Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)-H.Thoriq meminta dukungan dan do'a restu masyarakat Lumajang untuk bisa menjadi wakil rakyat di DPR RI dalam Pemilu 2014, tanggal 9 April 2014 mendatang. Pasalnya, tanpa dukungan masyarakat Lumajang baik secara langsung dan tidak, tidak akan bisa mewakili aspirasi masyarakat di tingkat Nasional. H.Thoriq berangkat maju sebagai Caleg DPR RI Pusat dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan diberikan kepecayaan berada  di nomor urut 5. Dirinya sangat berharap dukungan masyarakat, agar aspirasi lokal di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya di Lumajang diperhatikan. "Dukungan masyarakat Lumajang sangat mutlak di Pemilu 2014," ujar Ketua DPD PAN LUmajang yang nyaleh di Dapil IV Lumajang-Jember. Menurut dia, dirinya sangat mencita-cita Lumajang yang memiliki potensi yang luar biasa di berbagai bidang seperti Pertanian, Wisata, Budaya, Pendidikan dan Olahraga menasional. Sehingga, Lumajang tidak lagi dikatakan sebagai daerah kantong dan tertutup. "Ini butuh perhatian orang Lumajang sendiri, itu yang membuat saya maju di Pemilu 2014," terang pria yang aktif di berbagai pembinaan Olahraga. H.Thoriq juga melihat sedikitnya wakil rakyat yang berasal dari Putra/Putri Lumajang duduk di DPR RI, tidak membantu dalam pembangunan Lumajang disegala bidang. Sehingga, aspirasi masyarakat Lumajang tidak sampai dan mengena ke pokok pembanguan yang beradal dari bawah "Bottom up". "Saya berharap dukungan masyarakat Lumajang untuk bisa menenuaikan perjuangan sebagai Putra Asli Lumajang," paparnya.(yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan menuju Gunung Semeru dan Ranu Pane. Karena berada di lokasi TNBTS maka komunikasi terus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dari Pemerintah pusat. Kita akan tentukan titiknya mana yang akan dibiayai dari APBN dan mana yang akan diperbaiki melalui APBD, Terang Nugroho Dwi Atmoko, Kepada Dinas PU Lumajang, Kamis (24/10/2013). Dari total panjang jalan 34,6 km dari Kecamatan Senduro sampai Ranu Pane, sepanjang 18,6 km masih dalam kondisi rusak parah. Mulai tahun 2010 dinas PU mulai menganggarkan perbaikan jalan secara berkala hingga nanti seluruh akses menuju Gunung Semeru melalui senduro bisa bagus dengan konstruksi hotmik. Dari total panjang 34,6 km, sepanjang 18,6 km kondisinya masih rusak parah, Terangnya. Pada tahun 2013 dinas PU telah menganggarkan 2,4 km perbaikan berkala jalur Senduro sampai Ranu Pane. Hal itu sebagai bentuk kometmen pemrintah untuk memajukan salah satu potensi wisata Lumajang yakni Ranu Pane dan Gunung Semeru. Tahun ini ada 2,4 km dan tahun depan juga kita anggarkan, Jelasnya. Sedangkan anggaran dari TNBTS perbaikan jalan 3,2 km dari ireng-ireng sampai jemplangan, namun secara spot-spot. Intinya kata Nugroho antara TNBTS dan Pemkab Lumajang akan membangun sinergitas untuk memajukan wisata dikawasan TNBTS khusunya di Lumajang. TNBTS saat ini bangun jalan 3,2 km, Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg 2014 oleh KPU RI akibat penolakan dari sejumlah partai Politik, KPU Kabupaten/kota menunggu instrukti lebih lanjut. Pudoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang menyatakan, KPU akan menyesuaikan dengan KPU RI, bila nantinya ada surat edaran terkait dengan penetapan DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota. "Kita akan menyesuaikan dengan KPU RI, jika nanti ada surat edaran terkait dengan penetapan DPT Pileg 2014," Terang Pudoli saat dihubungi lumajangsatu.com, Kamis (24/10/2013). Mundurnya penetapan DPT Pileg 2014 karena andanya penolaka dari sejumlah partai Politik. Di Lumajang, saat ditetapkan tanggal 13 Oktober lalu, sama sekali tidak ada penolakan oleh partai politik, atau ketidaksamaan dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu kabupaten Lumajang. "Saat ditetapkan kemaren tidak ada masalah, semua partai politik