Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com) - Dikritik lewat catatan Strategis DPRD Lumajang terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Lumajang 2014. Bupati, As'at Malik mengumpulkan para pejabat Saturan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang lantai 3 Pemkab Lumajang. "Tadi saya kumpulkan semua pejabat, agar catatan strategis DPRD diperhatikan," ungkap As'at. Dia menilai catatan strategis DPRD adalah jamu atau cambuk dalam membenahki kinerja esksekutif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Pasalnya, dengan keterbukaan informasi, para pejabat di Instansi terkait tidak bisa menutup-nutupi kinerjanya. "Saya meminta teman-teman untuk bekerja dengan baik, tidak hanya pencitraan," terangnya. Sekedar diketahui, Pemkab Lumajang dikritik semua sektor bidang, namun yang paling disoroti soal Pendirian Tower yang banyak bodong dan PAD Pasir Semeru yang mengalami penurunan drastis..   Informasi dari sejumlah pejabat, Bupati Lumajang memberikan arahan pada pejabat. Bahkan, orang nomor satu di Lumajang itu tidak ingin dibohongi oleh bawahannya. (ls/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - DPD NasDem Lumajang menggelar konsolidasi partai untuk menghadapi pilkada serentak tahun 2015-2017 dan 2019. Hadir dalam acara konsolidasi Efendi Choiri ketua DPW NasDem Jawa Timur. "Ini adalah konsolidasi untuk memanaskan mesin partai menghadapi pilkada serentak 2015-2017 dan 2019," ungkap Efendi Choiri kepada sejumlah wartawan, Minggu (19/04/2015). Dari 19 daerah yang akan menggelar pilkada serentak di Jatim, NasDem menargetkan menang di 12 Daerah. Oleh sebab itu, NasDem sudah melai melakukan konsolidasi untuk pemenangkan target tersebut. "Kita punya target 12 daerah menang dari 19 h di Jatim yang akan menggelar pilkada serentak," terangnya. Disinggung tentang koalisi partai didaerah apakah harus berkiblat kepada koalisi KIH, Efendi menyebutnya tidak mutlak. Di daerah memiliki kaerifan lokal yang tidak sama dengan arah koalisi di pusat. "Kita tidak mematenkan sama dengan kualisi di KIH, terkdang di daerah NasDem berhdapan dengan PDIP atau PKB, dan terkdang kita berkualisi dengan KMP," pungkasnya. Sementara itu, Subhan ketua DPD NasDem Lumajang menyatakan siap memanaskan mesin partai untuk mempersiapkan pilkada Lumajang. "Kita akan terus lakukan konsolidasi untuk menghadapi pilkada Lumajang," terangnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Jelang pemilihan wakil bupati Lumajang oleh DPRD suhu politik semakin menarik. Sejumlah partai politik mulai membuat poros baru untuk suksesi calon wabup. "Kita sudah melakukan konsolidasi dengan lima partai yang ketuanya tidak menjadi anggota DPRD untuk membuat poros baru," ujar Subhan ketua NasDem Lumajang kepada lumajangsatu.com saat acara konsolidasi partai, Minggu (19/04/2015). Kelima partai itu antara lain NasDem, PKB, Gerindra, Hanura dan PAN. NasDem kata Subhan akan memilih calon wakil bupati dari partai pengusung yang memiliki visi dan misi dengan partai NasDem. "Jelas kita akan pilih calon wakil bupati yang memiliki arah perjuangan yang sama dengan NasDem,"paparnya. Sebelumnya diberitakan, Achmad Anang Saifuddin ketua DPC PKB Lumajang juga memberikan pernyataan bahwa PKB siap menjadi motor penggerak terbentuknya poros baru di gedung Wonorejo. "Kita akan bentuk poros baru di DPRD dan kita akan konsolidasi dengan beberapa partau politik lainnya," terang Anang. Seperti diketahui partai pengusung pasangan SA'AT pada pemilu 2013 adalah PAN, Demokrat dan Golkar. Saat ini telah muncul beberapa nama untuk mengisi wakil bupati. Antara lain H. Thoriq dari PAN, Indah Amperawati dan Samsul Huda dari Demokrat, Sujatmiko dan Suigsan dari Golkar. Namun, dari sekian nama yang muncul tersebut belum satupun yang memegang rekomendasi dari partai masing-masing.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Ketua DPRD Lumajang Agus Wicaksono mengajak kepada para PNS di Lumajang untuk melakukan pertaubatan politik. Pasalnya, diakui atau tidak selama ini banyak PNS di Lumajang dimobilisasi untuk mendukung salah satu calon baik dalam Pilpres, Pilgub, Pileg dan pilkada. "Ayolah melakukan pertaubatan politik, PNS adalah aparatur sipil yang harus netral jangan ikut-ikutan berpolitik," ujar Agus Wicaksono kepada sejumlah wartawan. Menurutnya, jika PNS terlibat dalam politik atau mobilisasi untuk mendukung salah satu calon maka tentunya sudah melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). DPRD tidak ingin lagi melihat para kepadal dinas dan camat hingga tingkat RT/RW melakukan mobilisasi untuk mendukung salah satu calon. "Kita tidak ingin melihat pak camat, kepala dinas melakukan mobilisasi, mari para PNS kembali pada tugasnya yakni memberikan pelayanan," terang ketua PDI Perjuangan itu. Seperti diketahui, selama ini banyak sekali PNS di Lumajang yang dimobilisasi dalam memenangkan salah satu kandidat. Baik saat pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wakil rakyat dan pemilihan bupati.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Lumajang Sabtu siang (18/04/2015) masih menuai kritikan dan keluhan dari warga setempat. Pasalnya tidak sedikit keluarga tidak mampu tidak masuk dalam pendataan. "Banyak mas, saya pun gak dapat dana itu," ungkap salah satu warga yang namanya enggan disebutkan itu saat ditemui lumajangsatu.com. Sementara pihak PT.Pos Indonesia wilayah Lumajang membantah tudingan itu, menurutnya pihak kantor Pos hanya melakukan pembayaran pada data-data yang diterimanya dari Departemen Sosial Pusat melalui Data Tahun 2011 yang diverifikasi ulang pada tahun 2013. "Kami hanya membayarkan pada data-data yang kami terima mas, dan buktinya berjalan lancar kan," ungkap Kepala Satgas Wilayah Lumajang itu saat ditanya sejumlah awak media. Lebih lanjut ia mengakui, jika data yang diterima pihaknya itu memang data tahun 2011 yang sudah diverivikasi pada tahun 2013 oleh Tim Pendataan penerima PSKS. "Yang melakukan pendataan itu kan PKH, PSKH dan PPH bersama perangkat Desa setempat," tambahnya. Menurut data Satgas Penerima Dana PSKS di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Lumajang sebanyak 487 Jiwa dengan jumlah nominal uang sebesar Rp.292.200.000,". Warga berharap pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak hanya sekedar asal ambil data, namun harus terus melakukan pendataan yang serius agar penerima dana PSKS tersebut tepat sasaran. (Mad/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - DPRD Lumajang mulai geram dengan penambangan pasir di Lumajang yang semkin tidak karuan dan cenderung tidak berijin serta merusak lingkungan. Meski sudah mengeluarkan rekomendasi pansus pasir, namun tidak ada greget atau tindakan kongkrit oleh pemerintah Lumajang. "Kita mulai geram ya, kita sudah keluarkan rekomendasi pansus pasir namun tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah," ujar Agus Wicaksono Ketua DPRD Lumajang, Jum'at (17/04/2015). Yang lebih parah lagi, pendapatan dari sektor pasir dari tahun 2010 hingga 2014 menukik tajam. Padahal, folume angkutan pasir semakin hari semakin banyak dan penambangan dengan alat berat sudah sampai di bibir pantai. "Pendapatan dari pasir dari tahun 2010 ke 2014 bukan turun drastis lagi ya, tapi terjun bebas, padahal truck pengangkut pasir dengan kasat mata semakin bertambah banyak," terangnya. Dari catatan strategis DPRD Lumajang disebutkan tahun 2010 pendapatan dari pasir mencapai Rp. 5.179.410.200, tahun 2012 Rp. 3.292.118.00, tahun 2012 Rp 2.595.705.00, tahun 2013 2.210.590.00 dan yang lebih sangat parah pendaptan pasir tahun 2014 hanya 75.835.00.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Hasil temuan komisi di DPRD Lumajang ternyata bayak urusan perijinan yang masih amburadul. DPRD dalam catatan setrategis atas LKPJ Bupati tahun anggaran 2014 menyebutkan banyak tower seluler yang tidak berijin alis bodong. Anehnya, meski bodong alias tidak berijin ada 151 tower seluler yang bisa membayar pajak kepada pemerintah. "Ini yang jadi pertanyaan, tidak berijin namun malah bisa bayar pajak, ini landasannya dari mana," ujar Agus Wicaksono S. Sos ketua DPRD Lumajang kepada sejumlah wartawan, Jum'at (17/04/2015). Yang lebih parah lagi kata Agus ada 30 tower seluler yang tidak berijin dan juga tidak membayar pajak. Meski bodong, pada kenyataannya tower-tower tersebut bisa bediri megah dan kokoh. "Ada 30 tower yang asli bodong, dan kita minta pemerintah segera melakukan penertiban," tegas ketua PDI Perjuangan itu. As'at Malik Bupati Lumajang saat dikonfirmasi menyatakan akan melakukan kroscek kebenaran dari keberadaan tower-tower bodong itu. Hari Senin, Bupati akan mengumpulkan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membicarakan catatan dari DPRD. "Kita akan kroscek dulu ya, hari Senin kita akan kumpulkan semua SKPD untuk membahas persoalan catatan strategis DPRD itu," pungkasnya. Informasi yang berdar dikalangan masyarakat, untuk pengurusan ijin tower bisa mencapai 150 juta untuk satu tower saja. Namun, uang yang masuk ke Negara tidak sampai dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha tower.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang,As'at Malik tidak alergi kritikan dari DPRD untuk memajukan masyarakat untuk sejahtera dan bermartabat. Karena kritikan sangat dibutuhkan dalam pembangunan untuk lebih baik. Meskipun dalam kesempatan, Bupati dengan Ketua DPRD terlihat akur dan mudah komunikasi. Tapi kritikan dalam pelayanan masyarakat sangat diperlukan, agar ada pengawasan dan kontrol di pemerintah. "Seperti Sayyidina Umar Bin Khattabm, saat diserahi sebagai pemimpin/ Khalifah. Beliau menangis khawatir umatnya tidak memberikan kritikan, karena takut. Sebab bila pemimpin tidak dikritik bisa berdosa, karena menyalahgunakan jabatannya," ujar As'at. As'at Malik sangat bersyukur dalam menjalankan roda pemerintahan, fungsi legislatif tetap menjalankan Tugas dan kewenangannya. Sehingga, banyaknya masukan dan kritikan sebuah hal yang bagus dalam pemerintahan Kabupaten Lumajang. "Ini perlu ada evaluasi dari catatan strategis DPRD Lumajang terhadap LKPJ Bupati 2015," ungkapnya. (ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - DPRD Lumajang menyoroti kinerja dari Bagian Humas Pemkab yang dalam menyampaikan informasi pembangunan tidak merata. Se-akan-akan pembangunan yang dilakukan Pemkab Lumajang tidak ada dan jalan ditempat. "Hendaknya penyebarluasan informasi up to date," kata Samsul Huda, wakil ketua DPRD Lumajang. Menurutnya, program pengaduan masyarakat sangat perlu disosialisasikan ke desa-desa dan adanya keseimbangan informasi antara Eksekutif (pemkab) dan Legislatif (DPRD). Selain itu, dalam kerjasama dengan media massa hendaknya tidak ada dikotomi, sebaiknya mengakomodir FKWL (Forum Komunikasi Wartawan Lumajang) sebagai mediator. "Selain itu peningkatan SDM dalam penyampaian Informasi," ungkapnya. Sementara Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono berharap mitra kerja antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan media massa tidak ada dikotomi. Sehingga tidak ada kontrak kerjasama dengan media ada perbedaan. "Kalau ada perbedaan/ dikotomi, silakan mengadu ke DPRD, kita ngomon bareng antara media massa, jurnalis dengan satker bersangkutan," jelas Ketua PDIP Lumajang itu. DPRD tidak berharap Humas selaku penyelenggara penyebaran informasi berkerjasama dengan media-media tertentu dengan mengabaikan asas keadilan dan kebebasan pers.   Sedangkan Ketua FKWL, Arif Ulinuha mengatakan, sebaiknya Pemkab harus merangkul semua media massa dalam kerjasama penyebaran informasi. Sehingga tiadak ada diskriminasi terhadap rekan-rekan media. "Jadi tidak media yang dianak emaskan oleh Pemkab Lumajang," papar pria yang kini mengajar di IAI Syarifudin-Wonorejo-Kedungjajang.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) -  Banyaknya kritikan dan masukan ke Tim Panitia Seleksi Calon Sekda Lumajang (Tim Pansel Casekda) serta gerakan ormas serta LSM yang menuding adanya ketidak netralan. Ternyata, menyebabkan Tim Pansel Casekda jalan ditetap dan memabatalkan pendaftaran Casekda yang dibuka mulai 9 April kemarin. "Untuk sementara pendaftaran casekda ditutup, bukan dianulir atau tim pansel dibubarkan," ujar Buntaran Supriyanto, selaku Ketua Tim Pansel Casekda kepada wartawan saat ditemui di Gladi Lapang Bencana Semeru, Kamis(16/4) siang. Menurutnya, tim pansel Casekda menunda pendaftaran lantaran ada isu yang dihembuskan dan berkembang mengenai adanya anggapan ketidak netralan dari Panitia Seleksi. Namun, dirinya amat menyayangkan dengan adanya sekelompok orang yang menganggap adanya ketidak netralan yang dihembuskan. "Dari pada menganggu roda pemerintahan dan saya akan pesiun per 1 mei mendingan di tunda pendafatran Casekda, biar Plt yang melaksanakan," terang Buntaran. Informasi yang masuk di ruang redaksi lumajangsatu.com, Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan LSM dan Ormas memberikan suatu mosi tidak percaya pada Tim Pansel Casekda. Pasalnya, salah satu panitia yakni, Nawawi Yaszd yang merupakan unsur orang ahli dibidangnya dianggap tidak netral, berstatus anggota partai Demokrat dan dianggap akan ada pengiringan pada salah satu casekda. Bahkan, ada sekelompok masyarakat yang menuding, Tim Pansel Casekda sebagai bentuk pengawalan pada orang-orang rezim Sjharazad Masdar. Bahkan, ada pengiringgan opini orang yang akan duduk di Sekda adalah Ormas Islam tertentu. "Kami tidak ingin, seleksi sekda seperti dipolitisir, padahal yang menetukan siapa sekda itu pak Bupati, kita hanya mengurus administrasi saja," ungkap Buntaran yang sebentar lagi pensiun.   Tim Pansel Casekda diketui oleh Buntaran (Sekda), Sekretaris Suprato (Ka BKD), Anggota Hartono (unsur Akademik), Muhammad Hariyadi Eko Romadhon (Unsur Tokoh Masyarakat) dan Nawawi Yazid (Unsur Ahli dan Berpengalaman dibidang Birokrasi). (ls/red)