Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sebanyak 150 pejabat pemkab Lumajang dilakukan mutasi, untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong atau karena terkena rolling jabatan. Sejumlah camat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kosong sudah terisi dengan mutasi yang dilakukan pada awal tahun 2015. Kepala Dinas Kesehatan yang kosong beberapa bulan akhirnya diisi oleh Dr. Triworo Setyowati yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. Hariyoto Lumajang. Sedangkan posisi Direktur RSUD masih dibiarkan kososng. Drs. Abdul Qodir Kabag Kesra Pemkab Lumajang dirolling menjadi Kepala Kantor Sosial. Sedangkan posisi kabag Kersa diisi oleh Drs. Wanani yang sbelumnya menjabat sebagai Kabid Pendidikan Menengah Umum di Dinas Pendidikan. Drs. Herry Sumartono menjabat sebagai Camat Lumajang, Iwan Hadi Purnomo S.STP menjabat Camat Tekung, Drs. Dedwi Suprapto menjabat Camat Pronojiwo, Yoga Pratomo S.STP sebagai Camat Candipuro dan Narto SH menjabat sebagai Camat Tempursari. Sementara itu, Paimin AP yang semula menjadi Camat candipuro saat ini menjabat sebagai Kepla kantor Pelayanan Terpadu (KPT), menggantikan Dedwi Suprapto yang digeser menjadi Camat Pronojiwo. Roling jabatan juga menimpa Kabag Humas Pemkab Lumajang, dimana Drs. Eddy Hozainy dirolling menjadi sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan posisinya digantikan oleh Bambang Hermanto SH. Plt Bupati Lumajang Drs. As'at M.Ag dalam sambutannya menyatakan rolling jabatan merupakan hal biasa dalam keperintahan. Jangan sampai mutasi tersebut dimaknai politis apalagi ada anggapan ada posisi basah dan kering. "Mutasi adalah hal yang biasa, jangan sampai diartikan politis, apalagi dimaknai ada jabatan yang basah atau kering," ujar As'at saat memberikan arahan kepada para pejabat yang beru dilantik di pendopo Lumajang, Kamis (08/01/2015). Wabup berpesan kepada para camat agar segera melakukan adaptasi dan melakukan silaturrahim kepada tokoh masyarakat setempat. Sudah tidak zamannya lagi pejabat minta dilayani, karena para PNS adalah abdi negera dan pelayan masyarakat. "Saya minta para camat tidak hanya duduk manis di kantor saja, namun harus turun dan membaur dengan masyarakat," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Rasan-rasan SAR Kabupaten Lumajang dibubarkan, menyusul adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merebak di kalangan relawan dan aktivis pendaki. Pasalnya, tim TRC BPBD dikabarkan anggotanya banyak dari SAR Kabupaten. "Tidak benar mas, SAR bubar dengan adanya TRC, itu informasi salah," ujar Kabid Kesiap Siagaan BPBD, Hendro Wahyono saat ditemui lumajangsatu.com. Menurut dia, TRC BPBD sudah diatur dalam peraturan kepala BNPB tentang prosedur tetap tim reaksi cepat BPBD. Sehingga, TRC hanya dalam analisis kebencanaan dan bila ada pertolongan terhadap korban tetap di SAR."TRC hanya melakukan analisis dan pendataan, untuk penolongan korban tetap SAR, jadi kita terus berkoordinasi," terang pria yang juga pernah menjadi anggota SAR Lumajang itu. Kerjasama TRC dan SAR Kabupaten dilakukan saat pencarian 2 warga Ranuyoso yang terhanyut banjir. Bahkan, dilapangan tetap berkoordinasi dengan baik."jadi yang meng-isukan TRC mengancam bubarnya SAR itu salah besar, itu hanya orang tak bertanggung jawab," jelasnya. Kerjasama TRC dengan SAR yang paling monumental menjadi juara dalam merakit dan membongkar tenda tingkat Jatim saat diadakan BPBD Jatim bulan Nopember. "Dilomba itu, tim Lumajang juara 1, ini bukti TRC dan SAR Lumajang kompak dan sering melakukan koordinasi," terang Hendro. Sementara, Komandan SAR Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko saat dihubungi, ponselnya tidak aktif. (ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tidak adanya gudang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lumajang membuat sejumlah peralataan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbengkalai. bahkan, sejumlah peralatan yang nilainya ratusan juta rupiah itu ternacam rusak dan tidak bisa digunakan. "Ada satu perahu karet bantuan dari BNPB yang sudah rusak karena dimakan tikus," ujar Harry Purwanto Sekretaris Forum Jurnalis Peduli Bencana (Forpena) Lumajang, Rabu (07/01/2015). Bukan faktor itu saja, BPBD Lumajang juga dinilai kurang begitu merawat pada peralatan dari bantuan BNPB yang belum dibutuhkan. Forpena mencontohkan, alat penjernihan air atau water treatment portable yang harganya ratusan juta, tidak dirawat dengan baik. "Alat perjernihan air itu seharusnya ditempatkan yang baik agar tidak rusak, masak dijadikan tempat helm dan sapu serta alat ngepel lantai," terangnya. Forpena berharap pembangunan kantor baru BPBD Lumajang di jalan Sultan Hasanuddin bisa segera diselesaikan. Sehingga, peralatan kebencanaan yang harganya sangat mahal tidak rusak karena tidak ada gudangnya. "Kalau kantor BPBD sudah selesai, maka peralatan yang harganya itu mahal bisa ditempatkan di gudang dan jika dibutuhkan bisa langsung digunakan," jelasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Awal tahun 2015 komisi A DPRD Lumajang langsung tancap gas melakukan sidak kepada sejumlah mitra kerja. Komisi A memantau tingkat penyerapan alokasi dana desa (ADD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM). Kemaren kita lakukan sidak ke DPM untuk memantau sejuah mana penyerapan ADD, ujar Achmad Faruq Chotibi, anggota Komisi A kepada lumajangsatu.com, Rabu (07/01/2015). Dari informasi yang diberikan DPM, selama tahun 2014 ADD dapat tersalurkan dan diserap oleh 198 desa yang ada di Lumajang. Seluruh ADD yang telah disalurkan, semuanya juga bisa diserap hampir seratus persen oleh semua Desa. Hanya ada sekitar 6,5 juta rupiah yang kemudian menjadi silpa APBD karena tidak bisa diserap oleh desa, jela legislator PKB itu. Lebih lanjut politisi muda itu menjelaskan, setelah melakukan sidak, Komisi A DPRD langsung mebawa data-data penyerapan ADD tersebut. Komisi A akan melakukan kajian apakah serapan yang dilaporkan oleh desa/ sesuai dengan laporan yang disampikan kepada pemerintah daerah. Beberap bulan kedepan, kita juga akan cocokkan apakah penyerpan tersbut sudah sesuai dengan aplikasi penggunaannya, pugkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Kasak-kusuk akan ada mutasi PNS di lingkungan Pemkab Lumajang ternyata benar adanya. Mutasi PNS yang mencapai puluhan yang akan dilakukan Wakil Bupati Lumajang, As'at Malik untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan sebelumnya dikarenakan Pensiun. "Ya, besok ada mutasi PNS, itu hanya pergeseran saja," kata As'at Malik pada wartawan. Menurut dia, mutasi PNS yang hanya pergeseran di internal SKPD untuk mengisi kekosongan jabatan. Hal ini demi menjalan roda pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. "Kalau ada jabatan kosong dan jabatan kepala dinas serta camat dijalan PLt, jelas sekali kewenangannya terbatas, jadi mutasi ini perlu dilakukan untuk menunjang 9 program saya bersama pak Bupati," ungkap As'at. Mutasi PNS di Pendopo Kabupaten Lumajang, Kamis(08/1), ada sekitar 70 PNS yang akan digeser posisinya. Bahkan posisi Kadinkes akan diisi dari PNS internal dan Camat Kota Lumajang.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Selama menjabat sebagai Kapolres Lumajang kurang lebih 1,5 tahun, AKBP Singgamata S.IK dikenal sebagai seorang polisi yang tegas dan religius. Kepada pemerintah daerah, Kapolres juga mengajukan surat agar pemkab mencabut ijin toko yang menjual miras. "Beliyau adalah sosok polisi teladan, tegas dan religius," ujar Plt Bupati Lumajang As'at Malik kepada lumajangsatu.com, Selasa (06/01/2015). Disamping itu, Kapolres juga dikenal sebagai seorang pimpinan yang aktif membangun komunikasi dengan lintas sektor dan elemen masyarakat. Dengan aksinya