pemerintahan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Jangan melupakan sejarah (Jas Merah), karena sejarah membawa manusia lebih berbudaya dan bijaksana. Itulah sambutan Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntara Supriyanto, M. Kes., ketika membuka Seminar Nasional bertajuk "Menyambung Tali Sejarah Melalui Tokoh Arya Wiraraja" di Pendopo Kabupaten, Sabtu Pagi (24/03/2018).

Lumajang (lumajangsatu.com) - Setelah kasus Kepala Desa Selok Anyar, Haryono memiliki kekutan hukum tetap, akhirnya digelar Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW). Pilkades PAW digelar hari Rabu (21/03), dengan tiga calon, yakni Sudyah, Eko Prsetyo dan Rahmat.Setelah dilakukan pemilihan, Eko Prasetyo berhaisl menang dengan meperoleh hampir 70 persen suara dari 100 lebih hak pilih. "Alhamdulillah, Selok Awar-Awar sudah memiliki Kepala Desa yang definitif hasil dari Pilkades PAW," ujar Muhammad Hariyadi, salah seorang pemuda selok awar-awar, Jum'at (23/03/2018).Para pemuda berharap Kades terpilih bisa bersinergi dengan pemuda, tokoh masyarakat dan warga untuk membangun Desa. Pantai Watu Pecak yang jadi destinasi wisata harus dikelola dengan baik agar bisa menghilangkan citra buruk Selok Awar-Awar pesca kasus Salim Kancil."Kita berharap Kedes terpilih bisa berinergi dengan pemuda dalam mengelola wisata Watu Pecak," jelasnya.Citra buruk Selok Awar-Awar harus dihapus secara perlahan, agar tidak lagi dikenal dengan daerah yang sadis karena kasus pembantaan aktivis lingkungan Salim Kancil. "Semoga citra buruk Selok Awar-Awar pasca Salim Kancil segera terhapus," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemkab Lumajang tahun 2018 menargetkan kunjungan wisatawan manca negara sebesar 6,7 juta. Sedangkan, kunjungan wisatawan nusantara sebesar 3 juta. Kebijakan baru tersebut, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.Hal itu, disampaikan Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Lumajang, Drs. Slamet Supriyono, M.Si., saat membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Lumajang No. 44 tahun 2016 tentang Sistem Dalam Jaringan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Peraturan Bupati Lumajang No.64 tahun 2017 tentang Online Sistem Pelaporan Transaksi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, di Gedung Panti PKK Kabupaten Lumajang, Jum'at Pagi (23/3/2018).Menurut Slamet lebih jauh, dengan adanya target baru tersebut, diharapkan akan berdampak pada perolehan pajak hotel dan restauran, sehingga pariwisata akan menjadi salah satu prioritas unggulan di Kabupaten Lumajang, yang didalamnya tidak lepas dari infrastruktur yang mendukungnya.Asisten menjelaskan bahwa tugas pemerintah harus membangun masyarakat yang mampu  meningkatkan perekonomian dengan banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. "Berbicara perekonomian di Lumajang sendiri sudah berada di atas rata - rata perekonomian regional Jawa Timur," jelasnya.Diharapkan kepada segenap jajaran OPD di lingkup Pemerintah Daerah, harus dapat mengawal kebijakan yang sudah ada serta pajak dapat terserap dengan baik, sehingga pembangunan di Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik.Semengtara itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, Rachmaniah, SH. MM., menjelaskan bahwa tujuan program online system pajak daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauhan atas kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang, terutama pajak hotel, restauran dan hiburan. Selain itu, Kata Rohmaniah lebih lanjut, Sosialisasi itu, juga untuk dapat menerapkan sistem pelayanan perpajakan daerah, khususnya pelaporan dan pembayaran pajak yang transparan, akuntabel dan akurat dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan begitu akan terwujud Good Corporate Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik).Peserta sosialisasi kali ini, daru unsur penngusaha dan pelaku usaha Pariwisata. Turut hadir, Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang, Susianto, SH., dan Kasat Pol PP, Drs. Basuni.(Red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Muasyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2019 dilaksanakan untuk meyelaraskan dan mensinergikan semua kepentingan dan usulan masyarakat, termasuk dengan hasil reses DPRD. Musrembang dibuka langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Gawat Sudarmanto, di Gedung dr. Sudjono, Rabu, (21/03/2019). Musrenbang tersebut mengangkat tema: "Percepatan kesejahteraan melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi”. Menurut Sekda, Pemerintah Kabupaten Lumajang berencana menfokuskan pembangunan pada 2019, pada 9 sektor pembangunan sebagaimana Dokumen RPMJD Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019, dengan super prioritas pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah. Diungkapkan Sekda,  beberapa indikator makro sudah dicapai dengan baik dan cukup memuaskan. Hanya saja, perlu dilakukan percepatan peningkatan. Indikator tersebut meliputi Pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan per kapita, Neraca perdagangan, Indeks gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Disisi lain, Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Suban Wahyudiono, ST, MM.,  menyampaikan bahwa Musrenbang memiliki arti penting pada perencanaan pembangunan daerah, pasalnya melalui forum tersebut dapat dilakukan penyelarasan, penajaman dan klarifikasi program kegiatan yang akan disusun pada RKPD. Suban juga meminta agar setelah Musrenbang selasai Pemkab Lumajang segera meng-input hasil usulan pada web Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti.Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang, Ir. Nugroho Dwiatmoko melaporkan, Musrenbang sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Oleh karena itu diharapkan melalui Musrenbang tersebut dapat diperoleh sinergitas yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dengan masyararakat dan swasta serta stakeholder terkait. Kegiatan tersebut diikuti oleh 532 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Lumajang, Swasta, Mitra Kerja Pemerintah Serta Masyarakat Umum.Ia menambahkan, sampai saat ini total usulan yang masuk dan dakomodir sudah mencapai 2086 kegiatan dengan total anggaran sekitar 1,9 Triliyun. Guna mempertajam usulan kegiatan, maka peserta Musrenbang dibagi tiga kelompok, yaitu, Kelompok Fisik, Kelompok Ekonomi, dan Kelompok Sosial Budaya.Suhanto, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang menyambut baik Musrembang yang melibatkan semua unsur hingga tingkat Desa. Semua usulan dari masyarkat sudah disampikan dan akan direalisasikan berdasarkan kebutuhan paling mendesak dengan melihat kekuatan APBD Lumajang."Kami menyambut baik, karena baru kali ini Kepala Desa dilibatkan dari Musrembang RKPD tingkat Kabupaten. Semua usulan dari masyarkat sudah kita sampikan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., Plt. Bupati Lumajang, membuka Diskusi “Learning and Sharing” dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Dinas Terkait Guna Membahas Hasil Program Konsorium Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa.  Diskusi ini diikuti masyarakat desa binaan Lakpesdam NU di Kabupaten Lumajang, di Auditorium PC. NU Kab. Lumajang, Selasa (13/03). Plt. Bupati menyambut baik adanya kegiatan tersebut, menurutnya program pemberdayaan masyarakat semacam itu membantu meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa dan tepat sasaran. "Ini suatu langkah yang yang sangat bagus, dengan orang- orang desa menjadi pelaku langsungnya," ungkapnya.Ia menambahkan keterlibatan masyarakat di dalam rencana pembangunan desa dapat melahirkan program desa yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, anggaran desa yang saat ini sudah mencapai angka milyaran harus tepat sasaran dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, "Ya harus ditata kembali, desa sekarang memiliki anggaran yang sangat besar. Itu harus ditata dan digunakan sesuai dengan kebutuhan desa," jelasnya.Buntaran juga mengapresiasi keberhasilan program tersebut di Desa Krai dan Desa Pasirian, Ia berharap PC NU Lumajang melalui Lapkesdam juga memaksimalkan program serupa di desa lain dengan menggunakan kedua desa tersebut sebagai percontohan untuk desa lain. "Sehingga saya mengapresuasi sekali program lapkesdam, saya rasa itu hal yang luar biasa,' pungksnya.Dalam kesempatan tersebut, ditandatangai Deklarasi Gerak Desa, antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pengurus PC NU Lumajang. Deklarasi tersebut berisi tentang dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.Sementara itu, Koordinator Program Konsorium Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa, Ikhwanul Muttaqin, M.Pdi., saat dimintai keterangan mengatakan Desa Krai dan Desa Pasirian dianggap sebagai desa yang sudah memenuhi indikator capaian yang Pemerintahan yang responsif dan masyarakat aktif. Hal ini terlihat pada partisipasi masyarakat di dua desa tersebut yang antusias berpartisipasi dalam penyusunan rencana program desa serta pemerintah desa yang memberikan tindak lanjut secara cepat atas program yang diusulkan masyarakat.Program yang diselenggarakan oleh Lapkesdam NU Lumajang, bertujuan menciptakan paradigma dan keikutsertaan masyarakat dalam percepatan pembangunan di desa.