Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Merasa dianak tirikan Pemasangan Baliho bergambar para Caleg Partai Gerindra di depan Kantor DPC Gerindra jalan Gatot Subroto, Lumajang, mulai menuai protes sejumlah caleg. Pasalnya, baleho yang terpampang besar itu tidak memuat semua gambar Caleg Partai Gerindra. Kondisi ini, sempat memunculkan wacana jika ketua Bapilu yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Lumajang tidak netral.Salah satu Caleg DPRD Lumajang dari Partai Gerindra yang enggan disebutkan namanya, hal itu bisa memunculkan persepsi yang berbeda, baik secara intern, maupun pada simpatisan Partai Gerindra yang ada di Lumajang. “Kasihan rekan-rekan Caleg yang gambarnya tidak terpasang,” Ujarnya.Hal ini juga memunculan anggapan kurang dewasanya sikap dari Bapilu, yang seharusnya mengedepankan kebesaran partai. Labih lanjuta ia menjelaskan, jika kondisi tersbut dibiarkan maka bisa merugikan rekan Caleg di Dapil I yang gambarnya tidak ikut terpasang.Karena kantor DPC Partai Gerindra berada di area Dapil I, yang secara otomatis para simpatisan Gerindra tidak mengenali Caleg yang bersangkutan.Sementara itu, Sedar Wijaya, Wakil Ketua DPC Gerindra Lumajang Bidang Organsasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) yang mengaku sudah tidak difungsikan sejak pilgub Lumajang menyatakan, jika dirinya banyak menerima keluhan dari para Caleg yang gambarnya tidak terpasang dalam Baliho tersebut. Meski menjadi jujukan para Caleg, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak atas keluhan tersebut, dikarenakan tidak difungsikannya peran dirinya dalam struktur yang dia sandang. “Tapi saya sudah pernah mengingatkan terkait hal itu. Manakala suara saya sudah tidak dianggap lagi oleh ketua Bapilu, saya mau bagaimana?,” kata Sedar saat dihubungi lumajangsatu.com Selasa (19/11/2013).Tak ingin isu tersebut mengembang kemana-mana, Gatot Sunaryo, Ketua DPC Partai Gerindra Lumajang, yang juga Ketua Bapilu langsung memebrikan penjelasan. Ia selaku ketua DPC tidak akan tebang pilih. Jika ada keluhan dari caleg, Ia berharap bisa langsung dikoordinsikan kepada dirinya.Lanjut Gatot, dari pembuatan bingkai Baliho hingga terpasangnya Baliho, para Caleg terkesan tidak ada kepedulian. “Ya kalau gambar Caleg ingin terpasang semua, diperjelaslah “urunannya”,” kata Gatot.Gatot juga pesan pada para Caleg yang gambarnya tidak terpasang, agar tidak terlalu membesar-besarkan masalah ini. “Janganlah berebut kursi, tapi bagaimana caranya bisa menambah kursi," Terangnya.Terkait dengan penyataan salah satu wakil ketua DPC Gerindra, Gatot menyatakan yang bersangkutan telah dipecat sejak Pilgub Lumajang. "Tidak ada namanya Sadar dalam kepengurusan DPC Gerindra," Pungkasnya. (Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pada Pemilu 2014 mendatnag DPC Hanura Lumajang menargetkan bisa meraih kursi di legislatif mayoritas sehingga bisa merebut posisi ketua dewan dari PDIP. Guna merealisasikan target tersbut para pengurus Hanura dan Calegnya, terus melakukan turun ke masyarakat menyampaikan program dari Partai Nomor 10 itu. H. Muhammad Arif Ketua DPC Hanura Lumajang mengatakan, untuk meraih ketua DPRD Lumajang, maka di 5 Daerah pemilihan (dapil) harus menang. Pihaknya menargetkan setiap dapil bisa mengantarkan 3 calegnya duduk di kursi wakil rakyat. "Dua kursi pasti dengan suara penuh dan satu kursi dengan perolehan sisa suara di dapil itu," kata Arif pada wartawan. Pihaknya tidak hentinya memberikan pembekalan pada calegnya untuk sebagai pemenang di Pemilu 2014 khususnya di Lumajang. Selain itu, strategi merebut ketua DPRD, untuk memuluskan Wiranto dan Harry Tanoe sebagai Capres/Cawapres. "Ini memang dianggap target yang muluk-muluk, tetapi dengan kerja keras, saya yakin bisa," ungkapnya. Hanura Lumajang terus berpesan pada pengurus dan calegnya, bahwa untuk meraih sesuatu dan memberikan sumbangsih pada masyarakat dengan cara membesarkan partai. Hanura harus terus bekerja dan berada di dalam bagian masyarakat. "Ini yang terus saya tekankan," paparnya. Sekedar diketahui, Hanura di Lumajang hanya memiliki satu legislator di Pemilu 2009 lalu. Bahkan, Hanura menjadi satu Fraksi dengan Gerindra yakni Fraksi Geni (Gerakan Hati Nurani).