itu, kondusifitas Lumajang saat dipegang oleh Singgamata relatif kondusif, tidak ada gejolak yang sangat berarti. "Pak Singgamata juga seorang polisi yang aktif dalam membangun komunikasi dengan lintas sektor dan elemen masyarakat guna menjaga kondusifitas Lumajang," paparnya. Plt Bupati mengucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada AKBP Singgamata karena telah ikut membangun kota para dewa Lumajang. Seleruh warga Lumajang kata As'at mendo'akan Kapolres agar selalu sukses dalam karirnya dan tetap menjadi seorang polisi panutan dan polisi yang bersih. "Kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada pak Singgamata karena ikut membangun Lumajang, kami berdo'a agar pak Kapolres diberikan kesuksesan dunia akhirat," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Roda pemerintahan di Kabupaten Lumajang dalam sebulan kedepan akan berjalan dengan baik. Sejumlah posisi jabatan yang sebelumnya kosong dan di jabat seorang Plt, akan segera terisi. Sebulan ke-depan posisi jabatan pemerintahan di Pemkab akan segera diisi yang dijabat Plt, ujar Kabag Tata Pemerintahan (Tapem), Agung Hendra kepada wartawan dilobi Pemkab. Lanjut dia, pihaknya sudah melakukan kajian mengenai roda pemerintahan mengenai banyak pejabat yang pensiun diposisi di satuan perangkat kerja daerah. Ini sedang disiapkan, pemerintahan di Lumajang harus berjalan normal, terangnya. Sekedar diketahui sejumlah posisi jabatan penting dalam roda pemerintah di Lumajang masih dijabat PLt. Bahkan, ada posisi Kabid, Kasi dan posisi penting kosong dikarenakan PNS Pensiun.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Menyusul adanya keluhan dari pengunjung dan pedagang di Lesehan Stadion Semeru (LSS) adanya penarikan retribusi parkrir. Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Suigsan langsung terjun dengan menemui paguyuban pedagang LSS, Senin(05/01), dikhawatirkan ada gejolak dan menganggu kelancaran pemerintah serta dimanfaat orang-orang tak bertanggung jawab. Suigsan mengatakan, dirinya turun ke LSS karena ramainya keluhan adanya parkir dari pengunjung dan pedagang. Pengunjung sangat keberatan dengan besarnya parkir sebesar Rp.2.000, karena sudah ikut parkir berlangganan. "Sementara pedagang mengeluhkan, khawatir adanya parkir bisa mengurangi omzet penjualan. Dikarenakan yang datang banyak anak muda, hanya membeli kopi sebesar 2 ribu secangkir," ujar politisi Golkar. Suigsan juga kaget dengan adanya parkir di LSS, karena perda yang mengatur penarikan retribusi disarana olah raga. Sedangkan LSS dibawah binaan dari Dinas Pasar, dirinya menemui pedagang untuk mencarikan solusi. "Tadi saya sudah ketemu, pedagang mengeluhkan tidak ada sosialsiasi, kemudian pengunjung mengaku keberatan dengan nilai retribusi parkir sebesar 2 ribu," jelasnya. Suigsan berharap para pedagang LSS tidak melakukan gerakan yang merugikan usahanya. Dirinya berharap Pedagang mengirim surat untuk audensi, agar perda retribusi bisa dievaluasi ulang. "Pedagang juga bisa penambahan fasilitas, bila parkir tetap dijalankan," terangnya. Untuk masalah parkiran di LSS, Komisi C sudah mencatat dan akan diperhatikan agar penarikan retribusi parkir oleh petugas tidak menganggu omzet pedagang. "Segera dilakukan pertemuan nantinya," ujar Suigsan saat menemui wartawan usai melakukan pertemuan dengan pedagang LSS.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Kian hari masyarakat Lumajang makin cerdas dalam melakukan kritik dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan pemerintah. salah satunya, masyarakat sangat terganggu dengan tiba-tiba ada penarikan parkir bagi pengunjung Lesehan Stadion Semeru (LSS) di Jl. Ahmand Yani.   pemilik akun facebook yakni Whendi Kurniawan Lfzs ketika mengeluhkan ada yang tak beres dengan penarikan retribusi parkir, mengunggah status di grup Facebook lumajangsatu.com, inilah kutipan yang mendapat komentar dari Facebooker Lumajang. " TERHITUNG TANGGAL 01 JANUARI 2015 , PARKIR DI LSS LUMAJANG STADION SEMERU BAYAR RP.2000. SAYA KIRA TERLALU BERLEBIHAN, MASYARAKAT BARU DAPAT JAJANAN MURAH SUDAH DI KENAI BIAYA PARKIR. MAHAL LAGI. SAAT INI MALAS RASANYA DATANG KE LSS LAGI. BRAVO LUMAJANG,"     "mosok bro..... waduh sepi pengunjung bakale iki.... soopo gae praturang ngunu???," ujar pemilk akun KakaNk BanDjar.   "Hah?biasax bebas prkir " ungkap pemilik akun Astie Titie.   "sy yakin sekitar 50% lbh Pelanggan disitu akn malas utk datang kesana Lg  . sory sy mau tanya, itu yg markir dr dishub atau yg lain?," jelas pemilk akun Faried Hendra .   "Wah..kok sampe segitunya njih?" ujar pemilk akun Tiya Soegito II.   "Paling bukan dari DISHUB," terang pemilk akun Sapta Nirbaya .   "Iyah kmrem aku bayar 2000 tp pas keluar LSS ga diperiksa sama petugasnya di cek gitu maksudnya bener apa gag saya bawa sepeda milik sendiri ato milik org lain hehehe. Btw skg mmg retribusi naik, di pedagang dipertokoan toga jg naik bayarnya." terang pemilk akun Aisyah Berlian.   "hadeeehhh... opo tuwase saben taun bayar parkir brlanggan 18ribu tp saiki kyataane akeh pungli ," jelasn pemilk akun KakaNk BanDjar .   "lss iku wetan yaaa? dari barat stadion yang mainan ya 2000 pisan mas sebelum 2015 malah, hari minggu tgl28 desember.. bener pulange kertas parkirku hilang, kirain agak repot nnti nyocokin trnyata g di cek, petugas e cuma berdiri nyobek yg nyangkut di motor.... lha lek cuma ngunu tok lek pas maling sing gowo piye jaaalll.. oiya satu lagi, "mereka" tdk berseragam ," terang pemilk akun Ria Mmi Imon.   "coba tak klarifikasi ke temen saya yg org dishub bro... siapa tau ulah oknum," jelasn pemilk akun  De Lumajang Property.   "Mungkin cuman usul aja, gimana klo yg bener2 beli aja di lss yg ditarik jd yg mangkal duduk disana, so petugas harus standby artinya sperti parkir biasanya jgn ditarik didepan kdg masyarakat masih milih mkanan disana klo ga cocok gag beli, klo belum2 sdh ditarik didepan kan malah ga jd dtg krn masi blm tentu makan apa gag disana, kasian pedagangnya jg sdh byr retribusi jg tp sepi pembeli kalah sama yg ditoga yg free parkir," jelasn pemilik akun Aisyah Berlian .   "kalo memang preman kampung ya harus ditertibkan bro, area LSS kan aset nya kanpora... harusnya kanpora dan dishub yg punya kebijakan ( perda 14 th 2012 ttg pengaturan parkir) kewenangan nya dishub1," ungkap pemilik akun De Lumajang Property. (ls/red)

Lumajang(lumjangsatu.com)- Forum Jurnalis Peduli Bencana (Forpena) Kabupaten Lumajang amat menyayangkan molornya pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Pasalnya, molornya pembangunan tersebut akan berakibat pada pelayanan penanggulangan bencana di Lumajang. "Kita amat sayangkan molornya pembangunan kantor BPBD di jalan Sultan Hasanuddin Lumajang yang tidak bisa selesai akhir tahun 2014," ujar Harry Purwanto Sekretris Forpena Lumajang, Senin (05/01/2015). Disamping menghambat pelayanan, belum selesainya pembangunan Kantor BPBD membuat sejumlah peralatan bantuan dari BNPB akan mudah rusak. Sebab, BPBD Lumajang tidak memiliki gudang sehingga sejumlah bantuan dari BNPB ditempatkan diluar kantor, bahkan ada satu perahu karet yang rusak akibat dimakan tikus. "Kendala BPBD Lumajang selama ini tidak memiliki gudang, sehingga tidak bisa menyimpan barang-barang bantuan dari BNPB yang harganya ratusan juta rupiah," jelasnya. Molornya pembanguan kantor baru BPBD lanjut Harry, dikhawatirkan ada bencana sosial yakni salahnya dalam kebijakan proyek pembangunan yang bisa berujung masalah hukum. Terkait pembangunan kantor baru yang molor harus diambil kebijakan tegas terhadap rekanan. "Kami khawatir pembangunan kantor baru BPBD berujung masalah hukum, karena nilai proyeknya mencapai miliaran rupiah. Kami minta Wabup, Sekda dan komisi B DPRD turun tangan atasi persoalan ini," pungkasnya.(Yd/red)