(Red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mencarikan solusi untuk mengatasi persolan sampah. Saat ini, sampah yang dihasilkan dari rumah tangga mencapai 550 ribu ton per tahun. Namun, yang mampu ditangani melalui sistem 3R (Reduce, Recicle, dan Reuse) baru mencapai sekitar 33 ribu ton per tahun. hal itu disampikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Drs. Yosi Sudarso, M.M., saat Apel Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 Kabupaten Lumajang, di Jln. Alun-alun Utara, Jum’at Pagi (09/03/2018).Sampah rumah tangga yang tertangani masih jauh dari kondisi ideal. Untuk itu, pihaknya berusaha mengatasinya, dengan memperbanyak jumlah armada truck pengangkut sampah. Jumlah armada truck sampah yang dimiliki DLH belum mampu mengangkut tumpukan sampah rumah tangga di kota.Di Kabupaten Lumajang, peringatan HPSN dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya “Bersih-bersih Kali Asem” yang diikuti ASN, jajaran Kodim 0821, Polres, Pelajar dan unsur lainnya.Drs. Yos Sudarso, M.M., menambahkan, kegiatan ini mengacu pada program pemerintah pusat, Tiga Bulan Indonesia Bersih Bebas dari Sampah. Selain bersih kali, pada Minggu (11/03) juga dilaksanakan Aksi Pungut Sampah untuk memilah sampah, mengurangi sampah, menggunakan kembali dan memanfaatkan ulang dari sampah yang ada. "Ternyata sampah bukan hanya menjadi masalah, namun menjadi berkah dengan daur ulang", ungakapnya.Sementara itu, Plt. Bupati Lumajang, Dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., dalam arahannya pada ceremonial menyampaikan, bersih-bersih Kali Asem merupakan salah satu upaya mengajak dan  memberikan motivasi masyarakat agar makin sadar atas pentingnya kebersihan sungai, "Coba kita sadarkan masyarakat untuk tidak membuat sampah sembarangan, itu yang penting sekali", ungkapnya.Ia menambahkan, sampah rumah tangga hingga saat ini masih menjadi permasalahan kebersihan sungai. Ia berharap setelah kegiatan ini, masyarakat tidak lagi membuang sampah rumah tangga ke sungai. "Tidak ada sampah rumah tangga di aliran sungai, sehingga harus memberikan akses agar masyarakat tidak gampang buang sampah di sungai", pungkasnya.Plt. Bupati juga menekankan, di hari Peduli Sampah Nasional 2018, harus ada inovasi dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu,  Ruduce, Reuse, dan Recycle>(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang melantik 63 PPK dan 615 PPS di Gedung Sodjono, Kamis (08/03/2018). Penyelenggara tersebut akan bertugas untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 mendatang.Muhammad Ridhol Mujib, Komisioner KPU Lumajang menyatakan, para PPK dan PPS yang dilantik berasal dari PPK dan PPS untuk Pilbup dan Pilgub Jatim. Namun, ada 42 PPK dan 80 PPS yang dicoret karena aturan.Dimana, untuk PPK Pileg dan Pilpres hanya 3 orang, sedangkan untuk Pilbup dan Pilgub 5 orang. Sedangkan untuk PPS tetap 3 orang, namun ada yang mengundurkan diri atau sudah dua kali menjadi PPS sehingga tidak bisa menjadi penyelenggara lagi."Untuk PPK ada 42 yang tidak masuk dalam PPK Pileg-Pilpres dan untuk PPS ada 80 orang karena mengundurkan diri atau terkena periodisasi," ujar pria yang akarab disapa Edo itu.PPK dan PPS yang masuk dalam pelantikan, akan melanjutkan menjadi penyelengara pemilu hingga tahun 2019. Sedangkan yang tercoret, maka masa bhaktinya hanya sampai selesainya Pilkada Lumajang dan Pilgub Jatim 2018."Yang tidak masuk bukan berhenti, tapi akan melanjutkan tugasnya hingga selesainya Pilkada Lumajang dan Pilgub Jatim 2018," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Ditemani Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Plt Bupati Lumajang melihat kondisi longsor di KM 56 Piket Nol. Dr. Buntaran meminta kepada DPUTR segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi longsor tersebut.

Lumajang (lumajangsatu.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang menetapkan tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, di Gedung Guru. Tiga paslin itu akan bertarung di Pilkada serentak tahun 2018 mendatang, Senin (12/02/2018).

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten terus melakukan upaya menekan angka gelput. Dengan menggandeng mahasiswa Universitas Lumajang (Unilu) KPU melakukan sosialisasi tahapan Pilkada Lumajang dan Pilgub Jatim.