Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Bupati Lumajang akhirnya melakukan mutasi jabatan 244 Pejabat Struktural dan fungsional di jajaran Pemkab Lumajang. Bertempat dipendopo, Bupati melantik langsung mutasi besar-besar itu pada era kemimpinannya yang kedua kalinya, Rabu (25/09/2013). Dalam sambutannya, Bupati menyatakan bahwa mutasi sebagai bentuk penyegaran dan evaluasi bagi sebuah organisasi. Penyegaran dilakukan untuk membenahi jabatan-jabatan struktural dan fungsional di Lumajang. "Setelah saya dilantik besama pak As'at Malik maka saya harus melakukan pembenahan dengan melakukan penyegaran jabatan struktural dan fungsional," Ujar Bupati didepan seluruh pejabat yang segera menduduki jabatan yang baru. Dalam pelantikan kali ini pejabat struktural yang dilantik berjumlah 105, sedangkan pejabat fungsionalnya berjumlah 139. Yang terbayak dalam mutasi kali ini adalah mutasi jabatan kepala sekolah baik SD maupun SMP, yakni 125 orang. "Seluruhnya pejabat yang dilantik berjumlah 244 orang," Tambah Bupati. Di Lumajang kata Masdar ada pejabat Politik dan pejabat Birokrasi. Pejabat poltik adalah Bupati dan wakil Bupati, sedangkan pejabat birokrasi adalah semua birokrat yang ada di Lumajang. Organisasi pemerintah yang solid dan bagus sangatlah dibutuhkan. Dalam periode kedua ini, Bupati sangat hati-hati dalam menggunakan motor birokrasi, yakni Human Resosces Development (HRD) dan Human Resources Management. HRM dipendegani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan HRD dipandegani oleh Kantor Diklat. "Untuk SDM birokrat Lumajang saya menggunakan dua hal itu," Pungkas Bupati.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Kuasa hukum Muhammad Nazaruddin, Elza Syarif mengaku bahwa kliennya berperan dalam proyek Kartu tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Elza mengaku, bahwa Nazar hanya menjadi pesuruh dalam proyek pengadaan e-KTP. Namun, pesuruh itu adalah dalam rangka membagikan duit ke anggota dewan. "Dia orang yang disuruh-disuruh. Ya dalam ikut rapat membagikan uang ke DPR," kata kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarif di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (24/9/2013). Elza menuturkan, berdasarkan keterangan Nazar sudah ada aliran dana sebelum proyek e-KTP itu berhasil digolkan. Uang itu diserahkan kepada anggota dewan. "Kata Nazar sudah dibagikan sebanyak uang Rp 250 miliar di mana lima konsorsium masing-masing 50,50 miliar. Dibagikan kepada oknum DPR RI untuk menggolkan proyek ini. Ketua konsorsiumnya adalah PT PNRI," kata Elza. (yul/yud) sumber: inilah.com

Lumajang(lumajangsatu,com)-  Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar MA, benar-benar merealisasikan ucapannya untuk melakukan perombakan kabinet besar-besaran diperiode kedua kepemimpinannya. Sebanyak 240 pejabat eselon III dan IV, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah SD dan SMP akan dilantik oleh Bupati hari Rabu (25/09). "Besok jam 1 siang akan ada pelantikan pejabat baru oleh bupati di pendopo kabupaten," Ujar Edy Khusaini kabag Humas Pemkab Lumajang, Selasa (24/09/2013). Menurutnya, ke 240 pejabat yang akan dilantik meliputi 35 Pejabat eselon III, 66 eselon IV, 14 Pengawas Sekolah dan 125 Kepala Sekolah SD dan SMP. Sedangkan untuk nama-namanya datanya berada di bagian kepegawaian. "Nama-nama pejabat yang akan dilantik berada di bagian kepegawaiaan," Terangnya. Sebelumnya, Suprapto, Kepala BKD Lumajang masih enggan memberikan bocoran berapa jumlah pejabat dan nama-nama pejabat yang akan dilantik. BKD baru bisa menyampaikan data pejabat yang dilantik usai acara pelantikan. "Tunggu besok saja ya," Ucapnya.(Yd/red) 

Lumajang(lumajangsatu.com)- Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar MA, benar-benar merealisasikan ucapannya untuk melakukan perombakan kabinet besar-besaran diperiode kedua kepemimpinannya. Informasinya, Hari Rabu jam 13 wib, akan dilakukan pelantikan eselon III dan IV di Pendopo Kabupaten Lumajang. "Kita tidak tahu formasinya berapa ya, karena saya tidak mengikuti rapatnya, tapi yang jelas besok ada pelantikan di Pendopo Lumajang jam satu siang," Ujar Edy Khusaini Kabag Humas Pemkab Lumajang saat dikonfirmasi lumajangsatu.com, Rabu (24/09/2013). Menurutnya, dirinya tidak mengetahui formasi berapa jumlah eselon III dan IV yang akan dilantik. Sebab, datanya berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Nanti kita SMS-kan kalau sudah dapat datanya," Terangnya. Sementara itu, Suprapto, Kepala BKD Lumajang juga enggan memberikan bocoran berapa jumlah pejabat yang akan segera dilantik. BKD baru bisa menyampaikan data pejba yang dilantik usai acara pelantikan. "Tunggu besok saja ya," Ucapnya. Kabar yang santer beredar dan menjadi perbincangan di jajaran Pemkab Lumajang, bahwa pejabat yang akan dilantik berjumlah 240 pejabat. Eselon III setingkat Camat, Lurah dan Kepala Kantor berjumlah 16 pejabat. Sedangkan sisanya dari eselon IV dan yang banyak adalah pengawas Sekolah.