Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemeirntah dan pengak hukum sedang gencar membasmi pungutan liar (pungli) disemua sektor. Pelayanan dasar yang berpeluang menjadi ladang pungli oleh oknum pejbat atau aparat menjadi sasaran aparat penegak hukum.
Hal itu juga menjadi atensi bagi pemerintah Kabupaten Lumajang. As'at Malik, mengajak semua partai politik memberikan informasi jika melihat adanya praktek pungli di Lumajang.
Baca juga: Dosen Unisya Teliti Warisan Budaya Pencak Sholat Lumajang, Raih Award Kementerian Kebudayaan
"Saya ajak partai politik juga awasi dan menyampaikan kepada saya jika ada praktek pungli di pelayanan dasar kepada masyarakat," ujar As'at saat Koordinasi Forum Diskusi Politik di panti PKK Lumajang, Kamis (20/10/2016).
Baca juga: Dapur MBG Direncanakan di Area Stadion Lumajang, Lokasi Dekat Saluran Pembuangan Disorot
Pungli akan melemahkan pelayanan kepada masyarakat, sebab jika membayar bisa cepat. Padahal, semuanya harus dilakukan secara prosedur dan antri sesuai dengan pengajuan. "Jangan ada lagi pungli di lembaga pemerintah, jika ada silahkan laporkan pasti kita tidak lanjuti," jelasnya.
Baca juga: Evaluasi Bansos 2026, Komisi D DPRD Lumajang Soroti Data Provinsi dan Desak Revisi Aturan LKSA
Namun, Bupati meminta warga yang melihat pungli dan melapor melengkapi bukti yang valid. Sehingga, tidak hanya menjadi kasak-kusuk dan rasan-rasan saja, akan tetapi ada buktinya. "Tapi harus ada buktinya juga, biar tidak terkesan fitnah," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi