Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Diberhentikan sepihak oleh PJ Kades Bowo Prayitno, Samali, Usman dan Suhariyanto, tiga Kepala Dusun (Kasun) Desa Sumberejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang, mengancam akan mengadu ke DPRD. Selama menjalankan tugasnya sebagai Kasun, ketiganya merasa belum pernah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Selain diberhentikan sepihak, ketiga Kasun tersebut juga belum meneriman honor. Terhitung sejak awal tahun 2013, hingga diterimanya Surat Pemberhentian pada Selasa kemarin (08/10/2013). Saat ketiganya mempertanyakan honor, PJ Kades selalu mengelak dengan berbagai alasan. Samali Kasun Krajan mengungkapkan jika dirinya memang tidak aktif ke Kantor Desa sejak bulan April lalu. Hal itu dilakukan, karena dirinya tidak betah dan malu dengan teror SMS dan telpon dari nomor yang tidak dikenal.

Lumajang(lumajangsatu,com)- Masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) Provinsi Jatim, Khoirul Anwar Dirut PDAM Lumajang akhirnya diberhentikan oleh Bupati LUmajang Sjahrazad Masdar MA. Syamsudin Nabilah, sekretaris Dewan Pengawas PDAM Lumajang menyatakan bahwa mulai tanggal 9 Oktober 2013, Khairul Anwar tidak akan masuk kantor lagi. “Dan mulai besok, Pak Khoirul Anwar tidak akan ‘ngantor’ lagi,” Ujar Syamsudin pada sejumlah wartawan di ruang kerjanya Selasa (08/10/203). Karena pemberhentiannya sifatnya sementara, maka tugas Dirut akan digantikan oleh Plt Muhammad As'at yang saat ini menjabat sebagai Kabid Tekhnik PDAM Lumajang. “Sifatnya masih pemberhentian sementara selama satu bulan,” imbuhnya. Selama teggat waktu sebulan, Dewan Pengawas akan melakukan rapat koordinasi guna membuat laporan pada Owner (Bupati) untuk menentukan apakah Khoirul Anwar diberhentikan secara permanen atau direhabilitasi. “Kami sekarang masih menyusun schedulenya,” Ungkap Muhammad Taufik ketua Dewan Pengawas PDAM Lumajang. Jika hasil rapat koordinasi Dewan Pengawas mengarah pada pemberhentian permanen, maka akan ditunjuk PJs yang bertugas mempersiapkan perekrutan direktur PDAM yang baru. "Pada saat itulah, bersama dengan PJs, Dewan Pengawas akan membuka pendaftaran untuk perekrutan direktur PDAM yang baru," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sengketa pencalegan DPC PKB Lumjang ternyata belum kunjung usai. Syukrilah SH Cs, dari DPC PKB mantan Pimpinan H. Rofiq Abidin, mengajukan gugatan pada PT TUN di Jawa Timur, atas tidak diterimanya Caleg dari PKB versi H. Rofiq. Saat dihubungi, Syukrilah menyatakan bahwa putusan atas sengketa Pencalegan PKB Lumajang akan dilakukan hari Rabu (09/10). Sengketa tersebut muncul karena DPC PKB H. Rofiq kala itu, calegnya tidak diterima oleh KPU. Surat yang dilayangkan agar KPU melakukan ferivikasi pada caleg PKB H. rofiq juga tidak dilakukan KPU. Berangkat dari itu, maka PKB Rofiq melakukan keberatan pada Bawaslu Jawa Timur. Hasilnya, Bawaslu memutus agar Caleg PKB Rofiq diakomodir selama PKB Rofiq malakukan Muscab III sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung. "Karena putusan Bawaslu tidak sesuai dengan tuntutan para pemohon, maka kami menempuh jalur hukum di PT TUN," Jelasnya. Jika putusan PT TUN menerima secara keseluhan dari permohanan para pemohon, maka mau tidak mau KPU Lumajang harus menerima Caleg PKB yang diusung oleh PKB H. Rofiq. Meskipun, KPU masih memiliki satu langkah hukum lagi dengan melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, selama 30 hari. "Kalau permohonan kami diterima keseluruhan maka mau tidak mau KPU harus menerima seluruh