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-DPW PAN Jatim sangat berharap pada Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar dan wakilnya  As'at Malik terpilih kembali memiliki melaksakan komitmenya pada partai pengusung dan masyarakat. Pasalnya, PAN sudah mengantarkan memimpin kedua kalinya dan ketua tim suksesknya H. Thoriq yang merupakan ketua DPD Lumajang menyelesaikan tugasnya sesuai amanah. Sekretaris DPW PAN Jatim, Kuswiyanto mengatakan, dengan telah dilantiknya kembali pasangan SA'AT diharapkan benar-benar menunaikan komitmennya pada masyarakat sesuai dengan janji politiknya. Sehingga, roda pembangunan disegala bidang di Lumajang bisa dirasakan lebih baik lagi.  "Komitmen harus dilakukan dengan amanah," ungkapnya usai pertemuan dengan Caleg DPR RI, Jatim dan Kabupaten di warung apung Bu Umi, Senin(23/9). Menurut dia, pembangunan dibidang pertanian yang merupakan potensi unggulan di Lumajang harus diperhatikan dan pelayanan publik. Sehingga, masyarakat tidak salah pilih, karena pemimpinnya amanah dan mendapatkan kepercayaan. "Janji itu harus dilakukan, selain juga pada PAN, kami percaya karena Pak Sjahrazad teman di Pemprov dulu," terangnya. PAN juga tidak khawatir dengan Sjahrazad Masdar sebagai Ketua DPC Demokrat melupakan komitemnya, masih kata Kuswiyanto, sebuah janji akan dilakukan bagi pemimpin yang amanah. "Mengenai pak Thoriq mundur dari tim sukses karena hasilnya sudah diketahui, SA'AT akan menang, karena gugatan dua paslon sangat lemah," pungkasnya.(yan/red)

Sukodono(lumajangsatu.com)-Sebanyak 35 Jurnalis  yang bertugas di Pemprov Jatim melakukan kunjungan ke situs Biting Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono, usai melihat potensi pertanian pisang Kirana di Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro, Sabtu(21/9). Para kuli tinta ini ingin mengetahui kebesaran benteng kotaraja Lamajang yang sedang dilakukan penelitian Balai Arkeologi Jogyakarta proses eskavasi. Rahardi Soekarno, reporter beritajatim.com mengatakan, kunjungan ke situs biting untuk mengetahui salah satu kekayaan budaya Jawa Timur. Kedatangan ke Lumajang bersama Humas Pemprov untuk mengangkat potensi sumberdaya dibidang pertanian dan kebudayaan.Jadi kita ikut lomba tulis yang diadakan pemprov Jatim, ungkapnya. Hal senada disampaikan Tudji Martuji, wartawan Vivanews.com mengatakan, Situs Biting yang merupakan kotaraja Lamajang memang memiliki kekhasnya dengan benteng yang sangat luas. Apalagi, situs biting bisa menjadi identitas Lumajang. Ini perlu dilestarikan, jelasnya.(yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pendapatan Asli daerah dari tambang bukan mineral dan logam atau diLumajang yang lebih dikenal dengan PAD pasir, dari tahun ketahun terus menurun. Oleh sebab itu, Komisi C DPRD beberap waktu lalu melakuka konsultasi kepada kementrian keuangan, dirjen pajak dareah. "Pada tahun 2010 PAD Pasir mencapai 5 M lebih, 2011 3,2 M dan 2012 turun lagi menjadi 2 M lebih," Ujar Achmad Jauhari Wakil Ketua DPRD Lumajang , Jum'at (20/09/2013). Padahal, PAD emas Hitam Lumajang (Pasir Besi) dianggap sebagai PAD yang paling besar. Namun, pada kenaytaanya terus mengalami penuruanan. Akan tetapi folume penambangan dan truk yang mengangkut pasir Lumajang dari waktu kewaktu terus bertambah. "Banyak penmabngan tapi PAD-nya malah turun," Ungkap legislator PKB itu. Ia melihat, sistem penarikan pajak dari pasir berupa Self assessment, yakni penambang diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri pajakanya. Sehingga penambanganan rakyat kurang begitu terkontrol. "Kita ingin nantinya sistem penarikan retribusinya dengan portalisasi, sehingga mengantisipasi adanya kebocoran dibadningkan dengan sistem Self Assessment," Tambahnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- 50 Anggota DPRD Lumajang Mulai Hari Kamis (19/09) melakukan kunjungan ekrja Ke Kabupaten Bantul dan Sleman, Yogyaktarta. Kunjungan wakil rakyat itu dilakukan seusai para wakil rakyat selesai melakukan konsultasi ke pemerintah pusat terkait dengan berbagi hal. Achmad Juhari, Wakil Ketua DPRD yang menjadi pimpinan rombongan komisi C mengatakan, kunjungan ke Bantul dan Sleman untuk melihat bagaimana melakukan realisasi Undang-undang 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah. Khususnya penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) baik perkotan dan perdesaan yang mulai 2014 akan diserahkan kepada pemerintah daerah. "Mulai 2014, penarikan PBB P2 akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah," Terangnya, Jum'at (20/09/2013). Rombongan Komisi C akan melihat bagaimana realisasi penarikan PBB P2, yang dilakukan oleh kedua Kabupaten tersebut. sebab, kabupaten Lumajang baru akan merealisasikan pengalihan, pada awal tahun 2014. Dewan akan melihat apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari perangkat dan SDM-nya. Sebab, pagu PBB P2 Lumajang cukup besar yakni 15 Milyar. "Pagu kita cukup besar, sehingga kita perlu mempersiapkannya," Ujar legislator PKB itu. Ia menambahkan, Lumajang juga telah menyiapkan perda SOTK untuk pelimpahan penarikan PBB P2. Sehingga seluruh perangkat penarikan harus sudah siap, untuk memaksimalkan PAD dari sektor PBB P2. "Bantul dan Sleman adalah daerah yang lebih awal melakukan penarikan PBB P2, sehingga kita ingin melihat langsung bagaiman prosesnya," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jajaran polres Lumajang mulai berancang-ancang guna melakukan pengaman Pilkades di Lumajang. Dimana, jika bisa tergelar serentak maka ada 162 desa yanga kan menggelar Pilkades. Kompol Andy ARisandi, Wakapolres Lumajang menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan Pilkades. Jika nnatinya sudah diketahui jumlah dan desa mana saja yang menggelar pilkades, maka polisi segera memetakan portensi kerawanan yang bisa saja muncul. "Kita terus berkoordinasi dengen Pemkab, guna memetakan tingkat kerawanan yang mungkin saja muncul," Ujar Wakapolres. Setelah bakal calon sudah muncul, polisi kemudian akan memetakan tingkat kerawanan yang muncul dimasing-masing desa. Hingga kini, Polisi juga belum mengetahui jumlah dan desa mana yang akan menggelar pilkades 2013. "Kita juga belum tahu pilkadesnya digelarnya kapan," Terangnya. Jika nantinya pilkades serentak digelar, maka polisi akan meinta bantuan dari polres tetangga, bahkan bisa meminta bantuan pengeman dari Polda jatim. Sebab, jumlah personel dari Polres Lumajang tidak akan bisa mengakfer 162 desa jika menggelar serentak "Bisa juga nanti kita minta bantuan pengaman dari Polda Jatim," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi A DPRD Lumajang meminta agar Kementrian Dalam Negeri ikut menekan pemkab Lumajang agar segera mengistruksikan menggelar Pilkades. Menurut Wakil Sekretrasi Komisi A DPRD H. Achmad, komisi A menyampaikan kepada biro pemerintahan desa bahwa pada prisnipnya desa di Lumajang sudah siap menggelar pilkades. Namun, isntruksi dari pemkab masih belum turun kepada desa yang habis masa jabatan kadesnya. "Oleh kemendagri, Komisi A diminta mengirim surat secara resmi, sehingga bisa ditindak lanjuti melalui pemerintah provinsi jawa timur, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," Ujar Legislator PPP itu, Kamis (19/09/2013). Setelah dari Jakarta,rombongan Komisi A langsung ke Jatim untuk menemui biro pemerintahan desa. Komsi A juga menyampaikan kondisi objektif, bahwa pada prisnispnya seluruh desa telah siap untuk menggelar pilkades. "Kita langsung ke provinsi Jatim," Terangnya. Komisi A meminta kepada pemerintah Provinsi agar menfasilitasi pelaksanan Pikades di Lumajang. Sebab, semakin tahun jumlah desa yang kepala desanya habis masa jabatanya tidak semakin sedikit namun semakin bertambah. "Kita minta pemerintah provinsi untuk menfasilitasi pelaksanaan Pilkades," Tambahnya. Lanjut H. Achmad, Komisi A juga menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Desember seluruh jabatan PJ kepala Desa akan habis. Komisi A tidak ingin adanya kekosongan kepemimpinan ditingkat desa, sehingga perlu segera digelar pilkades. "Jabatan kepala desa ini bukan jabatan warisan dari nenek moyang, namun jabatan politis yang harus segara dlakukan pemilihan," Pungkasnya.(Yd/red)