menerima," Terangnya. Ia mengakui bahwa DPT yang telah ditetapkan tidak 100 persen benar. Sebab, data kependudukan selalu berubah setiap waktu, bahkan setiap detiknya. Mulai dari yang pindah, meninggal dan lain sebagianya. "DPT memang tidak 100 persen benar, karena berkaitan dengan data kependudukan yang selalu berubah," Jelasnya. KPU Lumajang mengaku mengapresiasi jika nantnya ada surat dari KPU RI untuk melakuan koreksi pada DPT yang telah ditetepakan. Namun, ia kembali menegaskan saat ditetepakan tidak ada penolakan dari partai politik. "Kita siap jika nanti ada surat edaran dari KPU RI," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tren mengusung calon legislatif (Caleg) lokal oleh partai Politik nampaknya semakin menguat. Partai persatuan pembanguan (PPP) kabupaten Lumajang bahkan berani pasang badan jika caleg lokal terpilih menjadi wakil di Pusat atau Provinsi, tidak akan lupa dengan daerah pilihannya (Dapil). "Saya bisa menjamin jika caleg Lokal yang terpilih menjadi DPRD Provinsi atau DPR RI tidak akan lupa dengan konstituen pemilihnya," Ujar Solihin S.Pd.I, Selasa (23/10/2013). Ia menambahkan, PPP Lumajang banyak memiliki Caleg Provinsi Jatim dan berangkat dari Dapil Lumajang-jember, yang notabennya adalah putra Asli daerah. H. Rifiq Abidin, nomor urur 8, Gus Nawawi, nomor urut 3 selaku ketua Pokja Madin. Secara institusi Partai, PPP Lumajang merekomendasikan H.Rofiq kepada DPW PPP Jatim. Namun, untuk dukungan adalah mendukung seluruh caleg yang berangkat dari PPP. "Kalu rekomendasi partai kita merekom H. Rofiq Abidin, namun untuk dukungan kita mendukung seluruh caleg PPP," Tambanhnya. Sedangkan untuk Caleg DPR RI, PPP juga memiliki Putra Daerah Asli Tanggul, Khoirus Sholeh dengan nomor urut 1. Ada lagi Ibu Eti, Putra daerah Asli Lumajang jalan Gozali. "Jangan sampai salah pilih, jika yang dipilih bukan asli daerah Lumajang-Jember, ketika jadi kebanyakan lupa dengan daerah pilihannya dimana dia diberangkatkan menjadi DPR RI," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- sebanyak 1.450 tenaga honorer katagori dua (K2) mulai melengkapi persyaratan untuk melakukan tes CPNS K2. Menurut Suprapto, Kepala BKD Lumajang persyaratan CPNS K2 sama dengan tes yang regular dengan menyertakan ijazah terakhir, SK honorer dan lainnya. "1.450 K2 melengkapi berkas lamaran untuk mengikuti tes CPNS," Terangnya, Selasa (22/10/2013). Tenaga honorer K2 yang akan melakukan tes CPNS berasal dari Guru, tenaga Pendidik, tenaga Kesehatan dan tenaga Teknik. Tenaga honorer K2 nama-namanya sudah masuk dalam lis pemerintah pusat. Pelaksanaan tes tenaga honore akan dilakukan tanggal 03 November 2013 lansgung dari tim Jakarta yang akan turun ke Lumajang. "Mereka sudah ada lisnya dari pemerintah pusat dan langsung dites oleh tim dari pusat," Jelasnya. Rencnanya, tes akan ditempatkan di SMA Negeri II dan SMK Negeri I Lumajang. Peserta akan dibagi menjadi 40 ruangan. Seluruh hasil tes akan dibawa ke Jakarta dan pengumuman langsung disampikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Hasilnya langsung dibawa ke Jakarta," Tambanhnya. Lebih lanjut ia mejelaskan, rekrutmen CPNS K2 akan memenuhi 30 persen kuota Nasional. Dimana, penilaiannya diurutkan mulai dari 1 hingga 30 persen, sehingga seluruh K2 dari Lumajang bisa diterima semua bila nilainnya bagus dan bisa tidak diterima semua bila nilainnya diatas 30 persen kuota Nasional. "Kuotanya adalah 30 persen kuota Nasional," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang mengumpulkan Partai Politik, Panwaslu dan Satpol PP, guna menyampaikan regulasi tentang zona kampanye pada Pileg 2014 mendatang, Senin (21/10/2013). Pada PKPU Nomor 16 tahun 2013, pasal 17 menyatakan bahwa Caleg tidak boleh memasang baleho, akan tetap diperbolehkan memasang spanduk. "Ada perbedaan pada regulasi yang baru, bahwa caleg dilarang memasang baleho, namun untuk spanduk caleg tetap bisa memasang," Ujar Pudoli Sandra