Politik Dan Pemerintahan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Muasyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2019 dilaksanakan untuk meyelaraskan dan mensinergikan semua kepentingan dan usulan masyarakat, termasuk dengan hasil reses DPRD. Musrembang dibuka langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Gawat Sudarmanto, di Gedung dr. Sudjono, Rabu, (21/03/2019). Musrenbang tersebut mengangkat tema: "Percepatan kesejahteraan melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi”. Menurut Sekda, Pemerintah Kabupaten Lumajang berencana menfokuskan pembangunan pada 2019, pada 9 sektor pembangunan sebagaimana Dokumen RPMJD Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019, dengan super prioritas pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah. Diungkapkan Sekda,  beberapa indikator makro sudah dicapai dengan baik dan cukup memuaskan. Hanya saja, perlu dilakukan percepatan peningkatan. Indikator tersebut meliputi Pertumbuhan ekonomi dan inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan per kapita, Neraca perdagangan, Indeks gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Disisi lain, Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Suban Wahyudiono, ST, MM.,  menyampaikan bahwa Musrenbang memiliki arti penting pada perencanaan pembangunan daerah, pasalnya melalui forum tersebut dapat dilakukan penyelarasan, penajaman dan klarifikasi program kegiatan yang akan disusun pada RKPD. Suban juga meminta agar setelah Musrenbang selasai Pemkab Lumajang segera meng-input hasil usulan pada web Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti.Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang, Ir. Nugroho Dwiatmoko melaporkan, Musrenbang sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Oleh karena itu diharapkan melalui Musrenbang tersebut dapat diperoleh sinergitas yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dengan masyararakat dan swasta serta stakeholder terkait. Kegiatan tersebut diikuti oleh 532 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Lumajang, Swasta, Mitra Kerja Pemerintah Serta Masyarakat Umum.Ia menambahkan, sampai saat ini total usulan yang masuk dan dakomodir sudah mencapai 2086 kegiatan dengan total anggaran sekitar 1,9 Triliyun. Guna mempertajam usulan kegiatan, maka peserta Musrenbang dibagi tiga kelompok, yaitu, Kelompok Fisik, Kelompok Ekonomi, dan Kelompok Sosial Budaya.Suhanto, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang menyambut baik Musrembang yang melibatkan semua unsur hingga tingkat Desa. Semua usulan dari masyarkat sudah disampikan dan akan direalisasikan berdasarkan kebutuhan paling mendesak dengan melihat kekuatan APBD Lumajang."Kami menyambut baik, karena baru kali ini Kepala Desa dilibatkan dari Musrembang RKPD tingkat Kabupaten. Semua usulan dari masyarkat sudah kita sampikan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - 42 unit ankutan kota (angkot) mulai Selasa (20/03) diluncurkan penggunaannya untuk pelajar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang, Ir. Agus Widarto, M.M., melaunching angkutan pelajar (Apel) gratis tahun 2018, di Terminal MPU Lumajang, Selasa (20/3/2018).Agus Widarto menyampaikan bahwa program itu, diharapkan bisa meringankan beban orang tua, khsusnya terkait transport sekolah anaknya. "Kami sangat mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk memberikan angkutan gratis untuk pelajar sebagai salah satu perwujudan program Bupati Lumajang serta membantu meringankan beban pengeluaran uang transport pelajar," ujarnya.Asisten juga menjelaskan program Anngkutan Pelajar Gratis (Apel Gratis) itu, merupakan kelanjutan program Bis Sekolah Gratis yang sudah dilaunching beberapa waktu yang lalu. Ia berharap semua fasilitas yang diberikan diharapkan dapat mengurangi macet di saat jam sekolah. Selain itu, juga diharapkan mampu mengurangi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) pelajar. Di sisi lain, mampu mengurangi tingkat kriminalitas di jalan.Agus menghimbau,  agar para supir angkot tetap memberikan pelayanan yang baik kepada pelajar, meskipun angkutannya gratis. "Saya mengajak para pengemudi untuk tetap mengutamakan keselamatan dan memberikan pelayanan yang sebaik baiknya meskipun gratis," jelasnya.Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Sugeng Priyono, S.Sos, M.M., melaporkan pelayanan angkutan kota gratis tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada para pelajar. Sejauh ini, banyak pelajar yang menggunakan motor yang memunculkan berbagai permasalahan, seperti macet,  lakalantas dan mudah menjadi sasaran kiriminal di jalan.Mekanisme yang diterapkan untuk anggkutan pelajar gratis, adalah dengan pendistribusian tiket di masing-masing sekolah. Jumlah yang telah terdaftar sekitar 965 siswa yang menjadi sasaran. Namun,  itu  akan akan dilakukan validasi kembali untuk menilai apakah jumlah tersebut sudah dapat mengcover kebutuhan ataupun masih memerlukan tambahan. Dengan 42 unit kendaraan yang beroperasi hari efektif, diharapkan program angkutan pelajar gratis (apel gratis) dapat memberikan hasil yang positif, sesuai dengan harapan.(Red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., Plt. Bupati Lumajang, membuka Diskusi “Learning and Sharing” dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Dinas Terkait Guna Membahas Hasil Program Konsorium Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa.  Diskusi ini diikuti masyarakat desa binaan Lakpesdam NU di Kabupaten Lumajang, di Auditorium PC. NU Kab. Lumajang, Selasa (13/03). Plt. Bupati menyambut baik adanya kegiatan tersebut, menurutnya program pemberdayaan masyarakat semacam itu membantu meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa dan tepat sasaran. "Ini suatu langkah yang yang sangat bagus, dengan orang- orang desa menjadi pelaku langsungnya," ungkapnya.Ia menambahkan keterlibatan masyarakat di dalam rencana pembangunan desa dapat melahirkan program desa yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, anggaran desa yang saat ini sudah mencapai angka milyaran harus tepat sasaran dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, "Ya harus ditata kembali, desa sekarang memiliki anggaran yang sangat besar. Itu harus ditata dan digunakan sesuai dengan kebutuhan desa," jelasnya.Buntaran juga mengapresiasi keberhasilan program tersebut di Desa Krai dan Desa Pasirian, Ia berharap PC NU Lumajang melalui Lapkesdam juga memaksimalkan program serupa di desa lain dengan menggunakan kedua desa tersebut sebagai percontohan untuk desa lain. "Sehingga saya mengapresuasi sekali program lapkesdam, saya rasa itu hal yang luar biasa,' pungksnya.Dalam kesempatan tersebut, ditandatangai Deklarasi Gerak Desa, antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pengurus PC NU Lumajang. Deklarasi tersebut berisi tentang dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.Sementara itu, Koordinator Program Konsorium Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa, Ikhwanul Muttaqin, M.Pdi., saat dimintai keterangan mengatakan Desa Krai dan Desa Pasirian dianggap sebagai desa yang sudah memenuhi indikator capaian yang Pemerintahan yang responsif dan masyarakat aktif. Hal ini terlihat pada partisipasi masyarakat di dua desa tersebut yang antusias berpartisipasi dalam penyusunan rencana program desa serta pemerintah desa yang memberikan tindak lanjut secara cepat atas program yang diusulkan masyarakat.Program yang diselenggarakan oleh Lapkesdam NU Lumajang, bertujuan menciptakan paradigma dan keikutsertaan masyarakat dalam percepatan pembangunan di desa.(Red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Potensi tambang pasir di Lumajang bisa menjadi berkah atau menjadi musibah bagi Warga Lumajang. Sebagian warga menikamti dampak baik tambang, namun tak sedikit warga yang sengsara karena jalan rusak dan aktifitas terganggu.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Puti Guntur Sukarno Calon Wakil Gubernur Jawa Timur menyapa warga Lumajang. Puti datang dan menyapa warga di Pasar Baru Lumajang, menyapa relawan Gus Ipul-Mbak Puti di Kedai 17 dan melihat Desa Wisata Hutan Bambu di Sumbermujur Kecamatan Candipuro.