Lumajang(lumajangsatu.com) - Dalam memudahkan pelayanan dan administrasi di Kantor DPRD LUmajang. Sekretaris DPRD, Yos Sudarso jarang sekali berdiam diri di
Politik Dan Pemerintahan
Pipa Sering Pecah, Layanan PDAM Sekitar Pura Mandara Giri Bolak Balik Mati
Lumajang(lumajangsatu.com)- KOmisi C DPRD Lumajang terus turun untuk melihat sektor-sektor yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), memiliki sarana
Pembangunan Pasti Terhambat, Fraksi PKB Minta DPRD Perjelas Posisi Bupati Masdar
Lumajang(lumajangsatu.com)- Kondisi Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar MA, yang hingga kini belum jelas keberadaanya mulai mendapatkan perhatian dari fraksi di
Komisi A DPRD Sidak Setia Kawan SK Karaoke
Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi A DPRD Lumajang gencar melakukan isnpeski mendadak (sidak) kesejumlah mitra kerja. Hal itu itu dilakukan untuk memastikan
Komisi A DPRD Temukan Baru SK Karaoke Yang Berijin
Lumajang(lumajangsatu.com)- Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Paimin AP, mengakui baru satu tempat karaoke keluraga yang sudah berijin yakni setia kawan
SK Karaoke Tak Sediakan Purel dan Minuman Keras
Lumajang(lumajngsatu.com)- Komisi A DPRD Lumajang melakukan sidak ke tempat karaoke keluarga setia kawan (SK). Sidak tersebut dilakukan untuk mengecek ijin,
Pembangunan Kantor BPBD Selesai 90,87 Persen Timbulkan Kecurigaan Komisi B
Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi B DPRD Lumajang menyatakan sangat setuju dengan langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang
Badan Kehormatan DPRD Minta Masyarakat Awasi Wakil Rakyatnya
Lumajang(lumajansatu.com) - Getolnya anggota DPRD Lumajang dalam menyukseskan pembangunan dengan kerap turun ke masyarakat. Badan Kehormatan (BK) DPRD tidak
Pembangunan Tak Selesai, Komisi B DPRD Dukung BPBD Putus Kontrak CV Tiang Agung
Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi B DPRD Lumajang melakukan ispeksi mendadak (sidak) ke kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang
Sidak Desa Boreng, Komisi A DPRD Temukan 70 Persen ADD Tak Terserap
Lumajang(lumajangsatu.com)- Banyaknya posisi perangkat desa yang kosong berpotensi mempengaruhi pembangunan di desa langsung ditindak lanjuti oleh Komisi A