(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang mengaku akan kembali menertibkan baleho Parpol yang melanggar aturan kampanye. Menurut ketua Panwaslu Al-mas'udi, pihaknya akan terus melakukan penertiban alat peraga dan baleho parpol yang melanggar. Disinggung sejumlah baleho Parpol yang masih berdiri tegak meski sudah jelas-jelas melanggar, Panwaslu berdalih keterbatasan personil sehingga tidak bisa menjangkau seluruhnya. Panwaslu berjanji terus melakukan penertiban secara bertahap dengan dukungan dari Satpol PP. "Ya itu karena keterbatasan personel kita, namun kami akan terus lakukan penertiban," Paparnya, Jum'at (15/11/2013) dikantornya. Ditanya kapan akan melakukan penertiban, Panwaslu berjanji hari Senin akan menertibkannya, karena hari sabtu dan minggu Panwaslu masih ada aganda yang lainnya. "Sabtu dan minggu kita masih ada agenda, Senin kita akan tertibkan," Janjinya. Sementara itu, Totok Suharto Kasatpol PP Lumajang menepis anggapan bahwa satpol PP pilih kasih dalam melakukan penertiban atribut Parpol. Ia mengaku seluruh atribut partai yang melanggar telah dibersihkan. "Kita sudah bersihkan semua atribut parpol yang melanggar termausuk milik biru," Terang Totok. Totok juga mengaku tidak mengkin bisa bermain mata dengan tidak menertibkan baleho salah satu parpol yang melanggar. Sebab, setiap kali melakukan penertiban pasti bersamaan dengan Panwaslu. "Saya tidak mungkin bermain mata, karena kita selalu bersama dengan Panwaslu," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jelang pesta Demokrasi Pemilu 2014, DPC Partai Hanura Kabupaten Lumajang mulai melakukan pembenahan infrastruktur Partai. PAC dan Ranting Hanura yang belum terbentuk atau tidak aktif mulai dilakukan pembenahan guna menjadi mesin Partai ditataran bawah. "Kita sudah benahi infrastruktur partai ditingkat PAC dan Ranting untuk menjadi mesin partai ditingkat bawah," Terang H. Muhammad ARif Ketua DPC Partai Hanura Lumajang, Kamis (14/11/2013). Disamping telah melengkapi infrastruktur Partai, para Caleg Hanura telah membuat komitmen untuk tidak bersaing sesame Caleg hanura. Dengan demikian tidak akan terjadi benturan, yang terpenting adalah memenangkan Hanura di Lumajang. "Para Caleg juga telah berkomitmen untuk tidak bersaing, yang terpenting adalah Hanura," Jelasnya. Sejauh ini kata ARif, dalam melakukan soialisasi Caleg Hanura masih melakukan dengan cara gerilya sendiri-sendiri. Diakui Arif, Hanura adalah Partai baru yang belum dikenal luas oleh masyarakat. "Caleg kita langsung menyapa kelopok untuk mengenalkan Hanura, karena kita sadar Hanura adalah Partai baru," Terangnya. Pada awal 201 DPC Hanura nantinya akan menggelar konsolidasi besar untuk mendukung suksenya para Caleg Hanura. Jika ada daerah yang Calegnya dirasa lemah, maka DPC akan turun membantu. "Kita akan konsolidasi besar pada awal tahun 2014," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dalam setiap peyampaian pandangan umum fraski-fraski pada rapat Paripurna DPRD Lumajang, kinerja dan pelayanan Rumah Sakit Umum Dr Hariyoto terus mendapatkan sorotan. Sebab, banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan palayanan rumah sakit pemerintah itu. Padahal, pelayanan rumah sakit berkaitan dengan keselamatan nyawa dari pasien. Jika terlambat sedikit saja, yang akan menjadi taruhan adalah nyawa dari pasien. Seperti halnya dalam pandangan umum fraksi-fraski untuk RAPBD Tahun Anggaran 2014 di Pendopo, RSUD Dr Hariyoto juga kembali medapatkan sorotan. Seperti biasanya pula, pemerintah pada jawaban atas pandangan umum fraksi selalu akan memperhatikan saran dan masukan dari frkasi-fraksi DPRD. Dalam jawaban