Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang menerima puluhan guru yang tergabung dalam organisasi IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta. Para guru menyampaikan keluh kesah atas kebijakan Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP mulai Juli 2024. Dimana, Pemerintah Lumajang berdalih penghapusan honor guru Non NIP atas rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sugianto SH,. MH, anggota Komisi D DPRD Lumajang mengaku sangat kaget dengan kabar tersebut. Pasalnya, DPRD selaku wakil rakyat tidak diberitahu soal kebijakan yang diambil yang berdampak besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Lumajang. Guru-guru Non NIP jumlahnya sangat banyak dan tentu mereka memiliki jasa besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Kiranya sangat keterlaluan, jika Pemerintah Lumajang tidak memberikan perhatian atas dunia pendidikan.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
“Kita sama sekali tidak diajak bicara soal pengurangan honor guru Non NIP dari 500 ribu menjadi 250 ribu. Kita juga tidak diajak bicara soal penghapusan honor guru Non NIP,” jelas Sugianto, Senin (01/07/2024).
Jika beralasan APBD Lumajang sedang tidak baik-baik saja, maka DPRD memaklumi jika ada pengurangan jumlah honor guru Non NIP. Namun, jika dihapuskan, maka dengan tegas DPRD Lumajang akan menolak dan akan memperjuangkan agar guru Non NIP mendapatkan honor dari Pemerintah.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
“Honor guru Non NIP bicara soal keberpihakan saja, jika sudah tidak berpihak pada dunia pendidikan, maka pemerintah bisa beralasan atas saran BPK. Tapi jika pemerintah berpihak pada guru dan dunia pendidikan, kebijakan bisa disiasati,” jelas politisi PKB itu.
Ketua HIMPAUDI Kabupaten Lumajang saat menyampaikan keluh kesahnya nyaris meneteskan air mata. Menurutnya, usai menerima sosialisasi atas penghapusan honor guru Non NIP, dirinya sampai tidak bisa tidur semalaman, harus bilang bagaimana kepada semua guru yang mengajak anak usia dini.
Baca juga: Badan POM Jember Evaluasi Program Keamanan Pangan di Kabupaten Lumajang
“Saya sampai tidak bisa tidur, saya tidak tega akan menyampaikan honor guru Non NIP akan dihapus,” terangnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi