Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang meminta Satpol PP tidak setengah hati dalam memberantas prostitusi di eks lokalisasi Bebekan Desa Kabuaran Kecamatan Kunir. Komisi A meminta agar bangunan rumah-rumah bambu tersebut dibongkar karena berdiri di tanah negara yakni Tanah Kas Desa (TKD).
Hj. Nur Hidayati M.Si, Ketua Komisi A DPRD juga mengapresiasi kesigakan Satpol PP yang rutin melakukan razia eks lokalisasi. Namun, jangan sampai terkesan setengah hati karena rumah-rumah bambu di Bebekan adalah rumah sewa di lahan negara.
Baca juga: HUT ke-15, NasDem Lumajang Targetkan Tambah Kursi Legislatif di Pemilu 2029
"Agar tidak terkesan setengah hati dalam memberantas praktik prostitusi maka kami minta rumah di Bebekan segera dibingkar," jelas Nur Hidayati, Kamis (27/06/2019).
Dewan juga meminta pemerintah segera menertibkan Desa pemilik TKD agar disewakan sesuai dengan ketentuan. Yang jelas, sewa TKD untuk kegiatan prostitusi tidak dibenarkan karena aktifitas tersebut dilarang oleh negara.
Baca juga: Satu Komando, DPC PPP Lumajang Dukung Penuh Hasil Rakornas DPP
"Kalau tidak salah TKD Dorogowok. Nah kita minta agar segera ditertibkan dan sewanya segera diputus," pungkas politisi NasDem itu.(Yd/red)
Editor : Redaksi