Lumajang - Polemik penghapusan honor guru Non NIP dengan alasan temuan BPK terus dapat sorotan. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan penganggaran harus mematuhi aturan termasuk rekomendasi BPK. Namun, apalah guna program dan kegiatan yang sesuai aturan namun tak berdampak positif bagi masyarakat.
Honor guru Non NIP sangat baik untuk mendukung program pendidikan di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, OPD pengampu harus bisa memberikan argumentasi terhadap hasil pemeriksaan BPK soal honor guru Non NIP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mencarikan solusi, agar guru Non NIP tetap dapat honor tanpa melanggar aturan.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
“Intinya soal goodwill dari pemimpin Lumajang, jika ada goodwill untuk majunya pendidikan pasti ada jalan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu saat talk show di Radio Gloria FM, (02/07).
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
Sementara itu, Yusuf Ageng Pangestu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyatakan pihaknya sedang mencari referensi di daerah lain soal honor guru Non NIP. Selama 10 tahun lebih pemberian honor Non NIP kepada ribuan guru honorer di Lumajang tidak pernah ada masalah. Namun pada 2024 hasil LHP BPK tahun anggaran 2023 ditemukan hibah yang tak sesuai aturan.
“Kami sangat memohon ma’af kepada para guru honorer, kita akan cari solusi dan akan mencari cara dengan studi banding ke daerah-daerah lain, bagaimana cara memberikan honor bagi guru honorer tanpa menyalahi aturan,” pungkasnya.(Yd/red)
Baca juga: Badan POM Jember Evaluasi Program Keamanan Pangan di Kabupaten Lumajang
Editor : Redaksi