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mencarikan solusi untuk mengatasi persolan sampah. Saat ini, sampah yang dihasilkan dari rumah tangga mencapai 550 ribu ton per tahun. Namun, yang mampu ditangani melalui sistem 3R (Reduce, Recicle, dan Reuse) baru mencapai sekitar 33 ribu ton per tahun. hal itu disampikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Drs. Yosi Sudarso, M.M., saat Apel Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 Kabupaten Lumajang, di Jln. Alun-alun Utara, Jum’at Pagi (09/03/2018).Sampah rumah tangga yang tertangani masih jauh dari kondisi ideal. Untuk itu, pihaknya berusaha mengatasinya, dengan memperbanyak jumlah armada truck pengangkut sampah. Jumlah armada truck sampah yang dimiliki DLH belum mampu mengangkut tumpukan sampah rumah tangga di kota.Di Kabupaten Lumajang, peringatan HPSN dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya “Bersih-bersih Kali Asem” yang diikuti ASN, jajaran Kodim 0821, Polres, Pelajar dan unsur lainnya.Drs. Yos Sudarso, M.M., menambahkan, kegiatan ini mengacu pada program pemerintah pusat, Tiga Bulan Indonesia Bersih Bebas dari Sampah. Selain bersih kali, pada Minggu (11/03) juga dilaksanakan Aksi Pungut Sampah untuk memilah sampah, mengurangi sampah, menggunakan kembali dan memanfaatkan ulang dari sampah yang ada. "Ternyata sampah bukan hanya menjadi masalah, namun menjadi berkah dengan daur ulang", ungakapnya.Sementara itu, Plt. Bupati Lumajang, Dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., dalam arahannya pada ceremonial menyampaikan, bersih-bersih Kali Asem merupakan salah satu upaya mengajak dan  memberikan motivasi masyarakat agar makin sadar atas pentingnya kebersihan sungai, "Coba kita sadarkan masyarakat untuk tidak membuat sampah sembarangan, itu yang penting sekali", ungkapnya.Ia menambahkan, sampah rumah tangga hingga saat ini masih menjadi permasalahan kebersihan sungai. Ia berharap setelah kegiatan ini, masyarakat tidak lagi membuang sampah rumah tangga ke sungai. "Tidak ada sampah rumah tangga di aliran sungai, sehingga harus memberikan akses agar masyarakat tidak gampang buang sampah di sungai", pungkasnya.Plt. Bupati juga menekankan, di hari Peduli Sampah Nasional 2018, harus ada inovasi dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu,  Ruduce, Reuse, dan Recycle>(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang melantik 63 PPK dan 615 PPS di Gedung Sodjono, Kamis (08/03/2018). Penyelenggara tersebut akan bertugas untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 mendatang.Muhammad Ridhol Mujib, Komisioner KPU Lumajang menyatakan, para PPK dan PPS yang dilantik berasal dari PPK dan PPS untuk Pilbup dan Pilgub Jatim. Namun, ada 42 PPK dan 80 PPS yang dicoret karena aturan.Dimana, untuk PPK Pileg dan Pilpres hanya 3 orang, sedangkan untuk Pilbup dan Pilgub 5 orang. Sedangkan untuk PPS tetap 3 orang, namun ada yang mengundurkan diri atau sudah dua kali menjadi PPS sehingga tidak bisa menjadi penyelenggara lagi."Untuk PPK ada 42 yang tidak masuk dalam PPK Pileg-Pilpres dan untuk PPS ada 80 orang karena mengundurkan diri atau terkena periodisasi," ujar pria yang akarab disapa Edo itu.PPK dan PPS yang masuk dalam pelantikan, akan melanjutkan menjadi penyelengara pemilu hingga tahun 2019. Sedangkan yang tercoret, maka masa bhaktinya hanya sampai selesainya Pilkada Lumajang dan Pilgub Jatim 2018."Yang tidak masuk bukan berhenti, tapi akan melanjutkan tugasnya hingga selesainya Pilkada Lumajang dan Pilgub Jatim 2018," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Plt. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, menandatangani komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Grahadi, Surabaya, Rabu (07/03). Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang, Drs. Aziz Fachrurrozi, MM., menyampaikan, penandatanganan komitmen bersama tersebut, dilakukan seluruh kepala daerah  dan Ketua DPRD se Jawa Timur bersama Gubernur, Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi pada rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.Ditambahkan, Pimpinan KPK RI, Laode M. Syarif menyampaikan, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan - penyidikan - penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Peran pejabat publik dan PNS, yaitu menolak segala bentuk korupsi serta berani melaporkan segala dugaan adanya tindak pidana korupsi, menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi yang berkaitan denganpelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan, melaporkan harta kekayaan secara jujur dan benar serta menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kita jadikan korupsi musuh bersama, pegawai negeri / pejabat pemerintahan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi serta mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur serta indonesia yang bebas dari korupsi," pesan pimpinan KPK.Sekretaris Itjen Kemendagri, Ir. Suteja, MM, mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya melaksanakan program pemberantasan korupsi. Ia mengharapkan setelah melaksanakan deklarasi ini dapat dipublikasikan, sehingga dapat menghadirkan pemerintahan yang baik dan bersih. Praktik korupsi birokrasi banyak dilakukan mulai dari korupsi kecil - kecilan, yaitu ditingkat keluruhan maupun kecamatan sampai dengan korupsi besar dalam proses perijinan maupun proses pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah harus dapat memandu penerapan praktik terbaiknya dalam menjalankan pemerintah daerah.(Red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes., menghadiri Rakornas Pencegahan Potensi Konflik Sosial di Jakarta, Selasa (06/03). Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Lumajang, Drs. Aziz Fachrurrozi, MM., menjelaskan, penanganan konflik sosial di Indonesia saat ini nampaknya menjadi hal yang krusial, perlu sinergitas diberbagai bidang. Kementrian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2018 yang diikuti oleh Bupati dan Walikota se Indonesia. Rakornas tersebut mengambil tema "Sinegritas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Sukses Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2019".Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jendral TNI (Purn) Wiranto., yang membuka acara tersebut mengingatkan bahwa persatuan satu bangsa adalah hal yang mutlak, dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan tujuan nasional yang dikehendaki sesuai dengan undang-undang dasar, "bersatu berdaulat adil dan makmur".Saat ini, Indonesia bukan lagi dihadapkan pada musuh yang bersenjata, namun ancaman baru dalam bentuk Proxy War, Narkoba, Radikalisme, Terorisme, dan Korupsi. Hal itu harus menjadi musuh bersama.Ia juga menyampaikan bahwa kemajemukan bangsa selain anugrah juga berpotensi terjadi gesekan dan perlu disikapi secara serius apalagi dalam menghadapi tahun-tahun politik yang didalamnya sudah dilatar belakangi oleh demokrasi dan keterbukaan informasi media. "Demokratisasi yang kita jalani berada dalam suatu situasi keterbukaan informasi melalui berbagai bentuk media, kita harus bisa menganilisa mana peluang yang berpotensi konflik apalagi ditahun politik," ungkapnya.Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo berharap, Rakornas tersebut mampu menghasilkan sebuah strategi untuk mengantisipasi konflik sosial yang akan terjadi menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Ia juga menyampaikan tahapan pemilu sudah dilakukan mulai bulan ini, diawali dari verifikasi partai yang akan mengikuti pemilu.Mendagri juga menghimbau agar pemerintah baik tingkat provinsi maupun daerah tetap melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan potensi konflik sampai tingkat RT.Rakornas tersebut ditujukan guna mewujudkan, meningkatkan koordinasi dan keterpaduan serta singritas antara unsur pemerintah untuk menindak lanjuti langkah penanganan konflik potensi yang diperkiran menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Harapanya hasil dari Rakor tersebut membangun kesemapahan dan kesamaan visi dan misi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan konflik sosial serta terciptanya kordinasi dan hubungan antara tim terpadu.Plt. Bupati hadir bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab.Lumajang, Drs. Aziz Fachrurrozi, M.Si yang hadir bersama Kepala Badan Kesbangpol Lumajang Ir. Suyanto.(Red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Para wakil rakyat mulai melakukan masa serap aspirasi (reses) diawal tahuan 2018. 50 anggota DPRD Lumajang mulai turun ke konstituen di masing-masing daerah pemilihan untuk menerima masukan.