarakat sekitar. "Dari temuan DPRD, persoalan ijin penambangan juga banyak yang bermasalah," jelasnya. Hasil dari pansus yang masih dalam wacana DPRD itu, bisa mengarah kepada moratorium atau penghentian penambangan pasir dan juga bisa menghasilkan rekomendasi yang lain. DPRD melihat perijinan penambngan pasir masih banyak yang bermasalah, dampak lingkungan juga sangat parah sehingga perlu mendapatkan penaganan serius dan secepat mungkian. "Outputnya bisa moratorium penambangan atau rekomendasi yang lainnya," paparnya. Janji wakil rakyat untuk membenahi carut marutnya pertambangan pasir Lumajang terus ditunggu oleh masyarakat. Warga berharap apa yang diwacanakan oleh DPRD bukan hanya sebatas angan-angan saja, sehingga tidak mampu menjadi solusi bagi rusaknya lingkunagn dan infrastruktur akibat pertambangan yang tidak terkendali.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ungkapan Ketua Komisioner Panwaslu Lumajang Al-Mas'udi yang menyebutkan 205 PPL yang terlanjur dilantik dan diberi SK oleh Panwascam hanya sebagai volunteer atau tenaga kerelawanan ditepis Panwascam. Menurut Hambali Kemtua Panwascan Kecamatan Klakah rekrutmen PPL berawal dari rakor di warung apung Lumajang. Saat itu, seluruh panwascam diperintahkan untuk merekrut PPL, untuk Klakah diperintahkan merekrut 35 PPL tambahan. Rencanya, para PPL yang direkrut akan menopang kinerja PPL yang sudah ada dalam melakukan pangawasan pada proses Pilgub Jatim. Namun PPL yang direkrut tidak ada anggaran untuk honornya. "Kami tidak segera mengejawantahkan perintah Panwaslu itu, karena juga dijelaskan saat itu PPL yang direkrut tidak ada pos anggarannya," papar Hambali. Karena terus didesak oleh Panwaslu untuk segera merekrut PPL, akhirnya Panwscam melakukan perekrutan dan Klakah paling terakhir merekrut PPL dari 21 kecamatan yang ada. Istilah volunteer untuk PPL yang terlanjur direkrut tidak bisa dijadikan kedok untuk memberhentikan PPL yang sudah kadung terbentuk dimasing-masing Kecamatan tanpa ada solusi yang jelas bagai mereka yang sudah terlanjur bekerja. "Istilah volunteer adalah untuk PPL Pilgub, bukan untuk PPL Pileg yang sudah direkrut oleh Panwascam atas perintah Panwaslu, jangan benturkan Panwacam dangan PPL dengan istilah-istilah itu" jelasnya. Bahkan, PPL yang sudah direkrut telah Ber-SK dari Panwascam atas perintah Panwaslu Kabupaten. Tak hanya itu, PPL juga telah melakukan proses pengawasan pada DPT invalid Pileg 2014. "Kita sudah SK PPL dan juga telah bekerja untuk pengawasan DPT Invalid pileg 2014, jika tidak dibantu PPL maka kinerja Panwscam tidak akan selesai," ujar Panwascam yang lantang memperjuangkan hak dari PPL itu.(Yd/red)