Caleg yang diusung PKB Rofiq," Terangnya. Sementar itu, Saiful Hadi, Salah satu pihak penggugat dari Caleg PKB Rofiq mengharapkan putusan yang akan diputusakan oleh PT TUN bisa menerima seluruh permohnan para penggugat. "Kami berharap PT TUN akan menerima seluruh permohonan yang kami minta," Ungkap Saiful. Pudoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang membenarkan bahwa hari rabu akan dibacakan Putusan sengketa PKB Lumajang di PT TUN. Pihaknya mengaku siap dengan apapun yang nantinya menjadi putusan PT TUN. "iya besok putusan dari PT TUN atas sengketa pencalegan PKB Lumajang," Terangnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Mendekati pemilihan legislatif pada 2014 mendtang, seluruh calon anggota legislatif mulai turun menyapa konstituen di tataran akar rumput, dimasing-masing daerah pemilihan. Sabtu (05/10/2013) malam di Desa Sari Mulyo Kec.Jombang Majelis Dzikir At-Taubah pimpinan Habib Nizar bin Husni Alwy Al Idrus mengadakan pengajian akbar.Pada pengajian yang dihadiri sekitar 4000 jamaah tersebut juga dihadiri oleh Muhammad Rodli Kaelani,kader muda NU yang adalah Caleg DPR RI dari PAN nomor ururt 8 Dapil Lumajang-jember.Pengajian dimulai dengan Sholawatan yg diiringi tabuhan rebana,lalu pembacaan Ratib AlHadad.Yang menarik setelah itu Habib Nizar memperkenalkan Odie,sapaan akrab Rodli Kaelani kepada ribuan jamaah yang hadir.Beliau mengatakan sosok anak muda berkemeja biru ini bisa amanah membawa aspirasi masyarakat Lumajang-Jember.Tak hanya itu, Habib Nizar mengajak jamaah tuk mendoakan serta membantu hajat Rodli agar dimudahkan dan terpilih nanti.Tampak pula Kepala Desa,beberapa Kyai dan Habaib serta tokoh masyarakat larut dalam kekusyu'an dzikir. Jamaah yang hadir dari berbagai desa  dan kecamatan itu pun mengikuti pengajian dengan tertib dan khusyuk.Dalam tausyiahnya Habib Nizar mengingatkan jamaah agar senantiasa menjaga ibadah fardhu (wajib) dan sunnah,"artinya kita bisa seimbang dalam memperoleh untung  (baca: pahala) dari modal wajib kita,namun tetap mendapat bonus imbalan dari Allah SWT."kata beliau. Selain itu Habib Nizar mengingatkan para jamaah untuk mempererat silaturahim dan rasa kekeluargaan kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim.Menurut Rodli Kaelani, turba kepengajian-pengajian adalah bagian dari menjaga tampilan Islam Moderat dan kontekstual dengan keadaan masyarakat."Saya diminta hadir dan ikut terus pada pengajian berikut-berikutnya,agar tambah dikenal bahkan didoakan oleh jamaah Majelis At-Taubah ditempat-tempat lain".tutur Rodli, Minggu (06/10/2013) kepada lumajngsatu.comSeperti diketahui Muhammad Rodli Kaelani atau akrabnya Odie adalah Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8, Dapil Lumajang-Jember pada Pemilu 2014 mendatan. Selain itu yg bersangkutan adalah kader muda potensial Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Umum PB PMII 2008-2011.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komis A DPRD Kabupaten Lumajang terus memantau kesiapan desa dalam menggelar Pilkades. Hari Selasa (08/10) Komisi A akan kembali memanggil bagian Pemerintahan Desa dan Asisten Pemerintahan untuk melakukan rapat koordinasi kesiapan desa dalam menggelar Pilkades. "Haris selasa Komisi A akan memanggil Kabag Pemdes dan Asisten Pemerintahan," Ujar H. Achmad Wakil Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Sabtu (05/10/2013. Menurutnya, hasil lebih jelas berapa desa yang siap menggelar Pilkades pasca pernyataan Bupati yang mempersilahkan desa untuk menggelar Pilkades, akan diketahui setelah pertemuan Komisi A dan Eksekutif. Sebab, Camat diminta menyetorkan jumlah desa yang siap, hingga hari minggu (06/10) jam 4 sore. "Camat hingga hari Minggu sore diminta menyetorkan desa yang siap menggelar Pilkades," Jelas Legislator PPP itu. Namun, dari hasil kunjugan Komisi A DPRD ke dua kecamatan yakni Randuagung dan Lumajang, rata-rata desa sudah siap menggelar Pilkades. Di Randuagung, 9 desa sudah siap menggelar Pilkades dan di Lumajang 5 desa siap, dari jumlah awal yang hanya dua desa disetiap Kecamatan. "Randuagung ada 9 dan Lumajang ada 5 yang sudah siap menggelar Pilkades," Terangnya. Setelah komisi A mengetahui berapa jumlah desa yang siap menggelar Pilkades, maka DPRD akan melakukan rapat koordinasi dengan isntansi samping yakni TNI dan Polri, guna membicarakan pengamanannya. "Kalau sudah tau jumlahnya kita akan rapat dengan TNI dan Polri," Imbuhnya. Komis A berharap agar Pilkades tetap tergelar sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Disamping itu, dengan gelaran Pilkades serentak akan meminimalisir para calon kades terkontaminasi dengan kepentingan perjudian. "Kalau digelar serentak bisa meminimalisir perjudian Pilkades," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Untuk kali ke-9, Kabupaten Lumajang kembali memperoleh Piala Bergengsi dibidang lalulintas, yaitu Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Utama dari Kementrian Perhbungan RI. Namun, yang menjadi kendala utama setiap kali penilaian WTN adalah Parkir liar yang masih marak di jalan PB Sudirman. "Yang jadi kendala utama saat penilaian WTN adalah persoalan parkir liar di ruas PB Sudirman sebelah timur," Ujar BEP Winarno, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Jum'at (04/10/2013). Sebenarnya, Dishub Lumajang pernah menerapkan sanksi pengambilan helm bagi pengendara yang memarkir kendaraan dizona larangan parkir. Namun, hal itu tidak bertahan lama, karena banyak reaksi penolakan dari masyarakat. "Jadi dulu kita ambil helemnya, dan pemilik diminta datang ke kantor dishub untuk kemudian ditilang oleh Polisi, namun tidak lama karena mendapat penolakan dari masyarakat," Tambahnya. Ditanya tentang apakah Lumajang perlu adanya sanski cabut pentil, seperti yang diterapkan DKI Jakarta, Win menilai masih belum perlu. Disamping itu, Lumajang juga belum memiliki perda yang mengatur tentang sanski langsung bagi pengendara yang melarang zona parkir, seperti cabut pentil, gembok sepeda dan lainnya. "Kalau DKI sudah ada payung hukumnya, sehingga masyarakat tidak bisa protes," Jelasnya. Lanjut Win, parkir dilumajang sebenarnya tidak sebegitu parah seperti kota-kota besar seprti Jakarta dan Surabaya. Untuk mengatasi carut marutnya parkir itu, hanya ada dua rumus, yakni kepatuhan masyarakat dalam mentaati rambu, dan tindakan tegas berupa tilang oleh pihak kepolisian. "Rumasnya hanya dua, kesadaran masyarakat dan tindakan tegas dari aparat kepolisian," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Proyek ait mancur dipertigaan Wonorejo, banyak disorot dan disesalkan oleh warga. Pasalnya, proyek yang menghabiskan ratusan juta uang rakayt tidak berfungsi dengan baik. Sehingga, tidak menambah indah taman kota, malah menambah kesan tidak ada perawatan dari dinas pengelola. "Itu eman, airnya tidak mancur, seharusnya sangat bagus jika airnya keluar mas," Ujar Rahman, salah seorang warga yang melintas di pertigaan Wonorejo kepada lumajangsatu.com, Kamis (03/10/2013). Lanjut dia, keberadaan air mancur sangat bagus, guna mempercantik wajah Kabupaten Lumajang. Dengan catatan, dirawat dan dipelihara