SH, Komisiner KPU Lumajang. Yang menjadi pertanyaan kata Pudoli, dari partai politik tetang pemasangan baleho caleg diruang private. Dalam regulasi terbaru tersebut, pamasangan baleho diruang private diperbolehkan selama betul-betul dipasang dilahan yang dimiliki, seperti pekarangan rumah. "Boleh diruangan private," Jelasnya. Ia menambahkan, berdasarkan hasil kesepakatan Partai Politik, Bawaslu Jatim dan KPU jatim, zona pemasangan alat peraga Partai Politik diperkecil menajdi setiap RT/RW atau Dusun. Sehingga, pemasangan alat peraga bagi partai politik setiap dusun satu alat peraga, bagi caleg pemasangan spanduk setiap dusun juga satu. "Partai politik bisa pasang baleho satu dusun satu baleho, caleg bisa pasang spanduk tidak bisa pasang baleho," Ungkapnya. Sedangkan bagi caleg atau Parpol yang melanggar zona larangan pemasangan alat peraga, hanya dikenakan sanksi administratif saja, seperti diperintahkan untuk menurunkannya. Dalam regulasi tersebut tidak mengatur sanksi pencoretan caleg jika melanggar zona larangan. "Sanksi administratif saja," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna menciptakan pelayanan yang bebas KKN, Polres Lumajang menggelar Penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Senin di halaman Mapolres Lumajang (21/10/2013). Kegiatan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari perintah Kapolri agar keberadaan polisi dapat dirasakan sebgai pelayan Masyarakat. "Kegitan ini tindak lanjut dari perintah Kapolri, agar keberadaan polisi bisa dirasakan oleh Masyarakat sebagai pelayan," Terang AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada sejumlah wartawan. Upaya menuju birokrasi yang bersih bebas dari KKN sudah dilakukan sejak dulu dan kali ini kembali dideklarasikan agar semakin memantapkan dan mengigatkan polisi pada tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Kapolres bertekad untuk lebih memperbaiki pola pelayanan kepada masyarakat agar keberadaan polisi bisa dirasakan. "Upaya ini sudah dilakukan dan kali ini kembali kita deklarasikan," Terang pria yang murah senyum itu. Disingung adanya potongan hak-hak polisi yang dilakukan oleh pimpinan diatasnya, Ia menegaskan saat ini dijamian tidak akan ada lagi. Selaku pimpinan tertinggi Polri di Lumajang, menjamin semua yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota. "Saya jamin yang menjadi hak anggota akan sampai kepada anggota, tidak ada lagi potongan-potongan," Tegasnya. Ia meminta kepada masyarakat, untuk ikut membantu upaya polisi guna menciptkan birokrasi yang bebas dari KKN. Jika mengetahu ada oknum anggota yang melakukan KKN di bawah, maka Kapolres meminta agar segera dilaporkan kepada dirinya. "Kami minta peran serta masyarakat untuk ikut mengawsi kenerja polisi, jika ada oknum yang berbuat macam-macam maka langsung laporkan ke saya," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna memastikan seluruh bakal calon legislatif Partai Persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Lumajang bebas dari Narkoba, Seluruh Caleg di tes urine yang bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK), saat acara pembekalan Celeg di warung Apung Bu Umi, Minggu (20/10/2013). "Sebenarnya dari persyaratan formal untuk menjadi caleg sudah ada surat bebas Narkoba, namun kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, seluruh caleg langsung di tes urine oleh BNNK," Ujar H. Achmad Sekretaris PPP Kabupaten Lumajang. Langkah yang dilakukan sebagai upaya PPP agar seluruh caleg jika nantinya terpilih, betul-betul orang yang terbebas dari pengguna obat-obatan terlarang. Sehingga, PPP sebagai partai Islam tetap bisa menjaga idiologinya sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia. "Menjadi pemimpin kan harus jadi contoh, maka kiranya perlu dimulai dari diri indifidu masing-masing caleg," Terang Legislator partai berlambang Ka'bah itu. Disamping itu, tes urine yang dilakukan PPP bekerjasama dengan BNNK juga sebagai upaya PPP untuk ikut menciptakan Indonesia bebas dari bahaya Norkoba Tahun 2015. "Ini juga upaya partainya ikut mensukseskan program Pemerintah Indonesia Bebas Narkoba 2015," Jelasnya. Tak hanya melakukan tes urine, kepala BBNK Lumajang AKBP Wuwuh Priwibowo juga menyampaikan bahaya Narkoba kepada seluruh caleg. Wuwuh juga menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat untuk ikut andil memberatas peredaran Narkoba yang sudah merambah pelosok desa.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah Desa yang siap menggelar Pilkades mulai melakukan pendaftaran bakal calon kades. Seperti di Kecamatan Candipuro, dari 7 desa yang habis masa jabatan kadesnya, 4 desa sudah siap untuk menggelar Pilkades. "Dari 7 desa yang habis masa jabatan kadesnya, 4 diantaranya sudah siap untuk menggelar Pilkades," Ujar Paimin, Camat Candipuro kepada lumajangsatu.com, Sabtu (19/20/2013). Empat desa itu meliputi, Desa Tumpeng, Sumberejo, Tambahrejo dan Desa Jugosari. Sedangkan 3 desa yang lainnya masih menunggu BPD melakukan rapat untuk membentuk panitia pilkades untuk kemudain diajukan kepada pihak Kecamatan. "Sisanya bukan tidak mengajukan, tapi masih menunggu BPD menggelar rapat dan lainnya," Terangnya. Untuk desa Sumberejo persiapan pilkadesnya sudah pada pendaftaran bakal calon kades. Sedangkan 3 desa yang lainnya dalam waktu dekat juga akan melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon kades. "Sumberejo sudah melakaukan pembukaan pendaftaran bakal calon kades," Jelasnya. Disinggung persoalan anggran Pilkades hal itu merupakan internal desa dan kecamatan tidak dilibatkan. Namun, kecamatan tetep melakukan pemantauan agar anggaran pilkades tetap dalam taraf wajar. Jika anggrannya terlalu besar, maka pihaknya akan melakukan komunikasi agar bisa diperbaiki. "Dilibatkan tidak ya, tapi kita awasi agar anggaran pilkades dalam taraf wajar dan sejauh ini tidak ada masalah di kecamatan Candipuro," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dari data Kepolisian Polres Lumajang jumlah desa yang siap menggelar pilkades sebanyak 145 Desa dari 163 Desa yang habis masa jabatan Kadesnya. Data tersbut baru data sementara, kemungkian bisa bertambah karena sejumlah desa terus bergerak untuk membentuk kepanitiaan Pilkades. "Data sementara yang masuk ke kami ada 145 desa yang siap menggelar Pilkades," Ujar AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada lumajangsatu.com, Sabtu (19/10/2103). Skema dalam pengamanan Pilkades Lumajang, Polisi akan memetakan Desa yang sangat rawan, rawan dan desa yang aman. Pemetaan tersebut akan menentukan jumlah pengamanan yang akan diterjunkan oleh Polres dan juga dari jajaran samping TNI dan Satpol PP. "Kita petakan desa yang sangat rawan, rawan dan aman," Terang Kapolres. Saat ini, personel intelejen Polisi terus bekerja untuk melakukan pemetaan tersbut. Untuk desa yang sangat rawan, disamping menerjunkan personel, polisi juga akan melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan untuk ikut bersama-sama melakukan pengamanan. "Desa yang sangat rawan kita akan libatkan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengamanan dan menjaga ketertiban," Jelasnya. Personel yang akan ditempatkan untuk katagori desa yang sangat rawan minimal ada satu SST, baik dari Sabhara maupun Brimob. Sedangkan desa yang tergolong aman, minimal ada 20 personel pengamanan. Idealnya, pengamanan yang dialkukan adalah separoh dari masa. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan karena keterbatsan personel kepolisian. "Minimal satu SST untuk desa yang sangat rawan," Tambah kapolres. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprofokasi dengan ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat jangan sampai tergoda dengan iming-iming atau janji, sehingga nantinya akan terpilih kepala desa yang betul-betul amanah dan berekaja untuk rakyat.(Yd/red)