Politik

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil perolehan suara caleg dan partai politik Jum'at (09/05), seluruh KPU Kabupaten/Kota mulai mempersiapkan rapat pleno penetapan caleg yang lolos menjadi anggota DPRD. "Kita akan gelar pleno penetapan caleg jadi pada hari Senin, 12 Mei jam 7 malam bersama KPU Jatim," ujar Pudoli Sandra Komisioner KPU Lumajang, Sabtu (10/10/2014). KPU Lumajang akan menggelar rapat pleno di hari terakhir karena masih menunggu KPU Jatim menggelar Pleno di Pamekasan dan KPU Jatim. Tanggal 12 Mei KPU Jatim akan menggelar pleno pentepan caleg terpilih di Jatim, setelah itu baru meluncur ke Lumajang untuk menggelar rapat pleno. "Siangnya KPU Jatim melakukan Pleno di Provinsi, setelah itu baru meluncur ke Lumajang untuk menggelar pleno caleg terplih," Paparnya. KPU kata Pudoli sudah mengirimkan surat undangan kepada partai politik untuk hadir dalam rapat pleno tersebut. "Kita sudah kirimkan surat kepada partai politik," terangnya. Sementara itu, Solikin SPdI ketua DPC PPP Lumanjang mengaku sudah mendegar kabar bahwa pleno petepan caleg terpilih akan digelar hari Senin. Pihaknya siap hadir dalam acara tersebut, meski PPP tidak mendapatkan kursi yang banyak. "Kita sudah dikabari pelaksanaan pleno, dan kita akan hadir meskipun PPP hanya dapat 2 kursi di DPRD," paparnya.(Yd/red)

Jakarta(lumajangsatu.com) - PDI Perjuangan Pro Jokowi khawatir Komisi Pemilihan Umum tak bisa menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni 9 Mei besok. Pasalnya apabila proses rekapitulasi terlambat, maka akan menjadi ancaman serius bagi produk pemilu tahun ini. "Pileg 2014 dinilai merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah bangsa. Ini ancaman serius bagi produk politik yang dihasilkan, termasuk kualitas lembaga legislatif yang terancam semakin bobrok, " ujar Budi Arie Setiadi, Koordinator Nasional PDI P PROJO (8/5/2014). Tak hanya terhadap kualitas lembaga legislatif, Budi juga khawatir jika rekapitulasi molor akan mempengaruhi proses pemilihan presiden dan wakil presiden. "Jadi apabila Pileg ini bermasalah dari mulai proses hingga out put nya, maka semakin nyata ada problem serius dalam Pilpres 2014. Karena itu lah masa depan demokrasi sangat terancam," kata Budi. Budi memprediksi akan banyak politisi yang akan 'bermain api' jika terjadi kekacauan politik akibat terlambatnya rekapitulasi. PDIP Projo meminta semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum, bersama-sama mengatasi persoalan rekapitulasi pileg ini agar tak merembet ke pelaksanaan pilpres. "Jangan sampai perubahan kepemimpinan nasional, dihasilkan dari sebuah proses yang amburadul," papar Budi yang mantan Aktivis UI tahun 1998 ini.(dtc/red)

Jakarta(lumajangsatu.com) - Proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional berjalan lambat dan terkesan dikebut jelang batas akhir Jumat (9/5) besok. Hingga hari ini masih ada 11 provinsi yang belum disahkan rekap suaranya. Proses rekapitulasi di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, yang berlangsung kemarin dikebut hingga Kamis (8/5) sekitar pukul 04.00 WIB. Provinsi yang terakhir direkap adalah provinsi Papua. Melihat data Papua, semestinya dengan segala problematika yang ada proses rekap akan menuai masukan atau keberatan parpol. Tapi yang terjadi sebaliknya, parpol KPU dan Bawaslu menyerah pada kesadaran terlalu rumit masalah dan waktu yang mepet. Dengan disahkannya provinsi Papua maka total sudah 22 provinsi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Berikut daftarnya: 1. Bangka Belitung 2. Jambi 3. Kalimantan Barat 4. Gorontalo 5. Bali 6. Kalimantan Tengah 7. Sumatera Barat 8. Sulawesi Tengah 9. Nusa Tenggara Barat (NTB) 10. Aceh, 11. Banten, 12. Kalimantan Selatan, 13. Sulawesi Selatan, 14. DKI Jakarta, 15. DIY, 16. Lampung, 17. Papua Barat, 18. Kepulauan Riau, 19. Jawa Tengah. 20. Jawa Timur 21. Riau 22. Papua Sementara, ada 9 provinsi lain yang sudah dipresentasikan pada hari sebelumnya, namun ditunda pengesahannya karena bermasalah. Yaitu: 1. Maluku Utara 2. Jawa Barat, 3. Bengkulu, 4. Sulawesi Tenggara, 5. Sumatera Selatan, 6. Sulawesi Barat, 7. Kalimantan Timur, 8. Sulawesi Utara, 9. NTT

Lampung(lumajangsatu.com)- Sebanyak 36 penyelenggara Pemilu 2014 di Provinsi Lampung, ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana pemilu oleh Polda Lampung, sejak Senin (5/5/2014). Kabid Humas Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih mengatakan, empat di antara puluhan tersangka itu kekinian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Empat tersangka yang jadi buron itu adalah, Ali Rohmansyah, Iroman, Aan Setiawan, dan Almukmin. "Ali adalah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat," kata Sulistyaningsih, Senin. Ia mengatakan, kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap keempat buronan tersebut. Adapun 32 tersangka yang lain, sebut dia, adalah para PPK kecamatan Tuba Udik Kabupaten Tubabar yakni Marzuki, Fahmi Manan, Sukri , Alki Hasan, Roni Irawan. Lalu, PPK dari kecamatan Tumijajar Tuba Barat yakni Lukmansyah, Ahmad setiawan, Musarif, Harwidi, dan Tria albaet nur AD. Berikutnya adalah, PPK Kecamatan Tuba Tengan Tuba Barat yakni Suwandi, Roy hanto, Afif susilo, dan Deswanto. Tersangka berikutnya, lanjut Sulistyaningsih, adalah PPK Kecamatan Banjar Agung Tulangbawang yakni Effendi dan Nasrul. Sedangkan tersangka dari Wilayah Lampung Barat untuk Kecamatan Ngambur Lampung Barat, ujar dia, yakni Andri Oktoridhon PNS di KPU lampung Barat. Kemudian, lanjut Sulistyaningsih, tersangka dari wilayah Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu adalah Edwar Apriadi, Feri Gunawan, Prio Handoko, Arifin, dan Asrudin. "Ada lima laporan polisi yang telah dilimpahkan ke Kejati (terkait pidana pemilu ini) untuk diproses lebih lanjut," tandasnya.(TBN.com)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan perserta calon anggota komisoner KPU Lumajang menjalani tes tulis di kampus STIE Widya Gama Lumajang, Rabu (30/05/2015). Menurut salah satu anggota tim seleksi, Ady Riwayanto SH tes tulis merupakan tahap kedua setelah pemeriksaan berkas-berkas persyaratan. Dari data yang masuk ke Tim Seleksi, ada 57 pesrrta yang menyerahkan formulir pendaftaran calon anggota komisioner KPU. Namun setelah disaring sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ada beberapa yang gugur, karena kurang kelangkapan persyaratan, sehingga yang mengikuti tes tulis hanya 46 orang. "Awalnya ada 57 orang yang menyerahkan formulir pendaftaran, namun ada yang gugur sehingga yang ikut tes hanya 46 orang saja," ujar Ady saat acara tes tulis. Setelah tes tulis selesai dilakukan, maka para peserta akan mengikuti tes kesehatan selama tiga hari di RSU Jember. Usai melakukan tes kesehatan dilanjutkan dengan tes psikologi selama tiga hari. "Besok tes kesehatan di Jember dan dilanjutkan tes psikologi," paparnya. Lebih lanjut Adi Riwayanto menjelaskan tahapan tes tulis, tes kesehatan dan tes pasikologi untuk menyaring kembali para peserta calon anggota komisioner KPU menjadi 20 orang, sehingga akan ada 26 pserta yang gugur. Selama dua hari para Tim Sel akan melakukan rakap nilai hasil tes tulis, tes kesehatan dan tes psikologi. kemudian tanggal 12 Mei akan dilakukan pengumuman siapa saja yang masuk dalam 20 besar. Jika sudah ditemukan 20 besar calon anggota komisoner KPU Lumajang, maka Tim Sel kembali akan melakukan tes wawancara untuk melihat kelayakan para calon anggota komisioner masuk dalam 10 besar. Sepuluh besar tersebut kemudian dikirim ke KPU Jatim untuk dipilih 5 besar menjadi komisioner KPU Lumajang. Sementar itu, dari puluhan calon anggota komisioner KPU Lumajang ada salah satu dari insan jurnalis di Lumajang. Muhammad Ridhol Mujib salah satu jurnalis TV di Lumajang ikut mendaftarkan diri menjadi calon anggota Komisioner KPU. Saat diwawancarai usai mengikuti tes tulis, Edo panggilan akrabnya mengaku telah menyiapkan segala materi untuk bisa lolos dalam tes tulis. Peraturan Perundangan-Undangan yang berkaitan dengan kepemiluan juga dipelajari agar memperoleh nila maksimal. "Saya pelajari aturan-aturan tentang kepemiluan sebagai materi untuk mengerjakan tes tulis," paparnya kepada lumajangsatu.com. Ia mengaku tertarik mengikuti tes calon anggota komisoner KPU karena ingin merubah pelaksanaan pemilu yang selama ini dinilai masih kurang bagus. Dengan mendaftar menjadi salah satu calon anggota merupakan upaya untuk ikut melakukan perubahan dari dalam. "Ya itu salah satu motifasi saya untuk masuk menjadi anggota KPU, ingin memperbaiki pelaksanaan pemilu yang selma ini masih kurang bagus," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang menilai terlambat rekomendasi yang diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lumajang. Paslanya, rekapitulasi hasil perolehan suara Partai dan Caleg sudah lewat dua tahap, yakni berada di KPU Jatim dan KPU RI. "Iya ada rekomendasi dari Panwaslu kepada KPU Lumajang," ujar Pudoli Sandra Divisi Hukum KPU kepada lumajangsatu.com, Senin (28/04/2014). KPU kata Pudoli sudah menerima surat dari Panwaslu yang merekomendasikan adanya penghitungan atau rekapitulasi ulang di beberpa titik. Namun, karena tahapannya sudah lewat dan saat ini rekapitulasi sudah di KPU RI, maka KPU Lumajang hanya menerima saja dan tidak akan melaksanakan rekomenadi dari Panwaslu. Bagi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi dan melihat adanya pelanggaran yang dilakukan KPU atau jajaran penyelenggara dibawah, naka dipersilahkan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). "Bagi yang merasa tidak puas, kami persilahkan untuk mengajukan gugatan ke MK," paparnya. Disinggung daerah mana saja yang direkomendasikan untuk dilakukanrekapitulasi ulanag, Pudoli menyebutkan baru kecamatan Candipuro saja. Meskipuan KPU mendegar masih banyak daerah lain yang akan direkeomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang. Namun KPU kembali menegaskan bahwa rekmenadasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan. KPU mempersilahkan bagi para pihak yang kurang puas untuk melakukan gugatan di MK. "Untuk sementara masih Kecamatan candipuro saja, meskipun kami dengar banyak yang akan direkomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 tinggal 4 hari lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang melalui Relawan Demokrasi (Relasi), gencarmelakukan Turun Kebawah (turba) untuk melakukan sosialisasi ke masyarakatKabupaten Lumajang. Kelompok-kelompok perempuan yang menjadi fokus Relasi melakukansosialisasi. Para anggota Relasi Segmen Perempuan melakukan sosialisasi ke MuslimatDesa Kraton Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Jum’at sore (04/04/2014).

