Pendidikan

Lumajang- Proses persidangan perselisihan hasil pilkada Lumajang, akan segera dimulai di Mahkamah Konstitusi (MK) hal itu menyuusl telah teregistrasinya gugatan dari pasangan Nomor 3 (ASA) dengan nomor perkara 68/PHPU.D-XI/2013. Dari info yang dismapikan oleh tim pasangan ASA, acara pemeriksaan akan dilakukan hari selasa (25/06) jam 3 sore di mahkamah konstitusi. Bertindak kuasa hukum pasangan ASA HM. Anwar Rachman SH, MH dari DPP PKB. Smentara itu, Ali Mudhori merasa optimis bahwa gugatan yang dilakukan oleh timnya akan mebuahkan hasil, Sebab/ berkas-berkas pelanggaran oleh pemenang pemilu sudah dikatongi dan mausuk dalam materi gugatan. Prediksinya, keputusan MK akan mengarah kepada pilkada ulang bahkan bisa saja mencoret pasangan Incumbent dari daftar peserta pilkada. Sebab, pelanggaran terstruktur, masif dan Sistemik mengerahakan PNS dan penggunaan perangkat negara dilakukan oleh pemenang pilakda Lumajang. "Data penggelembungan suara, pengerahan PNS dan penggunaan perangkat negera telh kita miliki," Jelasnya, kamis (20/06/2013). Sementar itu, KPU Lumajang sudah melakukan persiapan guna mengahadapi gugatan tersbut. Menurut Pudoli Sandara SH, Komisioner KPU Lumajang Bidang Hukum, sejumlah persipan sudah dilaklukan guna menghadapi gugatan yang dialkukan pasangan calon yang kalah dalam pilkada Lumajang. "Kita telah memebuka kotak suara, untuk mengambil form C 1 dan form BA 1. Seluruh berkas-berkas yang dibutuhkan dalam sidang di MK semuanya sudah dikirimkan kepada kPU Provinsi Jatim, sebagai tergugat dalam kasus tersebut," Jelasnya. Disamping formulir saat pemungutan suara, KPU juga telah mengumpulkan-surat-surat keputusan yang dikeluarkan KPU Lumajang dan KPU Provinsi. Dimana, Materi yang digugat di MK adalah berkaitan dengan keputusan-keputusan KPU, dugaan penggelembungan suara, dan dugaan keterlibatan sejumlah PNS yang mendukung pemenang pemilu. "Materi gugatan salah satunya adalah surat-surat keputusan KPU," Terangnya.(Yd/red)

Lumajang- Fakta cukup mencengangkan diungkapkan oleh Badan Penesehatan, Pelestarian dan Pembinaan Perkawinan (BP4) Kantor Kementrian Agama Lumajang. Dimana, tugas dari BP4 adalah menerima konsultasi bagi rumah tangga yang mengalami keretakan atau ketidak harmonisan. Menurut Drs. H. Mohammad Junaidi pengurus BP4, dari data yang masuk dan melakukan konsultasi perceraan adalah dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) kusunya PNS guru. Yang lebih mengehrankan lagi para PNS tersebut, bukanlah dari golongan rendah melainkan dari golongan PNS yang pangkatnya tinggi. "banyak PNS yang mengajukan konsultasi untuk perceraian," Ujar kepala kasi Bimas Islam Kemenag Lumajang itu, Kamis (20/06/2013). Ditanya penyebab perceraian tersebut, kata Junaidi yang melakukan konsultasi tidak memebritahukan, hanya menyebutkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa yang istri memiliki pria idaman lain (PIL), ada juga yang menyebutkan bahwa sang suami sudah memiliki wanita idaman lain (WiL). "Ada yang menyebutkan sumai atau istri tidak bertanggung jawab," Terangnya. Ia juga menduga, masih banyak lagi para PNS yang tidak melakukan konsultasi kepada BP4 meskipun kondisi keluarganya juga mengalami ketidak harmoniasan. "Itu yang resmi mendaftar minta konsultasi berjumlah puluhan ya," Jelasnya. Melihat fenomena yang terjadi itu, pihaknya meminta kepada para pimpinan SKPD dan Kantor untuk ikut juga melaklukan pembinaan kepada bawahannya. Sehingga fenomena PNS bercerai tidak semakin banyak. Karena dampak dari perceraian tersebut bukan hanya jabatan saja akan tetapi masa depan dari anak-anaknya juga akan menjadi korban. "Bukan hanya jabatannya, tapi anak-anaknya juga akan menjadi korban," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Pasangan SA'AT langsung mengambil langkah menyusul Mundurnya ketua tim pemenangan SA'AT H. Toriq beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikn wakil Bupati As'at