Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komplain warga desa Gucialit pada banyaknya jalan penghubung antar desa yang rusak mulai direspon anggota DPRD Lumajang dapil 4, Gucialit, Padang, Senduro dan Kecamatan Pasrujambe. Supratman, legislator PDI Perjuangan menyatakan, untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, pada APBD 2014 yang sudah disetujui oleh DPRD berjumlah 100 milyar lebih. Dari total anggaran tersebut, dibagi menjadi beberapa titik yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Untuk kecamatan Gucialit yang berdapingan dengan kecamatan Kedungjajang ada tiga ruas jalan yang akan diperbaiki. Yakni ruas jalan desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang, desa Dadapan hingga desa Ketowono kecamatan Gucialit, dengan lebar 4,5 meter dan panjang 2500 meter yang menghabiskan anggran 3 milyar lebih. "Ada ruas jalan Pandansari, Dadapan dan Kertowono dengan panajang 250 meter," ujar Supratman kepada lumajangsatu.com, Selasa (03/11/2013). Disamping ruas jalan tersebut masih ada lagi ruas jalan desa Kandangan, Kenongo yang juga melewati wonokerto Gucilait, Kemudian ruas jalan Gucialit hingga desa Kertowono yang akan diperbaiki dalam anggaran 2014 mendatang. Ia melihat untuk kecamatan Gucialit sudah cukup banyak mendapatkan anggaran dari APBD 2014. "Memang karena anggarannya tidak bisa memperbaiki seluruh jalan yang rusak, maka sisanya akan diperbaiki pada anggaran berikutnya," paparnya. Ia berharap kepada warga Gucialit untuk proaktif melakukan komunikasi dengan pihak desa dan DPRD dari dapil 4, jika masih ada jalan yang perlu perbaikan. Ia mengaku siap menampung aspirasi untuk kemudian dibawa dalam pembahasan rapat paripurna DPRD. "Saya siap bila dibutuhkan untuk membawa aspirasi dari warga Gucialit, silahkan kontak di nomor saya, 081-334-643-700," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajanngsatu.com)- Kesalah fahaman Panwaslu Kabupaten Lumajang dalam mengartika perintah Bawaslu untuk kembali merekrut pantia pengawas Lapangan (PPL) Pileg 2014 berbuntut banyak. Pasalnya, sebanyak 205 PPL yang sudah kadung direkrut dan sebagin telah di SK oleh Panwascam harus dirumahkan alias di PHK. Namun, Al-Mas'udi Ketua Komisioner Panwaslu menolak bahwa pihaknya memecat sebanyak 205 PPL yang terlanjur direkrut, karena kesalah fahaman mengartikan perintah Bawaslu. Sebab, panwaslu belum pernah merekrut PPL, namun Panwascam untuk melakukan kinerjanya bisa membuat volunteer atau tenaga kerelawanan guna mempermudah kerja dalam melakukan pengawasan. "Dalam pengawasan, panwascam kita perbolehkan untuk melakukan rekrutmen volunteer atau tenaga kerelawanan," ujar AL-mas'udi saat dihubungi lumajangsatu.com, Selasa (03/11/2013). Al-Mas'udi juga berdalih, saat ini pengawasan terkait pileg 2014 masih berbasis kecamatan belum sampai berbasis desa yang ditangani oleh PPL. Sehingga, Ia tidak tahu jika ada rekrutmen PPL yang juga sudah mendaptkan SK. "Saya tidak mengetahui ada PPL yang sudah ber-SK," paparnya. Disinggung tentang Honorarium PPL juga telah keluar, Mas'udi menyatakan bahwa PPL yang mendapatkan Honor adalah PPL pilgub. Sedangkan PPL sekoci yang sudah direkrut oleh Panwascam bisa diperbantukan dalam artian magang untuk persiapan pewacanaan PPL berbasis TPS. "Itu PPL sekoci yang kemudian diberikan job-job volunteer oleh panwascam," jelasnya. Sementara itu, Achmad Hambali Ketua Panwascam Kecamatan Klakah menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan rekrutmen PPL sesuai perintah Panwaslu Kabupaten, bahkan telah melakukan proses pengawasan untuk pileg 2014. Pihaknya juga menolak dengan tegas upaya PHK yang dilakukan oleh Panwascam, sebab PPL telah melakuan tugas pengawasan dan SK juga telah diterbitkan. "Kami menolak, terutama PPL selama ini sudah bekerja dalam hal pengawasa dilapangan dan Panwaslu Kecamatan sudah mengelurkan SK untuk masing-masing PPL," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dukungan terhadap Muhammad Rodli Kaelani,Caleg DPR RI dari PAN semain hari terus mengalir. Kali ini dukungan dan kesiapan menjadi relawan pemenangan Sahabat Odie (Sebutan Relawan Rodli Kaelani) datang dari Komunitas Petani Gaharu Lumajang-Jember. Hal tersebut disampaikan pada Pertemuan dan Konsolidasi GLC (Gaharu Lumajang Community),Minggu (1/12/) bertempat di Rowokangkung Lumajang. Pada pertemuan yg dihadiri 200-an anggota GLC dan Perwakilan Petani Gaharu, Rodli menyampaikan beberapa agenda aksi nyata yg dilakukan bersama petani gaharu saat ini dan selanjutnya ke depan. Menurut Rodli mengembangkan Gaharu tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat,tapi juga turut andil dalam konservasi alam dan bahkan memberi dampak bagi komunitas petani dan sisi kesehatan berbahan natural. "Insya Allah ini adalah kegiatan ekonomi pertanian yg potensial,mandiri dan memberi dampak yg banyak bagi petani itu sendiri dan masyarakat umum,"kata Rodli disela-sela kegiatan. Disamping silaturrahim, kegitan tersebut Sekaligus menjadi media para petani untuk memperkuat konsolidasi antar petani, apalagi disertai dengan kegiatan-kegiatan sosial konkrit yg melibatkan masyarakat umum. Seperti halnya perbaikan jalan desa, pelatihan konservasi alam dan lain sebagainya. Sementara itu, Guntur selaku Ketua GLC sangat antusias dan menyambut senang gerakan bersama Komunitas Petani Gaharu dengan Rodli ini. "Kita kan selalu bersinergi dalam berbagai hal dan kami akan turut berjuang agar Mas Rodli terpilih menjadi Anggota DPR RI nanti, yang juga akan mewakili kepentingan petani Gaharu di Lumajang-Jember," ungkap Guntur Seperti diketahui Muhammad Rodli Kaelani,adalah Caleg DPR RI muda potensial dari PAN nomor urut 8 Dapil Lumajang-Jember.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Semakin dekat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014, sejumlah calon wakil rakyat semakin rajin turun untuk mencari dukungan dan membuat tim pemenangan. Hal itu juga yang dilakukan oleh Bambang Haryadi SE, Caleg DPR RI nomor urut 2 Dapil Lumajang-Jember dari partai Gerindra. Bertempat di Hotel Aloha Lumajang, Sabtu (30/11/2013), Bambang Haryadi menyapa ratusan kader PKNU Lumajang, dimana pada pemilu 2014 PKNU bergabung dengan partai Gerindra. Saya merupakan caleg Gerindra yang ingin mendapatkan dukungan dari kader PKNU yang ada di Lumajang, ujar Bambang usai acara kepada sejumlah wartawan. Ia menjelaskan, secara garis partai PKNU pada 2014 sudah berkometmen untuk memenangkan partai Gerindra. Secara idiologis, dirinya merupakan kader NU yang sudah semestinya ingin mendapatkan dukungan dari partai yang berbasis NU. Secara garis partai PKNU sudah berkometmen memenangkan Gerindra, secara idiologis saya adalah kader NU yang sudah semestinya minta dukungan dari partai yang berbasis NU, paparnya. Bambang Haryadi merupakan putra asli kelahiran Tanggul kabupaten Jember. Dari silsilahnya, kakeknya berasal dari Tanggul dan nenekanya berasal dari desa Bago, Kecamatan Pasirian Kebupaten Lumajang. Saya sudah tepat mewakili rakyat Lumajang-Jember, jelasnya. Eko wahyudi SH, mantan ketua PKNU Lumajang menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh caleg Gerindra. Ia mengaku, bahwa seluruh kader PKNU Lumajang dalam pileg 2014 mendatang siap untuk memenangkan partai Gerindra. Kader PKNU Lumajang siap untuk memenagkan partai Gerindra, terangnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Pemilihan Raya (Pemira) Calon Presiden RI 2014. Pemira Capres dilakukan secara Nasional dan diikuti oleh seluruh kader inti se Indonesia dan luar Negeri. "Pemira dilakukan secara Nasional dan luar Negeri, untuk menentukan calon Presiden RI 2014 dari PKS," ujar Drs. Imam Rofiq Ketua DPD PKS Lumajang, Jum'at (30/11/2013). Ia menambahkan, di Lumajang ada 156 kader yang memberikan hak suara untuk Capres 2014 dari PKS. Mereka yang memberikan hak pilih dalam Pemira adalah kader inti yang ada di PKS.  "Yang memberikan hak suara adalah kader inti, sedangkan kader yang lainnya tidak memberikan hak suara untuk pemilihan capres PKS," paparnya. Dalam Pemira kali ini, ada 22 kader PKS yang nantinya akan dipilih 5 kader untuk kemudian diajukan ke DPP PKS. Di Lumajang, para pemilih belum diketahui arah dukungannya, karena masih direkap oleh panitia. Namun, nampaknya tidak akan jauh dari beberpa nama yang sudah popular di PKS. "Nanti akan dipilih lima kader dari 22 kader PKS, untuk kemudian diberikan kepada DPP PKS, di Lumajang nampaknya tidak jauh dari nama yang sudah populer seperti Anis Matta, Hidayat Nur Wahid dan yang lainya" pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Jama'ah pengajian umum yang digelar H. Thoriq yang menghadirkan da'i, KH. As'at Malik yang juga wakil Bupati Lumajang dan KH. Aad Ainurssalam sangat antusias. Bahkan, H. Thoriq banyak mendapat do'a dan dukungan dilancarkan menjadi wakil rakyat di DPR RI Pusat. "Abah, semoga dilancarkan menjadi anggota dewan," ujar Siti Kholifah salah satu warga yang menemui H. Thoriq. "Semoga Abah Haji Thoriq tetap amanah, kalau jadi anggota DPR," ujar Solehudin. "Abah Thoriq kalau jadi DPR RI jangan lupa bangun Lumajang dan bantu warga miskin, tak lupa Mushola dan Masjid," ujar Hj. Aswaja asal Ditotrunan. "Bang Thoriq, jenengan sudah pantas menjadi wakil rakyat, jenengan ini amanah dan tanpa pamrih," ungkap Sukirno, warga Pulosari. Mendapati banyak ucapan do'a dan dukungan untuk menjadi wakil rakyat, H. Thoriq mengaku sangat bersyukur dan akan tetap menjaga amanah bila ditakdirkan menjadi wakil rakyat di DPR RI Pusat. "Saya ucapkan terima kasih, saya sebagian kecil ini yang bisa saya lakukan bagi masyarakat, pokoknya jangan sungkan-sungkan kasih kritikan dan masukan itu saja," papar pria yang ingin mengiatkan pengajian umum.(yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Hj. Siti Romlah Anggota DPR RI Fraksi Demokrat yang saat ini duduk di Komisi VII, prihatin dengan pengelolaan sampah yang dirasa masih kurang maksimal. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang untuk mengatasi persoalan tersbut. "Ini bentuk kepedulian kita kepada lingkungan, khususnya tentang pengelolaan sampah yang menjadi salah satu biang terjadinya banjir di sejumlah kota besar," ujar Siti Romlah disela-sela pelatihan pengolahan sampah di Gedung Kartika Batalion 527 Lumajang, Rabu (27/11/2013). Ia mencontohkan, di Jakarta problem sampah menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Sehingga mulai mendapat penanganan serius, karena sampah yang tidak dikelola dengan benar bisa menimbulkan banjir. "Saya saat melintas di Pasuruan terjebak banjir dan dampaknya sangat besar sekali untuk semua sektor," terangnya. Dengan bantuan yang diberikan melalui DLH Lumajang, diharapkan pengelolaan sampah di Lumajang semakin baik. Sehingga, banjir akibat sampah yang terjadi disejumlah kota besar tidak menjadi persoalan di Lumajang. "Kita berharap di Lumajang sampah tidak menjadi biang banjir," paparnya. bantuan yang diberikan oleh Kementrian kepada rakyat Lumajang berupa 100 tempat sampah yang akan dipasang disejumlah lembaga sekolah dan tempat umum, 4 unit mesin pencacah rumput dan 300 skrop pasir untuk warga yang ada di Kecamatan Pasirian. "Ada beberapa bantuan yang diberikan, semoga bisa bermanfaat bagi rakyat Lumajang," Pungkas Siti Romlah yang kembali maju menjadi caleg Demokrat nomor 3 dapil Lumajang-Jember itu.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Diduga kinerja humas tidak maksimal dalam mempublikasikan hari jadi lumajang (Harjalu) ke 758 untuk acara pengajian Umum di Pendopo dengan pembicara KH. Sya'roni Fadlan dari Sidoarjo, jam.19.30 WIB Rabu(27/11) malam. Wakil Bupati Lumajang, membuat undangan bagi wartawan dan para sahabtanya melalui pesan singkatnya. Isi dari udangan itu, "Asslamu'alaikum Wr Wb!, dalam rangka menyongsong tahun baru 1435 H, Pemkab  mengadakan pengajian umum  nanti malam, Rabu malam kamis jam 19.30 bertempat di Pendopo Kabupaten dengan Pembicara Kh Sya'roni Fadllan (Kaji Dangdut di JTV) dari Sidoarjo. Jika tidak ada udzur mohon berkenan hadir berserta sahabat, syukron,". Udangan pribadi wabup yang menyemarakan kegiatan pengajian tahun baru islam dan Harjalu itu. Menjadi rasan-rasan masyarakat dan wartawan yang dikirim SMS, pasalnya kegiatan keagamaan tidak di publikasi dengan baik. (yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah masyarakat yang menamakan diri Komunitas Pinter mendatangi gedung dewan, selasa, (26/11/2013) guna melakukan audensi dengan anggota DPRD Lumajang. Komunitas Pintar menyampaikan beberapa tuntutan kepada wakil rakyat terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diluncurkan mulai januari 2014 tersebut. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar ada jaminan seluruh rakyat miskin di Kabupaten Lumajang tercover sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sehingga, nantinya secara otomatis akan tercover sebagai peserta JKN katagori penerima bantuan iuran (PBI). Mereka juga mendesak agar pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin dan tidak mampu serta warga yang cacat total di Kabupaten Lumajang. Tujuannya adalah untuk memastikan agar mereka nantinya tercover dalam program JKN kategori PBI. Menurut A’ak Abdullah al Kudus, anggota komunitas Pinter, selama ini pendataan untuk masyarakat miskin selalu carut marut. Semisal, untuk program Raskin maupun program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) beberapa waktu lalu. “Masih banyak masyarakat yang mestinya tercover, ternyata tidak dapat bantuan program tersebut, sebaliknya, masyarakat yang tergolong mampu malah mendapatkan program dari pemerintah pusat itu," paparnya Komunitas Pinter juga meminta memastikan dan menjamin bahwa selama proses transisi hingga 2019, sebanyak 40% penduduk Lumajang dicover dalam Jamkesda dan bagi yang belum tercover dalam Jamkesda masih bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat. “Sehingga,  anggaran sebesar Rp 5 milyar dari APBD untuk program tersebut dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran,” imbuhnya. Mereka juga meminta agar DPRD Lumajang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan JKN di Kabupaten Lumajang. Juga, ikut mengawal terbentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Kabupaten Lumajang agar program ini bisa berjalan dengan baik dan professional. “Fasilitas pelayanan kesehatan, juga perlu diawasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan utama dari program Jaminan Kesehatan Nasional ini,” jelasnya. Komunitas Pinter ditemui Wakil Ketua DPRD Lumajang, Achmad Jauhari, ketua Komisi D, Bukasan, Wakil Ketua Komisi D, Syaiful Adi, dan Sekretaris Komisi D, Habib Muttaqien. Mereka mengatakan, bahwa kertas tuntutan yang disampaikan kepada dewan sudah selaras dengan DPRD Lumajang. Jauhari mengatakan bahwa, program tersebut memang baru diketahui oleh segelintir orang saja. Meskipun, dia mengakui bahwa program JKN tidak semudah mengembalikkan tangan. “Di awal tahun ini pasti carut marut, karena beberapa regulasi masih belum rampung. Tapi, kita harus mendukung program ini agar berjalan sukses,” terag Jauhrai. Sementara itu Bukasan menambahkan, bahwa pendataan selama ini memang menjadi masalah besar. Sebenarnya pihaknya sudah meminta agar dinas kesehatan melakukan pendataan mandiri terkait dengan progam Jamkesmas. Dinkes pun akhirnya meminta bidan untuk melakukan pendataan. “Tapi, itu juga tidak efektif, karena memang bukan tugasnya bidan,” jelasya. Untuk itu, dia meminta kepada Dinkes untuk sering-sering berkoordinasi dengan BPS agar data penerima Jamkesmas benar-benar tepat sasaran. “Pendataan memang menjadi problem. Mosok Abah saya masuk penerima program BLSM,” pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kerentanan terjadinya konflik pilkades nampaknya akan semikin mencuat, seiring pendaftaran para calon kades. Pasalnya, dalam peraturan daerah pemkab Lumajang, calon yang akan maju sebagai bakal calon kades maksimal hanya lima orang. "Sesuai Perda, maksimal calon kades 5 orang," ujar H. Achmad, wakil sekretaris Komisi A DPRD Lumajang, Selasa (26/11/2013). Menurutnya, jika bakal calon lebih dari 5 orang, maka dilakukan tes tulis di Pemkab untuk merengking 5 nilai terbesar, untuk kemudian sisanya akan gugur. Proses tes ujian calon kades dilakukan di Kebupaten untuk menghindarkan konflik di tingkat desa. "Kalau calonnya 8 maka yang masuk tetap lima yang 3 gugur dengan mekanisme tes ujian di pemkab," terangnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, proses pengumuman hasil tes ujian calon kades juga dilakukan dengan cepat pada hari itu juga, sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial antar sesama calon. Jika ada calon kades yang memiliki suara dan masa kuat namun tidak lolos dalam tes, ketika terjadi gejolak ditingkat desa, maka dikembalikan kepada aparat keamananan untuk mengatasinya. "Ya kalau ada calon yang memiliki masa kuat namun tidak lolos, maka kita coba sampaikan kepada masyarakat, kalau timbul kerawanan maka itu ranahnya aparat keamanan TNI/Polri," paparnya. Komisi A DPRD berharap kepada tim yang akan menguji untuk melakukan tes dengan baik dan benar. Sehingga masyarakat memiliki kepercayaan kepada Pemerintah dan tidak memantik konflik ditingkat desa."Kemaren kita sampaikan saat pembahasan, agar proses ujian dilakukan dengan transparan," pungkasnya.(Yd/red)