Lumajang

Lumajang(lumajngsatu.com)- Setelah sejumlah masyarakat yang menamakan diri Pusat Informasi Tegal Randu (Pintar) mendatangi Dinas Kesehatan dan berkirim Surat kepada Bupati agar segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lumajang, langsung direspon Humas Pemkab. Bagian Humas segera mengumpulkan PPID masing masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Sebenarnya dua tahun lalu kita sudah membentuk PPID dengan nama Koordinasi Kehumasan Daerah (Komasda)," Ujar Edy Khusaini, Kabag Humas Pemkab Lumajang, Selasa (01/10/2013). Menurutnya, sejak dua tahun lalu, Komasda sudah terbentuk dimasing-masing SKPD, dan Humas telah meminta kepada setiap SKPD untuk menyetorkan petugas PPID. Tak hanya itu, setiap bulannya Komasda juga selelu berkumpul. "Kita sudah minta petugas PPID dimasing-masing SKPD, guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," Terangnya. Humas mengaku telah memberikan sosialisasi, agar para petugas PPID tidak Pobia, jika diminta informasi terkait dengan kinerja atapun informasi lainny. Ia menambahkan, kepada seluruh SKPD agar segera membentuk PPID, dan yang mengelola adalah orang yang memiliki kompetensi dalam memberikan informasi, sesuai dengan jabatannya dan memahami regulasinya. "Akhirnya kami sampaikan kepada teman-teman, kata yang paling mudah adalah orang nomor dua setelah pimpinan untuk menjadi petugas PPID pembantu," Jelasnya. Sebentar lagi kata Edy, Pemkab Lumajang akan memiliki regulasi tentang PPID. Oleh sebab itu, Humas mengumpulkan para petugas kehumasan dari maisng-masig SKPD. Humas kembali mengingatkan kepada petugas kehumasan dimasing-masing SKPD tentang tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat, karena Undang-undang KIP sudah berjalan sekitar 5 Tahun. "Kita kembali ingiatkan petugas kehumasan SKPD tentang Undang-undang KIP," Ujar Laki-laki murah senyum itu. PPID juga harus siap untuk membuat tulisan tentang setiap kegiatan SKPD, baik yag sudah terjadwal maupun insidental. PPID juga harus bisa membuat laporan pada setiap pertanyaan dari masyarakat dan sejauh mana SKPD tersebut memberikan informasi pada pada informasi yang diminta masyarakat. "PPID harus bisa membuat tulisan dan laporan, baik yang berkala maupun yang insidental," Tambahnya. Lebih lanjuta ia menjelaskan dalam KIP ada beberapa informasi yang dikecualikan tidak bisa diberikan kepada masyarakat. Namun, informasi yang tidak dapat diberikan adalah informasi yang ada dasar hukumya tidak bisa diakses oleh sembarangan masyrakat. "Seperti informasi untuk kepentingan penyelidikan, ataupun informasi-informasi pribadi juga dikeculikan dalam KIP" Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dengan diberlakukaannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal Tahun 2014, belasan Masyarakat yang menamakan diri Pusat Informasi Tegal Randu (Pintar), medatangi Kantor Dinas kesehatan Lumajang. Pasalnya, masyarakat ingin meminta perjelasan berkaitan dengan JKN di Lumajang. A'ak Abdullah Al-Kudus, Koordinator Pintar menyatakan, informasi itu sangat penting karena kebijakan itu akan bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Selama ini, warga belum mendapatkan informasi tentang JKN, meskipun ada Iklan di TV tentang JKN, namun iklan itu dianggap tidak memberikan info yang detail tentang JKN. "karena ini berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, maka kita merasa perlu untuk meminta info pada sumber yang benar," Terang A'ak didepan kantor Dinas kesehatan Lumajang, Senin (30/09/2013).   Setelah informasi tentang JKN didapat dari Dinkes, maka Pintar akan menyampaikannnya kepada warga Lumajang secara lebih luas lagi. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam JKN nantinya akan ada dua keanggotaan. Anggota Penerima Bantuan Iuran (PBI), dimana anggotanya adalah orang-orang yang dianggap tidak mampu. Sedangkan satunya adalah Non PBI, yakni Masyarakat yang dianggap mampu. "Kami tidak ingin JKN bisa salah sasaran, kalau datanya masih melihat pada Jampersal, Raskin dan lainnya, dipastikan banyak tidak tepat sasaran," Tambahnya. Warga yang masuk dalam Non PBI harus membayar iuran secara berfariasi, mulai Rp. 20.000 sampai 50.000. Kita tidak ingin warga yang tidak mampu masuk dalam Non PBI, sehingga pemerintah harus benar-benar selektif dalam melakukan pendataan, jangan hanya karena saudara, pendukung atau lainnya kemudian masuk dalam Non PBI. "jangan sampai yang menerima PBI adalah saudara, pendukung atau lainnya yang itu tidak berhak," Pungkasnya. Setelah dari Dinkes, Pintar akan menyerahkan surat kepada Bupati Lumajang, agar pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)di Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar MA, menyatakan 42 Desa yang sudah tersebar luas akan menggelar pilkades pada bulan Desemebr 2013, ternyata bukan angka yang paten. Pasalnya, bupati mempersilahkan desa-desa yang siap menggelar pilkades untuk segera mengajukan kepada pihak kecamatan. "Itu bukan jumlah yang paten, desa yang siap silahkan mengajukan kepada Camat, nanti akan dijadwalkan untuk menggelar Pilkades," Ujar Bupati usai acara rapat koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban Masyarakat bersama seluruh Muspida dan Muspika, di Pendopo Kabupaten, Senin (30/09/2013). 42 desa yang sudah berkembang selama ini, akan menggelar Pilkades hanya petunjuk saja, dalam melakukan tahapan Pilkades d Lumajang. Namun, hal itu bukan harga mati, sehingga desa yang siap dipersilahkan ke Camat, karena panitia pengawas pilkades adalah Camat sebagai ketua, sedangkan Danramil dan Kapolsek sebagai anggota. "Itu hanya petunjuk saja," Terangnya. Nantinya, bertambah atau berkurangnya jumlah desa yang akan menggelar pilkades akan bergantung dari masukan camat kepada pemerintah Daerah. Pemerintah juga telah membentuk tim fasilitasi penyelesaian pilkades untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada didesa. Adanya percikan-percikan dua desa di Kecamatan Pasrujembe yang dsampaikan oleh pihak Kepolisian, Bupati belum mendapatkan informasinya. Bupati kembali menegaskan, berapa jumlah desa yang akan menggelar pilkades tergantung dari camat setempat. "Kita belum mendpatkan laporannya ya," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kejadian aksi demo anarkis Pilkades pada 2012 lalu, yang menelan korban mantan Kapolres Lumajang AKBP Susanto SIK, diharapkan tidak akan kembali terjadi pada 2013 ini. Hal itu diungkapkan oleh Letkol Inv. Akhyari Komadan Kodim 0821 Lumajang, saat rapat koordinsi bersama peningkatan keamanan dan ketertiban bersama Muspida dan Muspika di pendopo Kabupaten Lumajang, Senin (30/09/2013). Menurutnya, potensi yang bisa menimbulkan konflik bisa berasal karena pertikaian antar kelompok, atupun karena kebijakan pemrintah yang mendapatkan penolakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh jajaran TNI yang berada ditingkat Koramil untuk selalu melakukan deteksi dini pada setiap potensi konflik. Babinsa harus tahu setiap aktifitas yang dilakukan Masyarakat, Ujar Komndan Kodim 0821 Lumajang itu. Seluruh ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan potensi kerawanan. Semua personel, baik TNI, POlri dan kepala desa harus segera melaporkan kepada atasannya. Segera laporkan kepada atasannya, sehingga kita bisa komunikasi dengan Bupati dan kapolres, Terang Dandim.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kapolres Lumajang AKBP Singgamata SIK dan jajarannya mengaku siap untuk melakukan pengamanan Pilkades Lumajang berapapun jumlah desanya. Hal itu disampaikan Kapolres didepan seluruh jajaran Muspida dan Muspika saat acara rapat koordnasi peningkatan keamanan dan ketertiban di Pendopo Lumajang, Senin (30/09/2013). Kalau desanya sanggup, TNI dan Polri siap untuk mengamankan, Ujar Kapolres. Ia juga berterima kasih kepada Bupati, yang telah menekan angka kerawanan terkait dengan Pilkades, dengan meninjau ulang 42 desa yang akan menggelar Pilkades. TNI dan Polri siap mengamankan Pilkades berapun jumlahnya. Jika personel pengamanan kurang, maka Polda siap untuk memberikan bantuan pengamanan. Mau berapa persinel, Panglima dan Kapolda siap untuk mendukung, Jelasnya. Dengan kesanggupan Bupati