Lumajang - Polemik stockpile pasir terpadu Lumajang juga menjadi sorotan Fraksi di DPRD Lumajang. Fraksi NasDem-PAN meminta agar Pemerintah Lumajang memperjelas siapa yang akan mengelola stockpile pasir terpadu pasca Perumda Semeru mengembalikan penugasan pengelolaan.
Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni saat rapat Paripurna DPRD memberikan jawaban bahwa saat ini masih terus berjalan upaya komunikasi dan koordinasi dengan para pihak. Tentunya, komunikasi dilakukan agar stockpile pasir terpadu tetap bisa beroperasi seperti semula.
Baca juga: Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik
“Terkait dengan stockpile terpadu saat ini masih sedang berjalan upaya komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi terbaik sehingga keberadaan stockpile terpadu tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Indah Wahyuni saat membacakan jawaban pemerintah atas PU Fraksi DPRD Lumajang, Rabu (15/11/2023).
Baca juga: Coffee Talk Perdana, Bidang Ekraf dan Pariwisata GP Ansor Lumajang Perkuat Kolaborasi Kader
Seperti diketahui, tak hanya Perumda Semeru yang lempar handuk dalam pengelolaan stockpile pasir terpadu, warga sekitar juga melakukan aksi demo. Warga memprotes debu yang dihasilkan dari aktivitas stockpile pasir terpadu.
Baca juga: Komisi B DPRD Lumajang Pantau Perbaikan Jalan Ranubedali–Tegalsono dan Wonoayu–Wates Wetan
Terlebih lagi, uang debu sebagai kompensasi yang diberikan Perumda Semeru sudah dihentikan. Mobil tangki yang menyiram jalan agar tak berdebu juga sudah berhenti. Akibatnya, debu-debu dijalan masuk ke rumah-rumah warga mengganggu warga sekitar dan juga pengguna jalan.(Yd/red)
Editor : Redaksi