Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat setuju dengan saran fraksi PDI Perjunagan yang meminta agar ada tindakan tegas dalam pengelolaan tambang pasir. Hal itu disampaikan Wakil Bupti As'at Malik saat membacakan jawaban Pemrintah atas jawaban Pandangan umum frkasi-fraksi di pendopo, Rabu (13/11/2013). Selama ini pemkab telah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga agar aset pasir Lumajang tidak dicuri begitu saja. Salah satunya dengan membangun pos pantau di desa Bagu Kecmatan Pasirian, dengan memebrikan kartu kendali. Dismaping itu, satpol PP juga melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap penambangan liar. "Kita sudah melakukan sejumkah upaya, dengan memebntuk pos pantau di desa Bago, Satpol PP juga telah mengur penambang liar baik lisan mauun tertulis," Paparnya. Terkait dengan adanya kegiatan pengekporan pasir besi Lumajang dengan menggunkan dokumen Kabupaten Cilacap, Pemerintah berdalih telah meminta kapada ekportir untuk melaporkan jumlah pasir yang akan dijual. Pelaporan juga harus diserati dengan bukti pembayaran PNDP. "Kita sudah meminta kepada pihak ekportir untk melaporkan berapa banyak pasir besi yang akan dijual keluar," Jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, fraksi PDI Perjungan dengan keras menilai banyak oknum yang merampok kekayaan alam pasir Lumajang. Bahkan ribuan ton pasir besi Lumajang yang akan dikirim keluar, dokumennya menggunakan daerah lain bukan atas nama Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Hingga akhir Tahun 2013 Pemerintah akan menggelar 156 Pilkades dari 162 desa yang habis masa jabatan kepala desanya sejak Tahun 2012 silam. Hal itu disampaikan Bupati Lumajang saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum frkasi-fraksi, Rabu (13/11/2013) dipendopo. Menurut Bupati, 156 desa tersebut akan digelar secara serentak yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama akan dilakukan tanggal 18 Desember 2013 di 60 desa, tanggal 19 Desember 2013 44 desa dan tanggal 21 Desember 2013 di 52 desa. "Pmerintah akan menggelar pilkades di 156 desa, bukan 146 piilkades seperti yang dimsapikan fraksi Golkar," Jelasnya. Sedangkan pembiayaan pilkades harus berpedoman dengan peraturan daerah, yang menyebutkan ada tiga sumber pendanaan pilkades. Biaya yang berasal dari APBD Kabupaten, Biaya dari anggran desa dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. "Jumlah anggaran pilkades harus tetap berpedoman pada angka yang wajar, sehingga kewenangan penuh penganggaran berada pada panitia pilkades," Paparnya. Seperti diberitkan sebelumnya, fraksi Golkar meminta pemerintah turun tangan pada anggaran Pilakdes yang sangat besar. Sehigga sangat membebani para calon kades yang harus menanggung biaya Pilkades yang begitu besar.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lumajang, nampaknya tidak akan lagi terlambat. Pasalnya, Selasa (12/11/2013) tahapan pembahasan RAPBD sudah sampai pada pandangan umum frkasi-fraksi atas nota keuangan Bupati. Karena ruang rapat gedung DPRD Lumajang masih dalam kondisi direhap, maka rapat paripurna ditempatkan di Pendopo Kabupaten. Dalam rapat Paripurna dengan agenda PU Fraksi, bupati tidak hadir hanya diwakilkan oleh Wabup As'at Malik. Rapat Paripurna langsung dipimpin oleh Agus Wicaksono, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kesempatan Pertama PU Fraksi diberikan kepada Fraksi Golkar, karena fraksi Golkar ada acara yang lain. Kesempatan kedua PU Fraksi disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Namun, ditengah-tengah penyampian PU fraksi nampak hadirin yang berada di bangku bagian barat banyak yang berbicara dengan teman-temannya. Dimana, deretan bangku sebelah barat diisi oleh undangan dari SKPD dan para camat. Para peserta rapat yang tidak mendengarkan PU fraksi, usai pemyampaian PU fraksi PDI Perjuangan langsung ditegur oleh Pimpinan Rapat. Agus Wicaksono langsung menegur para pejabat yang bicara dengan rekan-rekannya, agar mendengarkan PU fraksi, karena PU fraksi sangat penting untuk membicarakan kepentingan rakyat Lumajang. "Saya minta yang hadir jangan ngerumpi sendiri, tolong dengarkan PU fraksi karena sangat penting untuk kepentingan rakyat," Tegur Agus Wicaksono, sembari mempersilahkan F-PKB untuk menyampaikan PU Fraksinya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsat.com)- Fraksi Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (F-PDIP) dalam pandangan umum frkasi-fraksi pada RAPBD Tahun Anggaran 2014 menyoroti tentang carut-marutnya pengelolaan pasir di Lumajang. Karnadi, juru bicara fraksi PDIP meminta agar pemkab Lumajang mengambil langkah tegas untuk penertiban tambang pasir, baik yang berijin atau tidak. Dari hasil kajian partai kami, PDIP meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas dengan menertibkan tambang pasir yang ada, baik yang berijin atau tidak, Paparnya, Selasa (12/11/2013). Pemerintah diminta untuk tidak menutup mata pada aksi perampokan kekayaan alam Lumajang yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Sebab, akibat perampokan itu, Negara dirugikan milyaran rupiah. PAD dari pasir semakin tahun semakin menurun, padahal truk pengangkut pasir semakin hari semekain banyak, Jelasnya. PDIP juga menyoroti tentang ekploitasi tambang ilegal pasir besi dibibir pantai. Disamping ilegal, penambangan pasir besi juga merusak lingkungan dan pariwisata. Tak hanya itu, PDIP juga melihat adanya pasir besi Lumajang yang dieksport ternyata menggunakan dokumen daerah lain. Ini terbukti sebanyak 24 ribu ton lebih pasir besi Lumajang tanggal 27 Oktober akan dieksport tapi digagalkan aparat penegak hukum dipelabuhan Tanjung Perak karena tidak dilengkapi dengan dokumen sah, karena dokumennya dari Kabupaten Cilacap. Pemerintah seharusnya tahu dengan persoalan tersebut, Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fraksi Partai Golkar Lumajang dalam pandangan umum frkasi-fraksi saat rapat paripurna RAPBD Tahun Anggaran 2014 menyoroti tentang Palaksanaan Pilkades. Menurut Ir. Supriyono, juru bicara Fraksi Golkar siklus rotasi dan pergantian jabatan dilingkunagan desa merupakan bagian dari tahapan pengorganiasasian pemerintahan. "Partai Golkar berharap agar Pilakdes bisa digelar dengan professional dan baik," Terangnya Selasa (12/11/2013) dipendopo Kabupaten Lumajang. Siklus pergantian kepala desa melalui pilkades di 146 desa dari 162 desa yang habis masa jabatan kepala desanya, Partai Golkar berharap agar bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ada. "pemerintah sudah menyiapkan aturan dan anggaran sehingga tidak perlu lagi melakukan penundaan pilkades," Paparnya. Golkar melihat, proses penundaan pilkades hanya menambah persoalan dan terganggunya pelayanan bagi masyarakat di desa. Apalagi, kedapan ada dua pemilu yakni Pileg dan Pilpres yang akan bersinggungan dengan tahapan pilkades jika ditunda lagi. "Menunda Pilkades hanya akan menambah persolan dan mengganggu pelayan bagi masyarakat," Jelasnya. Golkar juga berharap agar pemerintah memberikan ketegasan pada anggaran pilkades yang tidak sama satu desa dengan desa yang lainnya. Sehingga dana pilkades dirasa sangat memberatkan bagi bakal calon kepala desa. "Dana pilkades yang sangat besar sangat memberatkan bagi bakal calon, yang membuat calon yang berpotensi tidak bisa maju karena tidak bisa membayar pendaftaran," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) Kabupaten Lumajang dalam pandangan umum fraksi-frkasi pada RAPBD Tahun Anggaran 2014, menyoroti beberapa persoalan untuk Eksekutif. Dalam rilis yang disampaikan F-PKB meminta agar para PNS  dilingkungan Pemkab benar-benar menjadi abdi Negara yang profesional, netral dan melayani kepentingan umum bukan untuk melayani kepentingan partai politik penguasa. "Kita bisa lihat kondisi dilapangan seperti apa, tidak perlu kita sampaikan," Ujar Romli At-Tijani, Wakil Ketua I DPC PKB Kabupaten Lumajang, Selasa (12/11/2013). PKB juga meminta Bupatai agar bisa bersikap arif dan bijaksana, dengan segera mengeluarkan dana Banpol PKB yang sudah ngendon selama 4 tahun. "Kita minta Bupati untuk secepatknya bisa mengeluarkan dana Banpol PKB yang sudah ngendon selama 4 tahun," Paparnya. Setelah F-PKB menelaah nota keuangan Bupati tentang RAPBD Tahun Anggran 2014, ternyata pendapatan awal sangat melejit dengan fantastis. Tambahan belanja tersebut juga berakibat pada disfisit anggaran yang melebihi 6 persen, padalah sesuai Permenkeu Nomor 137/PMK.07/2012 tentang batas maksimal defisit APBD yang menyebutkan batas maksimal difsisit sebesar 6 persen. F-PKB juga sangat prihatin dengan anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang dianggarkan oleh Pemeirntah. Dimana belanja tidak lansgung mencapai Rp 964,999 Milyar dan belanja langsung sebesar Rp 592,757 Milyar. Keprihatinan itu karena belanja tidak langsng lebih banyak diproyeksikan untuk belanja pegawai, sedang belanja langsung digunakan untuk 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang pemanfataannya untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. "Kami juga sangat prihatin melihat penampakan RAPBD 2014 dimana belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Salah satu tokoh masyarakat Lumajang dan mantan politisi Hanura, Abdul Aziz, dalam pemilu 2014, siap all dukung Caleg DPR RI 2014 Putra Lumajang. Dirinya sudah menjatuhkan dan mendukung H. Thoriq yang maju lewat Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 5. "Haji Thoriq sangat layak dan pas untuk menjadi wakil rakyat Lumajang," kata Aziz ditemui kabarlumajang.net saat berada di kafe kota Lumajang. Menurut dia, H.Thoriq salah satu putra daerah Lumajang yang memiliki komitmen dalam memajukan tempat kelahirannya. Thoriq dikenal orang yang tidak banyak bicara dan lebih memilih bekerja demi masyarakat."Dia pengusaha dan juga tidak neko-neko untuk membantu masyarakat Lumajang, khususnya di dunia keagamaan," ungkapnya. Mantan politisi Hanura ini, berharap masyarakat Lumajang tidak salah pilih dalam memberikan suara di Pemilu 2014. Karena memilih wakil rakyat, tidak melihat partai melainkan figur yang sudah mumpuni dan layak bagi Lumajang. "Kemarin kita sudah malu, milih Koruptor Nazarudin, mari kita pilih caleg yang sudah memberikan bukti bagi kemajuan Lumajang," terang pria murah senyum dan manis itu. (yan/red)

Lumajang(lumajansatu.com)- Calon Legislative (Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lumajang, melakukan rapat koordinasi dengan caleg Provinsi dan pusat, dikator PKB jalan Swandak Timur, Sabtu (09/11/2013). Menurut Thoriqul Haq, Sekretaris DPW PKB Jatim, seluruh caleg dari PKB haram hukumnya melakukan kerjasama dengan Caleg lintas partai. "Caleg PKB baik pusat, wilyah dan daerah haram hukumnya melakukan kerjasama dengan caleg lintas parpol, meskipun saat ini tidak ada indikasi caleg PKB mengarah kesana," Terangnya disela-sela acara koordinasi. Oleh sebab itu, PKB bersama seluruh caleg melakukan konsolidasi untuk melakukan pemetaan zona yang akan digarap oleh masing-masing Caleg. Target PKB Kata Thoriq, harus kemabli pada pemilu Tahun 1999 atau Pemilu 2004. "Target kita PKB bisa kembali seprti pada pemilu tahun 1999 atau tahun 2004," Jelasnya.  Disamping haram bekerjasama dengan caleg partai lain, PKB juga mengharamkan adanya kompetisi tidak sehat antara internbal caleg PKB. Sebab, kompetisi internal akan merusak suara PKB itu sendiri. Caleg provinsi dan pusat serta daerah telah dibagi waktu dan zona, untuk fokus menggarap masing-masing konstituennya. "Kita sudah bagi zona dan waktu untuk masing-masing Caleg," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Paguyuban Batik Kabupaten Lumajang terus mengembangkan dan mempromosikan batik asli Lumajang. Salah satunya dengan terus mengenalkan budaya membatik kepada seluruh generasi muda dan para pelajar. Johan Ketua Paguyupan Batik Lumajang menyatakan, kegiatan turun ke sekolah-sekolah untuk terus mengenalkan budaya membatik. Sehingga, batik tidak hanya dikenal oleh kaum tua saja, namun bisa dikenal oleh generasi muda. "Ini juga kegiatan rutin bagi paguyuban batik, kebetulan di SMK 1 Industri Tempeh ada anggota kami," Jelasnya. Endang C, Kepala Sekolah SMK 1 Industri tempeh menyatakan, bahwa jurusan membatik yang ada di sekolah yang dipimpinnya untuk terus membuka lahan pekerjaan baru, dengan membekali para muridnya dengan keterampilan. Nantinya, setelah lulus diharapkan seluruh siswanya bisa menjadi pembatik yang bisa mengenalakn batik Lumajang "Kita mencoba untuk mengembangkan potensi batik yang ada di Lumajang," Terangnya. Dukungan untuk pengembangan batik dilumajang juga muncul dari Suigsan, Anggota DPRD Lumajang dari Fraksi Golkar. Menurutnya, pemerintah harus memberikan ruang yang luas untuk tumbuh berkembangnya industri batik rumahan di Lumajang. "Saat ini industri batik semakin berkembang pesat," Terangnya. Pemerintah juga diminta untuk memberdayakan para pengrajin batik yang ada di Lumajang. Sperti penggunaan batik Pemkab, lebih bagus jika menggunakan batik Lumajang yang diproduksi oleh orang Lumajang. "Pegawai di pemerintah Lumajang harus menggunakan batik Lumajang," Ungkapanya. Ia juga berharap dinas pendidikan Lumajang untuk memberikan dukungan dengan budaya membatik. "Dinas pendidikan kami harapkan bisa memberikan dukungan pada kegiatan membatik di sekolah-sekolah," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan Panwascam kabupaten Lumajang mengancam memboikot pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Pasalnya, honor yang menjadi hak dari Panwascam sudah 7 bulan sejak Mei 2013 belum dicairkan oleh Panwaslu Kabupaten. "Sepersepun kami belum menerima honor Pileg 2014, sejak bulan Mei 2013," Ujar Hambali Ketua Panwascam Kecamatan Klakah kepada lumajangsatu.com, Kamis (07/11/2013). Padahal, Panwascam sudah menyelesaikan tugasnya berkaitan dengan pengawasan Pileg 2014. Mulai dari pengawasan DPT Pileg 2014, dan sejumlah pengawasan yang lainnya. "Kami sudah berekja, namun hak kami tidak diberikan, mau jadi apa ini," Ungkapnya dengan nada sedikit kesal. Sementara itu, Al-Mas'udi Katua Panwaslu Lumajang mengaku tak cairnya honor Panwascam hingga 7 bulan karena persoalan teknis. Panwalu sedang mengajukan anggaran pileg 2014 kepada Bawaslu RI. "Karena ada persolan teknis sedang diajukan ke Bawaslu RI," Terangnya. Ia membantah honor Panwascam tikdak cair kerana adanya penarikan sepihak Hendrik Kuntadi dari Kepala kesekretriatan Panwaslu. Meskipun, isu yang santer beredar honor tak cair karena Kesekretariatan tidak tanda tangan akibat adanya surat penarikan sepihak dari Sekda Lumajang. "Itu tidak benar, hanya persoalan teknis," bantahnya.(Yd/red)