pemerintah yang dibacakan wakil buptai Asat Malik, pemerintah akan memperhatikan saran dan masukan dari frkasi. Pemerintah berjanji lebih inten untuk melakukan pembinaan agar pelayanan baik secara administrasi dan medis lebih baik lagi. Pemerintah berdalih terus melakukan evaluasi di rumah sakit untuk memperbaiki pelayanan. Saran suadara akan kita perhatikan, dan rumash sakit umum selalu melakukan pembinaan dan evaluasi guna memperbaiki pelaynan baik administrasi maupun medis, Paparnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat setuju dengan saran fraksi PDI Perjunagan yang meminta agar ada tindakan tegas dalam pengelolaan tambang pasir. Hal itu disampaikan Wakil Bupti As'at Malik saat membacakan jawaban Pemrintah atas jawaban Pandangan umum frkasi-fraksi di pendopo, Rabu (13/11/2013). Selama ini pemkab telah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga agar aset pasir Lumajang tidak dicuri begitu saja. Salah satunya dengan membangun pos pantau di desa Bagu Kecmatan Pasirian, dengan memebrikan kartu kendali. Dismaping itu, satpol PP juga melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap penambangan liar. "Kita sudah melakukan sejumkah upaya, dengan memebntuk pos pantau di desa Bago, Satpol PP juga telah mengur penambang liar baik lisan mauun tertulis," Paparnya. Terkait dengan adanya kegiatan pengekporan pasir besi Lumajang dengan menggunkan dokumen Kabupaten Cilacap, Pemerintah berdalih telah meminta kapada ekportir untuk melaporkan jumlah pasir yang akan dijual. Pelaporan juga harus diserati dengan bukti pembayaran PNDP. "Kita sudah meminta kepada pihak ekportir untk melaporkan berapa banyak pasir besi yang akan dijual keluar," Jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, fraksi PDI Perjungan dengan keras menilai banyak oknum yang merampok kekayaan alam pasir Lumajang. Bahkan ribuan ton pasir besi Lumajang yang akan dikirim keluar, dokumennya menggunakan daerah lain bukan atas nama Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Hingga akhir Tahun 2013 Pemerintah akan menggelar 156 Pilkades dari 162 desa yang habis masa jabatan kepala desanya sejak Tahun 2012 silam. Hal itu disampaikan Bupati Lumajang saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum frkasi-fraksi, Rabu (13/11/2013) dipendopo. Menurut Bupati, 156 desa tersebut akan digelar secara serentak yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama akan dilakukan tanggal 18 Desember 2013 di 60 desa, tanggal 19 Desember 2013 44 desa dan tanggal 21 Desember 2013 di 52 desa. "Pmerintah akan menggelar pilkades di 156 desa, bukan 146 piilkades seperti yang dimsapikan fraksi Golkar," Jelasnya. Sedangkan pembiayaan pilkades harus berpedoman dengan peraturan daerah, yang menyebutkan ada tiga sumber pendanaan pilkades. Biaya yang berasal dari APBD Kabupaten, Biaya dari anggran desa dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. "Jumlah anggaran pilkades harus tetap berpedoman pada angka yang wajar, sehingga kewenangan penuh penganggaran berada pada panitia pilkades," Paparnya. Seperti diberitkan sebelumnya, fraksi Golkar meminta pemerintah turun tangan pada anggaran Pilakdes yang sangat besar. Sehigga sangat membebani para calon kades yang harus menanggung biaya Pilkades yang begitu besar.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lumajang, nampaknya tidak akan lagi terlambat. Pasalnya, Selasa (12/11/2013) tahapan pembahasan RAPBD sudah sampai pada pandangan umum frkasi-fraksi atas nota keuangan Bupati. Karena ruang rapat gedung DPRD Lumajang masih dalam kondisi direhap, maka rapat paripurna ditempatkan di Pendopo Kabupaten. Dalam rapat Paripurna dengan agenda PU Fraksi, bupati tidak hadir hanya diwakilkan oleh Wabup As'at Malik. Rapat Paripurna langsung dipimpin oleh Agus Wicaksono, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kesempatan Pertama PU Fraksi diberikan kepada Fraksi Golkar, karena fraksi Golkar ada