pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pada hari raya idul fitri 1435 H, pemkab Lumajang memastikan tidak akan menggelar takbir keliling seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Edy Huzaini Kabag Humas Pemkab saat dihubungi lumajangsatu.com, Sabtu (26/07/2014). Menurutnya, takbir kali ini dianjurkan masyarakat tidak menggelar takbir keliling. Kegiatan takbir hendakanya dilakukan di musholla atau masjid. "Kita himbau takbir dilakukan di surau atau masjid dan kiranya tidak perlu melakukan takbir kelilinga," jelas Edy. Sedangkan untuk para pegawai di jajaran Pemkab Lumajang akan melakukan takbir di Masjid Agung Anas Mahfudz. "Seluruh pegawai Pemkab dan jajaran muspida akan menggelar takbir di masjid agung," paparnya. Dengan tidak adanya takbir keliling diharapkan kemacetan di jalan saat malam takbir bisa dikurangi. Pemkab juga tetap menghimbau bagi warga yang menggelar takbir keliling untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu lalulitas yang ada. "Diharapkan dengan tidak adanya takbir keliling bisa mengurangi kemacetan lalaulintas saat malam takbir," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Saat malam takbiran hariraya idul fitri 1435 H, polres Lumajang akan menerjunkan 2/3 kekuatan untuk melakukan pengaman di seluruh pelosok Lumajang. Pengamanan akan ditempatkan di titik keramaian untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan atau kriminlaitas. "Kita akan terjunkan 2/3 kekuatan untuk mengamankan takbiran," ujar AKBP Singgamata SIK Kapolres Lumajang kepada lumajangsatu.com, Sabtu (26/07/2014). Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, sejauh ini Polisi belum menerima suart dari manapun terkait dengan adanya takbir keliling. Namun polisi mengaku siap melakukan pengamanan jika ada takbir keliling demi kelancaran pengguna jalan yang lainnya. "Sejauh ini belum ada suarat masuk dari manapun terkait dengan adanya takbir keliling," terang Kapolres. Kapolres juga mengingatkan kepada para pemuda yang ingin melakukan takbir keliling, agar tetap mematuhi rambu-rambu lalulintas. Bagi kendaraan roda dua diminta tetap standart dan tidak diperbolehkan menggunakan knalpot brong. "Kita akan tilang kendaraan yang tidak standart dan sepeda motor yang memakai knalpot brong akan kita bawa ke Polres, jika ingin ambil harus mengganti dengan knalpot yang benar," jelasnya.   Kapolres menghimbau agar takbir hari raya bisa dilakukan di musholla atau masjid, diharpakan masyarakat tidak melakukan takbir keliling. Masyarakat juga diminta tidak melakukan kericuhan saat takbiran yang bisa menimbulkan tawuran atau kecelakaan. "Kita berharap takbiran kali ini lebih baik, indikatornya takbiran tahun sebelumnya dimana dulu ada tawuran dan banyak kecelakaan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang akan mengkaji Baha'i menjadi agama yang diakui secara konstitusi mulai ramai diperbincangkan. Samsul Huda ketua PC NU Lumajang yang juga menjabat sebagai ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) menyebutkan bahwa di Lumajang ada juga penganut Baha'i. "Di Lumajang ada yang menganut aliran Baha'i yakni dikecamatan Tempeh desa Jatisari," ujar Samsul Huda Kepada lumajangsatu.com, Jum'at (25/07/2014). Terkait dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa Baha'i akan menjadi agama yang diakui konstitusi, Samsul Huda mengaku belum mendapatkan surat resminya. Pihaknya hanya mengacu kepada Peraturan bersama menteri tahun 2001 yang menyebutkan agama di Indonesia hanya ada 6. "Sesuai peraturan bersama menteri tahun 2001, agama yang diakui hanya ada 6, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu," jelasnya. Mengacu pada fatwa ketua MUI Jawa Timur, bahwa Baha'i masuk didalam 10 aliran yang dinyatakan sesat. Bahkan di Lumajang tepatnya di desa Jatisari sempat ramai penolakan warga sekitar dengan bekembangnya aliran Baha'i. "Kalau data lengkapnya ada Kesbangpol, namun saya kira tidak sampai 100 orang hanya puluhan saja," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Memasuki musim mudik dan balik pada hari raya idul fitri 1435 H, para relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kumpulkan dan melakukan silaturrahim di kantor BPBD. Acara tersebut juga merupakan kegiatan rutin triwulan bagi para relawan. "Kegiatan ini adalah kegiatan rutin triwulan bagi para relawan dan juga untuk memberikan tugas saat hari raya," ujar Rochani Kepala BPBD Lumajang kepada lumajangsatu.com,  Kamis(24/07/2014). Saat musim mudik dan balik, para relawan juga diminta untuk memberikan informasi kondisi lalulintas, tempat wisata dan juga memantau jalur rawan bencana. Hal itu merupakan permintaan dari pihak kemanan agar relawan BPBD ikut dalam pengaman arus mudik dan balik. "Kita diminta untuk partisipasi mengirimkan para relawan untuk pengamanan arus mudik dan balik," tambahnya. Karena siftanya membantu pengamanan, BPBD tidak membukan posko sendiri, namun bergabung dengan aparat keamanan. Para relawan juga stanbay jika sewaktu dibutuhkan ketika ada bencana. "Kita akan bergabung dengan pengamanan arus mudik dan balik dan para relawan selalau stanbay mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(luimajangsatu.com)- Wakil Bupati Lumajang As’at Malik meminta kepada simpatisan dan tim sukses dari pasangan calon presiden untuk menghormati keputusan dari lembaga yang berwenang. Himbauan tersebut disampaikan wakil bupati menjelang penetapan perolehan suara dari masing-masing capres tanggal 22 Juli 2014 oleh KPU. "Kami meminta kepada semua pihak untuk menghormati dan menunggu hasil penetapan perolehen suara Pilpres dari lembaga yang berwenang," ujar As'at kepada lumajangsatu.com, Senin (21/07/2014) di kantornya. Bagi para pihak yang capresnya kalah, wabup menyatakan hal itu bukan akhir dari segala-galanya. Sedangkan bagi calon yang diusuung menang, jangan sampai melakukan perayaan yang berlebihan atau keluar ucapan yang bisa menyinggung pihak yang lainnya. "Bagi yang kalah, ini bukan akhir segala-galanya, dan bagi yang menang jangan sampai melakukan perayaan yang berlebihan," paparnya. Wakil bupati juga meminta kepada para tim dan relawan capres yang menang untuk tidak melakukan konvoi dijalan. Jika ingin melakukan syukuran diharapkan dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan gesekan dengan pendukung capres yang kalah. "Kesepakatan Dari kedua kubu capres di pusat untuk tidak melakukan konvoi perlu kiranya untuk mendapatkan apresiasi yang positif, oleh sebab itu para relawan dibawah agar ikut melaksankan hasil kespekatan tersbut," himbau wabup. Jika merayakan kemenagan dengan membakar petasan, menurut wabup masih dianggap wajar karena juga bersamaan dengan bulan puasa. "Kalau menyalakan petasan saya kira masih wajar, karena bersamaan dengan bulan Ramadahan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Rapat Paripurna II DPRD Lumajang yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Lumajang, Senin (07/07/2014) siang, mendapat tanggapan dingin dari wakil bupati lumajang. Pasalnya pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD Lumajang dinilai normatif. Ahmad Jauhari, pimpinan sidang pleno paripurna II DPRD Lumajang yang membahas dua agenda, yang pertama penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2013. kedua menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap RAPERDA perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Dalam acara itu, beberapa fraksi mengkritisi laporan pertanggung jawaban tahun 2013 dan rencana perubahan anggaran daerah 2014 dinilai kurang maksimal, pasalnya ada beberapa kinerja pemerintah daerah yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan. "Pajak penerangan jalan, pemungutan retribusi pasar serta kurang relevannya peningkatan anggaran per tahun dengan peningkatan kualitas pendidikan, itu yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan oleh SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang," papar Subhan Abdillah salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan. Sementara, Wakil Bupati Lumajang, Drs.H.As'at Malik, M.Ag, mengatakan, penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD Lumajang merupakan hal yang normatif dan ada beberapa yang menjadi cacatan pemerintah daerah. "Itu normatif kok sama dengan yang kita sampaikan, memang ada catatan-catatan strategis yang perlu kita dengar," ungkapnya pada sejumlah wartawan.(Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar rapat paripurna I dengan agenda penyampaian nota penjelasan bupati terhadap LPJ pelaksanaan APBD tahun 2013 dan Penyampaian nota penjelasan bupati terhadap raperda perubahan APBD tahun 2014, Kamis (03/07/2014). Bupati Sjahrazad Masdar dan Wakil Bupati As'at tidak hadir dalam rapat tersebut dan diwakilkan kepada Dr Buntaran Suprayitno selaku Sekda kabupaten. Dalam penyampaian nota penjelasan LPJ APBD tahun 2013, disebutkan bahwa APBD tahun 2013 telah melalui audit BPK RI perwakilan Jawa Timur dan laporannya sudah disampaikan kepada pemkab dan DPRD Lumajang. Dimana, pelaksanaan APBD 2013 mendaptkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), kondisi itu sama dengan tahun 2012 dimana realisasi APBD tahun 2012 juga mendapat opini WDP. Usai penyampaian nota penjelasan bupati yang dibacakan oleh Sekda, Ketua DPRD, Agus Wicaksono memberikan beberapa catatan. Dinataranya, ketua DPRD meminta semua komisi dan mitra kerja serta tim anggaran saaat melakukan pembahasan KUA dan PPAS agar lebih selektif, sehingga silpa APBD tidak lebih dari 50 miliar. Pada tahun 2013, silpa APBD masih mencapai 63 miliar dari total silpa 226 miliar. "Jadi kami minta DPRD saat membahas APBD dengan tim anggaran benar-benar selektif sehingga silpa APBD tidak terlalu banyak sehingga bisa dipakai kepada pos yang lainnya," papar Agus Wicaksoono. Sementara itu usai rapat paripurna, Sekda Buntaran menyatakan kepada sejumlah wartawan opini WPD pada realisasi APBD tahun 2013 yang didapat oleh kabupaten Lumajang karena persoalan pengelolaan aset yang masih amburadul. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus melakukan perbaikan tentang aset dengan merencanakan pembuatan tim fokus untuk aset. "Insyaallah tahun depan kita akan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), karena kita terus melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari BPK RI, sisi-sisi yang kurang terus kita tambal," jelasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Mahkamah Konstutusi (MK) akhirnya memutus sengketa pemilu legislatif Provinsi Jawa Timur. Rudi Hartono SH, Komisioner KPU Lumajang Bidang Hukum menyatakan bahwa MK tanggal 30 Juni 2014 telah membacakan putusan atas gugatan sengketa pemilu dari para pemohon. "Tanggal 30 Juni kemaren, MK telah membacakan putusan sengketa pemilu 2014 dan hasilnya semua gugatan ditolak," ujar Rudi kepada sejumlah Wartawan, Selasa (01/07/2014). Dengan putusan yang memenangkan pihak tergugat (KPU), maka hasil pemilu legislatif baik ditingkat Kabupaten dan provinsi sesuai dengan putusan awal. Dari putusan yang dibacakan oleh MK, para pemohon tidak bisa memberikan bukti-bukti jika ada kecurangan atau kesalahan data. "Para pemohon tidak bisa memberikan bukti-bukti kalau ada pelanggaran atau ketidaksamaan data antara hasil dari KPU dengan data yang dimiliki oleh para penggugat," paparnya. Saat ini KPU Lumajang sedang menunggu salinan dari putusan MK, namun di webside resmi MK putusan tersebut sudah diterbitkan. "Kita sedang tunggu salinan resmi dari MK, namun di webside MK sudah keluar," pungkasnya. Seprti diberitakan sebelumnya, KPU Lumajang masuk dalam jajaran KPU yang digugat atas hasil pileg 9 April 2014. Satu gugatan dari caleg Demokrat dapil 5 Lumajang dan dua gugatan dari dapil 4 Lumajang-Jember dari PAN dan PDI Perjuangan.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Selama 3 hari terkahir baleho dan spaduk yang memasang foto Abdurrahman Wahid (Gus dur) bersama foto Capres/Cawapres Prabowo-Hatta mulai menuai kritik dari Jaringan Gusdurian (JGD) Kabupaten Lumajang. JGD secara tegas menolak klaim JGD mendukung Prabowo-Hatta dan menolak politisasi Gus Dur dan GUSDURian.

Lumajang(lumajangsatu.com)- Menyusul pemecatan NUsron Wahid dari keanggotaan partai Golkar karena mendukung menyebrang dari kualisi mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta, puluhan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Lumajang menggelar aksi di depan kantor DPD Golkar dan tugu Adipura. Aksi yang dilakukan GP Ansor karena bentuk keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia, Jum'at (27/06/2014). "Ini bentuk keprihatinan kita, karena ketua umum kami dipecat secara sepihak oleh Golkar dan kami anggap sebagai sebuah pengekangan hak asasi dalam berdemokrasi," ujar Adam bahiro ketua GP Ansor Kebupaten Lumajang. Pemilihan Presiden merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang berkembang dalam sistem pemerintah Indonesia. Namun, pemecatan ketua umum GP Ansor karena mendukung pasangan Jokowi-JK dianggap sebagai bentuk menghalangi semua hak warga Indonesia untuk menentukan dukungan kepada salah satu calon Presiden. "Pak Nusron Wahid merupakan caleg terpilih dari Golkar yang mendaptkan dukungan 243.000 suara dan jika diberhentikan maka suara warga Nahdliyyin yang mendukung pak Nusron akan hilang," paparnya. Melihat proses demokrasi yang sudah tidak sehat ini, dengan pertimbangan bahwa Nusron Wahid adalah kader yang membawa aspirasi warga Nahdliyyin, maka GP ansor Lumajang medesak para pihak yang terkait dengan pemecatan itu melakukan proses dialog internal sehingga dapat temukan solusi yang lebih baik.  Ansor juga medesak DPP Golkar memperhatikan aspirasi warga Nahdliyyin yang diwakili oleh saudara Nusron Wahid. Meninjau ulang pemecatan saudara Nusron Wahid sehingga tercapai proses demokrasi yang lebih baik. Jika desakan GP Ansor Lumajang tidak mendapatkan tanggapan oleh DPP Golkar, maka Ansor mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Kedatangan belasan pengurus Ansor Lumajang diterima langsung ketua DPD Golkar Lumajang Sudjatmiko.(Yd/red)