Lumajang (lumajangsatu.com) - Pelaksanaan program bedah rumah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementrisn Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga semakian banyak kejanggalan. Pasalnya, meski tahap kedua dana belum dicairkan, dilapangan pelaksanaan program bedah sudah rumah berjalan bahkan ada rumah yang hampir selesai.
Politik Dan Pemerintahan
H. M. Nur Purnamasidi Anggota DPR RI Sapa Umat Hindu Pura Agung Amerta Bhuana Desa Pakel
Lumajang (lumajangsatu.com) - H. M. Nur Purnamasidi, anggota DPR RI Komisi XI menghadiri acara odalan di Pura Agung Amerta Bhuana di Dusun Sumber Desa Pakel Kecamatan Gucialit. Didampingi Sampurno Kades Pakel, pria yang akrab disapa Bang Poer itu menyapa ratusan umat Hindu dari sejumlah desa.
Dinilai Amburadul, Penerima Program Bedah Rumah di Citrodiwangsan Kecewa
Lumajang (lumajangsatu.com) - Penerima program bedah rumah untuk rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Citrodiwangsan merasa kecewa. Paslanya, usai dibedah bukan malah baik, namun malah amburadul. Bahkan, sudah beberapa hari pembangunan dihentikan karena alasan sudah selesai.Maningun, warga RT/05 RW/08 Kelurahan Citrodiwangsan amat kecewa dengan pembangunan bedah rumah. Saat sosialisai, kayunya menggunakan Meranti, tapi pada faktanya menggunkan kayu lokal dengan kualitas tidak bagus."Sangat tidak puas mas, usuknya terlalu jarang. Katanya dulu kayu Meranti, tapi saat datang bukan Meranti tapi kayu lokal," ujar Maningun sambil menunjuk ke atas, Sabtu (02/09/2017).Saat mendapatkan bedah rumah yang paling parah saat disurvai adalah atapnya. Untuk batu bata akan diberi 3 ribu, namun yang dipasang hanya 1.500 batu bata. "Garapannya semberono mas, masak bolong-bolong kayak gitu. Untung saya tukang, jadi saya perbaiki sendiri dengan menggunakan dana seadanya," jelasnya.Muhammad Zaini, cucu dari Ibu Sulastri di RT dan RW yang sama juga sangat kecewa. Pasalnya, dirinya hanya dapat lantai keramik dan beberapa material lainnya yang ditaksir hanya 4 juta rupiah saja."Katanya untuk dapur tidak boleh mas, jadi saya hanya dapat keramik, atap sama bengkura saja. Kalau dinilai dengan uang sekitar 4 juta saja," paparnya.Yang lebih memprihatinkan lagi kondisi rumah Samsuri penerima program bedah rumah di Citrodiwangsan. Pasalnya, tanggal 8 September dirinya akan menikahkan putrinya, namun kondisi rumahnya belum selesai dan amburadul."Ini moro-moro ditinggalkan mas, kondisinya seperti ini wes, kalau hujan pasti kebanjiran wes," paparnya.Dari tiga penerima tersebut semunya mengaku tidak tahu dari mana bahan material bangunan didatangkan. Penerima juga tidak pernah menerima nota atau bukti pembelian barang, sehingga penerima tidak tahu berapa habisnya."Semuanya tidak pegang mas, rekening tidak pegang, kwitansi atau nota pembelian barang tidak ada. Kita juga tidak tahu toko mana yang disepakati untuk memasok bahan material," pungkasnya.Sementara itu, Khobir fasilitator program mengaku di Kalurahan Citrodiwangsan ada 15 penerima dengan 3 pendamping program. Khobir mengaku memang ada yang komplain dari penerima. Fasilitator beralasan memang saat ini dalam tahap evaluasi dan nantinya semua penerima akan mendapatkan nota pembelian barang.Bahasa bahwa pembangunan sudah selesai muncul dari pekerja atau tukang. Padahal, saat ini program bedah rumah belum tuntas dan pendamping juga belum menyatakan selesai. Soal banyak daun pintu tidak terpasang, memang pesanannya banyak sehingga harus antri."Kalau untuk pintu memang atri mas karena pesanannya banyak. Di Citrodiwangsan menunjuk toko Sahera sebagai pemasok bahan material," pungkasnya.(Yd/red)
Daftar Lewat Golkar, Basuki Rakhmad Bacabup Lumajang Tawarkan Sejumlah Program
Lumajang (lumajangsatu.com) - Pencalonan Bupati Lumajang secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih tahun 2018. Namun, sejumlah partai politik sudah melakukan proses pencalonan internal, seperti partai Golongan Karya (Golkar).