dengan baik, bukan malah digeletakan tanpa ada perawatan. "Tidak hanya bisa membuat saja, tapi harus bisa merawat jangan sampai kelihatan jelek, kumuh dan seakan hanya menghabiskan anggaran," Terangnya. Pertiggaan Wonorejo memang pintu gerbang masuk Kota Lumajang dari arah Probolinggo. Jika pintu masuknya sudah carut marut, maka kesan Lumajang bagi masyarakat yang berkunjung atau sekedar melintas, pasti akan negatif. Jika tidak dirawat dengan benar, mending dibongkar dan dinas yang merencanakan harus ganti rugi, karena merencanakan hal yang tidak ada manfaatnya. "Bongkar saja kalau tidak ada manfaatnya dan yang merencanakan harus ganti rugi," Imbuhnya. Warga menilai, dari pada tidak berguna untuk keindahan Lumajang, seharusnya tidak dibangun dan anggarannya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lebih penting. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, yang saat ini masih banyak kerusakan. "Jangan hanya bisa menghabiskan anggaran sedangkan hasilnya tidak maksimal," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Prestasi membanggakan kembali diraih Kabupaten Lumajang. Pasalnya, untuk kali ke 9, Lumajang kembali mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). "Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Lumajang, rekan-rena pers, para petugas yang telah ikut mensukseskan Kabupaten Lumajang mendapatkan piala WTN," Ujar BEP Winarno, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Kamis (03/10/2013). Menurutnya, piala WTN kali ini adalah piala yang kesembilan kalinya. Sedangkan piala WTN yang berurutan sebanyak 8 kali. Pada piala WTN yang ke lima, Lumajang telah mendapatkan Piala WTN utama higga ke delapan kalinya, karena Lumajang bisa mempertahankan Piala WTN. "Sejak penghargaan WTN yang ke 5, Lumajang telah mendapatkan WTN Utama," Jelasnya. Dalam penilaian Piala WTN dilakukan beberapa tahap. Mulai dari tim pusat yang turun ke Lumajang, daerah lain yang melakukan penilaian di Lumajang dan beberpa penilaian yang lainya. "Ada penilaian silang dengan kabupaten yang lain yang menjadi wakil Jatim ikut dalam piala WTN," Tambahnya. Yang menjadi persoalan kata Winarno, hanya persoalan parkir yang ada di jalan PB Sudirman. Sebab, masyarakat masih kurang begitu mematuhi rambu larangan parkir diruas jalan sebelah timur. Ia juga meminta kepada masyarakat, agar bisa memarkir kendaraannya diruas jalan sebelah barat, meski toko yang dituju ada disebelah timur. "Kita minta kesadaran masyarakat untuk memarkir diruas sebelah barat," Harapnya. Disamping itu, bagi para pemilik toko dan dunia usaha, jika akan membuat pertokoan agar menyiapkan lahan parkir, minimal untuk kendaraan roda dua. Bagi para karyawan pertokoan, diharapakan memarkir kendaraannya ditempat yang telah ditentukan dan tidak memarkir di tempat yang dilarang. "KIta ingin menyajikan Piala WTN yang sesuai realita sebenarnya, bukan karena ada rekayasa karena ada penilaian WTN," Imbuh pria berambut putih ini. Saat penilaian WTN, petugas mencoba untuk menertibkan parkir di jalan PB Sudirman. Hasilnya cukup bagus, kendaraan bisa tertata dengan rapi, namun hanya bertahan empat hari saja. "Kita minta masyarakat patuh saja mas," Pungkanya. Wakil Bupati As'at Malik dan kepala Dinas Perhubungan Lumajang menerima langsung piala WTN yang diberikan langsung Menteri Perhubungan di Hotel Shangrila, Surabaya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah kepemilikan Tanah RSUD Dr Hariyoto oleh ahli waris pemilik tanah, dan pemerintah daerah diminta untuk membayar oleh pengadilan, akhirnya seluruh