untuk meninjau kembali jumlah desa yang akan menggelar Pilkades, maka potensi konflik didesa bisa diredam. Seperti informasi yang masuk kepda polisi, ada dua desa di kecamatan Pasrujambe sudah mulai ada percikan dengan melakukan gerakan terkait dengan Pilkades. Penijauan kembali oleh Bupati akan meredam konflik di desa, Tambah kapolres. Ia kemabli mengingatkan kepada Masyarakat, penyampaian pendapat dimuka umum diperbolehakan. Namun, hal-hal yang mengarah kepada anarkisme, maka akan berhadapan dengan polisi. Sebab, TNI dan Polri akan mengerahkan kekuatan besar jika ada gerakan masa yang mengarah pada aksi yang menimbulkan pengrusakan. Silahakn unjuk rasa pasti kita amankan, tapi jangan sampai anarkis, Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sudah dua hari, 6 rumah di Dusun Sidomakmur RT.03 dan RT.04 RW.03  Desa kertowono, Kecamatan Gucilait, hidup dalam kegelapan. Pasalnya, aliran listrik PLN mulai Kamis sore mati dan hingga kini masih belum hidup. "Sudah dua hari 6 rumah PLN mati, rumah lainnya menyala," Ujar Memey, salah satu warga yang rumahnya mati, kepada lumajangsatu.com, Sabtu (28/09/2013). Ia mencoba menghubungi Call Center PLN namun tidak ada jawaban. Warga yang sudah terbiasa menggunakan listrik PLN merasa terganggu ketika listrik sering padam. Disamping itu, di Gucilait jarang toko yang menjual minyak tanah, menambah penderitaan warga menjadi komplit. "Disini jarang orang jual minyak tanah," Tambah perempuan manis ini. Dirinya merasa dirugikan dengan matinya listrik PLN dirumahnya. Sebab, selama itu tidak bisa bekerja dan banyak waktu yang terbuang sia-sia karena saat ini sudah tergantung pada listrik. "Kami minta pelayanan PLN diperbaiki, karena kalau kita telat bayar pasti kena denda, tapi kalau PLN mati sampai dua hari, tidak ada ganti rugi bagi kami," Jelasnya. Warga juga mengaku peralatan elektronik yang menggunakan listrik juga cepat rusak. Sperti TV, Kulkas dan lainnya. "Pokoknya kami minta petugas datang dan segera memperbaiki jaringan listiknya, kalau tidak kami akan mengadu ke Presiden" Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna mengatasi krisis air bersih bagi warga Lumajang diwilayah utara, Bupati Sjahrazad Masdar telah menyiapkan jurus ampuh. Dengan strategi tersebut, bupati menjamin warga Ranoyoso dan sekitarnya akan kebanjiran dengan air. "Tunggu tanggal mainnya ya, saya sudah siapkan rencana yang bagus sekali, insyaallah warga Ranoyoso dan sekitarnya akan kebanjiran," Ujar Bupati yang kembali menjabat untuk kali kedua ini, Sabtu (28/09/2013). Lanjut bupati, Pemerintah Lumajang dan Probolinggo akan melakukan MoU yang difasilitasi oleh Pemprov jatim untuk mengatasi krisis air bersih diwilayah Lumajang utara. Dimana, dengan menggunakan APBN 2014, warga Ranoyoso akan dialiri air dari sumber mata air Ronggo Jalu yang berara di Probolinggo. "Dari APBN 2014, kita sudah lakukan MoU dengan Probolinggo yang difasilitasi oleh Pemprov Jatim," Terangnya. Setelah dilakukan survey, kemiringan daerah Ranuyoso sangat bagus, untuk dialiri air dari Ronggo jalu. Sehingga dalam tahun 2014, melalui MoU dengan Probolinggo, warga Ranoyoso akan mendapatkan aliran air dari sumber tersebut. "Kalau waktunya saya belum tahu, apakah awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun," Pungkasnya. Seperti diberitakan, di Lumajang ada 6 kecamatan yang mengalami krisi air bersih, yakni kecamatan padang, Gucialit, Kedungjajang, Klakah, Ranoyoso dan Randuagung. Dimana, dari enam Kecamatan itu, krisis air bersih terjadi di 26 Desa.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Atlet Bridge Lumajang, H. Thoriq selain bertanding di Kejuaraan Dunia-Nusa Dua Bali. Dia yang juga putra daerah kaki Gunung Semeru mengenalkan potensi wisata, seni dan budaya ke para atlet dunia bridge. H. Thoriq mengaku, dirinya selain ingin menunjukan Indonesia memiliki atlet handal dibidang olah raga kartu remi. Dirinya ingin, kota kelahiranya dikenal di dunia internasional dibidang wisatanya seperti pulau Bali. "Kita disini memiliki Gunung Semeru, Pura, Pisang Agung, Pisang Mas Kirana, Kesenian Jaran Kencak, dan banyak lagi, siapa yang yang mau mengenalkan kalau bukan kita sebagai Orang Lumajang," ungkap pria yang tinggal di Jl, Kyai Ilyas itu. Dari sejumlah pertemuan dengan atlet dunia, kebanyakan menanyakan soal keindahan alam di Indonesia. Dirinya, disela-sela istirahat itulah, dijadikan untuk promosi potensi Lumajang didunia internasional melalui atlet bridge. Dalam kejuaraan dunia itu, diikuti 30 Negara baik Eropa, Amerika, Asia, Australia dan Afrika. "Saya ketemu dengan atlet bridge juara dunia dari Amerika Serikat (USA),Siah Mahmud, dia juga tertarik datang ke Lumajang," cerita Thoriq.(yl/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ir. H. Nur Yasin, MBA Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKB, menilai keberdaan tambang dipesisir Lumajang-Jember dan seluruh Indonesia, belum mensejahterakana warga sekitar tambang. Pernytaan tersebut disampaikan disela-sela kegiatan Seminar "Desiminasi Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi" yang dilakukan oleh Badan Informasi Geoparsial (BIG) di gedung Guru jalan Veteran Lumajang, Sabtu (28/09/2013). Menurutnya, secara filosofis, tambang adalah anugerah dari yang maha kuasa. Oleh sebab itu, keberadaan tambang harus menjadi berkah bagi warga yang mendapatkan berkah, yakni warga sekitar tambang. "Jangan sampai orang pendatang yang kaya, sedangkan masyarakat yang mendapat anugerah tetap miskin," Terang Wakil rakyat dari Dapil Lumajang-jember itu. Sejak otonomi daerah bergulir, kewenangan pertambangan berada dipemerintah daerah. Sehingga Pemda sangat berperan penting dalam hal tambang. Pemerintah Dareah harus merumuskan dengan benar persoalan tambang, jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton, sedangkan pedatang yang menikmati hasilnya. "Pemda memeiliki peran penting atas tambang pasca otonomi daerah," Ujarnya. Lebih khusus Lumajang dan Jember, dari pengamatanya Tambang masih belum mensejahterakan masyarakat lokal. Ia melihat kebijakan lokal tidak dimanfaatkan oleh pemilik kebijakan untuk menjadikan tamabng sebagai sarana memakmurkan warga lokal. "Bukan Undang-undangnya yang salah ya, tapi lebih pada kebijakan lokalnya yang kurang maksimal untuk mensejahterakan warga lokal," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Badan Informasi Geoparsial (BIG) yang beralamatkan di Cibinong Bogor, menggelar seminar "Desiminasi Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi" digedung Guru jalan Veteran Lumajang, Sabtu (28/09/2013). Hadir dalam kesempatan tersebut, Nur Yasin, Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKB, yang masuk dalam bidang tugasnya. Menurut Amin Widodo, Kabid Perencanaan BIG, Geoparsial dalam bahasa kesehariannya adalah peta. BIG memiliki tugas untuk memebuat peta, agar tidak ada tumpang tindih dalam pembuatan peta di Indonesia. Geoparsial sangat penting, guna menentukan arah pembanguan sebuah daerah. "Sangat penting peta untuk melakukan pembangunan, sehingga akan dikethui peta-peta wilayah baik pertambangan pertanian dan perindustrian," Terangnya, usai membuka acara seminar yang dihadiri oleh Puluhan Pelajar, Mahasiswa, Guru dan sejumlah Tokoh Masyarakat. Lanjut Ia, selama ini dalam melakukan pembanguan sejumlah daerah hanya memegang data staistik saja. Padahal, harus ada satu data lagi yang dipegang yang masuk dalam Undang-undang perencanaan Nasional yakni Geoparsial. "Geoparsial (Peta) menjadi data yang sangat penting guna menentukan arah pembagunan," Terangnya. Ia menjelaskan, saat ini peta untuk seluruh NKRI dari Geoprasial masih belum selsai. hal itu menjadi kekurangan dari BIG, karena memang membutuhkan dana yang besar untuk memebuat peta. BIG juga mendorong dareh-daerah yang memiliki PAD tinggi, untuk membuat peta dan BIG yang akan menjadi supervisinya. "Kita kekurangan sumberdaya, baik SDM, atupun sumber dana," Tambahnya. Beberapa daerah yang memiliki APBD besar seperti Medan sudah membuat peta sendiri. Sedangkan Jawa dan Nusa tenggara menjadi skala utama, yang langsung dibuatkan oleh BIG. "Dijatim sudah selesai, dan bisa dilihat di BAPEDA," Pungkasnya.(Yd/red)