Pertengahan September, Sekda Lumajang Akan Dilantik
Lumajang (lumajangsatu.com) - Tim Panitia Seleski (Pansel) calon Sekda Lumajang menggelar rapat persiapan assesment bidang. Tahapan menuju sekda definitif tinggal satu langkah lagi, setelah assesment bidang akan muncul tiga nama."Saat ini tinggal menunggu assesment bidang saja mas, setelah itu akan muncul tiga nama yang akan kita ajukan kepada Bupati," ujar Eko Romadhon, Sekretasris Pansel calon Sekda Lumajang, Rabu (30/08/2017).Rencananya, dari jadwal yang telah tersusun assesment bidang akan digelar tanggal 5 September di Balai Diklat Jawa Timur. Assesement bidang akan digelar selama satu hari, dimana 4 calon Sekda Lumajang akan menjalani tes secera bergantian."Dari jadwal yang kita rencanakan assesment bidang akan digelar hari Selasa 5 September di Balai Diklat Jatim," jelasnya.Dari hasil assesement akan muncul 3 nama yang kemudian akan dipilih oleh Bupati Lumajang. Usai dipilih Bupati, nama Sekda akan diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Gubernur Jatim."Intinya tidak ada kendala hingga kini mas, jika tidak ada halangan pertengahan bulan Februari Sekda Lumajang akan dilantik," pungkasnya.(Yd/red)
Sidak ke Tompokersan, Komisi D DPRD Sebut Program Bedah Rumah Dianggap Proyek
Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang kembali melakukan sidak penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program yang bernilai total 5,4 M itu digelontorkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017."Saya melihat ada kondisi yang dikondisikan karena banyak penerima manfaat tidak tahu dari toko mana asal bahan material untuk program bedah rumah itu. Jadi terkesan proyek bukan sistem swadaya," ujar Sugianto, Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Senin (28/08/2017).Sesuai aturan program BSPS, penerima manfaat seharusnya yang diberi kewenangan untuk menunjuk toko mana yang disepakati. Setelah ditentukan toko yang disepakati, barulah bahan material dikirim kepada penerima manfaat."Praktis saat kita tanyakan sipenerima tidak faham program ini dari mana, dialokasikan untuk apa saja. Mereka hanya tahu bahwa rumahnya akan dibangun dengan dana 15 juta dan tambahan 1,5 untuk ongkos tukang," papar politisi PKB asala Pronojiwo itu.Misiam, warga Tompokersan penerima manfaat mengaku tidak pernah diajak belanja di toko bangunan. Semua bahan langsung datang dan langsung dibangun oleh tukang yang sudah disiapkan oleh pendamping."Saya berterima kasih kepada Pemerintah karena rumah saya sudah dibangun. Saya ndak pernah diajak belanja ke toko, nota material tidak ada dan saya tidak pegang rekening," tuturnya.Hal senada disampaikan Ninik, anak penerima manfaat ibu Sulha warga Tompokersan. Dirinya tidak pernah tahu habisnya berapa, karena tidak pernah belanja ke toko bangunan dan juga tidak ada nota belanja material yang diberikan."Tiba-tiba bahan materialnya datang dan oleh pendamping rumahnya akan dibanguan seperti ini. Ya saya iya saja mas, soalnya rumah saya akan diperbaiki. Ini hasilnya sudah seperti ini wes," pungkasnya.(Yd/red)
RSUD Pasirian Diharapkan Bisa Layani Prima Warga Lumajang Selatan
Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus fokus untuk menyiapkan sarana dan prasarana dibidang kesehtan. Disamping menyiapkan Puskesmas yang bisa rawat inap, sejak 15 Agustus 2017, Kabupaten Lumajang memiliki dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).As'at Malik, Bupati Lumajang langsung mersmikan beroperasinya RSUD Pasirian yang diharapkan bisa melayani warga Lumajang bagian selatan. 295 tenaga kesehatan akan memebrikan pelayanan prima bagi warga Lumajang sehingga tidak akan menumpuk di RSUD dr. Haryoto."Pasien yang tidak dapat ditangani di Puskesmas Tempursari, Pronojiwo, Candipuro dan Pasirian saat ini sudah cukup di RSUD Pasirian tidak perlu lagi ke Lumajang," ujar As'at Malik, Senin (28/08/2017).Dengan bertambahnya fasilitas kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan bagi warga Lumajang akan semkain makasimal. Meski demikian, As'at Malik tetap meminta agar masyarakat bisa menjaga kesehatan sehingga tidak akan pernah sakit."Meski Lumajang sudah memiliki dua RSUD, namun saya berharap tidak semakin banyak orang yang sakit. Makanya mencegah lebih baik dari pada mengobati," jelasnya.Bupati mengajak warga rajin berolah raga dan memeriksakan kesehtan secara rutin meski tidak sakit. Hal itu sangat penting agar agar jika ada penyakit bisa terdeteksi sejak dini. "Olahraga yang rutin, dan periksa kesehatan secara rutin agar bisa dikethui sejak dini jika ada penyakit ditubuh kita," pungkasnya.(Yd/red)
Disidak DPRD Lumajang, Laporan Bedah Rumah BSPS di Kepuharjo Amburadul
Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang melakukan sidak program bantuan stimulan swadaya perumahan (BSPS) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hasilnya, dewan menilai laporan dari pendamping untuk bedah rumah dinilai amburadul.
Jadi Keresahan, Komisi A DPRD Ajak Dishub dan Polisi Lihat Jalur Rawan Begal
Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang merespon keluhan masyarakat soal aksi kejahatan jalanan (begal) di Jalur Ranuyoso-Jatiroto. Wakil rakyat kemudian mengajak Dinas Perhubungan (Dishub) dan polisi untuk melihat jalur rawan begal di jalur Sukosari dan Ranuyoso.
Diduga Bermasalah, Komisi D DPRD Lumajang Akan Sidak Bedah Rumah BSPS
Lumajang (lumajangsatu.com) - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Lumajang jadi sorotan Komisi D DPRD. Hal itu menyusul ramainya pemberitaan tentang adanya dugaan program bedah rumah itu tidak sesuai juknis.Sugianto, ketua Komisi D DPRD langsung menelpon Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP). Namun, Imam Suryadi kepala DPKP tidak mengangkat telepon dari ketua Komisi D."Kita akan lakukan sidak kesejumlah rumah penerima program BSPS, apakah sesuai juknis atau tidak," ujar Sugianto, Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Senin (21/08/2017).Politisi PKB itu menyebut DPRD dan Pemerintah Lumajang memiliki semangat yang sama agar program untuk warga tidak mampu itu tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab. Jika itu terjadi, Dinas yang menangani harus mengambil tindakan jika perlu dibawa kernah hukum agar ada dampak jera dari oknum-oknum tersebut."Dulu pernah ada kejadian yang sama program bedah rumah dari Kemnetrian Sosial dan bermasalah. Ini tidak boleh terjadi lagi," jelasnya.Sebelumnya, Kahar Kabid Perumahan DPKP menyatakan sudah meminta kepada para pendamping dan fasilitator program melakukan pengawasan. Jika penerima program tidak paham tentang juknis, maka pendampinglah yang wajib untuk memberitahu."Ada 2 fasilitator program dari DPKP mas dan 11 pendamping yang ditunjuk oleh kelurahan yakni ada 4 Kelurahan di Lumajang," pungkasnya.Sebelumnya, penerima program komplain karena material bangunan yang dikirim tidak sesuai saat sosialisasi. Yang mencolok, kayu yang seharusnya menggunakan Meranti namun pada kenyatannya bercampur dengan kayu kembang.(Yd/red)