Malik kepada sejumlah wartawan, Selasa (18/06/2013). "Karena pengunduran dilakukan secara resmi, pak bupati teleh mengambil langkah dengan menunjuk jajaran tim yang berada di bawahnya," Ujar Wabup disela-sela acara peringatan harlah PDAM Lumajang. Nantinya, pengganti dari ketua tim yang telah mengundurkan diri akan melanjutkan tugasnya hingga pelantikan pasangan SA'AT. Ditanya alasan pengunduran H. Toriq wabup enggan untuk menyebutkannya. "Kalau dejelaskan tidak cukup lima jam ya," Jelasnya. Alasan mundur karena kecewa atau tidak hal itu merupakan hak asasi dari masing-masing orang. Namun, wabup mengakui bahwa peranan H. Toriq dalam pilkada Lumajang Khusunya memenangkan pasangan SA'AT sangatlah besar. "Pak H. Toriq dalam pilkada peranannya sangat besar, namun untuk menditetksi hal-hal lainnya kita tidak bisa menyampaikannya," Akunya. Dalam surat pengunduran yang disampikan ke pasangan SA'AT, H. Toriq menyebutkan tidak ada paksaan dari pihak lain. Ia juga mengaku hubungannya secara pribadi degan H. Toriq juga tidak ada persoalan. "Tidak ada persoalan ya, tadi malam saya juga SMS beliyau atas kemenangan PSIL," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Pucuk pimpinan Polri Lumajang kembali mengalami rotasi pergantian. AKBP Susanto SIK SH MH, akhirnya pindak ke Polda Bali menjadi Dir Satnarkoba Polda dan digantikan AKBP Singgamata SIK dari Polda Jawa Timur. Usai seremonaial sertijab di halaman mapolres Lumajang, AKBP Singgamat menyatakan akan melanjutkan program dari Kapolres lama yang dirasa sudah sangat bagus. AKBP Susanto dinilai sudah cukup berhasil menata institusi polres Lumajang. Kedepannya pihaknya akan terus menata institusi polres sehingga slogan mengayomi melayani dan melindungi bisa dirasakan oleh rakyat Lumajang. "Kita akan merubah pola pikir personel agar lebih bisa dekat dengan rakyat, tentnya dengan mengayomi, melayani dan melindungi," Ujarnya, Selasa (18/06/2013). Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Muspida, elit politik dan lainnya untuk bersama-sama menciptakan situasi kondusif di Lumajang. Tanpa kebersamaan niscaya ketertiban mustahil bisa terwujud. "Menjaga kondusifitas bukan hanya dilakukan oleh polisi namun oleh seluruh elemen masyarakat," Jelasnya. Ditanya PR yang ditinggalkan kapolres lama, yang menonjol kata Singgamata adalah kasus bom yang ada di senduro. Untuk kasusu tersbut ia meminta waktu untuk memberikan penjelasan namun saat ini prosesnya sudah sampai pada tahap akhir. Untuk antisipasi kriminalitas di Lumajang ia masih akan mendegarkan laporan dari jajaran Polres Lumajang. Yang jelas segala sesuatu yang telah ditata oleh Kapolres lama akan dilanjutkan dalam masa kepemimpinannya. "Intinya kita akan melanjutkan program yang sudah ada, jika ada kekurangan sambil lalu kita akan perbaiki," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) aparat kepolisian terus melakukan penjagaan di 14 SPBU yang ada di Kabupaten Lumajang. Menurut Kompol Andy Arisandy, Wakapolres Lumajang pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya antrian, menjelang kenaikan harga BBM. Sebab kebiasaan masyarakat mendakati kenaikan harga BBM melakukan aksi borong BBM. "Kita lalukan pegamanan di 14 SPBU," Ujarnya. Ia menambahkan, pengamanan di SPBU sudah dilakukan sejak tiga hari yang lalu. Dalam pengamanan kepolisan juga mengantisipasi terjadinya aksi penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, selisih harga sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM menjadikan sejumlah orang mengambil kesempatan untuk mencari untung. "Kemungkian adanya penimbunan bisa saja ada," Jelasnya. Yang tak kalah pentingnya dalam pengamanan kenaikan harga BBM adalah proses distribusi BBM dari depo menunju SPBU. Sehingga, saat puncak kenaikan harga BBM kebutuhan akan BBM tidak menjadi terhambat. "Kita juga melakukan pengaman distribusi BBM dari depo menuju SPBU," Tambahnya. Dalam pengamanan kali ini, polisi menerjunkan 10 personel di masing-masing SPBU. Namun, bila masih dibutuhkan maka personel pengamanan akan ditambah terghantung dari kebutuhan dilapanagn. Ia meminta dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong BBM dan melakukan penimbuan, sehingga kelangkaan BBM menjelang kenaikan harga tidak terjadi.(Yd/red)

Lumajang- Mundurnya H. Toriq dari ketua Tim Pemenagan SA’AT ditanggapi biasa oleh Ketua DPD Golkar Lumajang. Menurut Sudjatmoko SH, mundurnya  H. Toriq sama sekali tidak berdampak pada partai Golkar maupun pada kemenagan pasangan SA’AT yang awalnya diusung oleh tiga partai, Golkar, Demokrat dan PAN. "Ya tidak ada dampaknya," Ujarnya, Senin (17/06/2013). Ia menganggap, langkah yang dilakukan oleh H. Toriq adalah hak yang dilakukan sebagai pribadi maupun sebagai ketua partai PAN Lumajang. Sedangkan untuk Golkar sendiri karena telah membuat kometmen politik dengan SA'AT tentunya akan melakukan kometmen itu selama kemimpina SA”AT untuk jilid dua. "Golkar sendiri telah memilki kometmen politik, untuk lima tahun kedepan," Jelasnya. Sementara itu, Ali Mudhori melihat mundurnya H. Toriq dari tim SA’AT, karena melihat pemerintahan SA’AT sudah tidak kuat lagi.  Dalam penilaiannya, perolehan suara SA’AT dalam pilkada 29 Mei lalu karena solidnya partai PAN untuk memenangkan pasangan SA’AT. Sementara untuk dua partai pengsung lainnya kontribusinya sangat sedikit dibandingkan partai PAN. "Yang solid itu adalah PAN, sedangkan Golkar dan Demokrat tidak seperti PAN," Pungkasnya. Diwawancarai sebelumnya, wakil Bupati As’at malik menyatakan, pemerintahan SA'AT pada periode yang pertama sangat berat dan pada periode yang kedua juga sangat berat. Namun, beratnya kerja dalam pemerintahan akan bisa ringan jika bisa dilakukan bersama-sama. "Pekerjaan aan ringan jika dilakukan bersama-sama," Ungkap Wabup.(Yd/red)

Lumajang- Memperingati se-abad peringatan cagar budaya se-dunia, komunitas masyarakat yang peduli dengan cagar budaya di Lumajang, menggelar aksi turun jalan. Dalam aksinya, para aktifis memberikan bunga mawar dan selebaran yang mengajak warga Lumajang untuk peduli dengan peninggalan yang ada di Kabupaten Lumajang. Setelah menggelar aksi di tugu Adipura, puluhan aktifis tersebut datang ke taman makam pahlawan dan melakukan do’a bersama. Dalam orasinya, para aktifis meminta agar perusakan situs biting yang berada di Desa Kutorenon akibat pembangunan Perumnas segera dihentikanm. Sebab, dinding benteng sebelah barat sudah dibuldoser dan dijadikan bangunan baru. "Pemerintah harus bertanggung jawab, karena adanya ijin perluasan perumahan juga ada pada pemerintah," Ujar Lutfiati Kordinator aksi, Jum'at (14/06/2013). Sebelumnya, pemrintah telah menerbitkan SK terkait dengan infentarisasi benda cagar budaya yang ada di Lumajang. Namun, hingga kini realisasi dari rekomendasi yang disampikan oleh pokja infentarisai sama sekali tidak dilakukan. Sementara itu, Mansur Hidayat, Ketua MPPM Timur mendesak agar pemerintah agar segera menghentikan perusakn situs biting yang dilakukan perumnas. Dimana, kondisi hari ini dari benteng sebelah barat sebagin sudah rata dengan tanah akibat perumahan melakukan aksi buldoser untuk meratakan benteng kemudian didirikan bangunan baru. "Dari lebar 6 meter benteng, kini tinggal 1 meter yang juga sudah rusak akibat dibuldoser," Terangnya. Para aktifis juga akan menggelar aksi seratus ribu dukungan terhadap penyelamatan situs biting. Dukungan tidak hanya berasal dari Lumajang saja, namun akan berasal dari seluruh daerah se-indonesia. "Ini adalah sosialisasi pertama aksi dukungan seratus ribu tanda tangan dukungan penyelmatan situs biting," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- pasca usainya penyelenggran Pilkada Lumajang, Komisi A DPRD langsung bergerak cepat untuk menghubungi bagian pemerintahan desa Pemkab Lumajang, terkait dengan kesiapan penyelenggaraan pilkades serentak pada tahun 2013. Menurut H. Achmad Sekertaris Komisi A DPRD pihaknya telah mengagendakan bertemu dengan pemerintah kusunya bagian pemerintahan desa. Namun, karena kesibukan dari Pemedes maka agenda tersebut hingga kini masih belum bisa dilakukan. Jika  tidak segera ditindak lanjuti dan dibiarkan maka bisa-bisa pilkades tertunda lagi seperti halnya 2012. Sebab pada tahun 2013 jumlah desa yang akan menggelar pilkades semakin bertambah dari 132 desa pada tahun 2012, menjadi 162 desa di Tahun 2013, "Jumlah Desa yang akan menggelar Pemilihan bertambah banyak menjadi 163 Desa," Ujar Legislator PPP itu, Kamis (13/06/2013). Saat pembahasan di DPRD, pemerintah disarnakan untuk membentuk pokja tersendiri, yang kusus menangani pelaksanaan pilkades 2013. Sebeb di Tahun 2013 juga mepet dengan pesta demokrasi pemilihan Gubernur yang akan digelar pada bulan Agustus. "Kita sudah sarankan agar pemerintah membentuk pokja pelaksanaan pilkades," Tambahnya. Dalam APBD 2013, DPRD juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,7 Miliar untuk pelaksanaan pilkades. Jika anggaran tersebut kurang karena banyakanya desa yang akan menggelar pemilihan, maka DPRD akan mengaggarkan melalui Pembahasan PAK. "Jika anggran kurang maka kita akan alokasikan anggarkan melalui PAK," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Daftar calon sementara (DCS) calon anggota legislatif akan memasuki tahapan pengumuman kepada publik. Pengumuman itu dilakukan agar publik (masyarakat) mengethui siapa saja calon-calon wakil rakyat mereka. Tahpan pengumuman DCS akan dilakukan pada tanggal 13 hingga 17 Juni mendatang atau selama 3 hari berturut-turut. “Untuk tahapan ini kita wajib mengumumkannya ke masyarakat,” Ujar Pudholi Sandra Komisioner KPU Lumajang, Selasa (11/06/2013). Pudholi mengaku sebelum DCS diumumkan ke publik, pihak KPU lebih awal memplenokan nama-nama Caleg bersama komisioner lainnya. Jadwal proses pleno penetapan DCS digelar 12 Juni mendatang itu setelah verifikasi nama-nama bacaleg yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. "Semua bacaleg masih berpotensi digugurkan untuk tidak diloloskan ke DCS, jika dianggap tidak memenuhi syarat (TSM). Baik dari faktor kelengkapan berkas," terangnya. Selain itu, bacaleg dapat diganti jika seseorang yang didorong maju tiba-tiba meninggal dunia atau memilih mengundurkan diri. "Point-point inilah yang bisa menggugurkan bacaleg sebelum ditetap ke dalam DCT," katanya. Pudholi menambahkan KPU akan memberikan waktu selama dua pekan kepada masyarakat untuk memberikan tanggap  kepada pihak penyelenggara pemilu siapa saja caleg yang dianggap bersoal. KPU menyatakan tidak akan menerima pengaduan masyarakat sebelum pengumuman hasil verifikasi Daftar Caleg Sementara (DCS). Masyarakat perlu menunggu waktu yang telah ditentukan untuk melaporkan caleg yang bermasalah. “Jadi begitu selesai diverifikasi dan disusun jadi DCS, maka masyarakat berhak memberikan pengaduan ke KPU,” Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang- Karena dinilai kondusif pasca pelaksanaan Rekapitulasi hasil pilkada Lumajang, akhirnya sebagian besar personel pengamanan dari polda Jatim ditarik kesatuannya masing-masing. "seluruh pasukan sudah ditarik berikut dengan mobil water canon dan mobil Barakuda dari polda," Ujar AKP Sugianto, Humas Polres Lumajang, Selasa (11/06/2013). Namun, ada satu kompi dari brimob polda yang masih disiagkan di Kabupaten Lumajang. Disamping itu, mobil Gegana juga masih belum ditarik karena mengantisipasi terror bom yang ada. "Satu kompi brimob dan mbil Gegana tetap disiagkan di Lumajang," Jelasnya. Kali ini, pengamanan gabungan dari Polri dan TNI tetap difokuskan di lembaga penyelenggara pemilu yakni Panwaslu, KPU serta Gudang penyimpanan logistic kertas suara. Pengaman dilakukan ful 24 jam dengan satu regu atau 10 orang dimasing-masing titik. "Pengamanan di KPU, Panwaslu dan Gudang penyimpanan dilakukan oleh satu regu pasukan," Pungkasnya.(Yd/red)