pembayaran telah dilunasi. Hal itu diungkapkan oleh Mansur Hasan, Kabag Hukum Pemkab Lumajang, Rabu (02/10/2013). Menurutnya, pemerintah telah diundang oleh Pengadilan untuk melakukan penandatangan berita acara, bersama ahli waris terkait dengan pelunasan pembayaran ganti rugi tanah rumah sakit. Dengan penadatanganan itu, maka tanah RSUD sudah tidak ada konflik lagi. "Dengan penandatangan berita acara pembayaran itu, maka tanah RSUD Hariyoto sudah tidak ada persoalan dan resmi menjadi aset pemerintah Lumajang," Ujar Mansur Hasan kepada lumajangsatu.com. Penandatanganan pembayaran untuk tahap terakhir itu dilakukan oleh Pemerintah daerah yang dilakuakn oleh bagian Hukum, para ahli waris dan saksi-saki. Seperti diketahui, pemrintah digugat oleh ahli waris pemilik tanah rumah sakit, dan akhirnya pemerintah harus membayarkan ganti rugi kepada para akhli waris. "Kan dibayarkan dua tahap ya, kalau nominlanya sekitar 5 Milyar, kalau tidak salah ya, sekitar itu," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pasca pernyataan Bupati Sjahrazad Masdar bahwa 42 desa yang dijadwalkan menggelar Pilkades pada Bulan Desember 2013 bukan angka paten, sejumlah desa sudah bergerak untuk menggelar Pilkades. Hal itu yang setidaknya terpantau di Kecamatan Pasirian, dimana 9 desa yang tidak masuk dalam 42 desa juga telah menemui camat Pasirian. "9 desa selain 2 desa yang masuk 42 desa yang djadwalkan sudah melakukan rapat dengan Muspika dan menyatakan siap untuk menggelar pilkades serentak, totalnya menjadi 11 desa dengan desa Kalibendo dan Semumu" Ujar Sugiantoko, Ketua Komisi A DPRD Lumajang, kepada lumajangsatu.com, Rabu (02/10/2013). Menurutnya, setelah ada surat edaran dari Bupati bahwa desa yang siap menggelar pilkades agar segera menghadap Camat sebagai ketua pengawas Pilkades, maka 9 desa di Pasirian langsung menggelar pertemuan dengan Camat. Hasilnya, seluruh desa siap untuk menggelar pilkades hingga akhir tahun 2013. "Tadi malam PJ Kades dan BPD telah melakukan rapat dengan Muspika dan siap untuk segera menggelar pilkades," Terang legislator Gerindra itu. Sedangkan untuk pembentukan penitia Pilkades juga langsung ditentukan pada pertemuan tersebut. Dua desa yang sudah terjadwal, pembentukan panitia akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober, sedangkan 9 desa yang lainnya pembentukan panitia dilakukan mulai tanggal 4-10 Oktober 2013. "Jadwal pembentukan panitia Pilkades juga sudah ditentukan saat itu juga," Jelasnya. Lanjut Sugiantoko, dengan keluarnya surat edaran dari bupati yang mempersilahkan desa yang siap menggelar pilkades untuk mengahdap Camat, maka ia meminta seluruh Masyarakat untuk segera mendesak BPD agar segera mengehadap Camat dan membentuk panitia pilkades, untuk secepatkan dijadwalkan pemilihan kedesnya. Komisi A juga terus turun ke desa-desa guna memberitahukan bahwa sudah ada surat edaran terbaru dari Bupati, meskipun DPRD hingga saat ini juga tidak diberi surat tembusannya. "Kita terus terun ke desa-desa untuk mendorong desa yang siap agar segera menggelar Pilkades, Imbuhnya. Ia juga meminta kepada selurh PJ kades dan BPD agar tidak memberikan informasi yang diputar balikkan, jika masyarakat menghendaki Pilkades maka harus segera di gelar. Sebab, jika tidak digelar pilkades akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi bakal calon yang lainnya dan berdampak potensi timbulnya konflik di desa. "kalau masyarakatnya menghendaki pilkades harus segera digelar, jika tidak maka berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik," Pungkasnya.(Yd/red)