acara yang lain. Kesempatan kedua PU Fraksi disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Namun, ditengah-tengah penyampian PU fraksi nampak hadirin yang berada di bangku bagian barat banyak yang berbicara dengan teman-temannya. Dimana, deretan bangku sebelah barat diisi oleh undangan dari SKPD dan para camat. Para peserta rapat yang tidak mendengarkan PU fraksi, usai pemyampaian PU fraksi PDI Perjuangan langsung ditegur oleh Pimpinan Rapat. Agus Wicaksono langsung menegur para pejabat yang bicara dengan rekan-rekannya, agar mendengarkan PU fraksi, karena PU fraksi sangat penting untuk membicarakan kepentingan rakyat Lumajang. "Saya minta yang hadir jangan ngerumpi sendiri, tolong dengarkan PU fraksi karena sangat penting untuk kepentingan rakyat," Tegur Agus Wicaksono, sembari mempersilahkan F-PKB untuk menyampaikan PU Fraksinya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsat.com)- Fraksi Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (F-PDIP) dalam pandangan umum frkasi-fraksi pada RAPBD Tahun Anggaran 2014 menyoroti tentang carut-marutnya pengelolaan pasir di Lumajang. Karnadi, juru bicara fraksi PDIP meminta agar pemkab Lumajang mengambil langkah tegas untuk penertiban tambang pasir, baik yang berijin atau tidak. Dari hasil kajian partai kami, PDIP meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas dengan menertibkan tambang pasir yang ada, baik yang berijin atau tidak, Paparnya, Selasa (12/11/2013). Pemerintah diminta untuk tidak menutup mata pada aksi perampokan kekayaan alam Lumajang yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Sebab, akibat perampokan itu, Negara dirugikan milyaran rupiah. PAD dari pasir semakin tahun semakin menurun, padahal truk pengangkut pasir semakin hari semekain banyak, Jelasnya. PDIP juga menyoroti tentang ekploitasi tambang ilegal pasir besi dibibir pantai. Disamping ilegal, penambangan pasir besi juga merusak lingkungan dan pariwisata. Tak hanya itu, PDIP juga melihat adanya pasir besi Lumajang yang dieksport ternyata menggunakan dokumen daerah lain. Ini terbukti sebanyak 24 ribu ton lebih pasir besi Lumajang tanggal 27 Oktober akan dieksport tapi digagalkan aparat penegak hukum dipelabuhan Tanjung Perak karena tidak dilengkapi dengan dokumen sah, karena dokumennya dari Kabupaten Cilacap. Pemerintah seharusnya tahu dengan persoalan tersebut, Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fraksi Partai Golkar Lumajang dalam pandangan umum frkasi-fraksi saat rapat paripurna RAPBD Tahun Anggaran 2014 menyoroti tentang Palaksanaan Pilkades. Menurut Ir. Supriyono, juru bicara Fraksi Golkar siklus rotasi dan pergantian jabatan dilingkunagan desa merupakan bagian dari tahapan pengorganiasasian pemerintahan. "Partai Golkar berharap agar Pilakdes bisa digelar dengan professional dan baik," Terangnya Selasa (12/11/2013) dipendopo Kabupaten Lumajang. Siklus pergantian kepala desa melalui pilkades di 146 desa dari 162 desa yang habis masa jabatan kepala desanya, Partai Golkar berharap agar bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ada. "pemerintah sudah menyiapkan aturan dan anggaran sehingga tidak perlu lagi melakukan penundaan pilkades," Paparnya. Golkar melihat, proses penundaan pilkades hanya menambah persoalan dan terganggunya pelayanan bagi masyarakat di desa. Apalagi, kedapan ada dua pemilu yakni Pileg dan Pilpres yang akan bersinggungan dengan tahapan pilkades jika ditunda lagi. "Menunda Pilkades hanya akan menambah persolan dan mengganggu pelayan bagi masyarakat," Jelasnya. Golkar juga berharap agar pemerintah memberikan ketegasan pada anggaran pilkades yang tidak sama satu desa dengan desa yang lainnya. Sehingga dana pilkades dirasa sangat memberatkan bagi bakal calon kepala desa. "Dana pilkades yang sangat besar sangat memberatkan bagi bakal calon, yang membuat calon yang berpotensi tidak bisa maju karena tidak bisa membayar pendaftaran," Pungkasnya.(Yd/red)