Lumajang(lumajangsatu.com)- Partai Demokrat memberikan bukti bukan janji, jargon itulah yang diusung partai berlambang bintang mercy itu untuk kembali memenangkan pemilu 9 april 2014. Salah satu Celeg Demokrat yang memberikan bukti bukan janji adalah Natasya Tara, Caleg DPR RI Nomor urut 5 dapil Lumajang-Jember, yang saat ini juga masih aktif sebagai anggota DPR RI. Dalam kampanye tertutup di Kabupaten Lumajang, Natasya Tara manyatakan selama 6 bulan sejak dilantik menjadi anggota DPR RI mulai bulan Juli hingga Desember 2013, dirinya telah banyak berbuat unuk kepentinga Negera dan juga dapil pemilihannya. Sebagai anggota DPR RI, salah satu tugas pokonya adalah membuat legislasi atau peraturan Perundag-Undangan. Selama enam bulan sejak dilantik pada tahun 2013, saya bersama anggota dewan yang lain sukses menghasilkan Undang-undang Perindustrian, yang memiliki tujuan memberikan perlindungan dan proteksi bagi usaha kecil dan menengah memasuki pasar bebas 2015, dimana dalam undang-undang tersebut juga mengatur bidang apa saja yang tidak boleh dikuasai oleh asing, paparnya. Saat turun kedapil, dirinya merasa terenyuh karena saat bertanya kepada masyarakat belum pernah ada bantuan yang difasilitasi oleh anggota DPR RI dari dapail Jatim IV, padahal sejak reformasi anggota DPR RI sudah ada. Oleh sebab itu, bersama stafnya, Natasya memita kepada Kementrian terkait untuk memberikan perhatian kepada daerah pemilihannya. Alhamdulillah sudah milyaran rupiah yang digelontorkan oleh Kementrian kepada dapil Lumajang-Jember selama 6 bulan sejak saya dilantik dan itu langsung ditrasfer kerekening masing-masing tanpa ada perantara, tambahnya. Setelah bertugas di komisi VI sejak bulan Juli 2013, pertengahan bulan Januari 2014, Natasya Tara dirotasi dan bertugas di Komisi VII yang bermitra dengan Kementrian ESDM, Kementrian Lingkungan Hidud dan Kementrian Ristek. Pada kementrian yang menjadi mitra komisi VII banyak bantuan sosial yang bisa dinikmati oleh masyarakat di dapil Lumajang-Jember. Saat ini prosesnya sudah pada tahap akhir, bahkan sebagian SK sudah keluar tinggal menunggu dikirim kepada para penerimanya. Kami sudah bekerja keras, insyaallah 5-6 milyar rupiah dana bansos akan bisa dinikmati oleh masyarakat Lumajang-Jember, terangnya. Jika dirinya pada tanggal 9 April 2014 kembali dipercaya masyarakat Lumajang-Jember untuk menjadi wakilnya, maka ia berjanji akan memperdalam semua yang telah diperbuat dalam kurun waktu yang sangat singkat, saat menjadi anggota DPR RI yang beru dilantik bulan Juli 2013. Dirinya akan mengkases semua Kementrian dan akan menanyakan program yang bisa dibawa untuk dapil pemilihannya yakni Lumajang-Jember. Kami akan akses program-progrem disemua Kementrian untuk kesejahteraan masyarakat didapil, jelasnya. Ia juga berjanji akan menambah staf untuk bisa mengakses semua Kementrian sehingga banyak program yang bisa dinikmati oleh warga Lumajang dan Jember. Sebab, dalam sumpah saat dilantik menjadi anggota DPR RI, kesejahteraan masyarakat didapil pengusung menjadi salah satu tugas dari anggota DPR RI. Karena dirirnya hanya bertugas baru 6 bulan maka hanya bisa mengakses dua Kemetrian saja, jika waktunya lebih panjang Natasya berjanji akan banyak Kementrian yang akan diarahka kepada Lumajang-Jember semua bisa kami akses dan kami juga berkewajiban untuk kesejahteraan warga yang ada didapil pengusung kami, pungkasnya.(Yd/red)

Jakarta(Lumajangsatu.com) - Semarak Pemilu akan terlihat jika mulai kampanye akbar berlangsung, saat jalanan dipenuhi konvoi parpol-parpol. KPU telah menetapkan kampanye akbar itu berlangsung 16 Maret sampai 5 April 2014. "Kampanye rapat umum (akbar-red) dan melalui media massa tanggal 16 Maret-5 April," kata komisioner KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (20/2/2014). Menurut Arief, KPU beserta 12 partai politik telah membahas agenda kampanye akbar itu untuk pembagian lokasi dan waktunya. Namun jadwal itu belum final. Dalam jadwal sementara, pembagian waktu itu disusun berdasarkan propinsi dan parpol. Satu propinsi bisa diisi 3-5 parpol di semua propinsi hari yang sama. Misal parpol no 1-3 tanggal 16 Maret di semua propinsi. Tapi tidak setiap hari semua parpol kampanye pada 16 Maret-5 April. Dalam rentang itu rata-rata tiap parpol hanya 4 kali kampanye di semua propinsi. Hal itu karena KPU Provinsi juga akan membuat jadwal sendiri. "Tanggal 15-nya KPU berencana membuat kampanye damai semacam deklarasi damai," ucap Arief.(red)   sumber : detik.com

Lumajang(lumajangsatu.com)-Untuk membantu penyelenggara pemilu 2014. H. Thoriq secara pribadi membuat banner untuk ajakan ke masyarakat Lumajang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 April 2013. H. Thoriq menilai sangat perlu semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam suksesnya Pemilu 2014. Pasalnya, tidak menggunakan hak pilihnya sama saja dengan tidak mendukung pembangunan Bangsa Indonesia secara umum dan khususnya Lumajang. Baliho yang dibuat berisikan "Gunakan Hak Pilih Anda Dengan Baik, Golput Bukan Pilihan". Di didalam banner ada logo dari KPU sebagai bentuk ikut menyukseskan Pemilu 2014. "Banner ini saya buat secara pribadi sebagai seruan dan Ajakan. Sebagai Orang Lumajang kita harus berpartisipasi dan mengingkatkan masyarakat," ujar pria yang tinggal di Jl. Kapten Kyai Ilyas no. 121. Salah satu banner ajakan tidak golput berada di Perempatan Jl. Panglima Sudirman.(red)