pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com) - Udara dingin yang menusuk tulang sudah jadi teman sehari-hari warga Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Maklum, desa ini terletak di ketinggian 7.200 mdpl. Ini yang membuat banyak warga desa di tempat ini lebih nyaman berada di dekat tungku perapian untuk menghangatkan badan. Begitupun Sinetrik (31) dan anaknya Agus Supriyadi (15), yang tinggal di rumah berukuran 5x5 meter yang ia tempati berupa gubuk reyot berdinding kayu papan tak beraturan. Tempat tidur dan dapur bercampur jadi satu. Jika malam tiba, ia harus bergelut dengan dinginnya udara malam yang masuk melalui celah dinding yang menganga. Setiap hari, Supri sibuk mencari nafkah. Mengais rezeki untuk menopang kebutuhan hidup bersama ibunya. Supri memang bukan tipe orang pemalas, meski bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan pas-pasan. Supri dan ibunya, adalah satu dari 11,66 persen warga miskin di Indonesia. Berpenghasilan pas-pasan, tempat tinggal tak layak, dan tak lagi berani membangun mimpi seperti saat masih kecil. Kondisi Supri dan ibunya, bahkan boleh dibilang masih jauh lebih baik ketimbang yang lain. Karena di luar sana, masih banyak warga malah sama sekali tidak berpenghasilan, dan tidak memiliki tempat tinggal. Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sampai dengan tahun 2012, tingkat kemiskinan nasional telah turun dari 13,33 persen pada tahun 2010, menjadi 11,66 persen. Tahun 2014 nanti, pemerintah menargetkan ada penurunan lagi menjadi 8-10 persen. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibanding negara lainnya. Seperti Kamboja, Thailand, China, dan Brasil. Meski ada penurunan angka kemiskinan, Mendag Gita Wirjawan menilai, Indonesia tetap berupaya agar arah kebijakan tetap relevan mengatasi kemiskinan. Termasuk kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan di kancah perekonomian global. "Perdagangan internasional harus relevan mengatasi kemiskinan terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia," katanya. Dalam berbagai perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia tidak sekadar merundingkan perdagangan, tetapi juga upaya menarik investasi dari mitra runding ke Indonesia. Prinsip investment for trade ini, kata Gita, merupakan cara membuat perdagangan internasional relevan dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan yang menjadi agenda tetap pemerintah.(red) sumber :ayogitabisa.com

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat setuju dengan saran fraksi PDI Perjunagan yang meminta agar ada tindakan tegas dalam pengelolaan tambang pasir. Hal itu disampaikan Wakil Bupti As'at Malik saat membacakan jawaban Pemrintah atas jawaban Pandangan umum frkasi-fraksi di pendopo, Rabu (13/11/2013). Selama ini pemkab telah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga agar aset pasir Lumajang tidak dicuri begitu saja. Salah satunya dengan membangun pos pantau di desa Bagu Kecmatan Pasirian, dengan memebrikan kartu kendali. Dismaping itu, satpol PP juga melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap penambangan liar. "Kita sudah melakukan sejumkah upaya, dengan memebntuk pos pantau di desa Bago, Satpol PP juga telah mengur penambang liar baik lisan mauun tertulis," Paparnya. Terkait dengan adanya kegiatan pengekporan pasir besi Lumajang dengan menggunkan dokumen Kabupaten Cilacap, Pemerintah berdalih telah meminta kapada ekportir untuk melaporkan jumlah pasir yang akan dijual. Pelaporan juga harus diserati dengan bukti pembayaran PNDP. "Kita sudah meminta kepada pihak ekportir untk melaporkan berapa banyak pasir besi yang akan dijual keluar," Jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, fraksi PDI Perjungan dengan keras menilai banyak oknum yang merampok kekayaan alam pasir Lumajang. Bahkan ribuan ton pasir besi Lumajang yang akan dikirim keluar, dokumennya menggunakan daerah lain bukan atas nama Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Hingga akhir Tahun 2013 Pemerintah akan menggelar 156 Pilkades dari 162 desa yang habis masa jabatan kepala desanya sejak Tahun 2012 silam. Hal itu disampaikan Bupati Lumajang saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum frkasi-fraksi, Rabu (13/11/2013) dipendopo. Menurut Bupati, 156 desa tersebut akan digelar secara serentak yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama akan dilakukan tanggal 18 Desember 2013 di 60 desa, tanggal 19 Desember 2013 44 desa dan tanggal 21 Desember 2013 di 52 desa. "Pmerintah akan menggelar pilkades di 156 desa, bukan 146 piilkades seperti yang dimsapikan fraksi Golkar," Jelasnya. Sedangkan pembiayaan pilkades harus berpedoman dengan peraturan daerah, yang menyebutkan ada tiga sumber pendanaan pilkades. Biaya yang berasal dari APBD Kabupaten, Biaya dari anggran desa dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. "Jumlah anggaran pilkades harus tetap berpedoman pada angka yang wajar, sehingga kewenangan penuh penganggaran berada pada panitia pilkades," Paparnya. Seperti diberitkan sebelumnya, fraksi Golkar meminta pemerintah turun tangan pada anggaran Pilakdes yang sangat besar. Sehigga sangat membebani para calon kades yang harus menanggung biaya Pilkades yang begitu besar.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lumajang, nampaknya tidak akan lagi terlambat. Pasalnya, Selasa (12/11/2013) tahapan pembahasan RAPBD sudah sampai pada pandangan umum frkasi-fraksi atas nota keuangan Bupati. Karena ruang rapat gedung DPRD Lumajang masih dalam kondisi direhap, maka rapat paripurna ditempatkan di Pendopo Kabupaten. Dalam rapat Paripurna dengan agenda PU Fraksi, bupati tidak hadir hanya diwakilkan oleh Wabup As'at Malik. Rapat Paripurna langsung dipimpin oleh Agus Wicaksono, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kesempatan Pertama PU Fraksi diberikan kepada Fraksi Golkar, karena fraksi Golkar ada acara yang lain. Kesempatan kedua PU Fraksi disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Namun, ditengah-tengah penyampian PU fraksi nampak hadirin yang berada di bangku bagian barat banyak yang berbicara dengan teman-temannya. Dimana, deretan bangku sebelah barat diisi oleh undangan dari SKPD dan para camat. Para peserta rapat yang tidak mendengarkan PU fraksi, usai pemyampaian PU fraksi PDI Perjuangan langsung ditegur oleh Pimpinan Rapat. Agus Wicaksono langsung menegur para pejabat yang bicara dengan rekan-rekannya, agar mendengarkan PU fraksi, karena PU fraksi sangat penting untuk membicarakan kepentingan rakyat Lumajang. "Saya minta yang hadir jangan ngerumpi sendiri, tolong dengarkan PU fraksi karena sangat penting untuk kepentingan rakyat," Tegur Agus Wicaksono, sembari mempersilahkan F-PKB untuk menyampaikan PU Fraksinya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsat.com)- Fraksi Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (F-PDIP) dalam pandangan umum frkasi-fraksi pada RAPBD Tahun Anggaran 2014 menyoroti tentang carut-marutnya pengelolaan pasir di Lumajang. Karnadi, juru bicara fraksi PDIP meminta agar pemkab Lumajang mengambil langkah tegas untuk penertiban tambang pasir, baik yang berijin atau tidak. Dari hasil kajian partai kami, PDIP meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas dengan menertibkan tambang pasir yang ada, baik yang berijin atau tidak, Paparnya, Selasa (12/11/2013). Pemerintah diminta untuk tidak menutup mata pada aksi perampokan kekayaan alam Lumajang yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Sebab, akibat perampokan itu, Negara dirugikan milyaran rupiah. PAD dari pasir semakin tahun semakin menurun, padahal truk pengangkut pasir semakin hari semekain banyak, Jelasnya. PDIP juga menyoroti tentang ekploitasi tambang ilegal pasir besi dibibir pantai. Disamping