Kerugian Sampai 500 Juta

Kejaksaan Lumajang Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Penyelewengan UPK DAMP Kecamatan Jatiroto

Penulis : -
Kejaksaan Lumajang Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Penyelewengan UPK DAMP Kecamatan Jatiroto
Rilis ungkap kasus dugaan korupsi UPK DAPM Kecamatan Jatiroto

Lumajang - Kejaksaan Negeri Lumajang melakukan penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2016 S/D 2019. Tersangka inisial TA, diduga melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 522.866.800.

Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Kosasih SH,. MH menyatakan, kronologis dugaan korupsi dilakukan tersangka TA pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dimana, tersangka TA menjadi bendahara pada UPK DAPM Jatiroto dengan Tupoksi adalah membukukan keluar masuknya keuangan dengan melaporkan keluar masuknya keuangan dan menerima setoran.

Bahwa sesuai dengan mekanisme tetap penerimaan/pengembalian dana perguliran baik dari UEP maupun SPP dari kelompok penerima kepada pihak UPK Kecamatan Jatiroto, pihak UPK mencatat dalam buku kas harian dan pada hari itu juga harus disetorkan kepada Bank BRI dan Bank Jatim dari bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Juni Tahun 2017. Namun oleh tersangka TA selaku Bendahara UPK Kecamatan Jatiroto sejak tanggal 2016 s/d 2019 tidak melaksanakan sesuai dengan mekanisme tersebut sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

“Jadi tersangka TA ini tidak melakukan tugasnya selalu bendahara sejak 2016-2029,” jelas Kosasih saat menggelar rilis di Kejaksaan, Senin (09/12/2024).

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kantor Lumajang Nomor: 700/136/427.3/2024 Tanggal 28 oktober 2024 kerugian negara atas Tindakan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh tersangka yang terjadi di UPK Jatiroto pada periode 2016-2019 sebesar Rp. 522.866.800,00 (lima ratus dua puluh dua delapan ratus enam puluh enam delapan ratus).

“Hasil perhitungan inspektorat, kerugian negara atas apa yang dilakukan tersangka TA mencapai 500 juta rupiah lebih,” pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.