ilegal, penambangan pasir besi juga merusak lingkungan dan pariwisata. Tak hanya itu, PDIP juga melihat adanya pasir besi Lumajang yang dieksport ternyata menggunakan dokumen daerah lain. Ini terbukti sebanyak 24 ribu ton lebih pasir besi Lumajang tanggal 27 Oktober akan dieksport tapi digagalkan aparat penegak hukum dipelabuhan Tanjung Perak karena tidak dilengkapi dengan dokumen sah, karena dokumennya dari Kabupaten Cilacap. Pemerintah seharusnya tahu dengan persoalan tersebut, Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fraksi Partai Golkar Lumajang dalam pandangan umum frkasi-fraksi saat rapat paripurna RAPBD Tahun Anggaran 2014 menyoroti tentang Palaksanaan Pilkades. Menurut Ir. Supriyono, juru bicara Fraksi Golkar siklus rotasi dan pergantian jabatan dilingkunagan desa merupakan bagian dari tahapan pengorganiasasian pemerintahan. "Partai Golkar berharap agar Pilakdes bisa digelar dengan professional dan baik," Terangnya Selasa (12/11/2013) dipendopo Kabupaten Lumajang. Siklus pergantian kepala desa melalui pilkades di 146 desa dari 162 desa yang habis masa jabatan kepala desanya, Partai Golkar berharap agar bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ada. "pemerintah sudah menyiapkan aturan dan anggaran sehingga tidak perlu lagi melakukan penundaan pilkades," Paparnya. Golkar melihat, proses penundaan pilkades hanya menambah persoalan dan terganggunya pelayanan bagi masyarakat di desa. Apalagi, kedapan ada dua pemilu yakni Pileg dan Pilpres yang akan bersinggungan dengan tahapan pilkades jika ditunda lagi. "Menunda Pilkades hanya akan menambah persolan dan mengganggu pelayan bagi masyarakat," Jelasnya. Golkar juga berharap agar pemerintah memberikan ketegasan pada anggaran pilkades yang tidak sama satu desa dengan desa yang lainnya. Sehingga dana pilkades dirasa sangat memberatkan bagi bakal calon kepala desa. "Dana pilkades yang sangat besar sangat memberatkan bagi bakal calon, yang membuat calon yang berpotensi tidak bisa maju karena tidak bisa membayar pendaftaran," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Salah satu tokoh masyarakat Lumajang dan mantan politisi Hanura, Abdul Aziz, dalam pemilu 2014, siap all dukung Caleg DPR RI 2014 Putra Lumajang. Dirinya sudah menjatuhkan dan mendukung H. Thoriq yang maju lewat Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 5. "Haji Thoriq sangat layak dan pas untuk menjadi wakil rakyat Lumajang," kata Aziz ditemui kabarlumajang.net saat berada di kafe kota Lumajang. Menurut dia, H.Thoriq salah satu putra daerah Lumajang yang memiliki komitmen dalam memajukan tempat kelahirannya. Thoriq dikenal orang yang tidak banyak bicara dan lebih memilih bekerja demi masyarakat."Dia pengusaha dan juga tidak neko-neko untuk membantu masyarakat Lumajang, khususnya di dunia keagamaan," ungkapnya. Mantan politisi Hanura ini, berharap masyarakat Lumajang tidak salah pilih dalam memberikan suara di Pemilu 2014. Karena memilih wakil rakyat, tidak melihat partai melainkan figur yang sudah mumpuni dan layak bagi Lumajang. "Kemarin kita sudah malu, milih Koruptor Nazarudin, mari kita pilih caleg yang sudah memberikan bukti bagi kemajuan Lumajang," terang pria murah senyum dan manis itu. (yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Paguyuban Batik Kabupaten Lumajang terus mengembangkan dan mempromosikan batik asli Lumajang. Salah satunya dengan terus mengenalkan budaya membatik kepada seluruh generasi muda dan para pelajar. Johan Ketua Paguyupan Batik Lumajang menyatakan, kegiatan turun ke sekolah-sekolah untuk terus mengenalkan budaya membatik. Sehingga, batik tidak hanya dikenal oleh kaum tua saja, namun bisa dikenal oleh generasi muda. "Ini juga kegiatan rutin bagi paguyuban batik, kebetulan di SMK 1 Industri Tempeh ada anggota kami," Jelasnya. Endang C, Kepala Sekolah SMK 1 Industri tempeh menyatakan, bahwa jurusan membatik yang ada di sekolah yang dipimpinnya untuk terus membuka lahan pekerjaan baru, dengan membekali para muridnya dengan keterampilan. Nantinya, setelah lulus diharapkan seluruh siswanya bisa menjadi pembatik yang bisa mengenalakn batik Lumajang "Kita mencoba untuk mengembangkan potensi batik yang ada di Lumajang," Terangnya. Dukungan untuk pengembangan batik dilumajang juga muncul dari Suigsan, Anggota DPRD Lumajang dari Fraksi Golkar. Menurutnya, pemerintah harus memberikan ruang yang luas untuk tumbuh berkembangnya industri batik rumahan di Lumajang. "Saat ini industri batik semakin berkembang pesat," Terangnya. Pemerintah juga diminta untuk memberdayakan para pengrajin batik yang ada di Lumajang. Sperti penggunaan batik Pemkab, lebih bagus jika menggunakan batik Lumajang yang diproduksi oleh orang Lumajang. "Pegawai di pemerintah Lumajang harus menggunakan batik Lumajang," Ungkapanya. Ia juga berharap dinas pendidikan Lumajang untuk memberikan dukungan dengan budaya membatik. "Dinas pendidikan kami harapkan bisa memberikan dukungan pada kegiatan membatik di sekolah-sekolah," Pungkasnya.(Yd/red)

Padang(lumajangsatu.com)-Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Hj. Siti Romlah mengandeng Dinas Peternakan Lumajang memberikan bantuan kambing pada masyarakat Kecamatan Padang, di kantor Camat setempat, Kamis(7/11/2013). Hal ini, sesuai aspirasi masyarakat Padang yang disampaikan ke Legislator yang duduk di DPR RI. Siti Romlah mengatakan, bantuan kambing diberikan sesuai dengan aspirasi masyarakat Padang yang ingin meningkatkan ekomomi dibidang perternakan. Sehingga, dirinya mengandeng kementerian pertanian untuk membantu kambing dengan Diseuminasi Teknologi Spesifik Lokasi di Lumajang. "Semoga bermanfaat bagi masyarakat," ujar anggota Komisi 7 DPR RI Pusat, yang cantik dan manis itu. Lanjut dia, dirinya berharap aspirasi masyarakat Lumajang bisa disampaikan pada dirinya dan partai Demokrat untuk membantu pembangunan di daerahnya. Sehingga, program pemerintah pusat bisa sampai pada masyarakat pedesaan. "Hari ini masyarakat padang mendapat kambing, ada masyarakat Lumajang yang menambang pasir juga minta skop, kita akan bagikan," terangnya. Sementara, Kepala Kantor Peternakan Lumajang, Gatot Subiyantoro mengaku sangat terbantu dengan anggota DPR RI yang ikut membangun Lumajang melalui aspirasi masyarakat bawah khususnya peternakan dan teknologinya. Apalagi, di padang sangat cocok untuk beternak kambing bagi masyarakatnya. "Ini program tepat guna dan kemitraan antara dinas peternakan dengan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat," ungkap pria dengan rambut putihnya.(yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.co)- Hingga akhir tahun 2013, 10 Desa yag ada di Kecamatan Sukodono akan menggelar Pilkades serentak yang dibagi menjadi 3 tahap. AKP Sudarsono Kapolsek Sukodono menyatakan Tanggal 18 Desember 2013 tahap 1 ada 5 desa yang akan menggelar Pilkades, tanggal 19 Desember ada 3 Desa, Sedangkan tanggal 21 Desember ada 2 Desa yang akan menggelar Pilkades. "Di Sukodono dibagi 3 tahap, sehingga 10 desa kesemuanya bisa menggelar Pilkades pada tahun 2013," Ujar Kapolsek kepada lumajangsatu.com, Selasa (05/11/2013). Lanjut Ia, untuk sistem pengamana Pilakdes langsung dikoordinir oleh Polres, namun tetap melibatkan jajaran Polsek setempat. Nantinya, masing-masing Babinkantibmas akan mengamankan desanya masing-masing yang dibantu oleh jajaran Polres. "Minimal satu desa ada 12 petugas yang akan melakukan pengamaman," Tambahnya. Secara keseluruhan kata kapolsek, tidak ada desa yang masuk katagori rawan. Sebab, seluruh BPD se-Kecamatan SUkodono telah melakukan kometmen bersama untuk menciptakan Pilakdes yang baik, aman dan Kondusif. "Alhamdullah sejauh ini tidak ada desa yang rawan, karena BPD telah membuat kometmen untuk menyelengarakan Pilkades yang baik dan Kondusif," Pungkasnya.(Yd/red)